Temuan ini diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah seluruh jajaran kewilayahan di lingkungan Pemkot Medan dilakukan tes urine di Rumah Dinas Wali Kota pada Sabtu 26 April lalu.

Kepala BNN Provinsi Sumut Brigjen Toga Panjaitan mengatakan keempat orang tersebut yakni Camat Medan Barat HS, Camat Medan Johor AF, Lurah Gaharu HSS, dan Lurah Petisah Hulu EEL.

“Berdasarkan hasil pendalaman dan asesmen yang telah dilakukan BNN Provinsi Sumut selama dua minggu, keempatnya terbukti dan mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu, ekstasi, ganja dan obat penenang,” kata Toga Panjaitan di Kantor Wali Kota Medan, Senin (2/6/2025).

Toga menyebutkan berdasarkan kesimpulan terperiksa Camat Medan Johor AF merupakan pengguna psikotropika golongan 4 jenis benzodiazepine dan alprazolam yang telah dibuktikan dengan resep dokter.

“Ini kalau kami klasifikasikan masuk kategori sedang dan harus ditangani lebih intensif. Ini bukan positif narkotika, tapi psikotropika,” ucap Toga Panjaitan.

Kemudian Camat Medan Barat HS, tambah Toga Panjaitan, kesimpulannya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekambuhan dari kecanduan narkotika golongan jenis ekstasi.

“Yang bersangkutan pernah menggunakan ekstasi di tahun 2013, tapi terakhir-terakhir ada menggunakan obat penenang juga. Kita akan dalami lagi, karena dia pernah direhabilitasi. Apa perlu rehabilitasi lanjutan, kita akan dalami lagi,” terang dia.

Kemudian Lurah Gaharu HSS, ungkap Toga Panjaitan, berdasarkan hasil kesimpulan, terperiksa mengalami ketergantungan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (sabu).

“Dia masuk kategori sedang dan harusnya rehabilitasi,” katanya.

Toga menambahkan untuk Lurah Petisah Hulu EEL hasilnya positif narkotika golongan 1 jenis ganja.

“Ini juga bisa rehabilitasi, tapi termasuk kategori ringan karena baru satu kali menggunakan ganja yang diberikan oleh temannya. Kita akan dalami lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Toga menyebut empat orang pejabat wilayah ini merupakan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak dilakukan proses hukum.

Namun, ia pasti menjerat mereka jika terbukti bagian dari jaringan narkoba.

“Tapi kalau hanya menggunakan, sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 5, wajib direhabilitasi. Begitupun harus ada persetujuan keluarganya,” kata Tota.

“Kami sudah minta izin Pak Wali Kota, kalau diizinkan keempat-empatnya akan kami dalami. Kemudian, kita juga minta persetujuan keluarga apa mau dikasih rawat inap atau bagaimana. Tergantung nanti hasil pendalaman kami,” pungkas dia.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengatakan bahwa, langkah penanganan sampah segera telah disusun dan disepakati bahwa semua OPD, camat, dan lurah akan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan contoh pengelolaan sampah yang baik.

“Selain itu, Satgas Pengelolaan Sampah Darurat juga telah dibentuk di masing-masing dinas untuk menangani persoalan sampah secara spesifik,” ucap Mas Aaf, sapaan akrabnya di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Sabtu (22/3/2025).

Menanggapi isu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial mengenai anggaran Rp1,5 miliar untuk pengadaan audio visual di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Mas Aaf menegaskan bahwa, anggaran tersebut awalnya ditujukan untuk mendukung sistem pemantauan.

“Dan pengawasan kondisi sampah di TPA serta sejumlah titik rawan sampah. Namun, mengingat situasi darurat ini, anggaran tersebut telah ditiadakan dan dialihkan sepenuhnya untuk mendukung penanganan darurat sampah,” terang Aaf.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mengatasi penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah titik Kota Pekalongan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pembersihan sampah di ruas jalan protokol dalam 1-3 hari ke depan.

Ia menegaskan bahwa, mulai Senin mendatang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kuripan Kertoharjo dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) yang selama ini sudah berjalan akan terus dioptimalkan.

“Kami akan meninjau lokasi mana yang berfungsi maksimal dan mana yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam upaya penanganan sampah ini.

“Kami harap warga dapat mendukung dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah dan menjaga lingkungan sekitar. Kita harus bergerak bersama-sama, tidak saling menyalahkan, agar Kota Pekalongan dapat segera keluar dari krisis sampah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, menambahkan bahwa TPST Kuripan Kertoharjo akan segera dioperasikan menggunakan dana tak terduga dari APBD Kota Pekalongan.

Sampah di jalan utama dan sampah yang telah dipilah oleh warga akan menjadi prioritas penanganan di TPST tersebut. Sehingga, tumpukan sampah di beberapa titik jalan bisa berkurang.

“Sementara untuk TPS3R, selama ini sudah berjalan dan melayani pengambilan dan pengolahan sampah dari warga sekitarnya ini juga akan ditingkatkan kapasitasnya, baik menyangkut personil, maupun peralatan penanganan sampahnya,” katanya.

Tadi sudah dapatkan komitmen dari pak wali, lanjutnya, bu wakil dan pak sekda, akan mendapatkan biaya dari belanja anggaran tak terduga untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di TPS3R yang ada di 23 titik di Kota Pekalongan. (em-aha)

“Kemarin saya sudah kumpulkan lurah-lurah supaya mengingatkan warga agar tidak judi ‘online’. Kemarin saya panggil camat, lurah,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau pengerukan Kali Semongol Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (28/6/2024).

Hal ini dia sampaikan sebagai tanggapan atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat judi “online” atau daring.

Mereka ini terdiri dari legislator di DPR dan DPRD serta orang-orang yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR maupun DPRD.

Merujuk data, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penjudi daring terbanyak kedua setelah Jawa Barat dengan total sekitar 235.568 pelaku. Sementara di Jawa Barat tercatat sebanyak 535.644 penjudi daring.

Selain membahas tentang judi daring, Heru yang saat itu bersama Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kemudian ditanya awak media terkait pemungutan tarif parkir liar sebesar Rp300 ribu di Masjid Istiqlal beberapa waktu lalu.

​​​​​​Dia menuturkan sudah menurunkan tim untuk melakukan penertiban parkir setiap hari. “Dengan Trantib dengan Dishub sudah ada tim, setiap hari ada 100 titik ditertibkan,” kata dia.

Kepolisian telah mengidentifikasi tiga pelaku juru parkir liar di sekitar Masjid Istiqlal yang meminta Rp300 ribu untuk sebuah bus wisata yang parkir di kawasan tersebut.

“Dengan adanya kejadian tersebut, kami sudah mengidentifikasi tiga pelaku juru parkir liar inisial B, R dan F, ” kata Kapolsek Sawah Besar, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zamzam mengatakan, ASN yang bersikap tidak netral di antaranya camat, kepala dinas, hingga Penjabat (Pj) Wali Kota.

“Selain itu juga ditemukan 8 kasus ketidaknetralan kepala desa dan 4 kasus perangkat desa,” kata Zacky saat ditemui di Kantor Bawasalu Jawa Barat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin, 22 Januari 2024.

Zacky menyebutkab, puluhan kasus pelanggaran tersebut sudah ada yang diselesaikan atau diputuskan, dan juga masih ada yang berproses.

“Yang sudah putus kami rekomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Sanksi paling berat, ASN itu bisa diberhentikan,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bahri mengungkapkan, dari 20 kasus pelanggaran netralitas ASN, ada 9 yang sudah diproses.

Lebih lanjut, kasus-kasus ini ada yang direkomendasikan ke KASN serta ke pejabat kepagawaian setempat untuk ditindaklanjuti perihal sanksi.

“Mulai dari viral Satpol PP Garut, kasus yang dilaporkan camat dan Pj Wali Kota Bekasi, tenaga honorer, guru, Kepala Dinas kesehatan. Ada yang di Tasikmalaya, Bogor, Ciamis dan Garut,” paparnya.

Sedangkan kasus pelanggaran yang dilakukan non-ASN dan masih berproses yakni mulai dari money politics hingga kampanye di tempat ibadah.

“Menjanjikan uang ada 4 kasus, perusakan alat peraga ada 3 kasjs, netralitas kepala daerah ada 4 kasus, kampanye di tempat ibadah ada 2 kasus, di tempat pendidikan ada 1 kasus, di fasilitas negara ada 2 kasus. Total 16 dugaan pelanggaran di kabupaten dan kota,” ujar Syaiful. (*)

KALTENG, Eranasional.com – Seorang camat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yaitu Siagano yang merupakan Camat Telawang, ditemukan meninggal di pinggir Jalan Jenderal Sudirman pada Ahad sore, 29 Januari 2023.

“Informasinya valid sekarang posisi beliau meninggal di Km 60 Jalan Sudirman. Pihak Rumah Sakit Murjani sudah bersiap. Tadi Pak Sutriso (Direktur RS Murjani) sudah mempersiapkan itu,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Minggu (29/1/2023).

Kabar penemuan jenazah Siagano menyebar dengan cepat melalui grup percakapan dan media sosial. Tergambar dalam foto maupun video beredar, jenazah camat murah senyum itu tergeletak di atas rumput di pinggir jalan.

Almarhum Siagano ditemukan dengan kondisi mengenakan celana jins biru dan baju kaos cokelat. Terlihat kondisi jenazah dalam posisi terlentang dengan tangan mengarah ke dada dan sudah terlihat kaku.

Multazam menyebutkan, Siagano saat itu sedang mengendarai mobil seorang diri. Itu juga terlihat dari sebuah mobil dinas warna hitam dengan nomor polisi KH 8261 FW tidak jauh dari ditemukannya jenazah Siagano.

Informasi sementara, diduga almarhum merasakan sakit sehingga memilih singgah di pinggir jalan. Saat itulah camat tersebut tergeletak dan meninggal dunia hingga ditemukan oleh warga.

Terkait kemungkinan Siagano menderita penyakit serius, Multazam mengaku sempat mendengar almarhum bercerita bahwa dirinya sedang menderita penyakit, namun tidak disebutkan jenis penyakitnya.

“Saya bertemu beliau terakhir pada saat acara Time Rally minggu lalu. Saat itu saya sempat ngobrol dengan beliau dan Pak Ubaidillah (Camat Cempaga Hulu). Saat itu beliau bercerita rencana ingin berobat, walaupun saat itu beliau terlihat tersenyum terus,” kata Multazam.

“Aku ada sakit nih. Aku harus segera cek juga. Di mana sih berobat yang baik di Jakarta,” ujar Multazam menirukan ucapan Siagano.

Multazam tidak mendengar lebih jauh percakapan almarhum dengan rekan-rekan lainnya karena saat itu kegiatan segera berlangsung. Namun saat itu Siagano yang sempat menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur itu tetap terlihat dengan ciri khasnya yang murah senyum.

“Beliau sepertinya ingin sekali berobat di Jakarta. Saya kemudian pergi. Tapi sepertinya memang beliau ada sakit. Kalau informasi dari lapangan, beliau diduga sakit jantung,” tambah Multazam.

Terkait kabar duka ini, Multazam menyampaikan, pemerintah daerah sangat berduka atas musibah ini. Pemerintah daerah mendoakan almarhum diterima di sisi-Nya dan keluarga diberi ketabahan menerima musibah ini.

Kabar meninggalnya Siagano tidak saja menimbulkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin. Mereka kehilangan sosok yang selama ini berperilaku baik, perhatian, dan pengayom.

“Selamat jalan Pak Siagano. Bapak orang baik dan selalu memberi semangat dan motivasi kepada anak buah,” ujar Rahmat, seorang pegawai yang pernah menjadi staf Siagano.

Eranasional.com – Prostitusi online di Kota Malang cukup marak saat ini. Untuk itu Wali Kota Malang Sutiaji mewajibkan seluruh Lurah dan Camat memaksimalkan pengawasan di wilayahnya.

Salah satu caranya, yaitu ikut menggunakan aplikasi pengirim pesan instan gratis, yakni MiChat. Alasannya, karena Sutiaji menilai pemantauan prostitusi online juga menjadi tanggung jawab mereka.

“Tolong install aplikasi MiChat guna memantau di wilayahnya. Terlebih prostitusi online yang cukup marak. Salah satu indikatornya kemarin di wilayah Dinoyo terjaring 15 orang di salah satu tempat yang diduga menjadi prostitusi online/open BO,” terangnya, Senin (14/3/2022).

Apalagi dalam penertiban itu ditemukan banyak anak di bawah umur. Mereka, lanjut Sutiaji, sering kali menggunakan kos harian, ruko, guest house, dan sebagainya.

“Petugas kemarin juga sempat memanggil orang tua atau penanggung jawab dari para pelaku yang diduga sebagai open BO dan diikutkan sidang Tipiring berupa denda, untuk memberikan efek jera,” pungkasnya.

Gelar acara rutinitas tahunan ini dengan Tema Sentral yang dibahas dalam Musrenbang tersebut yakni “Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemantapan pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia menuju Sampang Hebat Bermartabat”.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Anggota DPRD Sampang Dapil VI, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimcam Camplong, Pj Kepala Desa, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, Tokoh Agama serta Masyarakat di Kecamatan Camplong.

Camat Camplong Saffak SE.MM dalam sambutannya mengatakan sejumlah kebutuhan pembangunan di Kecamatan Camplong diantaranya masalah sosial, menurutnya masyarakat setempat masih banyak yang berada pada taraf pra sejahtera agar mendapatkan perhatian khusus.

“Keluhan yang terjadi di masyarakat kita kebanyakan tentang kesejahteraan, mereka biasanya bilang bagaimana pak camat bantu kami paling tidak untuk tempat tinggal kami dan sangat banyak ditemui di kecamatan camplong. mohon bantuannya untuk dibantu mendapatkan program RTLH,” harapnya.

Selain itu, pihaknya juga memaparkan terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Camplong yang perlu diperbaiki demi keberlangsungan jalannya perekonomian di Kecamatan Camplong.

“Sejumlah infrastruktur jalan juga sudah harus diperbaiki, hal ini penting untuk dilakukan untuk memperlancar pertukaran ekonomi di Kecamatan Camplong,” ucap Saffak berharap.

Reporter : Ali Usman/Rompi’ih

Eranasional.com – KPK mulai memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Sebagian besar di antaranya ialah ASN Pemkot Bekasi.

Salah satu yang dipanggil ialah Sekda Kota Bekasi Reny Hendrawati. Ia termasuk 10 saksi yang dipanggil KPK untuk diperiksa guna melengkapi berkas Rahmat Effendi.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri membagikan daftar saksi yang dipanggil KPK pada hari ini, Senin (17/1), yakni:

Reny Hendrawati (Sekda Pemkot Bekasi)

Heryanto (Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi)

Makhfud Syaifudin (Camat Rawa Lumbu Kota Bekasi)

Nurcholis (Kepala BPBD Kota Bekasi)

Lisda (Kasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Keluarga Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi)

Giyarto (PPK)

Andi Kristanto (Ajudan Wali Kota Bekasi)

Tita Listia (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi)

Intan (karyawan swasta)

Sherly (Keuangan PT Hanaveri Sentosa dan PT Kota Bintang Rayatri)

Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam 3 perkara, yakni suap, gratifikasi, hingga pungutan liar atau pungli.

Ia diduga menerima suap terkait dengan pengadaan sejumlah lahan. Kader Golkar itu diduga mengintervensi pemilihan tanah lalu meminta uang sebagai imbalan dari para pemilik lahan itu. Suap diduga disamarkan dengan ‘sumbangan masjid’.

Petugas menunjukkan barang bukti sejumlah uang terkait dugaan korupsi di wilayah kota Bekasi, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Selain itu, ia diduga juga menerima gratifikasi selama menjabat wali kota. Tak hanya itu, ia diduga melakukan pungli kepada pegawai di Pemkot Bekasi.

Pada saat OTT, KPK menemukan uang yang nilainya hingga Rp 5,7 miliar. Uang itu sudah disita.

Jakarta- Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Safrizal, ZA meminta para Camat memiliki keluwesan untuk membumikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, sebab Camat adalah tokoh terdepan dalam pelayanan masyarakat, baik dalam struktur, fungsi, serta peran kewilayahan yang dimilikinya.

Hal itu disampaikan Safrizal dalam acara dialog kebangsaan bertema “Pancasila sebagai Nilai Etika dalam Pemerintahan” yang diinisiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hadir dalam acara, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, BPIP Prakoso.

Selain itu, hadir juga sejumlah narasumber, yakni Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, yang juga Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Bahtiar, Guru Besar IPDN, Prof. Dr Sadu Wasistiono, Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, Agus Wahyudi, sejarahwan Bonnie Triyana dan komika Arie Kriting.

Menurut Safrizal, penerapan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bisa dimulai dari hal yang sederhana. Menyangkut kekinian dan tidak perlu ‘jelimet’, yakni dengan cara bersama-sama memasukkan nilai-nilai Pancasila di konten media sosial.

“Para Camat harus mampu membaca pikiran atau trend yang ada di masyarakat. Oleh karenanya gunakan juga media kita, konten kita, dengan nilai-nilai kebangsaan,” kata Safrizal, dalam pertemuan via zoom, Selasa (31/8/2021).

Ia mengatakan, media sosial harus dipenuhi dengan narasi positif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Konten postitif sangat penting disampaikan untuk menangkal berbagai ancaman seperti intoleransi, hoaks dan narasi negatif.

“Anak muda kreatif di kecamatan bisa diajak dan difasilitasi untuk memperkaya wawasan kebangsaan kita. Mengangkat hal-hal kecil yang terjadi di dalam kecamatan, seperti anak muda peduli sosial, anak muda peduli lingkungan, anak muda peduli gotong-royong,” jelasnya.

Hal tersebut, menurut Safrizal, memang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Karena itu, Safrizal menegaskan bahwa pihaknya akan segera duduk bersama dengan Direktorat Jenderal Politik dan PUM, Kemendagri dan para kepala daerah untuk mencari cara ampuh memperkenalkan kembali nilai Pancasila kepada generasi milenial.

“Serangan konten yang tidak bertanggung jawab, harus kita hadapi dengan konten positif. Tidak boleh konten positi kalah jumlah. Sudah kalah kreatif, kalah jumlah lagi. Harusnya sama jumlah, sama kreatifnya,” ucap Safrizal.

“Kita harus ajak anak milenial, anak muda kreatif yang punya ide banyak sekali. Kita harus dapat menampilkan, seperti apa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, anak anak muda yang boleh ditiru dan direplikasi dengan anak muda lain. Kita harus buat konten kita, konten nilai-nilai kebangsaan,” pungkasnya.