Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan oknum internal yang diduga bekerja sama dengan pihak vendor lama. Vendor tersebut sebelumnya telah dihentikan kontraknya oleh Kementerian Keuangan karena dinilai tidak mampu memberikan layanan optimal. Namun, secara mengejutkan, vendor tersebut diduga kembali masuk ke dalam sistem tanpa sepengetahuan pimpinan.

Menurut Purbaya, laporan gangguan terbaru pada Coretax menunjukkan pola yang tidak biasa. Ia menyebut bahwa masalah yang sebelumnya sempat teratasi tiba-tiba kembali muncul, yang memicu kecurigaan adanya campur tangan pihak tertentu. Dugaan ini semakin menguat setelah ditemukan indikasi bahwa vendor lama kembali dilibatkan secara diam-diam.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang mengakui tindakan tersebut. Meski demikian, Kementerian Keuangan akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap siapa saja yang terlibat. Purbaya menekankan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, mengingat hal ini menyangkut sistem vital negara yang berkaitan langsung dengan penerimaan pajak.

Selain dugaan keterlibatan oknum dan vendor, Purbaya juga menyoroti aspek desain sistem Coretax yang dinilai kurang ramah bagi pengguna. Ia menyebut bahwa antarmuka sistem tersebut terlalu kompleks dan membingungkan, sehingga menyulitkan wajib pajak dalam mengakses layanan. Kondisi ini dinilai tidak ideal, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara digital.

]]> https://eranasional.com/100185/coretax-kerap-gangguan-kemenkeu-selidiki-dugaan-pelanggaran-internal/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/99263/pemerintah-tingkatkan-penerimaan-coretax-usai-fitch-turunkan-rating https://eranasional.com/99263/pemerintah-tingkatkan-penerimaan-coretax-usai-fitch-turunkan-rating#respond Thu, 05 Mar 2026 05:15:41 +0000 https://eranasional.com/99263/pemerintah-tingkatkan-penerimaan-coretax-usai-fitch-turunkan-rating Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan penerimaan dengan mengawal Coretax.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam menanggapi laporan Fitch Ratings yang resmi merivisi Outlook atau prospek penerbitan surat utang global jangka panjang Indonesia dari semula stabil menjadi negatif, dengan peringkat ‘BBB”.

“Dan tentu beberapa hal yang kita lihat, perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Pemerintah sudah paham itu,” ucap Menko Airlangga kepada wartawan usai menghadiri acara “Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor”, di Menara Batavia, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan akan mempelajari lebih jauh ihwal laporan lembaga pemeringkat internasional tersebut.

“Oleh karena itu salah satunya adalah dengan Coretax yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Nah kita akan terus kawal aja Coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan.”

Di sisi lain, dia menyebut perekonomian Indonesia saat ini memang terpengaruh dampak eskalasi yang terus meningkat di Timur Tengah. Sehingga outlook perekonomian di dunia diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah.

“Namun yang terpenting Fitch Ratings tetap mempertahankan peringkat utang di level ‘BBB’. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap Investment grade,” tandas Menko Airlangga.

Capaian tersebut menunjukkan perubahan positif dalam perilaku kepatuhan Wajib Pajak, khususnya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada 1–3 Januari 2025, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan baru mencapai 39 SPT.

Peningkatan yang sangat signifikan ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan Coretax serta tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT lebih dini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak awal tahun.

“Kami mengapresiasi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan sejak awal tahun melalui Coretax. Partisipasi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi secara tertib, yang menjadi fondasi penting bagi sistem perpajakan yang sehat,” ujar Rosmauli dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (5/01/2026).

Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan semata angka statistik, melainkan mencerminkan perubahan sikap dan partisipasi publik.

“Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu. Inilah perubahan positif yang terus kami dorong,” tambahnya.

Rincian Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan data DJP, rincian pelaporan SPT Tahunan pada periode 1–3 Januari adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2024 (periode 1–3 Januari 2025):

• Orang Pribadi Karyawan : 5 SPT

• Orang Pribadi Non Karyawan : 11 SPT

• Badan IDR : 23 SPT

• Total : 39 SPT

Tahun Pajak 2025 (periode 1–3 Januari 2026):

• Orang Pribadi Karyawan : 6.085 SPT

• Orang Pribadi Non Karyawan : 1.498 SPT

• Badan USD : 3 SPT

• Badan IDR : 574 SPT

• Total : 8.160 SPT

Peningkatan pelaporan terjadi pada seluruh kelompok Wajib Pajak, dengan kontribusi terbesar berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi, disusul oleh Wajib Pajak Badan.

Aktivasi dan Penggunaan Coretax Terus Meningkat

Sejalan dengan peningkatan pelaporan SPT Tahunan, aktivasi dan penggunaan akun Coretax juga menunjukkan tren positif. Hingga 3 Januari 2026 pukul 10.27 WIB, tercatat

11.273.314 Wajib Pajak telah melakukan login/aktivasi akun Coretax, dengan rincian:

• Wajib Pajak Orang Pribadi : 10.367.456

• Wajib Pajak Badan : 817.228

• Instansi Pemerintah : 88.409

• PMSE : 221

Pada hari yang sama, tercatat 69.146 Wajib Pajak mengakses sistem Coretax, yang terdiri dari:

• Wajib Pajak Orang Pribadi : 65.184

• Wajib Pajak Badan : 3.794

• Instansi Pemerintah : 168

Menurut Rosmauli, hal ini menunjukkan bahwa Coretax tidak hanya diaktivasi, tetapi juga dimanfaatkan secara aktif oleh Wajib Pajak.

“Kami melihat Coretax semakin digunakan secara nyata oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pendampingan,” ujarnya.

Akses dan Layanan Bantuan

Rosmauli menambahkan bahwa DJP terus memastikan Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam melakukan aktivasi akun Coretax.

“Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak. Panduan tersebut kami siapkan agar mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja,” jelasnya.

Bagi Wajib Pajak yang memerlukan bantuan lebih lanjut, DJP juga menyediakan berbagai kanal layanan.

“Apabila Wajib Pajak mengalami kendala, dapat menghubungi Kring Pajak di 1500200 atau datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk mendapatkan pendampingan dari petugas kami,” lanjut Rosmauli.

DJP mengimbau Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

“Pelaporan SPT yang dilakukan lebih awal memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak sekaligus membantu kelancaran administrasi perpajakan secara keseluruhan,” tutup Rosmauli.

Seorang warga meluapkan emosi saat mengurus administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terekam dalam video amatir dan viral di media sosial X pada  (31/12/2025) kemarin.

Dalam video yang beredar luas, warga tersebut tampak kecewa setelah berulang kali menerima jawaban “sistem bermasalah” dari petugas ketika hendak mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Alasan klasik itu memicu amarah karena dinilai menghambat niat baik masyarakat untuk tertib pajak.

“KPP saja enggak becus kerja. Cuma mau aktifkan NPWP dari tadi enggak bisa-bisa,” ujar pria tersebut dengan nada tinggi dalam rekaman video dikutip eranasional, Sabtu (3/1/2026).

Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan belum siapnya infrastruktur layanan, meski pemerintah gencar menggaungkan transformasi digital perpajakan. Ketegangan di ruang pelayanan pun sempat meningkat ketika petugas melarang perekaman video. Namun, warga tersebut menolak berhenti dan menegaskan bahwa kantor pajak merupakan fasilitas publik.

“Laporkan saya ITE kalau mau. Ini kantor publik, kalian digaji negara. Kita cuma mau aktivasi NPWP tapi dipersulit,” katanya.

Aktivasi NPWP NE Terkendala Coretax

Peristiwa ini kembali menyoroti persoalan teknis pada sistem Coretax, aplikasi inti perpajakan milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belakangan kerap dikeluhkan wajib pajak. Salah satu kendala yang sering muncul adalah proses aktivasi NPWP dengan status Non-Efektif (NE).

Status NE sendiri bukan berarti NPWP dihapus, melainkan hanya dinonaktifkan sementara karena tidak ada aktivitas perpajakan atau data yang belum diperbarui. Namun, proses pengaktifan kembali yang seharusnya dapat dilakukan secara digital justru sering tersendat akibat gangguan sistem.

Saat ini, DJP menyediakan beberapa jalur untuk mengaktifkan kembali NPWP berstatus NE, antara lain melalui aplikasi Coretax, layanan Live Chat Pajak di situs resmi DJP, serta Kring Pajak 1500200. Wajib pajak juga diwajibkan menyiapkan data pendukung seperti NIK yang sudah dipadankan, alamat domisili terbaru, serta email dan nomor telepon aktif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPP Pratama Kebumen maupun pengelola Mal Pelayanan Publik setempat terkait insiden tersebut. Namun, kejadian ini menjadi alarm keras bagi DJP untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sistem Coretax.

Alih-alih mempermudah, digitalisasi layanan justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik apabila gangguan teknis terus berulang. Jika persoalan ini tidak segera dibenahi, target peningkatan kepatuhan pajak dikhawatirkan hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi nyata.

Belakangan marak sebagian oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu wajib pajak dengan berbagai cara.

DJP menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta data pribadi, verifikasi melalui telepon, WhatsApp, atau mengunduh aplikasi dalam format APK. Oleh karena itu, wajib pajak diminta untuk tidak mudah percaya terhadap permintaan yang mengatasnamakan DJP tanpa verifikasi resmi.

Dari data yang dihimpun Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), banyak pelaku usaha dari berbagai sektor melaporkan berbagai masalah teknis dan operasional yang serius terkait penggunaan aplikasi perpajakan baru tersebut.

Bahkan menurut Ketua Umum IWPI Rinto Setiyawan, ada beberapa usaha yang sempat mau tutup beroperasi akibat kendala coretax yang dialami.

“Kemarin ada yang telepon saya sudah mau tutup (usahanya) karena enggak bisa buat faktur, enggak bisa nagih. Akhirnya tiap hari ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baru diprioritaskan,” kata Rinto dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data laporan KONTAN dari IWPI, dunia usaha dari berbagai sektor banyak yang mengeluhkan kendala saat mengakses Coretax.

Misalnya saja dari salah satu pengusaha di Jakarta Selatan yang mengungkapkan frustasinya dikarenakan Coretax sering tidak stabil dan menyulitkan pelaku usaha yang membutuhkan kelancaran administrasi pajak.

Masalah serupa juga diungkapkan oleh perusahaan di bidang manufaktur. Ia mengaku, sistem Coretax sering mengalami blank page atau lambat merespons, sehingga memakan waktu yang berharga dalam proses operasional.

Sejumlah kalangan pengusaha tersebut bahkan menuding bahwa pelaksanaan sistem Coretax dilakukan tanpa persiapan matang, baik dari sisi teknis maupun tenaga pendukung.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maafnya kepada Wajib Pajak atas kendala yang terjadi pada Coretax.

Dalam implementasi sebuah sistem baru, Sri Mulyani mengakui tidak dapat dipungkiri begitu banyak tantangan yang harus dihadapi.