Mahasiswa membantu BUMDes menyusun laporan keuangan dan menerapkan digitalisasi pencatatan transaksi. Pendampingan tersebut mendukung pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketua Jurusan Bisnis Polije, Dessy Putri Andini, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran vokasi yang menekankan pengalaman nyata di lapangan.

“Kami mendorong mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Pendampingan BUMDes menjadi ruang belajar sekaligus bentuk kontribusi Polije dalam memperkuat tata kelola keuangan desa,” ujarnya.

Mahasiswa AKP Polije, Najwa Alifa Hamdah, mengaku kegiatan tersebut memperluas pemahamannya tentang penerapan akuntansi sektor publik. Ia juga merasakan pentingnya peran mahasiswa dalam mendukung pembangunan desa.

“Kami mendampingi BUMDes menggunakan aplikasi pencatatan keuangan agar administrasi lebih mudah. Laporan keuangan menjadi lebih rapi dan sistematis. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ilmu yang kami pelajari dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.

Direktur BUMDes Ajong Rejo, Ishak Setiawan, mengapresiasi pendampingan mahasiswa Polije. Menurutnya, sistem administrasi keuangan kini lebih tertata dibanding sebelumnya.

“Sebelumnya pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual. Setelah mendapat pendampingan mahasiswa Polije, laporan menjadi lebih rapi dan mudah dipertanggungjawabkan. Perubahan ini mendukung pengembangan usaha BUMDes,” ujarnya.

Pendampingan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan vokasi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan BUMDes, Polije terus mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih profesional sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Caranya, dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (Bumdes).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat 3 Januari 2025 kemarin.

“Jadi arahan Presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor,” kata Budi.

Budi merinci bahwa pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah ini.

Ia juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG.

“Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis,” kata Budi.

“Itu termasuk koperasi telur, sayur, beras, ikan, dan sebagainya,” sambungnya.

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila, hingga melon.

Ia menyatakan hal tersebut telah masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

“Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Budi.

Pasalnya di usia yang cukup muda tersebut, telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dibangun. Beberapa di antaranya bergerak di bidang perdagangan sesuai dengan komoditas unggulan yang dihasilkan desa seperti produksi garam dan budi daya rumput laut.

“Usia 15 tahun, dengan kondisi hari ini yang saya lihat dari pesawat, kondisi masyarakat yang saya lewati, saya nilai cukup bagus,” papar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua, NTT, Selasa, 5 Desember 2023.

15 tahun usia Kabupaten Sabu Raijua telah membawa banyak kemajuan dengan pemanfaatan potensi setiap desa. Sehingga menjadi produk dan jasa yang dikelola melalui BUMDesa.

Selain itu juga kemampuan kepala desa berikut dengan perangkatnya dalam memanfaatkan lebih dari Rp60 miliar dana desa yang diterima sejak 2015 lalu.

Gus Halim yakin hal tersebut tidak lepas dari keterlibatan aspirasi masyarakat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Sebab ini menjadi kunci suksesnya pembangunan desa sehingga masalah desa semakin terlihat dan solusi atasnya juga akan ditemukan.

“Artinya, partisipasi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua cukup bagus dan itu adalah kunci pembangunan. Itulah makanya dalam pembangunan desa, saya sebagai Mendes selalu menekankan dalam merencanakan pembangunan harus selalu melibatkan partisipasi warga masyarakat,” terangnya.

“Saya yakin kalau warga terlibat maka masalah yang dihadapi akan muncul dan ketika pembangunan diselesaikan dengan berbagai masalah yang muncul di masyarakat adalah wujud pembangunan yang sangat tepat karena membangun memang menyelesaikan masalah,” imbuh Profesor Kehormatan UNESA ini.

Sebagai bentuk apresiasi, Gus Halim juga menyerahkan bantuan untuk 6 dari total 58 BUMDesa yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

Bantuan ini akan terus ditambah jika prestasi desa semakin ditambah yakni dengan terus berkurangnya desa sangat tertinggal dan tertinggal dan serta bertambahnya desa berkembang, maju, dan mandiri sesuai dengan IDM.

Sementara itu, Bupati Sabu Raijua Nikodemus Nithanael Rihi Heke menjelaskan bahwa produksi garam tahun 2023 mencapai lebih dari 5.000 ton.

Pencapaian ini turut serta memberikan kontribusi besar dalam ekonomi masyarakat.

“Sektor unggulan daerah kami potensi besar di industri kemaritiman berbasis pengelolaan hasil budidaya laut. Air laut jadi garam. 

Produksi garam 2023 sebanyak 5.000 ton. Ke depan kami yakin produksi garam kita lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam kunjungan kerja tersebut, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendes PDTT Nyai Lilik Umi Nashriyah dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Nugroho Setijo Nagoro.

Selain itu hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sabu Raijua Martina Raga Lay, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanis Uly Kale, para Camat, Kepala Desa, Lurah, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Sabu Raijua. (*)