Dalam kesempatan itu, Budi Arie menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional dan mengapresiasi kiprah Kospin Jasa yang telah berdiri selama 51 tahun dengan tetap menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat.

Menurutnya menjaga kepercayaan masyarakat selama lebih dari lima dekade bukanlah hal yang mudah. Sehingga semangat ini harus ditularkan ke koperasi lain, terutama koperasi simpan pinjam di Indonesia.

Selain itu, Menkop Budi Arie juga menyoroti urgensi pembaruan regulasi koperasi, Undang-Undang Koperasi sudah 33 tahun tidak mengalami perubahan, sejak UU No. 25 Tahun 1992.

Sementara itu, perkembangan dan dinamika masyarakat sudah menuntut adanya adaptasi, terutama terkait teknologi dan regulasi perkoperasian.

“Kami berharap koperasi kedepan semakin berkembang, menumbuhkan dan memperbesar kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Menkop Budi Arie.

Ia menegaskan bahwa, bagi koperasi yang bermasalah akan ditindak secara hukum oleh aparat penegak hukum. Ia menekan bahwa koperasi tidak diperbolehkan melakukan praktik penipuan, fiktif dan mark up.

“Kami punya satgas revitalisasi koperasi bermasalah. Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Ada oknum yang menyalahgunakan koperasi sebagai kedok rentenir, dan ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Menurutnya, Kospin Jasa adalah contoh koperasi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat selama 51 tahun. Kehadirannya di RAT ini untuk menegaskan bahwa koperasi yang sehat dan terpercaya itu sangat penting, sehingga bisa bertahan dari generasi ke generasi. (em-aha)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merespons desakan publik terebut

Jokowi mengatakan, bahwa semua hal yang berkaitan dengan peretasan tersebut sudah dilakukan evaluasi.

“Semuanya sudah dievaluasi,” kata Jokowi usai peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia, di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, pada Rabu 3 Juli 2024.

Sebagai informasi, Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menggalang petisi melalui situs change.org yang meminta Budi Arie agar mundur dari jabatannya.

Jokowi mengaku sudah melakukan evaluasi usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terserang ransomeware beberapa waktu lalu.

“Sudah kita evaluasi semuanya, yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi,” kata Jokowi.

Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan back up data nasional.

Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, pihaknya akan menunjuk Mantan Gubernur Jawa Barat sebagai calon gubernur, bila Anies Baswedan maju.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu 17 April 2024.

“Kalau Anies Baswedan maju, RK juga maju. Kalau Anies enggak yaa kita kasih yang lain,” kata Budi.

Budi mengaku optimistis jika Anies Baswedan maju Pilkada DKI dapat dikalahkan oleh Ridwan Kamil.

Meskipun masih dilema, sebab menurut survei, kata Budi, elektabilitas Ridwan Kamil untuk dipilih dalam Pilgub berkisar di 40 persen.

“Ridwan Kamil survei itu di Jakarta 40 persen. Itu juga dilema di Jabar siapa, kalau RK di Jakarta,” ujar Budi.

Sebelumnya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menolak untuk menyikapi peluang menjadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada serentak 2024.

Ia mengaku, dirinya masih fokus dalam permohonan gugatan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang putusannya akan dilakukan pada 22 April 2024 di MK.

“Kita sekarang lagi menunggu MK, jadi kita semua fokusnya di situ, maka kita tuntaskan proses ini sampai akhir,” ujar Anies.

Ia menambahkan hingga saat ini dirinya belum terpikirkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta.

Alasannya karena masih ada amanat yang harus diselesaikan dalam Pilpres 2024 dan memastikan proses perkara perselisihan hasil pemilu di MK berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, anies berharap para hakim konstitusi bisa menjalankan tugas dengan adil, imparsial dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam memutus sengketa Pilpres 2024. []

Dibanding konten-konten hoaks di tahun 2019 yang cukup masif.

Menurut Budi Arie, konten-konten hoaks dan ujaran kebencian mengalami penurunan dari lima tahun yang lalu.

Tapi, dia mengakui hoaks masih tetap muncul tapi intensnya cukup kurang.

“Dibanding tahun 2019 penyebaran hoaks di Pemilu 2024 ini jauh menurun, bukan berarti tidak ada. Namun, namanya musim kampanyekan kreativitas yang baik dan buruk semua muncul. Nah ini, hoaks masih muncul,” kata Budi di Makassar, Kamis, 1 Februari 2024.

Dia menambahkan, sepanjang tahun 2023, pihaknya telah menindak 700 postingan dari berbagai akun media sosial yang menyebar isu hoaks dan ujaran kebencian.

“Sekitar 700an kita take down, ya macam-macam, Kominfo tegas tidak perduli siapa pun tidak melihat, capres nomor urut 1, 2, 3, begitu ditimpa hoaks, langsung kita take down,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan uang yang diduga diterima oleh pejabat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo hanya sebesar Rp12 miliar. Menurut Budi Arie, angka itu terbilang kecil atau tidak signifikan.

“Mohon maaf, nilainya tidak terlalu signifikan. Kalau bicara proyek, cuma Rp12 miliar, apalagi jika dibandingkan sebelumnya yang namanya BP3I, sebelum berganti nama menjadi BAKTI,” kata Budi Arie saat ditemui di kantor PBNU, Kramatjati, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2024.

Meski begitu, Budi Arie mempersilakan penegak hukum untuk mengusut dugaan suap tersebut.

“Tapi, kalau memang ada masalah hukum silakan saja. Tapi, menurut saya skalanya kecil dan enggak terlalu urgent juga,” ujarnya.

Budi Arie menjelaskan, kasus dugaan suap ini terjadi sudah lama. Bahkan, menurutnya, Dirut BAKTI Kemenkominfo yang menjabat saat itu sudah meninggal dunia.

“Itu peristiwa tahun 2012-2015, 2015-2018, peristiwa itu sudah lama. Dan kebetulan dirutnya Pak Aji sudah almarhum. Ini kan sebetulnya sudah lama, sudahlah. Kalau saya mau bicara ini kan persaingan antar korporasi internasional,” ujar Budi Arie.

Budi Arie kembali menegaskan, dia tetap mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan suap tersebut.

Secara pribadi, kata Budi Arie, dirinya sudah memerintahkan bawahannya untuk menelusuri dugaan suap dari perusahaan asal Jerman tersebut.

“Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa hal-hal itu. Tapi masalahnya ini dirut yang saat itu sudah almarhum. Tapi, kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silakan saja,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, perusahaan Jerman, SAP SE diduga menyuap pejabat Indonesia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BAKTI Kemenkominfo.

Kabar dugaan suap itu tertuang dalam rilis pers dari United State Departement of Justice U.S. DOJ atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 10 Januari 2024.

Perusahaan di bidang penyediaan software atau perangkat lunak itu dinilai melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FPCA).

SAP SE disebut menyuap dan memberikan hadiah dalam bentuk uang dan barang mewah selama 2015-2018 kepada pejabat Afrika Selatan dan Indonesia.

SAP SE menyuap pejabat Indonesia seperti KKP dan BAKTI Kemenkominfo yang dulu bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas.

Atas tindakan itu, SAP SE didenda lebih dari US$220 juta atau sekitar Rp3.422.221.000.000 untuk menyelesaikan penyelidikan di Departemen Kehakiman AS dan Securities and Exchange Commision (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa. (*)

Dia memastikan, segala bentuk konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian akan langsung dihapus oleh Kemenkominfo.

“Kita melarang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan merendahkan martabat orang lain,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

“Pasti langsung kita take down,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU akan menggelar debat perdana antar capres pada hari Selasa, 12 Desember 2023 pukul 19.00 WIB, berlokasi di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol,  Jakarta Pusat.

“Rencananya dimulai pukul 19.00 WIB. Kalau penyiaran di masa prime time,” kata Komisioner KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Desember 2023.

Rencananya, debat perdana Pilpres 2024 ini akan ditayangkan di TVRI dan RRI, dan mengangkat tema tentang hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi, serta pelayanan publik.

JAKARTA, Eranasional.com – Beberapa negara di dunia merupakan sarang bandar judi online, dua di antaranya adalah negara tetangga Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Dua negara tetangga yang dimaksud adalah Kamboja dan Filipina.

Budi Arie mengungkapkan server judi online diketahui sering berpindah tetapi pusatnya berasal dari dua negara tersebut.

“Begini loh mereka kan sering berpindah-pindah, IP-nya pindah, alamatnya pindah, tapi kita sudah tahu kalau pusatnya itu di Kamboja dan Filipina,” kata Budi Arie dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Judi Online, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta.

Meski pemerintah Indonesia secara gencar melakukan pemberantasan judi online, diakuinya tak mudah. Apalagi yang dihadapi adalah kecanggihan teknologi yang terus berkembang saat ini.

“Kita akan terus berusaha semaksimal mungkin, tapi namanya teknologi semakin canggih. Tapi ekosistem untuk melawan sudah kita buat sebagai langkah serius kami,” tuturnya.

Budi menyebutkan beberapa langkah untuk mematikan ekosistem judi online, seperti memblokir promosi yang kerap masuk melalui nomor ponsel.

Untuk memblokirnya, Kemenkominfo bekerja sama dengan operator seluler. Namun kembali dia menyebutkan, ternyata promosi judi online menggunakan nomor operator dari Kamboja dan Filipina.

“Kita dapat kiriman promosi dari WhatsApp negara lain, dari Kamboja dari Filipina. Yang pasti nomor operator seluler kita sudah tidak dipakai,” ungkap Budi Arie.

Selain itu, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka memblokir akun-akun untuk transaksi judi online. Katanya, selama tiga bulan terakhir terdapat 2.760 rekening dan 540 akun e-wallet yang telah diblokir. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto. Ternyata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi adalah kader PDIP. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Relawan Projo Ganjar, Haposan Situmorang.

“PDIP adalah ibu kandung Projo. Di tahun 2014 kader-kader PDIP melahirkan Projo untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014. Budi Arie itu kader PDIP,” jata Haposan, Sabtu (14/10/2023).

Meski begitu, Haposan mengaku tidak terkejut dengan langkah politik Projo. Katanya, Budi Arie memang sudah terlihat sejak lama bermain mata dengan Prabowo.

“Sudah lama mereka main mata dengan Prabowo. Jadi kami menganggapnya biasa saja. Cuma yang membuat kami bingung, dasarnya apa mendukung Prabowo,” ujarnya.

Dia pun dengan tegas menuding Projo Budi Arie telah mengkhianati PDIP yang notabenenya adalah partai yang melahirkannya. “Mereka berkhianat,” pungkasnya.

Sementara, Dewan Penasihat Projo Ganjar, Sunggul Hamonangan Sirait mengaku aneh melihat Projo mendukung Prabowo, padahal yang mendirikan PDIP.

“Seharusnya sebagai kader atau simpatisan PDIP, Projo mendukung Ganjar,” katanya.

“Tidak wajar kalau ormas yang didirikan kader PDIP kemudian mendukung Prabowo yang dalam Pilpres nanti adalab lawan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP,” pungkasnya menambahkan.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menggelontorkan wacana pemungutan pajak dari judi online. Menurutnya ini merupakan cara menyiasati agar perputaran hasil judi online di Indonesia tidak dipindahkan ke luar negeri.

Menurut Budi Arie, praktik judi online di Indonesia berasal atau bandarnya dari negara-negara yang menghalalkan praktik judi, sehingga uangnya berpindah ke luar negeri.

“Maksud saya begini, di kawasan ASEAN hanya kita (Indonesia) yang tidak melegalkan permainan judi, sementara negara lainnya di ASEAN sudah legal semua,” kata Budi Arie di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Dia pun meminta persoalan legal atau ilegal judi online dikaji bersama. Alasannya tidak ingin uang hasil praktik judi di Indonesia dipindahkan ke negara lain.

“Saya bukan promotor. Coba kita kaji bersama saja, kalau enggak duit masyarakat kita diambil negara-negara itu,” ujarnya.

Dia pun menyebutkan negara-negara di ASEAN yang melegalkan atau melokalisasi praktik judi yakni Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. 

Budi Arie menegaskan kembali, bandar judi online banyak beroperasi di negara yang sudah melegalkan praktik judi.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berencana menjadikan artis senior Wulan Guritno menjadi Duta Anti Judi Online. Meski begitu, dia menyerahkan pengusutan kasus dugaan Wulan Guritno terlibat mempromosikan judi online di media sosialnya.

“Kasusnya ini kan sedang ditangani polisi, kita tunggu saja. Kita ingin beliau (Wulan Guritno justru jadi Duta Anti Judi Online. Dia kan sudah bilang di media, dia pikir itu games saja,” kata Budi Arie usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Sebelumnya, Bucie Lee, perwakilan manajemen Wulan Guritno menyatakan opini yang berkembang di masyarakat sangat memojokkan artisnya. Dia heran, konten iklan tersebut dibuat tahun 2020 itu kembali dipermasalahkan.

“Mbak Wulan juga kaget dan merasa dipojokkan dengan pemberitaan saat ini. Karena konten tersebut sudah lama, dibuat tahun 2020, kok sekarang mencuat kembali,” kata Bucie Lee menirukan perkataan Wulan Guritno, Minggu (3/9).

Justru, katanya, Wulan Guritno adalah korban dalam perkara ini, karena saat diberikan materi untuk dipromosikan sepengetahuannya adalah games online.

“Mbak Wulan justru jadi korban, karena dia mendapat informasi bahwa itu adalah games online, yang dipromosikan banyak artis besar lainnya,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut Indonesia saat ini dalam kondisi darurat judi online. Hal ini dipicu dengan menjamurnya situs-situs judi online dan pelakunya semakin berani mempromosikan.

“Mereka semakin berani berpromosi melalui media sosial,” kata Budi Arie melalui keterangan persnya, Rabu (23/8/2023).

Dia memaparkan, sepanjang 2018 hingga 19 Juki 2023, Kemenkominfo telah memblkkir 846.047 situs yang mengandung unsur judi online. Jumlah itu bertambah 11.333 konten judi online diblokir.

“Kami juga menerima aduan berupa penyalahgunaan rekeninv akun perbankan untuk konten perjudian online,” jelasnya.

“Sepanjang Januari hingga 17 Juli 2023, Kemenkominfo telah menerima 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan judi online,” sambung Budi Arie.

Dia pun mengapresiasi langkah Polri yang gencar memberantas praktik judi online dengan menangkap para pelakunya.

Terbaru, Polresta Bogor Kota mengamankan seorang selebgram wanita asal Bogor Selatan berinisial SMZ (22) yang mempromosikan judi online di akun Instagram pribadinya.

Budi Arie juga meminta seluruh pihak dan elemen masyarakat harus membahu memberantas judi online.

“Generasi muda Indonesia harus kita selamatkan dari praktik haram ini. Banyak anak-anak kita menjadi korban. Indonesia sedang darurat judi online,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi bertandang ke Kejaksaan Agung terkait proyek pengerjaan BTS Kominfo.

Budi ditemani Wamen Nezar Patria. Mereka memberikan keterangan pers di depan kejagung. 

Dia menegaskan proyek BTS Kominfo tetap dikerjakan dan meminta kejaksaan mengawal pengerjaan proyek tersebut.

“Bagaimana percepatan pembangunan BTS,” jawab Budi kepada wartawan seputar pembicaraan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dia menyebut, proyek ini tetap harus dijalankan dan terwujud karena memang demi kepentingan masyarakat.

Disebutnya, kelanjutan pelaksanaan proyek tersebut masih harus berkoordinasi dengan Kejagung terutama terkait masalah hukum.

Budi mengatakan, soal teknis pihaknya membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung.

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi langsung tancap gas. Dia menyambangi Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (24/7).

Budi Arie mengatakan kedatangannya ke Kejagung untuk membahas proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar dapat dipercepat meski sedang bermasalah secara hukum.

Seperti diketahui, proyek BTS 4G Kemenkominfo telah menetapkan Johnny G Plate, Menkominfo sebelumnya, sebagai tersangka.

“Membahas bagaimana mempercepat pembangunan proyek BTS,” kata Budi Arie di Kejagung, Senin (24/7/2023).

Dia menegaskan, proyek BTS harus tetapkan dijalankan dan diwujudkan. Sebab, proyek tersebut menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

“Harus jalan terus proyek BTS ini, karena menyangkut nasib rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kelanjutan pelaksanaan proyek BTS harus dikoordinasikan dengan Kejagung. Terutama, terkait masalah hukumnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan peluang untuk melakukan kembali sangat dimungkinkan.

“Ya bisa saja reshuffle kabinet lagi. Prerogatif presiden,” kata Jokowi sambal tersenyum di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Dia lalu menjelaskan alasan dirinya menunjuk Budi Arie Setiadi yang berasal dari nonpartai politik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jokowi ingin ada percepatan kinerja.

“Tujuannya agar segera cepat bekerja,” ujarnya.

Jokowi meminta Budi Arie mengutamakan penyelesaian proyek BTS 4G Kemenkominfo.

Soal kasus hukum yang menjerat Johnny G Plate, eks Menkominfo, dia menyatakan menghormati proses hukum, tapi proyek BTS tetap harus berjalan.

“Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum itu. Tapi, penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,” tegas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi langsung kerja, khususnya menyelesaikan permasalahan yang mendera proyek BTS (base transceiver station).

Jokowi menyatakan itu usai melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

“Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Saya ingin penyelesaian proyek BTS diutamakan. Proses hukumnya silakan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan,” kata Jokowi.

Dia menegaskan pentingnya penyelesaian proyek BTS karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Presiden Jokowi tidak ingin proyek tersebut terbengkalai.

“Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Saya enggak mau seperti itu. Tugas beratnya di situ,” imbuhnya.

Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa saat ini kecepatan perubahan dunia sangat ditentukan oleh infrastruktur teknologi dan komunikasi (ICT). Oleh sebab itu, pemerintah memperkuat Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengangkat seorang Wakil Menkominfo.

“Kita perkuat dengan wakil menteri agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi dengan satgas. Ya memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ada satgasnya juga nanti,” paparnya.

Untuk mengisi posisi Wakil Menkominfo, Presiden Jokowi melantik Nezar Patria. Menurut Jokowi, Nezar Patria merupakan sosok yang berpengalaman dalam bidang media.

“Pak Nezar ini kan pengalaman di media, pernah di Pemimpin Redaksi (Pemred) Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budi Arie,” tandasnya.

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan dirinya akan mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi visi misi Presiden Jokowi, termasuk arahan soal percepatan penyelesaian BTS. 

“Tadi Pak Presiden sudah sampaikan bahwa BTS harus lanjut. Itu artinya apa? Bandwidth untuk rakyat harus kita pastikan,” ujar Budi.