Adapun pemeriksaan terhadap mantan Menhub tersebu dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/3/2026).

“Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Bks selaku mantan Menhub di era Presiden ke-7 RI Jokowi,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

Budi menyebut ada sejumlah hal yang didalami penyidik dari pemeriksaan terhadap Budi Karya. Di antaranya soal mekanisme pengadaan di DJKA yang berada dalam lingkup Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Di mana proyek-proyek di DJKA ini ada di sejumlah tempat, ada dari Sumatera gitu ya, kemudian di Jawa bagian Barat, Jawa Tengah, ada juga ruas Solo-Jogja, ada juga di Jawa Timur, bahkan ada juga yang di Sulawesi,” tegasnya.

“Artinya kebutuhan KPK untuk memeriksa saksi BKS untuk menerangkan terkait dengan pelaksanaan ataupun plotting pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut karena kapasitas yang bersangkutan adalah manager pada saat itu,” tandasnya.

Secara terpisah, seperti Juru Bicara KPK Budi, Tri Hartanto, kuasa hukum Budi Karya mengatakan, kliennya telah memenuhi panggilan KPK. Pemeriksaan di Semarang itu, kata Tri, pihaknya hadir di sana sesuai dengan undangan dari KPK.

Kami (sudah, red) memenuhi panggilan tersebut,” tegasnya kepada wartawan secara terpisah.

Sebagai informasi, kasus hukum di DJKA tersebut, tempat kejadian perkara pertamanya berada di Jawa Tengah. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi penyidik membutuhkan keterangan Budi Karya Sumadi sebagai eks Menhub dalam kasus korupsi DJKA.

Hal ini merujuk pada potensi pengetahuan Budi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta api dari Sumatra, Jawa, hingga Sulawesi yang menjadi obyek bancakan koruptor.

Meski demikian, dalam proses penyidikan, nama Budi Karya Sumadi memang sering mencuat dalam kesaksian hingga pengadilan.

Dalam kegiatan tersebut, dia masih menemukan bus pariwisata yang tidak laik jalan dan beroperasi, karena tidak memiliki surat-surat lengkap dan uji KIR.

“Kami bersama Kakorlantas datang ke Ragunan yang memang terkenal menjadi destinasi wisata. Saya melakukan random check terhadap enam bus. Dari enam bus ini, empat bus tidak melengkapi KIR, bahkan ada yang STNK-nya sudah habis,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, dikutip Antara, Senin (10/6/2024).

Menhub melakukan inspeksi mendadak (sidak) bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/6/2024).

Menhub menemukan bus pariwisata yang tidak memiliki surat-surat lengkap, seperti uji KIR dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tetap beroperasi mengangkut penumpang. Terhadap bus yang melakukan pelanggaran, telah dilakukan penegakan hukum.

“Uji KIR itu menunjukkan bahwa kendaraan laik jalan, mestinya yang empat tadi tidak boleh jalan,” tutur Menhub.

Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Korlantas Polri akan melakukan penegakan hukum terhadap bus yang tidak layak jalan, yakni melakukan penahanan terhadap bus yang tidak dapat menujukan Uji KIR serta mengedukasi pemilik bus pariwisata agar menaati peraturan.

Selanjutnya, pemeriksaan langsung kondisi lapangan atau sweeping akan terus dilakukan untuk menindak secara langsung pelanggar peraturan.

Menhub menyampaikan, surat kendaraan seperti uji KIR, STNK dan Surat Izin Mengemudi (SIM) wajib dilengkapi oleh operator dan pengemudi bus umum maupun bus pariwisata sebelum melakukan perjalanan.

Budi menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang.

“Selama ini mungkin kita tahu bahwa beberapa bus pariwisata mengalami kecelakaan. Dari kasus yang ada, mayoritas mereka tidak memiliki syarat-syarat perjalanan seperti surat Uji KIR, STNK, dan yang lain,” lanjut Menhub.

“Ada beberapa langkah yang akan dilakukan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2024).

Keputusan itu merupakan hasil rapat Budi bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Aan Suhanan. Mereka juga mengundang pengamat, pakar, hingga akademisi di bidang terkait untuk mendengar pendapat dan merumuskan solusi.

Langkah pertama, yakni menetapkan enam wilayah sebagai pilot project. Wilayah itu ialah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara.

“Untuk pendataan dan evaluasi bahkan memberi teknik atau cara melakukan pengecekan atau ramp check,” papar dia.

Budi menyebut upaya itu bakal menggandeng berbagai pihak. Mulai dari Korlantas Polri, dinas perhubungan, hingga organisasi angkutan darat (organda).

“Kemudian untuk jangka pendeknya adalah membangun rasa jera dengan melakukan law enforcement dengan pasal-pasal,” ujar dia.

Pemberhentian itu sebagai tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atas kasus kematian Putu Satria Ananta Rastika (19).

“Kami sudah membebastugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan,” ujar Menhub usai melayat di rumah duka, Klungkung, Bali, Kamis 9 Mei 2024.

Ia menjelaskan selain membebastugaskan Ketua STIP, Kemenhub juga melakukan sejumlah evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Seperti mengubah kurikulum dengan yang lebih humanis, dan berteknologi.

Menhub menegaskan persaingan di dunia pekerjaan tidak lagi mengandalkan fisik tapi juga kompetensi dan pengetahuan.

Untuk itu tradisi kekerasan senior terhadap junior harus dihilangkan dari STIP Jakarta.

Budi Karya menyampaikan akan mempercepat pembenahan di STIP Jakarta untuk memutus mata rantai kekerasan antar taruna dan taruni.

Dalam jangka pendek, sambung dia, Kemenhub akan menerapkan moratorium penerimaan taruna di STIP dan mengoptimalkan penerimaan taruna di sekolah pelayaran lainnya di bawah Kemenhub.

“Dalam jangka panjang, pembenahan serupa akan diterapkan di sekolah-sekolah lain di bawah BPSDM Kementerian Perhubungan,” ujar Budi Karya Sumadi. []

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Hal tersebut, kata, Budi, sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya secara khusus menyampaikan berkaitan dengan waktu mudik. Presiden menginformasikan atau menyarankan bahwa mudik kalau bisa H-10 sampai H-5 (Lebaran 2024),” kata Menhub dalam konferensi pers, di Polda Jateng, Semarang, Minggu 31 Maret 2024.

Ia pun mengatakan jika masyarakat mudik direntang waktu tersebut, maka berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas pada H-4 Lebaran 2024 yang diprediksi sebagai puncak arus mudik.

“Karena H-4 itu puncaknya arus mudik, dan apabila itu dilaksanakan mungkin puncak mudik itu tidak terjadi dengan padat,” jelasnya.

Meski masyarakat memilih mudik ketika waktu puncaknya, kepolisian telah menyiapkan sekenario. Skenario itu juga telah siap untuk dilakukan.

“Kakorlantas menyiapkan skenario itu kalau lebih ringan lebih bagus. Itu bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat untuk mudik Lebaran 2024 lebih awal.

“Saya mengimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal,” ujar Jokowi di Mercure Convention Center, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

Mengingat, kata Jokowi, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pemudik dengan total sekitar 190 juta orang.

Seperti diketahu, berdasarkan survei potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 yang dilakukan Kementerian Perhubungan atau Kemehub jumlah pemudik tahun ini diprakirakan akan sebanyak 193,6 juta orang atau mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Melihat gambaran kondisi tersebut, Menhub menyebut pihaknya akan melakukan langkah persiapan, baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif.

Hal tersebut, lanjut ia, akan dilakukan bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta.

Kata Menhub, pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.

“Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang berisiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan,” jelasnya, dalam keterangan tertulis, Selasa 12 Maret 2024. []

Teguran itu terkait adanya Pilot dan Co-Pilot yang tertidur selama 28 menit saat pesawat sedang terbang.

Selain teguran, Menhub akan menginvestigasi kejadian ini.

“Kejadian ini sangat berbahaya bagi penerbangan, maskapai dan pilotnya akan diinvestigasi,”tegas Budi, Sabtu 9 Maret 2024.

Kementerian Perhubungan juga akan memberikan sanksi kepada Pilot dan Co-Pilot yang tertidur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menhub juga menegaskan kementerian perhubungan akan menginvestigasi masalah ini agar tidak lagi terulang di kemudian hari.

Sementara itu dalam keterangan tertulis maskapai Batik Air membebastugaskan sementara dua pilot yang tertidur saat menerbangkan pesawat rute Kendari-Jakarta.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk keseriusan maskapai terkait aspek keaman dan guna kepentingan investigasi. (*)

BOGOR, Eranasional.com – Rute LRT Jabodebek ternyata belum sampai ke Bogor, Jawa Barat. Apa kata Wali Kota Bogor Bima Arya?

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pembahasan LRT telah dilakukan pihaknya sejak 2014.

“Termasuk yang dibahas saat itu soal stasiun dan depo untuk LRT. Ada beberapa opsi lokasi dan lahan untuk merealisasikan itu,” kata Bima Arya, Kamis (31/8/2023).

Dia menyebut, LRT Bogor saat ini dalam proses pematangan konsep. Dijelaskannya, nantinya seluruh transportasi di Bogor akan terintegrasi dengan LRT.

“Konsepnya semua terintegrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan rencana pengoperasian LRT ke Bogor membutuhkan proses.

“Direncanakan tetap ke Bogor. Ya nanti di pemerintahan berikutnya yang merealisasikannya,” kata Budi Karya usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah memetakan titik-titik krusial yang berpotensi padat saat mudik Lebaran. Tidak hanya di jalur darat, titik krusial juga ada di Bandara dan Pelabuhan.

Adapun titik krusial yang berpotensi alami kepadatan dan lonjakan penumpang yaitu Jalur Tol Jakarta, Cikampek, Cipali sampai ke Semarang, Penyeberangan Merak-Bakauheni, serta Kepadatan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Hatta.

Dalam hal ini, dirinya terus mengintensifkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan jelang dimulainya masa mudik Lebaran 2023.

“Dengan adanya lonjakan pergerakan masyarakat yang tinggi, tentunya kami akan mempersiapkannya dengan all out,” ujar Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Menhub melanjutkan, koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian PUPR, Kepolisian, Jasa Marga, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya sudah berjalan dengan baik.

Menhub mengungkapkan, dengan disetujuinya usulan untuk memajukan hari cuti bersama menjadi mulai 19 – 25 April 2023, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah mengubah jadwal cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023. Total libur Lebaran menjadi 7 hari.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, cuti bersama diperpanjang karena tingginya keinginan masyarakat untuk pulang kampung berdasarkan kalkulasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Tadi ada keputusan dari Bapak Presiden (Jokowi) berkaitan dengan cuti bersama. Sekarang inu soal cuti bersama sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri yaitu dari tanggal 21 sampai 26 April. Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan agar waktu libur bersama dimajukan dua hari, mulai tanggal 19 sampai 26 April, jadi tambah satu hari, tapi di depan maju dua hari,” kata Budi Karya dalam jumpa pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (24/3/2023).

Dengan begitu, tegas Budi, cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1444 H/2023 dimulai dari tanggal 19 April hingga 25 April 2023.

Selain antusiasnya animo masyarakat untuk mudik Lebaran, kata Budi Karya, alasan cuti bersama itu dimajukan agar tidak ingin ada penumpukan kendaraan.

“Karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal 18, 19, 20 21, ada empat hari mereka bisa berangkat mudik,” ujar Budi.

Budi menyatakan usulan cuti bersama diperpanjang ini sudah disetujui dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Kata dia, kesepakatan itu akan dibuat menjadi keputusan resmi lewat SKB tiga menteri.

“Tapi bisa dikatakan bahwa karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas, ini secara de facto sudah terjadi, tinggal de jure. Kami akan mengusulkan rapat dengan tiga kementerian tersebut,” kata Budi.

Lanjut Budi Karya, tiga menteri yang meneken SKB tersebut adalah Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB). Budi menyatakan dirinya ditugaskan mengirimkan surat yang ditembuskan kepada tiga menteri tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta operator penyedia jasa transportasi untuk tidak menaikkan harga tiket secara tak wajar.

“Kementerian Perhubungan akan menindak tegas oknum yang ditemukan menjual tiket dengan harga di atas ambang batas atas,” kata Budi Karya, usai rapat terbatas persiapan mudik di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Budi juga meminta operator penyedia jasa transportasi untuk tidak sewenang-wenang dalam menaikkan harga tiket. Budi meminta operator penyedia jasa transportasi untuk kooperatif.

“Kami sampaikan operator untuk ridak menaikkan tarif sewenang-wenang karena masyarakat butuh mudik, butuh berlibur. Operator diminta supaya kooperatif, kita ada tarif batas atas. Kalau melampaui batas atas, kami akan tegur,” tegasnya.

Budi menyebutkan, pemerintah memahami kebutuhan operator untuk mendapatkan keuntungan, namun operator diminta tidak melebihi tarif batas atas yang telah ditetapkan.

Ia memastikan pemerintah selalu memantau harga tiket seluruh jenis transportasi setiap harinya, baik harga tiket kereta api, tiket pesawat, maupun tiket bus. “Jadi batas atas tidak boleh dilanggar, kita akan memberikan sanksi,” tegas Budi.

Budi juga mengumumkan bahwa nantinya pembelian tiket penyebrangan akan dilakukan dengan menggunakan Ferizy, layanan pembelian tiket kapal secara daring.

Melalui penggunaan Ferizy, Budi menyebutkan, akan lebih mudah untuk pemerintah mengatur jumlah perjalanan dan mengawasi harga tiket.

“Ferizy adalah satu tools untuk membeli tiket penyeberangan. Kita lagi akan me-manage membedakan harga mereka yang memesan lewat online, dan mereka yang menggunakan langsung. Tapi ini belum kita putuskan, kita masih melaksanakan diskusi lebih lanjut dengan stakeholder,” tambahnya.

Sementara itu, pemerintah juga telah menyediakan sejumlah program mudik gratis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) misalnya, menyiapkan 500 bus untuk program mudik gratis.

Program mudik gratis pemerintah juga menawarkan perjalanan menggunakan kapal, salah satu rutenya adalah Jakarta-Semarang.

“Saya harapkan kementerian dan juga swasta dapat melakukan mudik gratis, minimal untuk kalangan mereka sendiri supaya tidak membebani,” pungkas Budi.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik pada momen Lebaran 2023 menggunakan sepeda motor. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program mudik gratis, sebagai alternatif untuk memfasilitasi perjalanan mudik masyarakat.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan sepeda motor. Menurut Budi, dari data yang diperoleh Korlantas Polri, tingkat kecelakaan paling tinggi perjalanan mudik adalah kendaraan sepeda motor.

“Tingkat kecelakaan paling tinggi adalah kendaraan motor. Apalagi perjalanan yang ditempuh kira-kira 3 sampai 10 jam, jadi melelahkan sekali,” jelas Budi dalam keterangan pers usai rapat terbatas persiapan mudik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (24/3/2023).

Budi mengungkapkan di mudik lebaran tahun ini, akan ada peningkatan jumlah pemudik sebesar 47%. Jumlah pemudik diprediksi naik dari 85 juta orang di tahun lalu, menjadi 123 juta orang di tahun 2023.

“Terdapat kenaikan dari jumlah saudara-saudara yang mudik, dari 85 juta orang menjadi 123 juta orang. Untuk pemudik di Jabodetabek naik dari 14 juta orang menjadi 18 juta orang,” jelas Budi.

Diprediksi pemudik tersebut akan menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan riset Kementerian Perhubungan, 22% pemudik akan menggunakan mobil pribadi sementara 20% akan menggunakan sepeda motor.

Tercatat pemudik paling banyak berasal dari Jawa Timur, sementara tujuan pemudik paling banyak berada di Jawa Tengah. Untuk menghindari kemacetan di satu titik, pemerintah meminta masyarakat untuk mengurungkan niat mudik menggunakan sepeda motor.

Sebagai alternatif, Budi menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program mudik gratis. Dari Kementerian (Kemenhub) Perhubungan misalnya, telah ada 500 bus yang disiapkan untuk mudik gratis.

Program mudik gratis pemerintah juga menawarkan perjalanan menggunakan kapal, salah satu rutenya ialah Jakarta-Semarang.

“Kami akan lakukan H-5 dari Tanjung Priok menuju Semarang. Paling tidak mereka yang menggunakan sepeda motor, sudah saving kira-kira 8 jam tidak menggunakan motor,” jelas Budi.

Meskipun sudah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor dan sudah menyediakan program mudik gratis, Budi menyebut pihaknya tetap menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kemacetan.

Menhub menyebut jalur Cipali menjadi diprediksi menjadi salah satu titik paling padat di masa mudik lebaran. Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara intensif.

“Sejumlah skenario rekayasa lalu lintas disiapkan, mulai dari oneway, contraflow, hingga pemberlakuan ganjil genap,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan, pemerintah telah sepakat untuk mengubah susunan hari cuti bersama pada musim mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 mendatang.

Budi menuturkan, dengan perubahan ini, cuti bersama menjelang Lebaran akan diberlakukan mulai tanggal 19-20 April tetapi berakhir 25 April 2023.

“Tadi ada keputusan Bapak Presiden, berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26 (April),” kata Budi dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

“Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari, jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26,” imbuh dia.

Budi mengatakan, hari cuti bersama dimodifikasi guna mengantisipasi menumpuknya volume jumlah pemudik sebelum Lebaran.

Menurut Budi, jika merujuk pada ketentuan SKB 3 Menteri, pemudik bakal menumpuk pada tanggal 21 April 2023.

“Sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai (mudik) dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21, ada 4 hari mereka mudik,” ujar Budi.

Sementara itu, ia tidak memungkiri bahwa pemudik mesti kembali ke kotanya masing-masing sebelum tanggal 26 April 2023.

Namun, para pemudik masih bisa memperpanjang masa cutinya hingga tanggal 30 April dan 1 Mei 2023 yang merupakan tanggal merah.

Budi menambahkan, ketentuan mengenai cuti bersama merupakan wewenang tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Namun, ia mengeklaim perubahan jadwal cuti bersama ini sudah diputuskan secara de jure dan tinggal menunggu diatur secara resmi.

“Karena sudah diputuskan dalam ratas, ini secara de facto sudah terjadi tinggal de jure kami akan mengusulkan usulan kepada pak presiden dan saya rasa kami akan rapat dengan tiga kementerian tersebut,” kata Budi.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan survei potensi pergerakan masyarakat selama masa libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023. Diprediksikan, 123,8 juta orang akan mudik Lebaran.

Survei dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Jumlah ini meningkat 14,2 persen jika dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2022 yang mencapai 85,5 juta orang.

“Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Baik berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, manajemen rekayasa lalu lintas, dan kebijakan lainnya agar penyelenggaraan mudik tahun ini dapat berjalan dengan selamat, aman, dan terkendali,” ujar Menhub Budi Karya di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Budi Karya mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik tahun ini, yaitu tidak diberlakukannya lagi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memasuki masa pra-endemi atau mendekati normal pasca pandemi COVID-19, perekonomian yang semakin membaik, tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan, dan persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan angkutan Lebaran 2022.

Oleh karena itu, lanjut Budi Karya, tantangan arus mudik dan balik tahun ini sangat menantang. Kemenhub pun telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi.

“Penanganan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini sangat menantang. Maka itu kami telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun. Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan mudik serta Natal dan tahun baru sebelumnya menjadi bekal penting sebagai pelajaran agar tahun ini bisa lebih baik lagi,” tutur Menhub.

Dalam survei tersebut dijabarkan bahwa asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang.

JAKARTA, Eranasional.com – Rencana pemerintah untuk membedakan tarif kereta rel listrik (KRL) masih menjadi polemik di masyarakat. Meski kabar itu sudah tersiar sejak akhir Desember 2022, rencana kebijakan baru ini masih dikritik oleh sejumlah pengguna KRL.

Andri (50), mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan rencana untuk membedakan tarif KRL bagi yang mampu dan tidak mampu.

“Kalau misalnya nanti jadi Rp10.000 sampai Rp15.000 per perjalanan, mendingan buat beli bensin,” kata Andri, Senin (2/1/2023).

Justru, kata Andri, biaya yang akan dikeluarkan untuk perjalanan Pulang Pergi (PP) bisa mencapai kisaran Rp20.000 sampai dengan Rp30.000. Oleh karena itu, Andri tidak setuju dengan rencana tersebut.

“Sudah bagus kita naik kendaraan umum, daripada nanti kalau dinaikin tarifinya ‘si kaya’ bisa jadi bawa kendaraan pribadi lagi, ujung-ujungnya bikin macet jalanan,” tukasnya.

Ia juga mempertanyakan cara pemerintah untuk membedakan “si kaya” dan “si miskin” bagi pengguna KRL. “Masih rancu bagaimana membedakannya. Pendapatannya yang lebih dari Rp7 juta atau bagaimana?” tanyanya.

Mengenai penggunaan kartu khusus, dia menilai hal tersebut dapat menimbulkan starta sosial. “Yang kartunya warna emas itu orang kaya, misalnya. Di lapangan dikhawatirkan akan terjadi diskiriminasi,” ucap Andri.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menerapkan subsidi silang dalam tarif KRL Jabodetabek. Wacana ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam sebuah konferensi pers, Selasa (27/12/2022).

Ia mengatakan, tarif KRL akan disesuaikan supaya subsidi lebih tepat sasaran. “Dalam diskusi kemarin dengan Pak Presiden (Jokowi), kita akan pilah-pilah, siapa yang berhak yang mendapatkan subsidi. Jadi, mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar, dengan membuat kartu,” kata Budi Karya.

Sebagai informasi, tarif asli KRL adalah sekitar Rp10.000-Rp15.000 untuk sekali perjalanan. Namun, pemerintah pusat mengalokasikan subsidi pada kebijakan tarif yang sudah berlaku sekotar 5 tahun terakhir itu.

Walhasil, pengguna KRL di Jabodetabek hanya perlu membayar Rp3.000 untuk 25 Km pertama, dan Rp1.000 untuk setiap 10 Km berikutnya.

Budi Karya mengatakan, pihaknya berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilah-milah mereka yang lebih berhak untuk mendapat subsidi tarif KRL. Dengan begitu, kata dia, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik akan membayar lebih besar dari tarif normal KRL. Menurut Budi, langkah ini bisa membuat subsidi lebih tepat sasaran.

“Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu. Kalau itu berhasil subsidi itu bisa kita berikan kepada sektor yang lain,” terang Budi Karya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah Pusat berencana akan membangun stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) baru di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal ini diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kata Heru, stasiun baru itu memiliki luas 2,4 hektare dengan dilengkapi depo seluas 9.000 meter persegi.

“Di Tanah Abang nanti ada stasiun KRL baru yang luasnya 2,4 hektare dan ada deponya seluas 9.000 meter persegi,” kata Heru Budi di Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/12/2022).

Heru menyatakan, pembangunan stasiun KRL baru akan dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dijelaskannya, dalam proyek ini Pemprov DKI bertanggung jawab untuk merapikan fasilitas dan sarana prasarana di sekitar stasiun baru tersebut.

Beberapa di antaranya seperti pelebaran jalan, pembukaan u-tum baru, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO), dan pembangunan taman.

“Kami juga akan membuat rute keluar masuknya penumpang. Itu akan kami siapkan,” tuturnya.

Sedangkan, untuk bangunan stasiun baru merupakan tanggung jawab Kemenhub dan Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membangun sebuah stasiun baru untuk memecah kepadatan di Stasiun Tanah Abang.

Budi Karya menyebut usul tersebut telah disampaikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran Stasiun Tanah Abang yang sudah ada sangat padat dengan penumpang.

“Secara kebetulan jaraknya hanya 500 meter dari Stasiun Tanah Abang yang sudah ada sekarang ini. Di sana ada tanah milik Kemenhub seluas 4 hektare, akan dibangun satu stasiun baru dengan menambah lintasan dari empat menjadi enam,” ungkap Budi Karya.

Dia meyakini, keberadaan stasiun baru tersebut dapat membuat perjelanan kereta api menjadi lebih efisien. Budi menuturkan, Kemenhub bertugas membangun infrastruktur rel, sementara Kementerian PUPR membangun bangunan, sedangkan Pemprov DKI menata lingkungan dan tamannya.