Raperda tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rapat Paripurna tingkat I yang digelar pada Jumat, 13 Februari 2026. Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, yang mewakili Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Ketua Pansus I DPRD Purwakarta, Zusyef Gusnawan, menjelaskan bahwa Raperda Pemajuan Kebudayaan merupakan inisiatif DPRD.

“Raperda ini merupakan inisiasi dari DPRD,” ujar Zusyef saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (16/3/2026) lalu.

Menurutnya, inisiatif tersebut lahir dari berbagai aspirasi masyarakat serta hasil kunjungan kerja ke sejumlah daerah, baik di Jawa Barat maupun luar provinsi.

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Purwakarta telah lama menjadi barometer kebudayaan bagi daerah lain, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia juga menyinggung peran kepemimpinan Dedi Mulyadi saat menjabat Bupati Purwakarta periode 2008–2018 yang dinilai berhasil mengangkat nilai-nilai budaya daerah. Saat ini, Dedi Mulyadi diketahui menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2024–2029.

“Selama ini Purwakarta dikenal sebagai barometer kebudayaan. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan daerah memiliki legal standing untuk memperkuat muatan lokal dan perlindungan terhadap cagar budaya,” jelasnya.

Dalam draf Raperda, khususnya pada Bagian Kedua Pasal 2, disebutkan bahwa pengaturan pemajuan kebudayaan bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan budaya daerah yang serasi, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain Raperda Pemajuan Kebudayaan yang dibahas oleh Pansus I, DPRD Purwakarta juga tengah menggodok sejumlah Raperda lainnya melalui panitia khusus berbeda, di antaranya:

• Pansus II membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diketuai Ricky Syamsul Fauzi dari Fraksi Gerindra.
• Pansus III membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diketuai H. Elthon Brameista Gunawan dari Fraksi NasDem.
• Pansus IV membahas Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, diketuai Dulnasir dari Fraksi DEPAN (gabungan Partai Demokrat dan PAN).

Pembahasan sejumlah Raperda ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum dalam berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Ruas jalan baru tersebut melintasi Desa Salammulya hingga Desa Gurudug dan kini siap dimanfaatkan warga.

Bupati Purwakarta Om Zein (sapaan akrabnya) secara langsung memimpin kegiatan aksi bersih-bersih (ngosrek) sekaligus penanaman pohon di sepanjang jalan tersebut. Jalan dengan panjang sekitar 5 kilometer itu kini telah beraspal mulus dan menjadi akses alternatif baru bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, sekarang warga sudah bisa melintasi jalan alternatif penghubung Rancadarah dan Gurudug ini,” ujar Om Zein kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Tak hanya membangun infrastruktur jalan, Pemkab Purwakarta juga melakukan penataan lingkungan dengan menanam sebanyak 1.000 pohon berbuah di sisi kanan dan kiri jalan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesejukan, keasrian, serta memberikan nilai ekologis bagi kawasan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Om Zein juga meresmikan jalan tersebut dan menetapkan namanya sebagai Jalan KDM (Kang Dedi Mulyadi).

Penamaan ini diberikan karena gagasan pembangunan jalan tersebut telah dirintis sejak masa kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta, meskipun realisasinya baru terwujud di era kepemimpinan Om Zein.

Saat ini, Jalan KDM telah dimanfaatkan oleh masyarakat tidak hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai ruang aktivitas publik. Warga kerap menggunakan ruas jalan ini untuk jogging, jalan santai, hingga kegiatan olahraga bersama.

“Bahkan, jika ada kegiatan fun run 5 kilometer, jalur ini sangat memungkinkan karena fasilitasnya mendukung,” kata Om Zein.

Dengan hadirnya jalan alternatif ini, Pemkab Purwakarta berharap mobilitas warga semakin lancar, khususnya bagi masyarakat dari wilayah Wanayasa yang hendak menuju pusat Kota Purwakarta. (**)

Reporter: Nurlaela

Inisiatif ini bukan sekadar program rutin, melainkan wujud nyata inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mendekatkan pelayanan publik langsung ke tengah-tengah masyarakat, hingga menyentuh setiap sudut desa.

Pelayanan Publik Terpadu hadir sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Antusiasme warga Desa Ciherang dan sekitarnya terpancar jelas, terlihat dari partisipasi aktif dalam berbagai layanan yang disediakan.

Mulai dari pengecekan kesehatan gratis untuk lansia, hingga pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, sayuran, dan bahan pangan lainnya dengan harga terjangkau. Tak ketinggalan, layanan administrasi publik esensial seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta layanan kependudukan juga tersedia untuk memudahkan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saepul Bahri Binzein menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud perhatian dan kasih sayang Pemerintah Daerah terhadap masyarakat Purwakarta.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah, termasuk desa-desa, mendapatkan hak dan akses yang sama terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Ini bagian dari upaya kami menghadirkan pemerintahan yang melayani,” kata Om Zein.

Ia berharap, melalui inisiatif ini, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Purwakarta dapat terus menjalin sinergi positif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan.

Sementara, Camat Pasawahan, Iman Sukmana, dalam keterangannya menjelaskan bahwa Kecamatan Pasawahan secara administratif terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk mencapai 47.656 jiwa. Mayoritas masyarakat Kecamatan Pasawahan bergerak di sektor pertanian, jasa, dan perdagangan.

Iman menekankan bahwa kegiatan pelayanan publik ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang disambut dengan apresiasi tinggi tidak hanya oleh warga Pasawahan tetapi juga masyarakat di kecamatan lain di Purwakarta.

Lebih lanjut, Camat juga menyoroti keberadaan sektor UMKM di Kecamatan Pasawahan, yang mayoritas bergerak di bidang kuliner dan cemilan. Produk-produk UMKM ini dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan dan dibina oleh Badan Penyuluhan Pertanian (BPP).

“Hari ini banyak sekali UMKM kuliner yang merupakan hasil produk dari Kecamatan Pasawahan sendiri,” ujarnya.

Camat juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah menyukseskan kegiatan pelayanan publik ini, khususnya di Desa Ciherang dan Kecamatan Pasawahan.

“Masyarakat lebih cepat dan dekat mendapatkan pelayanan karena pelayanan yang lebih dekat dan cepat sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujarnya, sembari berharap layanan publik dapat terus ditingkatkan dengan jumlah pelayanan yang lebih banyak lagi di masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan penting ini antara lain Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Purwakarta, Camat Pasawahan beserta camat dari berbagai kecamatan lainnya, para kepala desa, serta perwakilan masyarakat Kecamatan Pasawahan.

Gerakan ini sederhana tapi sarat makna: menyisihkan Rp1.000 per hari untuk membantu sesama. Tak sekadar program seremonial, langkah ini menjadi simbol kepedulian sosial yang ingin ditanamkan kembali di tengah masyarakat.

“Gerakan ini bukan kewajiban, tapi panggilan hati. Siapa pun bisa ikut, kapan pun bisa memberi,” kata Om Zein dalam sambutannya.

Gerakan Kemanusiaan dengan Napas Kearifan Lokal

Program Poe Ibu digagas dengan semangat kearifan lokal Sunda yang berakar pada falsafah silih asah, silih asih, silih asuh, saling mengasah kemampuan, saling menyayangi, dan saling membantu.

Gerakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu, yang memiliki dasar hukum kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Acara peluncuran dihadiri para pejabat, ASN, kepala desa, hingga perwakilan masyarakat umum. Semua sepakat bahwa seribu rupiah bukan soal nilai, melainkan niat untuk berbagi.

Om Zein menjelaskan, dengan jumlah aparatur pemerintah yang mencapai 12.500 orang, potensi pengumpulan dana sangat besar. Dari total itu, terdiri atas 5.853 PNS, 2.221 PPPK, 4.426 tenaga paruh waktu, dan 183 kepala desa.

“Kalau setiap orang menyumbang seribu rupiah per hari, hasilnya bisa luar biasa. Apalagi bila masyarakat ikut berpartisipasi,” ujarnya optimistis.

Kotak donasi Poe Ibu telah disebar di setiap kantor pemerintahan dan fasilitas umum. ASN maupun masyarakat bisa menyumbang kapan saja dengan penuh keikhlasan.

Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Misalnya, membantu warga peserta BPJS Kesehatan yang kesulitan biaya transportasi saat berobat, atau anak-anak yang hampir putus sekolah karena kendala ekonomi.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Purwakarta juga membuka Pos Pengaduan Poe Ibu di Taman Katresna, yang mulai beroperasi Selasa (7/10/2025) setiap hari kerja pukul 09.00–15.00 WIB.

Namun, Om Zein menegaskan, tidak semua pengadu otomatis mendapat bantuan. “Kami akan memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan, agar tepat sasaran,” jelasnya.

Gerakan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat rereongan (gotong royong) di Purwakarta. Dengan seribu rupiah yang dikumpulkan setiap hari, diharapkan lahir solidaritas sosial yang kuat di tengah masyarakat.

“Boleh sehari dua kali menyumbang, tak ada batasan. Yang penting dari hati,” tutup Om Zein dengan senyum.

Gerakan Sapoe Sarebu membuktikan bahwa kepedulian tidak selalu butuh angka besar — cukup dari niat tulus dan rasa kemanusiaan yang menyatukan.

Reporter : Ronal

Acara tersebut dihadiri Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, bersama jajaran Forkopimda.

Ta’aruf Akbar menjadi awal perjalanan akademik ratusan mahasiswa baru UNISMU.

Dari total 560 pendaftar, sebanyak 443 mahasiswa resmi diterima. Mereka berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB), Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK), Fakultas Hukum (FH), dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).

Rektor UNISMU, Prof. Dr. Sanusi Uwes, M.Pd, menyebut tema tahun ini adalah “Mempersiapkan Insan Muttaqien Unggulan Menuju Indonesia Emas 2045.”

“UNISMU berkomitmen mencetak SDM unggul Purwakarta yang siap menyongsong Indonesia Emas,” ujarnya.

Bupati Purwakarta, Om Zein, menegaskan dukungannya.

“UNISMU punya peran besar dalam menyiapkan generasi emas. Pemerintah daerah siap mendukung,” katanya.

Dalam acara ini juga dilakukan penyematan jaket almamater kepada perwakilan mahasiswa baru. Simbol bahwa mereka resmi menjadi bagian dari keluarga besar UNISMU.

Hadir pula Ketua Senat UNISMU dr. H. Suherman Saleh, Ak., M.Sc., CA., Pengurus Yayasan Pendidikan Islam dr. KHEZ Muttaqien Drs. R. Edi Setiadi, Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta, para dosen, dan tamu undangan lainnya.

UNISMU sendiri menegaskan komitmennya sebagai kampus berbasis digital dan edupreneurship untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045.

Repoter: Ronal

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, melakukan kunjungan kerja ke kebun melon milik PT Sweet Greens Indonesia, sekaligus mengumumkan inisiatif baru untuk membangkitkan minat generasi muda di sektor pertanian.

Dalam kunjungan tersebut, Om Zein menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan PT Sweet Greens Indonesia yang dinilai telah memberi dampak positif bagi daerah. Ia menyebut, kehadiran perusahaan ini membawa peluang besar, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi pemberdayaan masyarakat.

“Kami ingin manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Apalagi, nama Purwakarta tercantum langsung pada label produk mereka. Ini jadi kebanggaan tersendiri,” ujar Om Zein kepada awak media, Kamis (25/9/2025).

Sebagai langkah konkret, Pemkab Purwakarta tengah menyiapkan program pelatihan khusus bagi pemuda lokal yang belum terserap industri. Mereka akan diarahkan ke sektor pertanian modern melalui kolaborasi bersama PT Sweet Greens.

Program ini mencakup pelatihan teknis, magang, hingga bantuan permodalan dan akses pasar setelah pelatihan selesai. Pemerintah juga berencana memfasilitasi kemitraan antara investor dan calon petani muda agar usaha mereka bisa berkelanjutan.

“Kami ingin menciptakan jembatan antara anak muda yang punya semangat bertani dan para pemilik modal. Dengan pemasaran yang sudah terjamin, mereka tidak perlu ragu terjun ke dunia pertanian,” tambahnya.

Pihak PT Sweet Greens Indonesia pun menyambut positif rencana tersebut. Muhammad Adiyatma, Manajer Produksi dan Agronomis perusahaan, mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program magang dan pelatihan yang dimaksud.

“Kami akan siapkan program magang secara resmi, lengkap dengan perjanjian dan pemberian uang saku. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung pengembangan SDM lokal,” katanya.

Adiyatma juga menekankan bahwa pertanian kini bukan lagi pekerjaan yang identik dengan kotor dan kumuh. Dengan metode hidroponik tanpa tanah yang mereka terapkan, lingkungan kerja menjadi bersih, modern, dan lebih menarik bagi generasi muda.

Kunjungan dan program kolaborasi ini menjadi angin segar bagi dunia pertanian di Purwakarta. Pemerintah dan sektor swasta kini berjalan seiring untuk membuka jalan baru bagi anak-anak muda agar melihat pertanian sebagai peluang, bukan keterpaksaan.

Dengan dukungan pelatihan, modal, hingga kepastian pasar, upaya ini diharapkan mampu mencetak petani-petani muda yang inovatif, produktif, dan mandiri dalam beberapa tahun ke depan.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, memimpin jalannya upacara yang berlangsung pada Rabu, 17 September 2025, sebagai Inspektur Upacara.

Dalam upacara tersebut, Bupati Purwakarta membacakan sambutan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Sambutan tersebut menekankan bahwa peringatan Hari Perhubungan Nasional bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah momentum refleksi dan komitmen bersama untuk terus berdedikasi dan mengabdi tanpa lelah.

Tujuannya adalah memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung dengan selamat, aman, dan nyaman.

Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa transportasi bukan hanya tentang infrastruktur fisik semata, tetapi juga merupakan jalan kehidupan yang menghubungkan harapan seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.

Dengan sistem transportasi yang baik dan terintegrasi, diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, menopang ketahanan energi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh pelosok negeri. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Purwakarta menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memulai pendataan seluruh sopir kendaraan umum, baik konvensional maupun berbasis aplikasi, yang beroperasi di wilayah Purwakarta.

Beragam fasilitas disediakan untuk warga, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan, pasar sembako murah, hingga khitanan massal gratis.

Antusiasme warga terlihat jelas sejak pagi, dengan banyak keluarga yang datang memanfaatkan layanan tersebut.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein turut hadir mendampingi warganya. Tidak hanya memberikan sambutan, ia juga menyapa masyarakat secara langsung, berdialog, dan mendengarkan aspirasi mereka.

“Kami hadir di sini bukan sekadar seremonial, tapi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Salah satu aspirasi yang menonjol dalam kegiatan tersebut adalah permintaan perbaikan jalan penghubung Sukamaju–Cipicung.

Om Zein menegaskan proyek perbaikan akan dilanjutkan hingga tuntas pada tahun depan. Namun ia menekankan bahwa jalur tersebut tidak boleh dipakai kendaraan tambang.

“Kalau masih dipaksakan untuk angkutan material, kami tak segan menghentikan perbaikan bahkan menutup akses jalan,” tegasnya.

Kepala Desa Sukamaju, Agus Sunandar, menyambut baik sikap cepat pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa selama ini kendaraan proyek kerap melintasi jalur tersebut meski sudah tersedia jalan khusus dari perusahaan.

“Dengan adanya perhatian pemerintah dan penertiban, kami berharap warga bisa lebih nyaman dan aman,” katanya.

Kegiatan Gempungan Pelayanan Publik di Sukamaju bukan hanya sekadar memberikan fasilitas, melainkan juga menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan warga.

Momen ini diharapkan mampu memperkuat rasa percaya sekaligus menumbuhkan kebersamaan dalam membangun Purwakarta yang lebih baik.

Reporter : Ronal

Sebelumnya, Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur darat yang menyebabkan isolasi di beberapa wilayah, seperti yang dialami oleh warga Kecamatan Sukasari.

Lebih dari 50 tahun lalu, warga di wilayah ujung barat seberang Waduk Ir. Djuanda (Jatiluhur) hanya dapat beraktivitas melalui jalur air dengan menyeberangi danau tersebut. Kondisi ini disebabkan sebagian besar wilayah Kecamatan Sukasari merupakan hutan belantara, sehingga perahu menjadi andalan transportasi masyarakat.

Keterisolasian ini berangsur sirna seiring pembangunan Jalur Lingkar Barat yang dimulai pada tahun 2013, saat Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Jalur sepanjang 57 kilometer ini membentang dari Kecamatan Babakan Cikao-Jatiluhur, Sukasari, hingga Kecamatan Maniis. Pembangunan jalur ini tidaklah mudah, mengingat lokasinya yang berada di wilayah hutan belantara dengan kontur bebatuan terjal. Jalur Lingkar Barat baru dapat dirampungkan pada tahun 2017.

Sejak beroperasi, Jalur Lingkar Barat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sukasari. Ekonomi kreatif tumbuh pesat, dan Sukasari tidak lagi dicap sebagai kecamatan terisolasi. Jalur ini juga berfungsi sebagai jalur alternatif penghubung Purwakarta dengan empat kabupaten tetangga: Karawang, Cianjur, Bekasi, dan Bogor.

Bupati Purwakarta saat ini, Saepul Bahri Binzein, berencana memfokuskan dan melanjutkan pekerjaan rumah yang belum rampung ini.

“Salah satu fokus kerja kami adalah pembenahan infrastruktur, termasuk di antaranya penataan Jalur Lingkar Barat,” ujar Om Zein dalam postingannya di media sosial, belum lama ini.

Om Zein menegaskan bahwa kelanjutan pembangunan Jalur Lingkar Barat membutuhkan anggaran yang besar, sehingga pengerjaan jalur penghubung ini direncanakan pada tahun 2026.

“Nanti kita lanjutkan pembangunannya, sehingga akses darat ini bisa tersambung ke Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kerja pemerintah daerah saat ini. Pihaknya sedang merancang Detail Engineering Design (DED) untuk melanjutkan pembangunan Jalur Lingkar Barat yang belum rampung.

Saat ini, proses pembangunan Jalur Lingkar Barat masih tersisa 15 kilometer, termasuk dua jembatan. “Di 2026, kami telah merancang lanjutan pembangunannya. Karena ada beberapa jalur baru yang akan dibuka, di antaranya jalur lingkar Paranggombong,” jelas Didi.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan Jalur Lingkar Barat ini kurang lebih Rp 30 miliar. Pihaknya telah mengusulkan anggaran dari bantuan keuangan provinsi (Banprov). Terkait Jalur Lingkar Barat, Didi menambahkan bahwa selain sebagai akses darat bagi warga Sukasari, jalur ini juga merupakan jalan alternatif yang terhubung dengan empat kabupaten tetangga.

“Di Jalur Lingkar Barat ini, ke depan juga akan terhubung dengan ruas poros Sangga Buana yang terbentang dari mulai Loji di Kabupaten Karawang hingga ke Bogor,” tambahnya.

Didi mengakui bahwa Jalur Lingkar Barat kurang mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena keterbatasan anggaran. Namun, pihaknya optimistis bahwa pada tahun 2026, jalur alternatif tersebut akan kembali mendapat sentuhan perbaikan.

Sebanyak 54 putra-putri terbaik Purwakarta, yang terpilih melalui seleksi ketat, resmi menyandang amanah sebagai anggota Paskibraka. Mereka mengucapkan Ikrar Putra Indonesia dan mencium Sang Saka Merah Putih, menandai kesiapan mereka untuk mengemban tugas.

Bupati Purwakarta, yang akrab disapa Om Zein, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Beliau menekankan bahwa mereka adalah kebanggaan Purwakarta, hasil dari dedikasi dan pelatihan intensif.

“Malam hari ini adalah malam yang paling bersejarah untuk kita semua. Bukan hanya sejarah Purwakarta, tapi juga sejarah Indonesia dan sejarah dunia, karena ananda semua akan mengibarkan Bendera Merah Putih di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Agustus,” ujar Om Zein.

Om Zein juga menambahkan bahwa para pelajar yang dikukuhkan menjadi Paskibraka bukan hanya menjadi kebanggaan orang tua, tetapi juga kebanggaan bagi dirinya sebagai Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Purwakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Om Zein menyampaikan apresiasi kepada para pelatih dan pembina Paskibraka Kabupaten Purwakarta tahun 2025 atas dedikasi dan ketelatenan mereka dalam melatih para anggota.

“Terima kasih kepada para pelatih Paskibraka tahun 2025. Saya juga mengucapkan selamat kepada anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan. Di tanganmu, Sang Merah Putih akan berkibar pada 17 Agustus 2025 di Kabupaten Purwakarta,” katanya.

Setelah proses pengukuhan, Bupati Purwakarta bersama Wakil Bupati Purwakarta beserta jajaran Forkopimda memberikan ucapan selamat dan semangat kepada para anggota Paskibraka.

Upacara pengibaran Bendera Merah Putih Tingkat Kabupaten Purwakarta akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025 di Taman Pasanggrahan Padjadjaran. Diharapkan seluruh proses pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih dapat berlangsung lancar dan khidmat.

Kegiatan ini adalah langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di pelosok pedesaan, memastikan setiap warga mendapatkan akses yang setara dan berkualitas.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, dalam sambutannya menegaskan bahwa semua pelayanan dasar harus berjalan simultan.

“Kebutuhan-kebutuhan pelayanan dasar minimal adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Tugas kita adalah menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien, memangkas birokrasi yang menghambat,” kata Om Zein, sapaan akrabnya.

Om Zein menjelaskan bahwa pelayanan publik keliling adalah strategi proaktif untuk menjangkau yang sulit dijangkau dan mempercepat proses yang berbelit. Keberadaan Mal Pelayanan Publik yang beroperasi setiap hari semakin diperkuat dengan kegiatan jemput bola ini.

Rapat paripurna ini berfokus pada dua agenda utama yakni pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Bupati Saepul Bahri Binzein menekankan pentingnya rapat paripurna ini sebagai perwujudan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Agenda pokok pembahasan tingkat I ini, yang meliputi Raperda Perubahan APBD 2025 dan penyertaan modal ke Bank BJB, diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang optimal.

“Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 dan rencana penyertaan modal kepada Bank BJB merupakan upaya kita dalam memperkuat kinerja keuangan daerah serta memperluas dukungan terhadap pembangunan daerah,” kata Om Zein.

Ia juga berharap, proses pembahasan Raperda ini dapat melibatkan seluruh pemikiran, pandangan, koreksi, dan masukan konstruktif dari berbagai pihak agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Purwakarta.

Dia juga menyampaikan harapan lainnya agar seluruh elemen yang terlibat dapat memberikan pertimbangan, pemikiran, saran, pandangan, dan koreksi yang konstruktif.

Semua masukan ini, menurutnya, sangat penting demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta, serta mencapai cita-cita Purwakarta Istimewa.

“Semoga rancangan perubahan ini dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta cita-cita bersama menjadikan Purwakarta Istimewa,” pungkas dia.

Om Zein menjelaskan yang menjadi fokus utama dalam penanganan tersebut, yakni memperkuat tanggul Kali Cinangka yang mengalami kerusakan.

Sebagai informasi, tanggul Kali Cinangka diketahui jebol, hingga mengakibatkan banjir dan merusak banyak fasilitas, salah satunya kantor desa dan sejumlah rumah warga.

Om Zein menegaskan upaya memperkuat tanggul akan segera dilakukan. Namun demikian, ia akan berkoordinasi lebih dulu dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Tanggul ini harus segera diperbaiki dan diperkuat. Memang, dulu pernah terjadi banjir pada 2010. Namun setelah dibangun tanggul, sudah tak pernah banjir lagi. Sekarang, kembali jebol, tapi kali ini kita akan pastikan lebih kuat lagi, supaya banjir dan tanggul jebol tidak terulang,” terang Om Zein kepada awak meninjau lokasi banjir, di Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Purwakara, Jawa Barat, Minggu (9/3/2025).