Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/PKKPR), serta sejumlah perizinan lainnya di Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menyampaikan perkembangan perkara tersebut dalam keterangan resmi, Senin 28 September 2026.

Ia didampingi Kapolres Gowa, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kasat Reskrim Polres Gowa, serta sejumlah Kanit Ditreskrimsus Polda Sulsel.

30 Saksi dan 4 Ahli Diperiksa

Didik menjelaskan, Tim penyidik gabungan dari Kortas Tipidkor, Ditreskrimsus Polda Sulsel, dan Satreskrim Polres Gowa telah memeriksa 30 saksi dan empat saksi ahli untuk mendalami perkara tersebut.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di empat lokasi untuk melengkapi alat bukti. Lokasi tersebut yakni Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kantor Bupati Gowa, kediaman HA, serta kediaman RP alias Omar.

Laporan tersebut disampaikan pada Jumat (25/9/2026), setelah Sitti Husniah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya di Kabupaten Gowa.

Kuasa hukum Sitti Husniah, Adhi Bintang, mengatakan pihaknya melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran penyidik terhadap para saksi maupun kliennya.

“Pada hari ini juga kami sedang di Propam Polda Sulsel melaporkan beberapa dugaan pelanggaran penyidik terhadap para saksi-saksi maupun Ibu Bupati yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Adhi dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (25/9/2026).

Selain melaporkan ke Propam Polda Sulsel, kuasa hukum meminta pengawasan khusus terhadap penanganan perkara tersebut.

“Kami meminta Mabes Polri cq. Kapolri, Kompolnas, Komisi III DPR RI agar melakukan pengawasan khusus terhadap perkara tersebut,” ujarnya.

Adhi mengatakan pihaknya mencermati perjalanan penanganan perkara yang bermula dari penyelidikan di tingkat Reskrim Polresta Gowa, kemudian ditangani Tipidkor Polda Sulsel hingga akhirnya ditangani Kortas Tipidkor Mabes Polri.

Menurutnya, proses penanganan perkara yang berlangsung secara berjenjang dan relatif cepat terhadap seorang kepala daerah yang masih menjabat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat maupun kalangan profesional.

“Pertanyaan yang tentu berhak dijawab secara terbuka dan proporsional oleh pihak-pihak yang berwenang,” katanya.

Meski demikian, kuasa hukum menyatakan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Namun, penghormatan terhadap proses hukum tersebut disebut tidak menghilangkan hak Sitti Husniah maupun tim kuasa hukum untuk mencermati setiap tahapan penanganan perkara, termasuk dasar dan kecukupan alat bukti yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Kuasa hukum juga mengingatkan asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Adhi, status tersangka yang kini disandang kliennya bukan merupakan kesimpulan akhir mengenai perkara tersebut.

“Status hukum yang disematkan kepada klien kami bukanlah kesimpulan akhir atas suatu perkara, melainkan awal dari sebuah proses yang masih terbuka untuk diuji kebenaran dan keabsahannya,” ujarnya.

Tim hukum juga menyatakan akan mencermati ruang hukum yang tersedia untuk menguji keabsahan tindakan hukum yang dilakukan terhadap kliennya.

Adhi menyebut pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan ruang bagi warga negara untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dikenakan kepadanya.

“Ruang inilah yang akan kami cermati dan gunakan sebagaimana mestinya, sesuai kebutuhan dan perkembangan perkara,” katanya.

Di tengah proses hukum tersebut, kuasa hukum memastikan Sitti Husniah tetap kooperatif dan menghormati proses yang sedang berjalan.

“Kami selaku Kuasa Hukum akan terus mengawal jalannya perkara ini secara profesional, dengan tetap mengedepankan kepentingan keadilan bagi klien kami,” kata Adhi. []