Apel kesiapsiagaan bencana dipimpin oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko bersama Kasdim 0710/Pekalongan, Mayor Arh Ahmad Thohir dan Kalakhar BPBD Kota Pekalongan, Aprilyanto Dwi Purnomo.

Dalam apel tersebut, ratusan personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP dan BPBD dikerahkan untuk siap siaga membantu masyarakat menanggulangi kebencanaan di Kota Pekalongan.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar lembaga guna memastikan respon yang cepat dan tepat dalam menghadapi situasi darurat.

“Kolaborasi dan kekompakan tim adalah kunci dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Pekalongan,” kata AKBP Prayudha.

Kapolres mengatakan, adanya apel ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh personel dan peralatan siap digunakan saat terjadi bencana.

“Timsar di masing-masing instansi sudah dibentuk. Termasuk dari rekan-rekan Reskrim menyiapkan alat inafis untuk identifikasi korban. Sebab, di setiap  bencana pasti ada korban. Apabila ditemukan korban dengan posisi badan yang tidak utuh, maka bisa segera diidentifikasi identitasnya,” katanya.

Kapolres mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, sekaligus mengimbau agar meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan bencana.

“Kami berharap, masyarakat lebih waspada terhadap bencana-bencana yang mungkin terjadi di Kota Pekalongan seperti banjir dan rob. Persiapkan diri dan pahami dengan baik langkah-langkah mitigasi bencana apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” tuturnya.

Lanjut dia, berdasarkan surat edaran dan himbauan dari Badan Metreologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, bahwa puncak cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi terjadi pada Bulan Desember 2024 hingga Februari 2025.

“Segera simpan nomor-nomor instansi kegawatdaruratan, seperti Call Center Polisi 110 dan Call Center 112 milik Pemkot Pekalongan. Jika mengetahui di wilayahnya terjadi bencana, bisa langsung menghubungi nomer tersebut dan bisa segera ditindaklanjuti bersama,” tegasnya.

Kapolres mengatakan, apabila memang terjadi bencana dan mengharuskan masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, pastikan barang-barang berharga seperti dokumen penting sudah diletakkan ke tempat yang lebih tinggi dan disimpan di tempat yang aman.

“Bawa barang seperlunya saat di tempat pengungsian untuk mendukung percepatan evakuasi dan demi keselamatan jiwa,” tutur AKBP Prayudha.

Sementara itu, Kalakhar BPBD Kota Pekalongan, Aprilyanto Dwi Purnomo menegaskan, BPBD Kota Pekalongan telah melakukan berbagai persiapan baik dari segi personil maupun peralatan perlengkapan menghadapi cuaca ekstrem.

“BMKG telah memberi instruksi untuk melakukan antisipasi, sehingga dengan kesiapan BPBD saat ini kami siap manakala dibutuhkan,” kata April.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk rajin membersihkan selokan dan saluran di sekitar rumahnya, agar ketika hujan air dapat lancar mengalir di saluran. Dan juga mewaspadai cuaca ekstrem, seperti adanya pohon tumbang yang berpotensi mengenai rumah.

“Agar ketika hujan nanti tidak mengakibatkan genangan karena tertutupnya saluran karena sampah. Masyarakat harus terus update informasi perihal cuaca ekstrem ini dan melakukan kesiapsiagaan dini terhadap bencana,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Membuang sampah di jalan raya merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Membuang sampah di jalan dapat dijerat sanksi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Lantas, apa sanksi bagi yang membuang sampah di jalan raya?

Ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada Pasal 29 Ayat 1 huruf e menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan ini termasuk juga ke jalan, saluran air, sungai, atau tempat lainnya yang bukan ditujukan untuk pembuangan sampah.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang telah dikumpulkan harus dikumpulkan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Ketentuan mengenai larangan membuang sampah di jalan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan, berbeda-beda di setiap daerah. Undang-undang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah di jalan daerah mereka.

Seperti contoh, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019.

Menurut Perda ini, setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000.

Terkait membuang sampah sembarangan di jalan, pemprov DKI Jakarta juga telah menetapkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Mengacu pada Perda ini, setiap orang atau badan yang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan diancam dengan pidana kurungan sepuluh hingga 60 hari atau denda mulai dari Rp100.000 hingga Rp20 juta.

Di Jawa Barat, Pemprov setempat telah menetapkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan di Jawa Barat bahkan lebih tinggi.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010, setiap orang yang membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.

Referensi:

– UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

– UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

– Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019

– Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

– Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat.

Eranasional.com – Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 40 miliar hingga Rp 48 miliar untuk buang sampah ke TPPAS Lulut-Nambo.

Biaya pembuangan sampah itu Rp125.000 per ton ditambah Rp12.000 untuk warga terdampak di sekitar Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut-Nambo di Kabupaten Bogor.

“Kalau kita buang sampah ke Nambo, anggarannya sebesar itu per tahun. Tapi tahun ini baru 350 ton per hari, sehingga hanya 12 miliar per tahun,” kata Imam di Depok, Minggu 23 Januari 2022.

Imam mengatakan pemerintah Kota Depok saat ini telah memperoleh izin untuk membuang sampah ke TPPAS itu mulai pertengahan Februari mendatang. “Seluruh perizinan sudah selesai diurus,” ujarnya.

Pada tahap awal ini, Kota Depok memperoleh jatah untuk membuang sampah 350 ton ke TPPAS Lulut-Nambo. Alasannya karena tempat bisa mengelola 1.000 ton sampah pada tahap pertama.

Selain Kota Depok, ada tiga kabupaten dan kota lain yang membuang sampah ke TPPAS Lulut Nambo, yaitu Kita Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Untuk mengurangi sampah yang harus dibawa ke TPPAS Lulut-Nambo, masyarakat Depok diminta mulai memilah sampah dari rumah. Imam mengatakan TPA Cipayung akan ditutup sehingga masyarakat harus mengolah dan memilah sampah. “Semua bisa jadi uang, sampah plastik bisa dijual dan sampah organik jadi eco enzyme atau jadi maggot,” kata Wakil Wali Kota Depok. (Tempo)