Usulan tersebut muncul setelah adanya temuan potensi pemborosan anggaran yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.

Charles menilai kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, periode libur sekolah bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menghentikan sementara distribusi program sembari melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.

Ia menekankan bahwa indikasi pemborosan anggaran tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil, terlebih di tengah tekanan fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor lainnya.

Charles juga mendorong pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi.

Evaluasi itu, kata dia, harus mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga mekanisme pengadaan.

Politikus PDIP tersebut menilai dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali memicu kasus keracunan perlu dihentikan operasionalnya secara permanen.

Ia mengingatkan bahwa jumlah anak yang terdampak kasus keracunan dalam program MBG disebut telah melampaui 40 ribu orang, sehingga aspek keamanan dan mutu layanan harus menjadi perhatian utama.

Ke depan, Charles menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat maupun besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana program mampu meningkatkan kualitas gizi anak, aman dikonsumsi, serta dijalankan secara efisien dan akuntabel. []

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Program MBG yang diselenggarakan di Wantilan Desa Adat Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Selasa (21/4).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, hingga masyarakat setempat

Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Charles Honoris menekankan bahwa kebijakan gizi nasional harus benar-benar hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya berhenti pada tataran konsep.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa. Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BGN tidak cukup hanya berfungsi sebagai regulator, melainkan harus menjadi motor utama dalam edukasi gizi nasional.

Menurutnya, BGN juga perlu berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari konsumsi makanan ultra-proses yang berisiko bagi kesehatan.

Charles juga mengingatkan bahwa peningkatan penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan gagal ginjal memiliki keterkaitan erat dengan pola konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak untuk memilih makanan sehat sesuai standar kesehatan global.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan gizi, seperti stunting, anemia, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi.

Program ini menyasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Charles Honoris berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Desa Baru, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Selasa (21/4).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Adat Pinge ini merupakan kolaborasi antara Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional.

Selain Charles Honoris yang hadir secara daring, acara ini juga dihadiri oleh Kasubag Tatausaha KPPG Denpasar, Putu Diah Ernitasari, serta Anggota DPRD Tabanan, Putu Yuni Widyadnyani.

Dalam sambutannya melalui sambungan Zoom, Charles Honoris memberikan penekanan kuat bahwa BGN tidak boleh hanya sekadar menjadi regulator di atas kertas.

Ia menuntut lembaga tersebut untuk tampil sebagai motor edukasi gizi nasional.

“BGN harus menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda kita dari serbuan makanan ultra-proses.” ujar Charles.

Ia mengingatkan bahwa pola konsumsi yang salah sejak dini dapat memicu peningkatan penyakit tidak menular yang berbahaya di masa depan, seperti kanker dan stroke.

Oleh karena itu, penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas SDM menjadi syarat mutlak agar program MBG berjalan efektif.

Menurut Charles, setiap langkah kecil dalam memastikan gizi anak-anak hari ini adalah penentu masa depan Indonesia di kancah global.

Program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia yang kompetitif.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa. Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” tambahnya dengan optimis.

Acara ini menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi IX, untuk terus mengawasi agar kebijakan gizi nasional hadir secara nyata di tengah masyarakat dan tidak berhenti pada tataran wacana.

Selain itu, sosialisasi ini terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan gizi bagi anak untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. []

Kegiatan ini turut menghadirkan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Ikeu Tanziha, serta Efalina Gultom dan para peserta undangan yang terdiri dari tokoh masyarakat dan warga setempat.

Dalam sambutannya, Charles Honoris menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional dalam pemenuhan gizi.

Ia menekankan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata, khususnya dalam mendukung terciptanya generasi muda Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Menurutnya, kualitas gizi masyarakat menjadi fondasi penting dalam pembangunan bangsa. “Bangsa yang besar harus ditopang oleh sumber daya manusia yang sehat dan memiliki kondisi gizi yang baik sejak usia dini,” ujarnya.

Charles juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung serta mengawasi pelaksanaan program di lapangan.

Partisipasi warga dinilai penting, baik dalam memberikan masukan, aspirasi, maupun melaporkan kendala yang mungkin terjadi agar program dapat terus diperbaiki dan disempurnakan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu berjalan optimal serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia yang lebih maju.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengapresiasi langkah tegas BGN tersebut dengan menutup SPPG yang terbukti menyebabkan kejadian luar biasa (KLB).

“Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan KLB dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen,” kata Charles di Jakarta, Senin (10/11), dikutip dari ANTARA.

Menurut Charles, kebijakan tersebut menunjukkan adanya kemauan politik dari pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat program MBG.

“Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai,” kata dia.

Dia memahami Pemerintah saat ini memang tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola program MBG. Antara lain dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru yang lebih ketat, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.

Namun, pimpinan Komisi DPR yang membidangi kesehatan itu menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa peristiwa keracunan MBG masih sering terjadi di berbagai daerah.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa kejadian keracunan makanan masih terjadi di berbagai wilayah. Data yang saya terima menunjukkan bahwa sudah hampir 20 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam program ini,” kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksana program MBG juga harus diperkuat, dan kualitasnya tidak boleh dikorbankan demi target kuantitas. Karena keselamatan anak-anak, kata dia, harus menjadi prioritas utama.

“Setiap makanan yang disalurkan melalui program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi,” kata dia.

Dia juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh meremehkan kelalaian, apalagi jika dilakukan oleh penyedia pangan yang belum memenuhi persyaratan untuk beroperasi.

“Penegakan standar dan sanksi yang konsisten akan menjadi pesan jelas bahwa program MBG bukan sekedar program distribusi pangan, tetapi sebuah intervensi gizi yang harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak Indonesia,” tandas dia

Hal itu disampaikan Charles dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi IX DPR, bersama sejumlah organisasi sipil membahas MBG, Senin (22/9).

Charles menilai ada potensi orang tua akan mulai melarang anaknya untuk mengonsumsi MBG setelah angka keracunan yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya kok punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan, apa ya, punya inisiatif atau punya trauma dan ketakutan untuk tidak mengizinkan anaknya mengonsumsi MBG yang disajikan di sekolah,” kata dia.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di dalam rapat itu menyatakan mencatat mencatat peningkatan kasus keracunan program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.

Sejak dirilis pertama kali pada 14 September lalu, kasus keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus dalam sepekan.

Charles meyakini jumlahnya bisa lebih banyak. Dia mencontohkan 97 siswa yang menjadi korban keracunan MBG di kelurahan Lagoa, Jakarta Utara beberapa waktu lalu yang tak terliput media.

“Dan saya yakin di tempat lain juga serupa. Mungkin di kabupaten lain, provinsi lain, kejadian keracunan tapi tidak diliput media. Sehingga kalau dikatakan underreported , ya pasti underreported ,” kata politikus PDIP tersebut.

Di sisi lain, Charles meyakini angka keracunan bisa bertambah seiring peningkatan satuan pelayanan gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Saat ini jumlah kasus keracunan berada di angka enam ribu dengan jumlah dapur umum sekitar delapan ribu. Tapi kalau jumlah dapur semakin banyak, maka logikanya, jumlah anak yang berpotensi menjadi keracunan juga akan semakin banyak,” katanya.

Atas dasar itu, dia menilai kasus-kasus keracunan MBG bukan semata masalah teknis di dapur atau SPPG. Menurutnya, kasus keracunan MBG merupakan kesalahan sistem.