Kegiatan yang berlangsung di Ruang Buketan pada Kamis (12/3/2026) ini dihadiri oleh Kepala OPD, Camat, hingga perwakilan BUMD untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), membuka resmi acara tersebut dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Inspektur Kota guna memberikan arahan strategis.

Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan, Khunairi Alhumami, yang memaparkan aspek hukum terkait teknis pencegahan korupsi di birokrasi.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa sosialisasi ini sangat krusial untuk memperdalam pemahaman aparatur negara mengenai potensi praktik korupsi, terutama saat memasuki momentum hari raya.

Ia mengingatkan bahwa meskipun secara umum ASN sudah memahami definisi korupsi, namun secara teknis masih ada celah tindakan yang dianggap biasa padahal melanggar aturan.

“Jangan sampai kita merasa apa yang kita lakukan tidak ada masalah, padahal sebenarnya salah,” tegas Aaf saat memberikan sambutan di depan para peserta sosialisasi.

Aaf juga menyoroti adanya dinamika antara aturan hukum dengan tradisi masyarakat Indonesia yang terbiasa saling memberi atau bersilaturahmi menjelang hari raya Idulfitri.

Meski demikian, integritas harus tetap dijaga mengingat Pemkot Pekalongan telah berkomitmen penuh dalam pembangunan zona integritas di seluruh lini pelayanan publik mereka.

Saat ini, seluruh dinas di Kota Pekalongan telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang harus terus dipertahankan melalui pengawasan yang sangat ketat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Nur Priyantomo turut mensosialisasikan SE Wali Kota Pekalongan Nomor B/13/700/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Hari Raya di lingkungan pemerintah daerah.

Surat edaran tersebut secara tegas mengatur larangan bagi seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menerima atau memberikan hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

ASN dilarang keras meminta dana, hadiah, maupun THR kepada masyarakat atau perusahaan, baik atas nama pribadi maupun instansi, karena berpotensi memicu konflik kepentingan.

Sekda juga mengingatkan bahwa seluruh fasilitas dinas tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk untuk urusan mudik atau kegiatan lain selama masa libur lebaran.

Gratifikasi dalam bentuk apa pun, mulai dari uang hingga barang pecah belah atau makanan, wajib dilaporkan kepada KPK jika terindikasi berhubungan dengan kewajiban jabatan.

Mekanisme pelaporan harus dilakukan maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan, sementara untuk barang yang mudah busuk terdapat aturan teknis khusus yang lebih fleksibel.

“Saya berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tidak meminta pemberian dalam bentuk apa pun,” ujar Sekda Nur menutup penjelasannya dengan sangat tegas.

Melalui agenda ini, Pemkot Pekalongan optimis dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik korupsi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas para aparatur sipil negara. (em-aha)

Eranasional.com – Untuk mencegah adanya korupsi di tingkatan bawah, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengingatkan kepada para kepala desa untuk lebih transparan dalam mengelola dana desa.

Menurutnya, transparansi pengelolaan dana desa tentunya perlu dilakukan oleh desa mulai dari sekarang.

“Perlu kami ingatkan, pengelolaan dana desa itu harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipated dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran,” katanya, kepada wartawan.

Ia mengakui kalau pengelolaan dan penggunaan dana desa bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sebab ada mekanisme dan pengawasan agar dana desa benar-benar tepat sasaran dan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut dia, sesuai dengan laporan yang diterima, besaran dana desa di masing-masing desa itu berbeda-beda. Mulai dari Rp800 juta hingga Rp2 miliar.

Besaran dana desa tersebut sesuai dengan klasifikasi jumlah penduduk dan status desa.

“Terkait dengan transparansi dana desa bisa menggunakan Siskeudes atau sistem keuangan desa,” katanya.

Wabup juga menyampaikan kalau pihaknya terus melakukan pendampingan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan dana desa.

“Itu kami lakukan untuk pencegahan korupsi dana desa,” kata dia. [Antara]

Eranasional.com – Kasus tindak pidana korupsi yang masih dilakukan saat ini, akan berdampak kepada sistem suatu pemerintahan. Karena itu, upaya pencegahan harus diperkuat, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Demikian poin penting yang mengemuka dalam Rapat kerja (Raker) pencegahan tindak pidana korupsi secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK RI dan Kepala LKPP RI, Senin (24/1/2022).

Raker yang dipimpin langsung Mendagri, Muhammad Tito Karnavian itu diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Untuk Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, raker diikuti secara virtual oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj. Umi Mastikah, di ruang kerjanya.

Kembali dalam raker tersebut Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menekankan, pentingnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup suatu pemerintahan.

Dijelaskan, korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintahan maka akan berimplikasi pada kepercayaan publik. Di mana publik bisa saja tidak akan lagi mempercayai sistem pemerintahan yang dijalankan.

“Kepada kepala daerah, diharapkan dapat memberangus terjadinya tindak pidana korupsi di wilayahnya. Ini penting agar kepercayaan publik dapat terjaga, dan pemerintah dapat merubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi ke depannya,” papar Mendagri.

Sementara itu usai mengikuti raker itu, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj. Umi Mastikah menegaskan, Pemerintah Kota Palangka Raya sejauh ini berkomitmen penuh dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah setempat.

“Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi, sehingga mampu membawa tatanan kinerja pemerintahan dalam zona hijau, atau kota yang bersih dari tindak korupsi,” tandasnya.