Menurut pria yang akrab disapa Aaf tersebut, konsistensi pelayanan dan program apresiasi menjadi kunci utama pertumbuhan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan ini.

“Undian tabungan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bank Pekalongan semakin tinggi. Ini tidak lepas dari dukungan pemerintah kota untuk terus mendorong BUMD kita berkembang,” ujar Wali Kota Aaf saat menghadiri acara pengundian hadiah mobil di Pekalongan.

Selain mencatatkan pertumbuhan aset dari Rp85 miliar menuju angka psikologis Rp100 miliar, Wali Kota Aaf juga membawa kabar gembira terkait rencana ekspansi fisik Bank Pekalongan.

“Pada tahun 2026 ini, pembangunan kantor baru yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo akan segera direalisasikan,” kata Aaf.

Langkah strategis ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang lebih representatif, sehingga mutu pelayanan kepada para nasabah dapat semakin meningkat dan maksimal.

Apresiasi Hadiah Mobil untuk Nasabah

Dalam acara tersebut, Bank Pekalongan menyerahkan hadiah utama satu unit mobil Daihatsu Ayla kepada Giyarna, nasabah asal Kelurahan Kandang Panjang.

Aaf pun berharap ke depannya nilai apresiasi bagi nasabah bisa terus ditambah, bahkan direncanakan adanya hadiah umrah.

Direktur Bank Pekalongan, Agus Djunaedi, menambahkan bahwa mekanisme undian dilakukan secara transparan berdasarkan akumulasi saldo nasabah periode 2025.

“Setiap kelipatan saldo Rp100 ribu otomatis mendapatkan satu kupon undian sebagai bentuk terima kasih bank kepada masyarakat yang terus mendukung keberadaan Bank Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Dua raperda yang dibahas yakni pencabutan sejumlah peraturan daerah yang sudah tidak relevan serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menjelaskan bahwa, pencabutan perda dilakukan karena beberapa aturan daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun kebijakan terkini di lapangan.

“Yang pertama membahas tentang pencabutan beberapa peraturan pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau sudah tidak relevan lagi, termasuk juga yang berkaitan dengan kebijakan di lapangan,” jelas Azmi.

Sementara itu, raperda kedua berkaitan dengan penyertaan modal daerah kepada sejumlah BUMD. Azmi menilai, pembahasan ini penting karena kondisi APBD tahun 2026 diperkirakan akan mengalami kontraksi akibat efisiensi dari pemerintah pusat.

“Anggaran tahun depan harus benar-benar dihitung dengan cermat. Berdasarkan estimasi sementara, APBD kita kemungkinan akan mengalami pemotongan sekitar Rp170 miliar.

Jadi, pembahasan penyertaan modal harus dilakukan lebih detail dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang benar-benar penting,” ujarnya.

Meski begitu, DPRD tetap membuka peluang agar penyertaan modal bisa tetap dilanjutkan, dengan catatan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau memang dimungkinkan, penyertaan modal ini bisa tetap berjalan, tapi harus mempertimbangkan kemampuan program pembangunan lain yang sejalan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” tambah Azmi.

Ia menegaskan, DPRD siap mengawal pembahasan raperda tersebut dan meminta komisi terkait untuk melakukan pengkajian bersama pihak eksekutif agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mewakili Wali Kota Aaf dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa, penyertaan modal akan diberikan kepada beberapa BUMD, di antaranya BPR BKK, PDAM, dan sejumlah BPR lainnya.

“Nilainya bervariasi, tergantung lembaganya. Ada yang Rp250 juta, Rp750 juta, hingga Rp1 miliar. Untuk BPR BKK, rata-rata setiap tahun mendapat penyertaan modal sekitar Rp1 miliar,” terang Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, penyertaan modal dilakukan pada dua sektor, yaitu sektor keuangan dan sektor sosial. Untuk sektor keuangan, seperti di Bank Jateng, penyertaan modal dinilai produktif karena memberikan dividen yang cukup tinggi.

“Kalau dihitung, imbal hasil dari Bank Jateng bisa mencapai 7–8 persen, itu di atas bunga deposito terhadap uang yang kita keluarkan,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa BPR yang sempat berada dalam tahap konsolidasi kini telah pulih dan siap memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Alhamdulillah tahun ini semuanya sudah siap dan sudah lepas dari masa pemulihan. Jadi kami optimistis penyertaan modal ini akan memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah,” tutupnya. (em-aha)