Husniah menilai dinamika politik yang berkembang saat ini telah mengarah pada situasi yang tidak sehat. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Husniah saat menggelar konferensi pers di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Minggu (4/10/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi tim kuasa hukum dari Trisula Law Firm.

Husniah mengatakan Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengetahui Putusan Mahkamah Agung (MA) yang dibacakan pada 1 Oktober 2026.

Namun, di tengah proses hukum tersebut, Husniah menyayangkan adanya dugaan sabotase dalam pengiriman surat tanggapan resmi yang ditujukan kepada MA melalui jasa pos.

“Saya menyayangkan adanya dugaan sabotase dalam proses pengiriman surat tanggapan resmi melalui pos,” ujar Husniah.

Menurutnya, surat tersebut semestinya menjadi bagian dari haknya untuk memberikan tanggapan kepada MA dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Atas dugaan tersebut, Husniah menyatakan akan menempuh langkah hukum. Ia juga berencana mengirimkan surat resmi kepada MA dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindaklanjuti dugaan penghalangan terhadap hak hukumnya.

Husniah berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengimbau masyarakat Gowa tetap tenang dan menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.

“Jangan mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang,” pesan Husniah.

Ia menegaskan tetap berkomitmen menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

Polda Sulawesi Selatan menyebut Kortas Tipidkor Polri hingga Jumat (25/9/2026) belum melakukan penahanan terhadap Sitti Husniah.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan proses hukum terhadap Sitti Husniah masih berlanjut.

Penyidik selanjutnya akan memanggilnya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Tidak ada, penyidik belum melakukan penahanan,” kata Didik, Jumat 25 September 2026.

Meski demikian, waktu pemeriksaan terhadap Sitti Husniah belum ditetapkan.

Polda Sulsel menyatakan informasi mengenai jadwal pemanggilan akan disampaikan setelah penyidik menentukan waktunya.

“Nanti kita informasikan apabila sudah dijadwalkan kapan waktunya dipanggil untuk diperiksa,” ujarnya.

Sitti Husniah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo menyampaikan penetapan tersebut dilakukan setelah tim penyidik mendalami perkara dengan memeriksa 30 saksi serta empat ahli.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

Empat lokasi yang digeledah yakni Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kantor Bupati Gowa, serta rumah HA dan RP.

Menurut De Deo, penetapan Sitti Husniah sebagai tersangka diputuskan setelah penyidik melakukan gelar perkara.

“Setelah rangkaian kegiatan penyidikan itu, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Dalam forum gelar perkara itu, forum telah menyepakati penetapan Bupati Gowa, Saudari HT, sebagai tersangka,” kata De Deo dalam konferensi pers, Jumat (25/9). []

Laporan tersebut disampaikan pada Jumat (25/9/2026), setelah Sitti Husniah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya di Kabupaten Gowa.

Kuasa hukum Sitti Husniah, Adhi Bintang, mengatakan pihaknya melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran penyidik terhadap para saksi maupun kliennya.

“Pada hari ini juga kami sedang di Propam Polda Sulsel melaporkan beberapa dugaan pelanggaran penyidik terhadap para saksi-saksi maupun Ibu Bupati yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Adhi dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (25/9/2026).

Selain melaporkan ke Propam Polda Sulsel, kuasa hukum meminta pengawasan khusus terhadap penanganan perkara tersebut.

“Kami meminta Mabes Polri cq. Kapolri, Kompolnas, Komisi III DPR RI agar melakukan pengawasan khusus terhadap perkara tersebut,” ujarnya.

Adhi mengatakan pihaknya mencermati perjalanan penanganan perkara yang bermula dari penyelidikan di tingkat Reskrim Polresta Gowa, kemudian ditangani Tipidkor Polda Sulsel hingga akhirnya ditangani Kortas Tipidkor Mabes Polri.

Menurutnya, proses penanganan perkara yang berlangsung secara berjenjang dan relatif cepat terhadap seorang kepala daerah yang masih menjabat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat maupun kalangan profesional.

“Pertanyaan yang tentu berhak dijawab secara terbuka dan proporsional oleh pihak-pihak yang berwenang,” katanya.

Meski demikian, kuasa hukum menyatakan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Namun, penghormatan terhadap proses hukum tersebut disebut tidak menghilangkan hak Sitti Husniah maupun tim kuasa hukum untuk mencermati setiap tahapan penanganan perkara, termasuk dasar dan kecukupan alat bukti yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Kuasa hukum juga mengingatkan asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Adhi, status tersangka yang kini disandang kliennya bukan merupakan kesimpulan akhir mengenai perkara tersebut.

“Status hukum yang disematkan kepada klien kami bukanlah kesimpulan akhir atas suatu perkara, melainkan awal dari sebuah proses yang masih terbuka untuk diuji kebenaran dan keabsahannya,” ujarnya.

Tim hukum juga menyatakan akan mencermati ruang hukum yang tersedia untuk menguji keabsahan tindakan hukum yang dilakukan terhadap kliennya.

Adhi menyebut pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan ruang bagi warga negara untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dikenakan kepadanya.

“Ruang inilah yang akan kami cermati dan gunakan sebagaimana mestinya, sesuai kebutuhan dan perkembangan perkara,” katanya.

Di tengah proses hukum tersebut, kuasa hukum memastikan Sitti Husniah tetap kooperatif dan menghormati proses yang sedang berjalan.

“Kami selaku Kuasa Hukum akan terus mengawal jalannya perkara ini secara profesional, dengan tetap mengedepankan kepentingan keadilan bagi klien kami,” kata Adhi. []

Aksi tersebut digelar untuk mempersoalkan kebijakan pembebastugasan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gowa.

Massa awalnya mendatangi Gedung DPRD Gowa untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik pembebastugasan belasan pejabat. Setelah menyampaikan tuntutan, mereka kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Gowa yang berjarak sekitar 450 meter.

Massa berjalan kaki menuju kantor bupati sembari membawa tuntutan agar Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut.

Massa Dobrak Pagar Kantor Bupati Gowa

Situasi memanas saat massa tiba di Kantor Bupati Gowa. Sejumlah demonstran mendobrak pagar dan sebagian lainnya memanjat pagar untuk masuk ke area kantor.

Massa meminta dapat bertemu langsung dengan Bupati Sitti Husniah Talenrang untuk mendapatkan penjelasan mengenai pembebastugasan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gowa.

Setelah sekitar dua jam menunggu, Bupati Husniah akhirnya menemui massa. Pertemuan berlangsung singkat, dengan Husniah memberikan klarifikasi selama sekitar dua menit.

Bupati Bantah 16 Pejabat Dinonjobkan

Dalam pertemuan tersebut, Husniah membantah anggapan bahwa sebanyak 16 pejabat Pemkab Gowa dinonjobkan.

Ia menegaskan, kebijakan yang diambil pemerintah daerah merupakan pembebastugasan sementara, bukan pemberhentian dari jabatan secara permanen.

“Bukan nonjob sebanyak 16 orang, tapi pembebastugasan sementara,” kata Husniah, dikutip dari Tribun Timur, Senin (24/8/2026).

Menurut Husniah, pembebastugasan sementara tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan di Kabupaten Gowa dapat berjalan lebih tertib.

Ia kembali menegaskan bahwa pembebastugasan sementara berbeda dengan pemberhentian atau pencopotan jabatan secara permanen. []

Isu pencopotan massal yang menyeret sejumlah nama pejabat senior, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa Andy Azis dan Inspektur Inspektorat Daerah Syahrul Syahrir, sempat menyebar luas dan memicu spekulasi publik pada Jumat (21/8/2026).

“Tidak benar ada yang dinonjobkan,” tegas Sitti Husniah saat memberikan klarifikasi kepada awak media, Jumat (21/8/2026).

Meski menampik isu pencopotan belasan pejabat, Pemkab Gowa membenarkan adanya tindakan disiplin terhadap satu pejabat daerah.

Bupati Gowa telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 800.1.6.2/1802/2026 yang menetapkan pembebasan sementara Syahrul Syahrir dari jabatannya sebagai Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.

Sanksi pembebasan sementara bagi pegawai berpangkat Pembina Tingkat I (Golongan IV/b) ini didasari atas indikasi awal adanya pelanggaran disiplin tingkat berat.

Langkah hukum kepegawaian tersebut diambil guna memastikan tim pemeriksa dapat bekerja optimal, mencegah potensi hambatan selama proses penegakan disiplin, serta menjaga keberlangsungan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Gowa.

Keputusan ini berlaku efektif sejak ditetapkan di Sungguminasa pada 21 Agustus 2026 hingga seluruh rangkaian pemeriksaan usai.

Meskipun status jabatannya dibebaskan sementara, Syahrul Syahrir dipastikan tetap menerima hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, mengenai kabar penonaktifan pejabat daerah lainnya yang masih membias di tengah masyarakat, Sekda Gowa Andy Azis Peter meminta semua pihak untuk menunggu informasi resmi.

“Belum saya lihat SK-nya yang lain. Sebentar diinfokan,” kata Andy Azis singkat melalui pesan instan saat dikonfirmasi wartawan. []

Foto tersebut beredar di media sosial dan memunculkan beragam komentar.

Sorotan semakin kuat karena momen tersebut berlangsung ketika hubungan politik antara Bupati Gowa dan DPRD Kabupaten Gowa tengah menjadi perhatian setelah dewan menyepakati usulan pemberhentian atau pemakzulan terhadap Husniah.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI tingkat Kabupaten Gowa digelar pada Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung di Taman Sultan Hasanuddin, Sungguminasa, dan berjalan lancar. Bupati Sitti Husniah Talenrang hadir dan memimpin upacara tersebut.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 70 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Gowa menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih.

Husniah memberikan apresiasi kepada para anggota Paskibraka yang sebelumnya menjalani latihan sekitar satu bulan.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, semuanya berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah, seluruh Paskibraka berhasil menaikkan bendera dengan bagus. Mereka telah berlatih sekitar satu bulan dan kita lihat tidak ada kendala satupun,” kata Husniah.

Husniah juga mengajak masyarakat Gowa menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan menjaga hubungan baik di tengah masyarakat.

“Saya selalu berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga momen kemerdekaan ini dengan menjalin silaturahmi satu dengan lainnya. Hindari segala sesuatu yang menyebabkan kita terpecah belah, karena ini adalah momen bersama dalam kemerdekaan,” ujarnya.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan SKPD, serta para camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi telah dilakukan pada Jumat lalu. Salah satunya adalah Basri Kajang (BK).

Namun, penyidik masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu dasar penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut, termasuk penetapan tersangka.

“Hasil audit dari BPK akan menjadi acuan utama untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini,” ungkap Didik saat ditemui di Mapolda Sulsel, Selasa (11/8/2026).

“Setelah hasil audit diterima, barulah kita dapat menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” tambahnya.

Didik menuturkan, sebanyak 30 orang saksi telah dipanggil dan diperiksa dalam kasus tersebut.

Para saksi yang diperiksa meliputi kepala dinas beserta jajarannya, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, juga telah diperiksa sebagai saksi.

“Kita lihat nanti, apakah pemeriksaan yang telah dilakukan sudah dianggap cukup oleh penyidik atau masih diperlukan pemeriksaan tambahan. Jika dirasa perlu, penyidik tentu akan memanggil kembali para saksi yang telah diperiksa,” ujarnya.

Penyidik memperkirakan penetapan tersangka akan dilakukan setelah hasil audit BPK diterima dan dievaluasi.

Gowa- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) bersama Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan membangun kawasan budidaya jagung seluas 1.200 hektar yang berlokasi Kecamatan Botonompo, Kabupaten Gowa untuk mendukung ketahanan stok jagung nasional dan bahkan ditargetkan ekspor.

Oleh karena itu, pembangunan kawasan jagung ini digarap secara serius melalui bimbingan teknis yang intensif dan hingga membangun industri pengolahan agar petani mendapatkan tambahan nilai ekonomi yang tinggi.

“Menindaklanjuti perintah Bapak Presiden Jokowi untuk menyiapkan upaya-upaya optimalisasi ketersediaan pangan di tahun 2022 nanti dan lebih khusus lagi ketersediaan jagung dalam negeri maupun kelebihanya untuk ekspor, oleh karena itu saya bersama Bupati Gowa merencanakan kawasan jagung 1.200 hektar. Ini dilakukan dalam regulasi maksimum untuk melakukan akselerasi jagung,” kata Mentan SYL pada acara panen jagung dengan produktivitas 6 ton perhektar bersama Bupati Gowa di Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa pada hamparan seluas 250 hektar, Minggu (28/11/2021).

Mantan Gubernur dua periode ini menjelaskan langkah nyata yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pengembangan kawasan jagung seluas 1.200 tersebut yakni mulai dari menyediakan sarana penanganan budidaya, pasca panen, dan produk olahan turunan jagung. Kabupaten Gowa sendiri merupakan daerah penghasil jagung, dimana di semua kecamatan terdapat lahan jagung, namun khusus kawasan jagung 1.200 hektar ini diarahkan untuk menghasilkan jagung dengan kualitas tertentu.

“Jika kebutuhan nasional terpenuhi, nanti kita lakukan ekspor, sama halnya dilakukan di daerah lainnya. Oleh karena itu, ini upaya yang maksimal bersama Bupati Gowa untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut SYL menjelaskan pembangunan kawasan jagung merupakan contoh pengembangan kawasan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

“Upaya nyata yang dilakukan yakni melakukan intervensi peningkatan indeks pertanaman, bimbingan teknis dan memperbaiki sarana produksi yang digunakan petani,” imbuhnya

Mentan SYL berharap tidak hanya untuk komoditas jagung, tapi juga komoditas lainnya yang bisa mendukung akselerasi penyediaan pangan.

“Dan pengembangan kawasan seperti ini tentu tidak hanya di Gowa ini kami lakukan, tapi juga sudah dilakukan di daerah lainnya sehingga ketersediaan jagung kita aman, bahkan ada kelebihan kita lakukan ekspor,” tegasnya.

Ia berujar Intervensi lainnya yang lebih pentinya adalah kami siapkan dana KUR. Tahun ini dana KUR sektor pertanian Rp 78 triliun.

“Petani di Botonompo dan umumnya Kabupaten kami bantu dapatkan KUR Rp 10 sampai 50 juta tanpa agunan. Tentu peningkatan pinjaman berdasarkan kinerjanya bertahap ditingkatkan,” imbuh SYL.

Sementara itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan memberikan apresiasi atas dukungan Kementan untuk pembangunan pertanian Kabupaten Gowa, dimana tahun 2021 ini mendapat total bantuan sebesar Rp 59 miliar.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gowa siap berkontribusi menjaga ketahanan pangan nasional, salah satunya komoditas jagung berkualitas ekspor dengan pendekatan pembangunan pertanian berbasis teknologi.

Hari ini, dikatakan Bupati Gowa, melaksanakan panen jagung tiada lain ini merupakan wujud kontribusi kabupaten Gowa untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Ini terbukti meskipun di tengah situasi pandemi covid 19 di mana semua daerah mengalami penurunan, Kabupaten Gowa tidak mengalami dampak. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa tetap tumbuh positif meskipun hanya 1 persen,” ujarnya.

Adnan menegaskan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa ini ditopang oleh kinerja sektor pertanian sebesar 60 persen.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gowa telah mengagendakan 5 tahun kedepan sampai dengan tahun 2026, dimana program pertanian menjadi salah satu program prioritas.

“Sebab jika kita ingin meningkatkan pendapatan masyarakat maka sektor pertanian tentu menjadi salah satu sektor yang harus menjadi prioritas. Sehingga secara perlahan, teknologi pertanian diperkenalkan kepada petani supaya produksinya bisa lebih meningkat,” tegas Adnan.