Alasannya mencengangkan: data kependudukan milik pasangan renta ini mendadak tercatut dalam sistem terindikasi aktivitas judi online (judol). Padahal, membayangkan keduanya menyentuh ponsel pintar saja adalah sebuah ketidakmungkinan yang nyata.

Jangankan mengoperasikan aplikasi judi digital, pasangan lansia ini bahkan tidak memiliki HP. Keduanya juga tak pernah mengenyam bangku sekolah, sehingga buta huruf dan sama sekali tidak bisa membaca maupun menulis.

Bertahan Hidup dari Upah Rp3 Ribu Seminggu

Sebelum namanya dicoret dari daftar penerima sejak awal tahun, Mbah Dayat dan Mbah Darmi merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rutin menerima Rp600 ribu per tiga bulan. Keduanya tergolong warga sangat miskin yang berada di kategori desil 1.

Untuk menyambung hidup, Mbah Darmi kini hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh primbas atau pembuang benang dari kain. Dari jemarinya yang mulai letih dan berteman luka, upah yang dipetik tak lebih dari Rp3.000 dalam sepekan.

“Sehari-hari saya bekerja membuang benang, seminggu cuma dapat Rp3.000. Ya makan kalau ada, kalau tidak ada ya nempur,” tutur Mbah Darmi lirih menggambarkan getirnya bertahan hidup bersama sang suami dan seorang anak yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam satu kartu keluarga, terdapat tiga jiwa. Salah satu anak mereka, Kusniyati (31), disebut mengalami gangguan jiwa. Sementara anak lainnya sudah menikah dan tidak lagi tinggal bersama mereka.

Kondisi kesehatan dan usianya, membuat pasangan lansia ini tak lagi kuat bekerja. Dayat sebelumnya berusaha mencari kayu bakar untuk dijual. Kini aktivitas tersebut sudah tidak sanggup dilakukan.

Ia hanya mengandalkan pekerjaan membuang benang dengan penghasilan yang sangat terbatas. Dan kini, tangan kanan Darmi tampak sakit, bahkan penuh luka tidak bisa digunakan untuk beraktivitas.

Identitas Dipinjam dan Upaya Sanggahan Desa

Operator DTKS Desa Kayugeritan, Neli Setyowati, mengonfirmasi bahwa Mbah Dayat merupakan korban penyalahgunaan identitas. Setelah diklarifikasi, KTP milik Mbah Dayat ternyata pernah dipinjam oleh pihak tak bertanggung jawab hingga akhirnya data beliau tercatut judol.

“Maaf, SDM-nya rendah, tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis. Jadi, tidak mungkin ada indikasi untuk judol. HP juga tidak punya,” terang Neli.

Pihak desa kini bergerak cepat mengajukan sanggahan resmi melalui aplikasi DTKS. Surat pernyataan bermeterai diunggah untuk membuktikan bahwa pasangan lansia tersebut bersih dari aktivitas haram itu agar hak bansos mereka bisa segera dipulihkan.

Sembari menunggu proses di Kementerian Sosial (Kemensos), Kepala Desa Kayugeritan beserta warga sekitar bahu-membahu menyokong kebutuhan pangan harian keluarga Mbah Dayat lewat bantuan sembako secara sukarela.

“Setelah penonaktifan, saya klarifikasi. Membuat surat pernyataan bermaterai, saya juga klarifikasi apakah KTP-nya pernah dipinjam orang lain. Hasilnya diakui, bahwa identitas tersebut memang pernah dipinjam,” katanya.

Ribuan Data KPM Pekalongan Tercatut Judol

Fenomena ironis ini rupanya bukan kasus tunggal. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 7.585 KPM dihentikan bantuan sosialnya oleh Kemensos akibat datanya terdeteksi sistem tersangkut transaksi judi online.

Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria Loreent, menjelaskan bahwa sistem verifikasi Kemensos memang memblokir otomatis NIK atau rekening yang terdeteksi transaksi judol.

Namun, pemerintah memberikan ruang klarifikasi satu kali bagi warga yang menjadi korban penyalahgunaan data. Hingga akhir Agustus ini, tercatat baru 157 KPM di Kabupaten Pekalongan yang mengajukan pemulihan data untuk mengaktifkan kembali hak bansos mereka.

“KPM yang terindikasi judol yang memang tidak bermain judol silakan mengajukan klarifikasi dengan membuat surat pernyataan. Nanti akan difasilitasi oleh desa. Tapi, kami hanya akan kasih kesempatan 1x klarifikasi,” pungkasnya. (em-aha)