Tragedi yang terjadi beberapa hari lalu ini menuai simpati dari berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam kunjungannya, Bupati Rudi menyampaikan rasa prihatin dan empati terhadap para korban, serta menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bangunan sekolah di Kabupaten Bogor.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bogor akan bekerjasama dengan dinas terkait untuk mengkoreksi ulang setiap gedung sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Rudi Susmanto saat jumpa pers di lokasi.

Bupati Rudi mengungkapkan bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi.

Sebelumnya, peristiwa serupa juga menimpa SMKN 1 Cileungsi. Kedua kasus ini, menurutnya, memiliki pola kerusakan yang hampir sama.

“Kalau saya lihat, bangunan sekolah tersebut menggunakan bahan baja ringan dengan atap genting dari tanah liat. Kemungkinan besar rangka baja ringan tidak mampu menahan beban berat dari genting tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudi menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengulas kembali standar konstruksi dan keamanan seluruh gedung sekolah di wilayahnya agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Terkait korban, Rudi melaporkan bahwa terdapat 20 siswa yang menjadi korban dalam insiden ini. Sebanyak 15 orang mengalami luka ringan dan telah dipulangkan, sementara lima siswa lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, kondisi kelima siswa yang dirawat sudah membaik dan akan segera pulang,” kata Rudi.

Menutup keterangannya, Bupati Rudi menyampaikan dukacita dan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut.

“Sekali lagi saya, selaku Bupati Bogor, menyampaikan turut prihatin kepada para siswa-siswi yang menjadi korban atas runtuhnya bangunan SMKN 1 Gunung Putri. Kejadian ini menjadi pembelajaran agar kita semua lebih memperhatikan bahan material dan keamanan setiap gedung sekolah di Kabupaten Bogor,” tutupnya.

Reporter : Athan

Penetapan ini tertuang dalam surat penetapan Bupati Bogor dengan Nomor: 300.2/2/KEP-TD/BPBD. Rudy mengatakan penetapan status ini berdasarkan laporan dan hasil evaluasi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, BPBD Kabupaten Bogor, menyatakan telah terjadi bencana alam berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang di beberapa kecamatan, yaitu Cibinong, Citeureup, Cigudeg, Jonggol, Bojonggede, Sukamakmur, Tenjolaya, Jasinga, Caringin, Cigombong, Ciomas, Cijeruk, Megamendung, Cisarua, Rumpin, Sukajaya, Dramaga, Ciawi, Cibungbulang, dan Parung Panjang.

Dia menyebut bencana tersebut berpotensi besar menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

BOGOR, Eranasional.com – Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan pihaknya menyediakan 400.00 ton untuk cadangan beras mengantisipasi bencana paceklik akibat kekeringan.

Iwan mengatakan itu saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

“Mudah-mudahan stok ini bisa membantu. Tadi Bapak Presiden menyampaikan untuk menyiapkan cadangan. Kami mempersiapkan 400.00 ton untuk cadangan beras sebagai antisipasi terjadinya bencana,” kata Iwan.

Jumlah tersebut, lanjut Iwan, akan ditambah dengan anggaran belanja tak terduga. Dia berharap bencana kekeringan tidak lama.

“Cadangan sekarang ada 400.000 ton. Ada yang sudah terpakai. Tinggal 300.000 tob. Ini untuk jaga-jaga kalau ada situasi yang paceklik. Kita akan digabung dengan pusat,” terangnya.

Kata Iwan, 400.000 ton beras tersebut di luar dari stok yang disebutkan Jokowi. Pihaknya akan bekerja sama dengan Bulog untuk mengelola stok tersebut.

“Sewaktu-wakti kalau membutuhkan, kita akan pakai surat dari Dinas Ketahanan Pangan. Stok itu dikeluarkan tidak hanya untuk bencana, juga operasi pasar, untuk orang-orang yang tidak mampu terdaya di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang miskin kita bantu,” jelas Iwan.

Eranasional.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan sejumlah barang yang diduga terkait suap Bupati Bogor, Ade Yasin kepada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jabar). Barang-barang itu berupa dokumen dan alat elektronik terkait materi objek audit laporan keuangan Pemkab Bogor.

Dokumen dan alat elektronik tersebut berhasil diamankan tim penyidik usai menggeledah empat lokasi pada 2 hingga 3 Juni 2022. Adapun, empat lokasi yang menjadi objek penggeledahan tim penyidik yakni, Kantor BPK Jabar dan rumah kediaman dari salah satu tersangka pada Kamis, 2 Juni 2022.

Kemudian, Kantor Inspektorat Pemkab Bogor dan rumah kediaman dari salah satu tersangka di daerah Kabupaten Bogor, pada Jumat, 3 Juni 2022. Sejumlah dokumen dan alat elektronik yang berhasil diamankan dari empat lokasi tersebut sedang dianalisis guna proses penyitaan.

“Dari 4 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya sejumlah dokumen dan alat bukti eletronik yang diduga menjadi materi obyek audit yang dilakukan oleh tersangka ATM dkk untuk mengondisikan hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemkab Bogor sebagaimana permintaan tersangka AY,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (6/6/2022).

“Selanjutnya, segera dilakukan pendalaman dan analisa dari isi bukti-bukti tersebut untuk kemudian disita dan dikonfirmasi lebih lanjut kepada saksi-saksi dan para tersangka,” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Delapan tersangka tersebut yakni, Bupati Bogor, Ade Yasin.

Kemudian, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA); Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sedangkan empat tersangka lainnya merupakan pihak penerima suap. Mereka yakni Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Anthon Merdiansyah (ATM); Arko Mulawan (AM); Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK); dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR).

Dalam perkara ini, Ade Yasin diduga memerintahkan tiga anak buahnya untuk mengupayakan Pemkab Bogor dapat WTP. Kemudian, terdapat kesepakatan jahat antara anak buah Ade Yasin dengan para Anggota BPK Jabar yang mengaudit laporan keuangan Pemkab Bogor.

Dari hasil audit BPK, terdapat temuan janggal laporan keuangan terkait proyek peningkatan jalan Kandang Roda – Pakan Sari. Lantas, Ade Yasin melalui anak buahnya memberikan uang dugaan suap dengan nilai total Rp1,9 miliar kepada para tim pemeriksa dari BPK Jabar.

Atas perbuatannya, para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima suap, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Eranasional.com – Buntut ditangkapnya Bupati Bogor Ade Yasin dan sejumlah auditor oleh KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencopot Kepala Perwakilan Jawa Barat.

“Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini,” ucap Ketua BPK RI Isma Yatun dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Isma menegaskan, pihaknya bakal memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Dia berujar, BPK memiliki mekanisme pemberian sanksi internal melalui Majelis Kehormatan Kode Etik. Proses tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap penegakan kode etik pegawai.

“Mewujudkan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri sesuai dengan amanah UU 1945 Pasal 23 ayat 3,” katanya.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi pukulan keras bagi institusi BPK sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yang juga memiliki peran dalam pemberantasan korupsi.

Untuk itu, Isma menyatakan bakal mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap sejumlah anggotanya.

“Kami merasa sangat prihatin dengan kejadian terkini yang turut melibatkan pegawai BPK RI. Hal ini merupakan pukulan berat bagi BPK,” ujar Isma.

Untuk diketahui, ada empat anggota BPK perwakilan Jawa Barat yang menjadi tersangka usai menerima suap dari Ade Yasin untuk memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keempat tersangka itu ialah Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Anthon Merdiansyah; Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan; serta dua pemeriksa pada BPK Perwakilan Jawa Barat, Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.

Eranasional.com – Bupati Bogor Ade Yasin mengeklaim tidak terlibat dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayahnya. Menurutnya, dia dipaksa menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 April 2022.

Ade mengeklaim tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Ade ngotot kasus ini tidak berkaitan dengannya.

“Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana,” ujar Ade.

Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik ditetapkan sebagai tersangka pemberi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

JAKARTA – Sejumlah uang ikut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diringkus tim satuan tugas KPK lantaran terlibat dugaan kasus suap.

“KPK sedang melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bogor, telah diamanakan sejumlah uang serta barang bukti lainnya,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).

Diketahui, proses operasi senyap yang dilakukan terhadap Bupati Ade Yasin terjadi pada Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu pagi tadi. Kendati begitu, KPK belum merinci dugaan kasus korupsi yang menjerat para pihak terkait dalam OTT tersebut.

Operasi tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap. Lembaga antirasuah itu kini memiliki waktu maksimal 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diciduk dalam OTT dimaksud.

“Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan setelah selesai nanti akan kami sampaikan detail kasus nya,” ucap Ghufron.

Tak hanya Ade Yasin, KPK juga mengamankan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. OTT digelar pada Selasa (26/4/2022)

“Benar, tadi malam sampai pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” ucap plt jubir KPK, Rabu (27/4/2022).

Tak hanya Ade Yasin, KPK juga mengamankan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

Dijelaskan Ali, tangkap tangan (OTT) ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.

“KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1×24 jam,” pungkas dia.

BOGOR – Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin meluapkan kekesalannya lantaran Jalan Alternatif Sentul yang baru diperbaiki dengan kocek Rp 32 miliar berubah jadi tempat parkir truk-truk besar pada malam hari.

“Saya sudah instruksikan Kadishub dan Kasatpol PP untuk menertibkan truk-truk yang parkir, karena khawatir rusak lagi jalannya baru diperbaiki,” kata Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Senin (4/4/2022).

Ade menyebut seharusnya tim penjaga taman atau park ranger yang terdiri dari beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sejak awal melarang truk-truk bermuatan barang itu parkir di ruas Jalan Alternatif Sentul.

Sebagai informasi, beberapa bulan lalu, Pemkab Bogor membentuk park ranger untuk mengawasi keindahan wajah ibu kota di Kawasan Cibinong Raya. Tim yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Dinas Perhubungan bekerja 24 jam.

Setiap hari ada sekitar 100 park ranger yang patroli mulai dari Simpang Sirkuit Sentul hingga Jalan Tegar Beriman Cibinong. Ratusan park ranger tersebut bertugas tiga sif, sehingga masing-masing sif melibatkan sekitar 40 park ranger.

Diketahui, Pemkab Bogor pada tahun 2021 menggunakan anggaran daerah senilai Rp 356,5 miliar untuk program mempercantik wajah ibu kota atau City Beautification Project, di antaranya yaitu peningkatan kualitas Jalan Alternatif Sentul senilai Rp 32 miliar.

Penggunaan anggaran tersebut tersebar di empat perangkat daerah, yaitu Rp 328 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rp 21 miliar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Rp 437 juta pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Rp7,3 miliar pada Dinas Perhubungan.

Ade mengatakan melalui program tersebut juga Kabupaten Bogor kini memiliki ikon baru, yakni Tugu Pancakarsa. Tugu yang dibangun di Simpang Sirkuit Sentul itu ia yakini memiliki fungsi ganda, yakni mempercantik wajah ibu kota dan memecah kemacetan di kawasan itu.

Eranasional.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, meminta masyarakat waspada terhadap aksi penipuan dengan nomor palsu mengatasnamakan Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

“Hati-hati dengan nomor kontak yang mengatasnamakan saya di WA (WhatsApp) karena masih terus berlanjut. Saya tidak pernah meminta uang atau jasa apa pun,” kata Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Selasa (1/2).

Penipu yang mengaku Bupati atau Wabup Bogor ini diketahui telah beberapa kali menghubungi pengurus sejumlah yayasan di Kabupaten Bogor melalui pesan di aplikasi WhatsApp.

Modusnya bupati dan wabup palsu ini menginformasikan soal bantuan dan meminta pengurus yayasan mengirimkan uang via transfer. Tidak hanya itu, bupati/wabup palsu ini juga kerap menggunakan dalih penggalangan donasi untuk acara maupun kegiatan sosial.

Penipu mengatasnamakan bupati/wabup itu diketahui mengirimkan nomor rekening BNI atas nama Dandi Rojer kepada calon korbannya.

Setelah mengirimkan nomor rekening, penipu tersebut tak langsung mengirimkan nomor rekeningnya, dia memberikan korban terlebih dahulu. Hal itu hanya akal-akalan pelaku agar terlihat meyakinkan.

Menyikapi aksi penipuan ini, Iwan mengaku bakal melaporkannya ke kepolisian agar tidak ada lagi yang menjadi korban.

“Silakan beri tahu yang lain supaya tidak ada lagi yang menjadi korban penipuan. Insyaallah, saya akan tindak lanjuti penipuan ini kepada pihak berwajib,” kata Iwan. Dikutip Antara.

BOGOR – Sebagai daerah penyangga Ibu Kota, Kabupaten Bogoryang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat hingga saat ini masih kesulitan untuk mencapai target vaksinasi Covid-19.

Karena tidak mencapai target vaksinasi, Kabupaten Bogor dan Tangerang keluar dari wilayah aglomerasi.

Menurut Bupati Bogor, Ade Yasin, Rabu (20/10/2021), saat ini masyarakat yang sudah divaksin baru mencapai 2,8 juta jiwa atau sekitar 40%. Karena selain kekurangan tenaga kesehatan, juga mengalami kendala untuk memvaksin masyarakat yang sulit terjangkau oleh nakes seperti puskesmas.

Untuk mencapai target, bupati mengaku butuh dorongan dari semua pihak. Itu termasuk kesadaran masyarakat untuk ikut divaksin

Ade Yasin mengaku untuk mencapai target hingga 4,2 juta jiwa atau sekitar 70% butuh waktu hingga Desember atau 2 bulan.

Bogor – Bupati Bogor, Ade Yasin menyebut, saat ini realisasi vaksinasi di Kabupaten Bogor baru mencapai 29,50 persen atau 2.493.262 dosis satu dan dua, dari target 8.451.850 dosis.

“Saya jujur saja minder kalau bicara prosentase. Karena jumlah penduduk yang banyak, prosentasenya kecil dibanding daerah lain, tapi bicara angka jumlah orang maupun dosisnya kita cukup tinggi,” kata Ade, Selasa (6/10).

Meski begitu, Pemkab Bogor terus berupaya untuk melakukan percepatan vaksinasi dengan menggelar vaksinasi massal, dengan target 50 ribu dosis per hari di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Kata Ade, Pemkab Bogor masih kesulitan menggapai masyarakat di wilayah terpencil untuk mengikuti vaksinasi. Pasalnya, mereka terkendala jarak dan transportasi untuk menjangkau sentra-sentra vaksinasi.

“Karena geografis Kabupaten Bogor. Jadi kami harus lakukan datang langsung ke rumah warga, terutama mereka yang lansia karena memang agak jauh dan keterbatasan transportasi dan kondisi jalan,” kata Ade.

Ade pun memastikan untuk ketersediaan vaksin di Kabupaten Bogor cukup mumpuni untuk saat ini. Namun, kendala jarak itu yang kemudian menjadi alasan.

“Jadi memang secara angka kita tinggi. Kalau prosentase memang rendah. Karena kan jumlah penduduk kita juga banyak,” ungkap politisi PPP itu.

ERANASIONAL.COM – Bupati Bogor Ade Yasin hadir pada pemeriksaan sebagai saksi kasus kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung. Namun, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Ade Yasin sebelum pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago menjelaskan, Bupati Bogor datang memenuhi panggilan Ditreskrimum Polda Jabar.

“Tadi jam 10 Bupati Bogor sampai di gedung Ditreskrimum Polda Jabar, sekarang penyidik tengah memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi,” jelasnya, Selasa (15/12) di Mapolda Jabar.

Seperti dilansir PojokSatu, Ade datang bersama sejumlah orang ke Mapolda Jabar. Mengenakan baju merah dengan jilbab senada, Ade berjalan masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar.

Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan Ade saat pertama kali datang. Ia langsung masuk ke gedung untuk dimintai keterangan. (red)

‌Bogor, Eranasional.com | berawal dari perkenalan salah satu pengusaha (Joddy djaja) di daerah bogor dengan salah satu inisial AA kades Cimanggis Kab. bogor. kemudian mereka sudah saling sepakat untuk kepengurusan lahan perumahan 1.000 rumah di daerah Cimanggis Bojonggede kab. Bogor sekitar pada tahun 2014.

‌joddy mengatakan, pada waktu itu saya telah mengutus orang saya yang bernama Asep untuk kepengurusan Project perumahan terkait, lalu Asep memperkenalkan saya dengan bapak H. Acg dan salah satu anaknya yang bernama inisial AA yang pada saat itu statusnya menjabat kepala desa didaerah Bojong gede.
‌
‌hingga di bulan Agustus 2014 saya telah menyerahkan sejumlah uang cash sebesar 2 Milliar lebih kepada H. Acg keperuntukan pembebasan lahan dan surat-surat lainnya atas lahan seluas 19,3 Hektar yang rencananya akan dijadikan perumahan tersebut, kemudian dilanjutkan ada penanda tanganan SPH oleh oknum kades cimanggis ber inisial AA. (File-file tanda terima, foto-foto penerimaan uang terlampir).
‌
‌Namun setelah mereka menerima uang tersebut , sampai saat ini lahan tersebut tak kunjung diberikan kepada kami, bahkan uang saya pun tidak dikembalikannya, usut punya usut ternyata lahan tersebut bermasalah / sengketa, dan sudah ada pemiliknya.
‌
‌jujur saja atas kejadian ini saya mengalami kerugian uang total hampir 3 Milliar lebih untuk lahan tersebut, dan tentunya saya sudah melakukan upaya-upaya untuk konfirmasi pertanggung jawaban atas kerugian yang saya alami, namun dari pihak H.Acg dan kades AA tak ada itikad baik untuk menyelesaikannya sampai sekarang ini tidak ada sepeser pun uang saya dikembalikan. ‘ungkapnya.

“kemudian sekitar bulan Maret 2017, saya mencoba melaporkan permasalahan saya ini ke pihak kepolisian polres Bogor kota dengan Nomor laporan STBL / 293 / lll / 2017 / SPKT dengan dugaan Pasal 378, 372 dan 263 KUHP , namun tidak juga ada penyelesaiannya dari pihak kepolisian, saya sangat bingung kenapa laporan saya sampai saat ini tidak ada kelanjutan dan kejelasannya!!! Tanpa ada dasar apa yang dijelaskan kepada saya.”
‌
‌Jadi harapan saya saat ini saya akan mencoba menuntut uang saya dikembalikan saja titik. Apabila tidak ada penyelesaian atau itikad baik dari mereka untuk menyelesaikannya, saya ada berencana buat LP kepolisian langsung di Polda Metro jaya / Mabes Polri dijakarta dan upaya hukum lainnya. Tutupnya.

(Sofyan/Red).