Kepastian penangkapan Sudewo disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta, Senin (19/1/2026).

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi.

Budi menjelaskan, usai diamankan, Sudewo langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan awal oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut dilakukan di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Polres Kudus.

“Saat ini yang bersangkutan sedang diperiksa secara intensif oleh tim KPK di Polres Kudus,” katanya.

Ia menegaskan bahwa lokasi pemeriksaan Sudewo berada di Kudus, bukan di Kabupaten Pati, untuk kepentingan teknis penyidikan.

“Kudus,” ujar Budi singkat saat menekankan lokasi pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Dalam kurun waktu itu, penyidik akan mendalami peran masing-masing pihak, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan gelar perkara guna menentukan apakah yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Sudewo maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT di Pati.

OTT di Pati ini merupakan operasi tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Dalam hari yang sama, KPK juga mengonfirmasi penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi terpisah di Jawa Timur.

Rangkaian OTT ini menunjukkan bahwa KPK langsung tancap gas melakukan penindakan sejak awal tahun, terutama terhadap dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

Sebelumnya, KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap delapan orang.

Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkap bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

Sementara itu, OTT kedua pada 2026 dilakukan pada 19 Januari 2026, dengan target Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Maidi bersama 14 orang lainnya.

OTT di Madiun diduga berkaitan dengan korupsi proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.

Penangkapan Sudewo menjadi sorotan publik karena yang bersangkutan dikenal luas di daerahnya dan sempat menjadi perhatian nasional setelah viral didemo oleh warganya sendiri dalam beberapa kesempatan sebelumnya.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan murni berdasarkan proses hukum dan alat bukti, bukan atas tekanan publik atau isu yang berkembang di media sosial.

Hingga saat ini, KPK masih menutup rapat detail konstruksi perkara OTT di Pati. Juru bicara KPK menyatakan bahwa penjelasan lengkap mengenai dugaan tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat, serta barang bukti yang diamankan akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.

Biasanya, KPK akan mengumumkan secara terbuka hasil OTT bersamaan dengan penetapan tersangka, termasuk pasal-pasal yang disangkakan.

Serangkaian OTT yang dilakukan KPK sejak awal 2026 menunjukkan komitmen lembaga antirasuah tersebut dalam menindak praktik korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik dan kepala daerah.

Penindakan terhadap kepala daerah kembali menjadi pengingat bahwa sektor pemerintahan daerah masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan diamankannya Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga tahun 2026, KPK kembali menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK, termasuk penetapan status hukum Sudewo dan pihak-pihak lain yang terjaring dalam operasi tersebut.

KPK memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari total 49 anggota DPRD, sebanyak 36 orang menyatakan tidak setuju dengan rekomendasi pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya memilih setuju.

Jika dilihat dari komposisi fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang secara bulat menyuarakan dukungan untuk pemakzulan.

Sementara, fraksi lainnya sepakat agar Bupati Sudewo melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan, bukan diberhentikan dari jabatannya.

“Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada hari ini menyatakan pendapat anggota dewan berupa rekomendasi perbaikan kinerja bagi Bupati Pati ke depannya,” ujar Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, saat membacakan hasil keputusan rapat.

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa proses politik di DPRD Pati berakhir pada tahap rekomendasi, bukan pemberhentian.

Publik kini menantikan langkah konkret Bupati Sudewo dalam menindaklanjuti catatan dan kritik yang disampaikan oleh para wakil rakyat.

Merespon hal itu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tempat tinggal merupakan hak asasi manusia (HAM) yang tidak seharusnya dipajaki.

“Ada satu hal yang perlu kita pahami sama-sama yaitu perumahan atau tempat tinggal atau housing itu sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Bahkan Persatuan [sic] Bangsa-Bangsa telah menetapkan soal ini sejak tahun 1948,” kata Anies dalam video di akun Instagram miliknya, Rabu (20/8/2025).

Anies mengatakan wujud konkret dari hak asasi itu adalah kebutuhan luas minimal tanah dan bangunan dibebaskan dari beban PBB.

Ia mencontohkan kebijakan yang sudah diterapkan di Jakarta pada 2022. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 60 meter persegi pertama dari luas tanah dan 36 meter persegi pertama dari luas bangunan tidak dikenai PBB.

Ini diatur, ada pergubnya, Pergub nomor 23 tahun 2022 tentang PBB. Artinya apa? Semua unit rumah di Jakarta, ada sebagian dari lahan itu yang tidak dikenakan pajak. Ini semua rumah, termasuk rumah mewah di kawasan mahal,” ujarnya.

Ia menjelaskan penetapan angka 60 meter tanah dan 36 meter bangunan mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sehat.

Jadi kesimpulannya, kalau kebutuhan atas perumahan yaitu tanah dan bangunan itu adalah kebutuhan yang merupakan hak asasi manusia yang harus kita penuhi, kata Anies.

“Jadi jangan sampai kebijakan pajak terhadap bumi dan bangunan melupakan aspek bahwa ada hak asasi atas perumahan yang harus dihormati, hak asasi itu jangan dipajaki. Yang dipajaki adalah luasan lahan yang di atas kebutuhan dasar,” ujarnya.

Meskipun, DPRD Kabupaten Pati telah memutuskan menggulirkan hak angket untuk melakukan pemakzulan terhadap Sudewo.

“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan Undang-Undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” kata Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025) dikutip dari Antara.

Tito mencontohkan pemerintahan di Jember sebelumnya sempat mengalami kasus pemakzulan serupa dengan di Pati.

Saat itu proses pemakzulan terhadap Bupati Jember diproses oleh DPRD. Namun, kala itu pemerintahannya masih tetap berjalan.

Pada akhirnya, kata dia, pemakzulan bupati berada di tangan Mahkamah Agung sebagai pengambil keputusan akhir.

Tito pun menambahkan Bupati Pati Sudewo perlu lebih santun ketika berkomunikasi dengan masyarakat selama menjalankan tugas pemerintahan saat ini.

Tito juga bicara mengenai rencana aksi demo lanjutan warga Pati yang disebut akan digelar pada 25 Agustus mendatang.

Tito mengatakan penyampaian pendapat merupakan hal yang tidak dilarang. Namun, dia mengingatkan kepada warga Pati untuk tidak anarkis jika ingin kembali menggelar aksi unjuk rasa.

Seperti diketahui, beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

Adapun aksi unjuk rasa masyarakat di Pati sebelumnya terjadi pada 13 Agustus 2025. Massa menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya.

Menanggapi tuntutan warganya, Sudewo menolak mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

Ia menegaskan tidak bersedia melepaskan jabatannya karena dirinya dipilih masyarakat Pati secara konstitusional.

“Tuntutan kan sudah disampaikan tadi, kalau saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi, tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” tegas Sudewo.

Ia pun menilai demo tersebut menjadi pembelajaran untuk dirinya sebagai bupati dan masyarakat Kabupaten Pati. Sudewo pun mengimbau agar warga menjaga soliditas dan kekompakan.

“Jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati adalah milik semua warga Kabupaten Pati, yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati,” ujar Sudewo. []

“Anggota dari 12 (orang) tadi kemudian dilakukan perawatan. Sekarang yang dirawat inap tinggal satu Pak Kapolsek Kota Pati,” kata Kabiddokkes Polda Jateng, Kombes Pol. drg. Agustinus M.H.T dalam keterangan video dikutip dari detikJateng, Kamis (14/8/2025).

Dia mengungkapkan, Heru merasa pusing usai mengalami luka benturan di kepala.

“Kondisinya masih pusing karena kena benturan di kepala. Untuk pemeriksaan CT scan,” jelasnya.

Selain itu ada anggota polisi yang baru masuk ke rumah sakit.

“Dan satu anggota baru masuk observasi dengan luka robek di kaki,” jelasnya.

Kemudian, kata Agustinus, ada lima warga yang dirawat di rumah sakit. Terkait kabar soal korban meninggal dunia dipastikan tidak ada.

“Kemudian untuk masyarakat umum yang dirawat ada lima orang. Kemudian yang diisukan wartawan baik-baik saja. Hanya sesak,” terang dia.

Selain itu ada juga warga yang mengalami sesak napas akibat tembakan gas air mata.

“Yang sesak dua lagi perempuan. Karena berdesakan sesama pendemo. Kemungkinan besok sudah pulang,” terang dia.

Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi besar menuntut Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya, kemarin

Aksi tersebut digelar atas kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijaan Sudewo.

Kendati demikian, unjuk rasa itu turut diwarnai kericuhan dengan aksi pelemparan botol air mineral oleh massa aksi. Kepolisian bahkan sempat menembakkan gas air mata untuk ke arah demonstran.

DPRD kemudian bersepakat menggulirkan hak angket dan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati. Sementara Sudewo menegaskan tak bakal melepas jabatan lantaran ia merasa jadi bupati karena pilihan rakyat.

Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto mengatakan aksi tetap akan digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.

Ia menyinggung sejumlah kebijakan di antaranya lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon.

“Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru,” kata dia kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).

“Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih. Kemudian dia merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan,” imbuh Teguh.

Teguh mengatakan ada sekitar 100 ribu massa yang akan hadir demo hari ini, Rabu (13/8/2025).

Ia menyebut hingga Selasa (12/8/2025), pihaknya menerima sumbangan hingga ribuan kardus air mineral. Air minum ini nantinya akan diletakkan di titik-titik sekitar Alun-alun Pati.

“Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka. Mereka berharap dengan kita. Setiap sore dan malam warga menunggu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita,” kata Teguh.

Sementara itu, Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi mengatakan pihaknya menyiapkan skema pengamanan ketat terkait aksi tersebut.

“Dengan total 2.684 personel. pengamanan ini bertujuan menjaga situasi tetap kondusif, aman, dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Jaka.

Jaka memastikan pengamanan oleh polisi akan dilakukan secara profesional dan mengedepankan pendekatan humanis.

“Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen menuai protes dari warga. Kebijakan itu belakangan dibatalkan.

Bupati Sudewo menduga aksi warga Pati saat ini ditunggangi kepentingan politik.

Menurutnya tuntutan menaikkan kenaikan PBB 250 persen telah dibatalkan. Kemudian juga kebijakan lima hari sekolah kembali ke enam hari. Dari hal itu, Sudewo kemudian menyimpulkan jika massa diduga ditunggangi kepentingan politik.

“Tapi kenyataannya masih seperti itu [melakukan aksi]. Berarti saya menyimpulkan itu tidak murni, berarti ada yang menunggangi. Itu kepentingan politik,” kata Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025) malam.

Akhir pekan lalu, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono mengatakan Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto telah menegur Bupati Sudewo buntut rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen.

Hal itu disampaikan langsung Sudaryono melalui akun Instagram resmi miliknya, pada Sabtu (9/8/2025) kemarin.

Dia yang juga Wakil Menteri Pertanian itu mengatakan isu kenaikan PBB hingga 250 persen telah mendapatkan atensi langsung dari Prabowo. Ia menyebut Prabowo telah memerintahkan Sudewo–yang juga kader partainya–agar membatalkan kebijakan tersebut.

Sudaryono menyebut perintah Prabowo tersebut juga telah diikuti Bupati Pati yang langsung membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Dia lantas mengajak seluruh warga Pati untuk menjaga situasi kondusif menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.