Sebanyak 29 peserta mengikuti pelatihan untuk bekerja di Malaysia, sementara sekitar 15 peserta mempelajari keterampilan barista guna menjajaki peluang kerja di Timur Tengah.

Direktur Polije, Saiful Anwar, S.TP., M.P., menyampaikan bahwa program ini terlaksana melalui dukungan KP2MI, BP3MI Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Jember. Polije menyediakan fasilitas, sarana-prasarana, serta tenaga profesional untuk menunjang pelatihan.

“Polije mendapat pengakuan atas fasilitas, sarana-prasarana, serta kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki,” kata Saiful.

Ia berterima kasih atas kepercayaan KP2MI dan berharap peserta mampu meraih kesuksesan di negara tujuan. “Terima kasih kepada KP2MI atas kepercayaan ini. Selamat kepada seluruh peserta, semoga sukses bekerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia menjadi juragan,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Muhammad Zamroni, S.H., M.Si., juga mengapresiasi peran Polije dalam pelatihan dan persiapan keberangkatan CPMI. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan 1.000 warga bekerja di luar negeri melalui program tersebut sepanjang 2026.

“Kami berharap target tersebut tercapai melalui edukasi, sosialisasi, dan pemetaan calon pekerja yang berminat bekerja di luar negeri,” tutur Zamroni.

Kepala BP3MI Jawa Timur, Kombes Pol. Tyas Puji Rahadi, S.I.K., CPHR., menegaskan pentingnya keterampilan teknis bagi CPMI agar mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan di negara tujuan.

“Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai bidang kerja agar mereka lebih siap bekerja di luar negeri,” jelas Tyas.

Ia berharap Polije, KP2MI, dan BP3MI Jawa Timur terus memperkuat kemitraan untuk mendukung program pemerintah. “Kami berharap kerja sama Polije dengan KP2MI dan BP3MI Jawa Timur semakin intensif, terutama dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah,” tambahnya.

Melalui SMK Go Global, Polije berupaya meningkatkan kompetensi calon pekerja migran sekaligus membuka akses kerja internasional bagi masyarakat Jember. Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk bekerja secara profesional dan mengembangkan karier di luar negeri.

Upaya tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, serta otoritas Imigrasi Malaysia.

Penggiat Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat, Paryanto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah dalam menangani kasus ini. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari praktik perdagangan orang.

“Sebanyak 11 CPMI tujuan Arab Saudi diduga menjadi korban TPPO. Mereka sempat transit di Kuala Lumpur sebelum akhirnya berhasil dicegah keberangkatannya melalui koordinasi lintas instansi. Saat ini kasusnya telah ditangani Polda Jawa Barat,” ujar Paryanto kepada eranasional di Bandung, Minggu (15/2/2026).

Pemulangan para CPMI dilakukan dalam dua tahap. Pada 12 Februari 2026, tiga CPMI lebih dahulu tiba di Indonesia dan langsung menjalani asesmen lanjutan. Selanjutnya pada 13 Februari 2026, delapan CPMI difasilitasi kepulangannya dari Kuala Lumpur menuju Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Setibanya di Tanah Air, para korban menjalani asesmen ulang di Shelter Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten. Pemerintah juga memfasilitasi pemulangan mereka ke daerah asal serta memonitor proses reintegrasi bersama pemerintah daerah.

Paryanto menegaskan, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas setiap indikasi penempatan nonprosedural maupun pelanggaran TPPO.

Menurut Paryanto, praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal masih kerap terjadi, khususnya di Jawa Barat. Para oknum kerap memanfaatkan iming-iming gaji tinggi, tawaran pekerjaan palsu dengan fasilitas mewah, hingga modus pernikahan pesanan untuk menarik korban.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji keuntungan besar tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan negara.

“Yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan. Jangan pernah tergiur fee besar dari sponsor atau agen tidak resmi,” tegasnya.

Paryanto menjelaskan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang terorganisir, baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, unsur utama TPPO meliputi proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan utang untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ tubuh.

Ia menekankan, apabila tiga unsur utama, proses, cara, dan tujuan eksploitasi terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai TPPO sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peran KemenP2MI dan Harapan Satgas Daerah

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan serta melayani, melindungi, dan memberdayakan PMI sebelum, selama, dan setelah penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terus memperkuat sistem pelindungan menyeluruh bagi pekerja migran.

Per 2025, kementerian tersebut dipimpin Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, dengan fokus memastikan PMI mendapatkan hak-haknya serta memfasilitasi kebutuhan terkait penempatan di luar negeri.

Paryanto juga berharap dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat Provinsi Jawa Barat yang berada langsung di bawah Gubernur, lengkap dengan dukungan anggaran dan pembagian tugas yang jelas.

“Ayo bersama lindungi bangsa kita dengan memahami dan mengidentifikasi TPPO. Pencegahan harus melibatkan kesadaran masyarakat, verifikasi legalitas agen, serta pelaporan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi mencurigakan,” pungkasnya.