BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tertarik menggunakan Gibrik Mini untuk menangani sampah di Kota Bandung. Gibrik Mini merupakan alat pengolahan sampah ekonomis tetapi canggih yang cukup sukses mengatasi sampah di Kabupaten Banyumas.

Ketertarikan ini muncul saat Plh Wali Kota Bandung menerima kunjungan Bupati Banyumas, Achmad Husein di Balai Kota Bandung, Rabu (17/5/2023).

Pada pertemuan itu, Achmad membeberkan kesukseskan penanganan sampah di wilayah kerjanya.

“Soal pengolahan sampah kita menggunakan Gibrik Mini atau mesin pemilah sampah otomatis,” katanya.

Ia mengungkapkan, mesin ini memiliki kapasitas 0,5 ton per jam. Alat tersebut memiliki nilai investasi sekitar  Rp.75 juta. Panjangnya 80 cm, lebar 55 cm.

“Menggunakan panel listrik delta 15hp. Harganya Rp75 juta per unit,” tutur Achmad.

Ia menuturkan, mengapa program Kang Pisman yang dimiliki Kota Bandung harus didukung alat tersebut, karena alat minimalis ini memiliki efisiensi pemilahan dan tidak membutuhkan lahan yang luas.

Selain itu, lanjut Achmad, Gibrik Mini dapat meningkatan kualitas daur ulang, optimalisasi pemanfaatan sumber daya juga peningkatan kebersihan dan kesehatan.

“Nilai investasi Rp75 juta per RW. Adapun keuntungannya, mampu mengurangi dampak lingkungan pada proses pengangkutan, pemanfaatan sampah tingkat lokal dan pemberdayaan ekonomi lokal,” tuturnya.

Uniknya alat tersebut, lanjut Achmad mampu memilah sampah organik dan anorganik. Sesuai sistem, alat tersebut mampu memilah berdasarkan berat jenis sampah,  dorongan angin hingga bentuk sampah.

“Jadi mesinnya bisa memilah sendiri. Kita tinggal masukan sampah ke alat itu. Cukup disimpah di lahan yang kecil, alat ini mampu bekerja,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna tertarik dengan alat canggih dan sederhana itu.

“Alat ini mampu mereduksi sampah setengah ton per jam. Jadi jika diterapkan di beberapa TPS di Kota Bandung, pengelolaan sampah semakin baik,” katanya.

Ema menambahkan, meskipun saat ini masih menggunakan konvensional, sampah dibuang ke TPA, tetapi Pemkot Bandung terus berupaya agar pengelolaan sampah lebih optimal dan selesai di sumbernya.

“Ini betul-betul optimal, kita manfaatkan betul. Mudah-mudahan di 130 TPS kita tempatkan, tapi lihat dulu kondisi tempatnya,” tutur Ema.

Perlu diketahui, Kabupaten Banyumas telah menyatakan bahwa sebagai wilayah yang bebas sampah.

“Mereka mendeklarasikan kawasan zero waste, jadi kami tertarik. Intinya ini harus berkelanjutan sehingga pengelolaan sampah di Kota Bandung lebih optimal,” tuturnya.

Banyumas – Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Bupati Banyumas, Achmad Husein menyampaikan permintaan soal kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK ramai di media sosial. Video yang diposting di akun Instagram @lambeturah_official, Minggu (14/11) akhirnya menjadi perbincangan.

Dalam video itu, Achmad Husein memohon jika KPK menemukan kepala daerah yang membuat kesalahan tidak langsung OTT tapi memanggilnya terlebih dahulu.

“Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak,” ujar Husein dalam video berdurasi 24 detik itu.

Postingan itu pun ramai dan mendapat respons dari netizen. Tampak komika Kiky Saputri juga mengomentari postingan itu dengan berkata, “MENANGISSSSSSS MELIHAT INI.”

Kejadian tersebut ramai oleh para netizen ikut komentar melalui akun instagramnya lambeturah “Semua kalau dibilangan bakalan tobat pak. Setelah itu kembali lagi. Bapaknya siapa sih itu? Mau aku nikahin anaknya,” tulis akun instagram lagi.dik****
Ahmad Husein kemudian menulis klasrifikasi terkait video itu melalui akun Instagram pribadinya @ir_achmadhusein.

Dia mengawali pernyataannya dengan mengatakan video itu menampilkan cuplikan yang tidak lengkap dan meminta dirinya tak divonis secara tergesa-gesa berdasarkan video itu.

Menurutnya ada makna yang ingin dia sampaikan. Hussein mengatakan video itu diambil saat diskusi dalam ranah tindak pencegahan korupsi.

“Diadakan oleh korsupgah-koordinasi supervisi pencegahan. Bukan penindakan, yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan,salah satunya tentang OTT,” kata Achmad Husein.

Kata dia, dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya.

“Belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja,sehingga diteruskan,” tuturnya.

Menurutnya kabupaten yang kepala daerahnya pernah di-OTT berujung pada lambatnya kemajuan daerah. Sebab, kata Husein, ada ketakutan untuk berinovasi, suasananya mencekam, ketakutan meski tidak korupsi.

“Sehingga saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara kalau perlu lima kali lipat,” ujarnya.

“Sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi. Toh untuk OTT sekarang KPK dengan alat yang canggih, satu hari mau OTT lima bupati juga bisa,” lanjut Husein.

Husein melanjutkan, jika nanti ternyata kepala daerah itu berbuat korupsi lagi, barulah KPK bisa OTT.

“Dihukum tiga kali lipat silakan, atau hukum mati sekalian juga bisa,. Sekali lagi ini ranah diskusi pencegahan bukan penindakan. Cuplikan videonya tidak lengkap,”ujar dia

Ia berujar tapi kalau mau OTT nggih monggo sebab kalau KPK berkehendak bisa jadi 90 persen akan kena semua, walau kecil pasti bupati ada masalahnya.

“Cari saja salahnya dari sebegitu banyak tanggungjawab yang diembannya mulai dari Presiden sampai dengan Kades pasti akan ditemukan salahnya walau kadarnya berbeda-beda,” pungkasnya.