Hal ini dibenarkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Dia mengatakan aksi rencananya akan diikuti ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek. Meski begitu, aksi tetap akan diikuti dan digelar serempak di daerah-daerah lain.

“Aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek yang datang ke DPR RI, serta aksi serentak puluhan ribu buruh di daerah-daerah Indonesia,” kata dia kemarin.

Aksi rencananya akan dimulai sekitar pukul 10.0O WIB, di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta. Menurut Iqbal aksinya membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourching dan tolak upah murah (HOSTUM). Dia meminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

Kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Terakhir, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

Bersamaan dengan itu, sebanyak Sebanyak 4.531 personel gabungan rencananya akan dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh hari ini.

Ribuan personel itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya dan 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub serta 632 personel Polres jajaran.

“Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Rabu (27/8/2024).

Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, untuk aksi di nasional, rencananya akan dipusatkan di depan gedung DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

“Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daringnya, Rabu 20 Agustus 2025.

Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain: Serang – Banten, Bandung – Jawa Barat, Semarang – Jawa Tengah, Surabaya – Jawa Timur, Medan – Sumatera Utara.

Banda Aceh – Aceh, Batam – Kepulauan Riau, Bandar Lampung – Lampung, Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Pontianak – Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar – Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Ia memastkan demonstrasinya akan berjalan dengan damai.

“Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujarnya.

Tolak Upah Murah

Untuk tuntutan tolak upah murah, Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5% pada tahun 2026.

Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%.

Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%.

Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang.

Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hapus Outsourcing

Sementara terkait dengan penghapusan sistem outsourcing, Iqbal menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun sudah jelas bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.

Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN. []

Total 81 perusahaan telah melakukan PHK terhadap 54.252 pekerja.

Dikutip dari CNBC Indonesia, salah satu gelombang PHK terbaru datang dari PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY), yang resmi menghentikan secara permanen operasional unit produksi kimia dan serat di Karawang. Sebelumnya, perusahaan sudah menghentikan sementara aktivitas sejak 1 November 2024.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen POLY menyatakan keputusan ini diambil karena tekanan berat di pasar global dan domestik.

Perseroan menghadapi kelebihan kapasitas industri, lonjakan harga bahan baku, dan kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS).

“Sejumlah upaya saat ini masih berlangsung untuk menyelesaikan restrukturisasi utang dengan Kementerian Keuangan, untuk mencapai kesepakatan akhir atas perbaikan proposal yang diajukan Perseroan, tetapi proses ini kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan,” sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (7/8/2025).

Merujuk Satudata Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 42.385 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2025, naik 32,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 10.995 orang, disusul Jawa Barat (9.494 orang), Banten (4.267 orang), dan DKI Jakarta (2.821 orang).

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut merilis daftar lengkap 81 perusahaan yang melakukan PHK pada Januari-April 2025. Dalam daftar tersebut, penyebab PHK bervariasi, mulai dari pailit, efisiensi, relokasi ke luar negeri, hingga penutupan usaha.

Aturan yang dikeluarkan presiden Prabowo Subianto itu berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Aturan diteken Prabowo pada 7 Februari lalu. Besaran manfaat itu diatur dalam Pasal 21.

“Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama enam bulan,” bunyi pasal 21 beleid tersebut.

Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan. Adapun batas upah yang ditetapkan sebesar Rp5 juta.

Artinya, pekerja berhak menerima uang tunai maksimal Rp3 juta per bulan, alias 60 persen dari Rp5 juta.

“Dalam hal upah melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah,” bunyi beleid.

Jikad dibandingkan dengan PP 37/2021, manfaat uang tunai ini lebih besar. Pasalnya, dalam PP 37, manfaat uang tunai yang diterima pekerja korban PHK paling banyak enam bulan upah dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama; dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

“Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5 juta,” bunyi pasal 21 PP 37/2021.

Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh tentang UU Cipta Kerja. Meskipun 70 pasal yang diminta untuk diubah, MK hanya mengabulkan perubahan terhadap 21 pasal.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengumumkan besaran UMP 2025 maksimal pada 21 November 2024. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat diumumkan 30 November 2024.

“Kami akan melihat dulu sampai tanggal 21 November. Apakah konstitusi dilanggar atau tidak? Atau keputusan MK dilanggar atau tidak? Bila mana itu dilanggar, kami akan melakukan mogok nasional. Stop produksi,” tegasnya saat ditemui usai konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta, bergeser dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang berada di Jawa tengah.

“Kami belum mengkaji pergeseran pusat PHK ini karena fenomena ini baru terdeteksi dua hari terakhir. Kami Masih berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta,” kata Indah di Gedung DPR, Rabu (30/10/2024).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, angka PHK mencapai 59.796 orang hingga Senin (28/10), bertambah 6.800 orang dibandingkan akhir bulan lalu yang mencapai 52.993 orang.

Dia menyebut komitmennya memperjuangkan itu telah lama dilakukan dirinya bersama kelompok buruh.

“Saya sudah lama berjuang bersama saudara-saudara, bersama kaum buruh di seluruh Indonesia, memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, seluruh rakyat Indonesia, terutama kalangan-kalangan yang masih belum menikmati sepenuhnya kesejahteraan sebagai warga negara, negara yang merdeka,” kata Prabowo dalam sebuah rekaman video pidatonya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengajak kelompok buruh termasuk yang tergabung dalam Partai Buruh untuk bersama-sama memperjuangkan ekonomi berbasis Pancasila, bukan ekonomi yang berkiblat pada kapitalisme neoliberal.

“Ekonomi kapitalisme neoliberal sering kali tidak cocok dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu saudara-saudara tentunya saya berharap kita terus bekerja sama, saling mendukung, saling memberi semangat, saling mengoreksi,” kata Prabowo dalam rekaman videonya itu.

“Dalam waktu dekat presiden akan menyampaikan pengumuman kebijakan beliau, dan dalam satu dua hari ke depan saya dan Said Iqbal akan dipanggil ke istana lagi, mungkin besok atau lusa, kami akan dipanggil mengenai dana pensiun tambahan dan sangat memberatkan kaum buruh Indonesia,” kata Andi.

Andi Gani menyampaikan kepada presiden, potongan dana pensiunan tambahan tersebut sangat memeberatkan karena sudah banyak potongan yang lain.

Dia menyebut bahwa Jokowi akan segera mengumumkan keputusan tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara gamblang keputusan presiden.

“Dan presiden dalam waktu dekat akan mengumumkan kebijakan beliau soal potongan tersebut, saya tidak akan mendahului presiden, karna presiden akan mengumumkan sendiri,” pungkas dia.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menjelaskan bila konsepnya berupa bantuan sosial, dana yang diambil seharusnya dari APBN. Sedangkan, apabila bentuknya jaminan sosial, dananya bisa diambil dari iuran atau pajak.

“BP Tapera ini tidak Jelas, bancilah kalau kita bilang. Ini jaminan sosial atau bantuan sosial, kalau dia bantuan sosial harus ambil dari dana pemerintah,” tegas Said dalam tayangan Kontroversi yang dikutip Jumat (31/5/2024).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto. Menurut dia, pemerintah harus memperjelas Tapera ini sebagai jaminan sosial atau tabungan.

Menurut dia, jika sebagai tabungan, bentuk iurannya harus sukarela. Pemerintah tak boleh mematok iuran tabungan pekerja

“Tidak boleh tabungan wajib, karena sejak awal 2015 membahas peraturan ini, kita dari pengusaha sudah menolak. Tidak ada urgensinya dikeluarkan aturan Tapera ini,” ucap Dawoto.

Merespons hal itu, Menaker pun hanya tersenyum. Namun, dia menegaskan, cuti bersama bersifat fakultatif alias tidak diwajibkan bagi perusahaan dan karyawan.

“Terkait cuti, saya kira cuti ini, kan, sifatnya fakultatif. Jadi, dikembalikan kepada kesepakatan bersama di-internal perusahaan,” kata Menaker saat ditemui wartawan usai rapat di DPR, dikutip Selasa (21/5/2024).

Dan, Menaker menambahkan, hari libur nasional dan cuti bersama justru memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi muncul saat para pekerja yang sedang berlibur mengunjungi tempat wisata.

“Sebenarnya cuti dan libur bersama itu juga di samping untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akibat tumbuhnya pariwisata yang semakin meningkat,” ujarnya.

“Karena para pekerja atau masyarakat Indonesia banyak menggunakan kesempatan berlibur (saat Hari Libur Nasional atau cuti bersama) untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata,” sebut Menaker.

Di sisi lain, Menaker menjelaskan, pemerintah menetapkan ibur dan cuti bersama berdasarkan pertimbangan.

Misalnya, libur nasional dan ncuti bersama Hari Raya Keagamaan. Penetapan libur keagamaan, ujarnya, sebagai bentuk toleransi antarumat beragama. Dan, penentuan libur serta cuti bersama keagamaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Menteri Agama (Menag), Menteri PANRB, dan Menaker.

“Kalau libur, biasanya itu libur terkait hari raya keagamaan. Ini sebagai bentuk toleransi antarumat beragama yang diberi kesempatan pada hari tersebut untuk menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing,” jelasnya.

Sebelumnya, para pengusaha mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan cuti bersama atau menghapus libur untuk bidang usaha tertentu. Sebab, kegiatan ekonomi pada bidang usaha tersebut memiliki efek domino yang bisa mengganggu kegiatan usaha lainnya.

Hal itu disampaikan pengusaha nasional merespons kemacetan parah yang sempat terjadi di jalur menuju pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (15/5/2024). Kemacetan horor truk-truk kontainer di Jl. Raya Yos Sudarso – Sulawesi dan Jampea Tanjung Priok itu diklaim sebagai dampak dari libur panjang di pekan sebelumnya.

“Saat ini sudah berjalan. Akan terus kami kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan, ketenagakerjaan, dan sengketa-sengketa yang ada. Sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan,” kata Sigit saat meninjau langsung pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional di Stadion Madia GBK, Jakarta, Rabu.

Untuk memantapkan komitmen mengawal hak buruh, Sigit mengangkat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menjadi Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan.

Penunjukan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung antara Kapolri dan serikat buruh dalam rangka mengawal masalah terkait ketenagakerjaan.

“Saya ucapkan selamat dan kita harapkan tentunya menjadi hadiah spesial untuk teman-teman buruh. Sehingga ke depan kesejahteraan buruh, apa yang diperjuangkan buruh, keselamatan buruh dan hal-hal lain yang tentunya saat ini diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik, dan tentunya harapan kita buruh semakin sejahtera,” katanya.

Dia juga mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen buruh yang tetap berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut dia, buruh adalah motor penggerak pembangunan yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan perekonomian Indonesia di angka lima persen.

“Dan ini salah satunya adalah karena kerja keras dari teman-teman buruh. Dan tentunya ini juga membuka ruang investasi bagi Indonesia, saat ini investasi kita bertumbuh kurang lebih 1.400 triliun dan juga menambah lapangan kerja 1,8 juta,” ujarnya.

Untuk itu, Sigit mengajak seluruh elemen buruh untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas, agar pertumbuhan ekonomi bisa terus dipertahankan.

“Tentunya kita harapkan ini semua bisa terus bertumbuh, hilirisasi bertumbuh. Kalau stabilitas kamtibmas berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih atas kolaborasi seluruh stakeholder, seluruh teman-teman buruh dalam menjaga stabilitas kamtibmas yang ada,” katanya.

Jenderal polisi bintang empat itu juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penyampaian aspirasi Hari Buruh se-Indonesia berjalan aman dan damai.

“Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman serikat buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai sore ini. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan tertib,” katanya.

“Saya kira komitmen kami Kementerian Ketenagakerjaan, komitmen pemerintah, sama dengan komitmen teman-teman pekerja atau buruh. Kami tolak upah murah, kami juga menolak PHK secara sepihak,” ujarnya menjawab pertanyaan media setelah acara puncak peringatan Hari Buruh (May Day) 2024 di Jakarta Utara, Rabu.

Dalam upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan para pekerja dan buruh, pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.

Tujuan pedoman itu, memberikan penguatan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam dunia usaha, menciptakan kelangsungan berusaha dan keharmonisan hubungan kerja serta meningkatkan pengetahuan hubungan industrial Pancasila bagi pelaku dunia usaha dalam rangka persiapan menuju dunia kerja.

Terdapat enam prinsip dalam penerapannya, termasuk mengutamakan kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat dan pemerintah. Prinsip berikutnya adanya kerja sama antara pekerja dan pengusaha sebagai mitra saling membutuhkan, adanya hubungan fungsional dan pembagian tugas.

Di dalamnya terdapat prinsip falsafah kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, serta peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, menganut asas kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan cerminan bangsa Indonesia.

Ida mengatakan dalam hubungan industrial Pancasila diperlukan asas musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan sopan santun, baik tindakan maupun gaya berbicara.

“Kami meminta kepada semua serikat pekerja/buruh dan manajemen perusahaan untuk memedomani hubungan industrial Pancasila,” ujarnya.

“Mewakili ratusan ribu anggota SPSI Jatim, dan semua organisasi pekerja merasa sangat bersyukur karena acara HUT SPSI Jatim di GOR Delta Sidoarjo, 28 Januari 2024 lalu terbilang sukses. Hal itu kata dia, menegaskan bahwa dirinya dan teman-temannya di SPSI Jatim tawadhu dan manut apa yang diutarakan Khofifah Indar Parawansa, agar SPSI Jatim mendukung pasangan calon presiden nomor urut 02,” kata Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi, Rabu (21/2/2024).

Ia mengatakan, tidak berlebihan jika saat ini SPSI Jatim mensyukuri kemenangan Prabowo- Gibran di Jatim yang telah mencapai 65 persen lebih dan dia bangga karena Jawa Timur meraih persentase tertinggi se Indonesia terkait dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 02.

“Itu artinya memang faktor adanya Bu Khofifah atau kita sebut Khofifah Effect. Saat ini kemudian keinginan teman-teman semua, Bu Khofifah, mau melanjutkan menjadi Gubernur Jatim, di Pilgub, November 2024 mendatang,” katanya.

Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa memang dirinya akan maju lagi di Pilkada Jatim, November 2024 nanti.

“Mohon dukungan dan pangestunya. Salam sehat dan bahagia semuanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Khofifah, menginformasikan bahwa terkait jadwal Pilkada serentak November 2024 masih akan dibahas terlebih dahulu di dalam sidang DPR RI sekitar bulan Maret-April 2024.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya akan melakukan longmarch jalan kaki Bandung-Jakarta, 2-9 Agustus 2023. Longmarch diawali di Gedung Sate, Bandung, dan berakhir di depan Istana Negara.

Kata Said Iqbal, aksi jalan kaki Bandung-Jakarta ini akan diikuti ratusan orang. Di mana di setiap setiap kota industri yang dilalui akan disambut ribuan buruh yang keluar pabrik.

Adapun Lokasi penyambutan ribuan buruh adalah di alun-alun Cimahi, di sepanjang Kawasan industri Cirame Padalarang (Kabupaten Bandung Barat), di sepanjang kawasan industri Leuwi Gajah Cimahi, di Kawasan Industri Purwakarta, di Kawasan Industri Karawang, di Kawasan Industri Bekasi, Kawasan Industri Pulogadung, dan terakhir akan disambut ribuan buruh di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

“Selama longmarch akan disebarkan surat petisi buruh dan rakyat kelas pekerja yang berisikan 4 tuntutan,” kata Said Iqbal melalui siaran persnya secara tertulis, Sabtu (29/7/2023).

Tuntutan pertama adalah cabut omnibus law UU Cipta Kerja. kedua, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Lalu, ketiga, cabut presidential threshold 20 persen menjadi nol persen. Dan, terakhir, cabut UU Kesehatan.

“Nantinya, surat petisi tersebut akan dikirimkan ke Presiden RI dan pimpinan DPR RI,” ujarnya.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi longmarch ini bertemakan, “Galang Lima Juta Petisi Buruh dan Rakyat Kelas Pekerja Demi Mewujudkan Negara Sejahtera”.

“Selain diikuti KSPI, longmarch juga diikuti oleh elemen Partai Buruh lainnya seperti ORI, KPBI, (K)SBSI, SPI, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSP FARKES, FSP TSK, FPTHSI, PERCAYA, buruh migran, PRT, aliansi nelayan, miskin kota, ojol, dan organisasi kerakyatan lainnya,” ungkap Said Iqbal.

“Aksi longmarch ini akan didahului dengan aksi buruh 2 Agustus di depan Gedung MK bersamaan dengan gugatan judicial review omnibus law UU Cipta Kerja oleh Partai Buruh yang mewakili buruh dan kelas pekerja,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 sebesar 15 persen.

Said Iqbal mengatakan, usulan angka tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Partai Buruh bersama KSPI meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker RI dan seluruh gubernur/bupati/walikota, dalam menetapkan kenaikan upah minimum UMP/UMK 2024 sebesar 15 persen, atau setidak-tidaknya minimal 10 persen,” kata Said Iqbal dalam siaran persnya secara tettulis, Sabtu (22/7/2023).

Lebih lanjut Said Iqbal menuturkan, terdapat tiga alasan mengapa para buruh meminta kenaikan upah di kisaran 10 hingga 15 persen.

Pertama, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, dan Ambon, ditemukan kenaikan nilai KHL antara 12 hingga 15 persen. Adapun, survei dilakukan pada 2022, 2023, dan prediksi 2024.

Said mengungkapkan, terdapat 60 item dalam KHL yang mengalami kenaikan. Item tertinggi yang mengalami kenaikan berasal dari sewa rumah, utamanya di daerah industri pertambangan dengan rata-rata kenaikan 45 persen, ongkos transportasi 30 persen, dan pendidikan anak.

“Kedua, adalah makro ekonomi di mana menurutnya, kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam omnibus law disebutkan indeks tertentu,” lanjutnya.