Dadan meninggalkan gedung sekitar pukul 17.10 WIB. Dengan wajah tertunduk, ia langsung digiring menuju mobil tahanan yang telah menunggu di halaman kantor Kejagung.

Sejumlah wartawan yang berupaya meminta keterangan tidak mendapat respons dari Dadan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jakarta. Penggeledahan tersebut dikaitkan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah berlangsung.

Nama Dadan Hindayana juga disebut dalam dugaan praktik jual beli titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Informasi tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden, Dudung Abdurachman.

Menurut Dudung, dirinya telah menerima informasi yang mengarah pada dugaan keterlibatan mantan Kepala BGN tersebut dalam kasus yang sedang menjadi perhatian publik.

“Ya, saya pun mendapat informasi seperti itu,” ujar Dudung kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6).

Dudung menambahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima berbagai laporan terkait persoalan yang terjadi di lingkungan BGN jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan rinci mengenai status hukum Dadan maupun perkembangan penyidikan yang sedang dilakukan. []

Pengumuman pergantian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Prasetyo menjelaskan, BGN merupakan lembaga yang memiliki posisi penting dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Menurutnya, Presiden secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian maupun lembaga negara untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

“Setelah kurang lebih satu setengah tahun dilakukan monitoring dan evaluasi, pada hari ini Presiden memutuskan untuk melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.

Ia kemudian mengumumkan bahwa Dadan Hindayana tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN.

Pengumuman tersebut disampaikan Prasetyo bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Bakom Muhammad Qodari.

Dadan sendiri dikenal sebagai akademisi sekaligus pakar entomologi, yakni cabang ilmu yang mempelajari serangga. Sebelum dipercaya memimpin BGN, ia merupakan guru besar di IPB University.

Karier Dadan di BGN dimulai saat dilantik Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Ketika pemerintahan berganti, ia tetap dipertahankan untuk memimpin lembaga tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Meski telah mengumumkan pergantian pimpinan, pemerintah belum mengungkapkan secara detail alasan teknis di balik keputusan tersebut. Nama pengganti Dadan Hindayana dan dua wakilnya juga belum disampaikan kepada publik.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari evaluasi organisasi guna memperkuat pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Pergantian pucuk pimpinan BGN diprediksi akan menarik perhatian publik karena lembaga tersebut memegang peran sentral dalam berbagai program peningkatan gizi masyarakat yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo. []

Menurut Dadan, saat ini jumlah SPPG yang ditutup sementara sudah mulai berkurang dibanding sebelumnya.

“Untuk yang SPPG sementara ditutup tetap diberi insentif Rp6 juta per hari,” ujarnya usai meresmikan SPPG di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (28/4).

Dadan menjelaskan alasan SPPG ditutup sementara tetap menerima insentif dikarenakan beberapa hal. Salah satunya, yakni untuk pelatihan bagi karyawan SPPG.

“Dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan. Kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat penutupan,”jelasnya.

Dadan mengungkapkan saat ini jumlah SPPG yang ditutup sementara sudah mulai berkurang. Berdasarkan data pada April 2026, ada 1.780 unit SPPG ditutup sementara.

“Sekarang berkurang sedikit jumlah SPPG ditutup sementara. Ya, sekitar 1.720-an,” ungkapnya.

Dadan menjelaskan 1.720 SPPG ditutup sementara karena belum memenuhi syarat seperti tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limba (IPAL) dan Sertfikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Penutupan itu karena satu, SPPG tidak memiliki IPAL. Jadi ini IPAL-nya sudah ada, saya sudah ceklis. Kedua, ada yang tidak daftar SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), belum. Begitu daftar SLHS langsung dibuka,” ucapnya. []

Pemecatan itu dirasakan sudah sangat perlu dilakukan setelah sekian permasalahan yang bertubi-tubi dialami oleh BGN.

Dari masalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (BGN), pernyataan Dadan Hindayana yang asal-asalan mengenai menu MBG, sampai masalah pengguna anggaran yang asal-asalan dan tidak tepat sasaran untuk kepentingan meningkatkan gizi para anak.

Selain itu, masih belum hilang dari ingatan tentang gaya santai Dadan yang asik bermain golf pada saat sebagian masyarakat di Sumatera sedang kesusahan karena bencana alam.

“Penggunaan anggaran yang saat ini ramai diperbincangkan karena dianggap tidak tepat sasaran karena terkesan hanya menghambur-hamburkan tidak cukup hanya dengan jawaban oleh Dadan,” kata Fernando dalam pernyataannya, Kamis (23/4).

Fernando juga tidak lupa menyoroti polemik pengadaan motor listrik yang mencapai Rp 1,2 triliun, sewa EO sebesar Rp 113 miliar, beli kaos kaki mencapai Rp 6,9 miliar, pengadaan semir dan sikat semir yang mencapai Rp1,5 miliar.

“Masih banyak lagi penggunaan anggaran BGN yang mendapatkan sorotan publik karena dianggap tidak tepat sasaran sementara sebagian besar dananya bersumber dari dana pendidikan,” tukasnya.

Direktur Rumah Politik Indonesia itu pun menegaskan, seharusnya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran tidak cukup dengan hanya jawaban.

“Tetapi Presiden Prabowo Subianto harus mengambil tindakan dengan mencopot Dadan Hindayana dan kawan-kawan karena sudah gagal menjalankan amanah yang diberikan,” tegasnya.

“Saya berharap Presiden Prabowo lebih selektif menempatkan orang pada posisi strategis di kabinetnya, apalagi menyangkut program unggulannya,” tutupnya. []

Hal ini menjawab terkait penggunaan anggaran kisaran Rp113 miliar untuk jasa EO yang menjadi sorotan publik.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” katanya, Jakarta, Sabtu (11/4).

Apalagi dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks, diperlukan dukungan pihak profesional. EO, lanjut Dadan, memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.

Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” ujar Dadan.

Menurut Dadan, kegiatan BGN yang dihandle oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.

“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” jelasnya.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO disebut lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses pembentukan kapasitas internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta rekrutmen yang tidak instan, sementara program harus segera berjalan.

“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” ujar Dadan.

Dalam praktiknya, kata Dadan, EO juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar memberikan dampak maksimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Seluruh pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tutupnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba.

“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).

Dadan menjelaskan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada tahun 2026. Hal ini disebabkan proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi pemerintah.

“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. “Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Secara total, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Dadan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit adalah tidak benar.

Lebih jauh, BGN menekankan bahwa seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” tambah Dadan.

Saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan kepada para penerima manfaat di lapangan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

*Biro Hukum dan Humas*
*Badan Gizi Nasional*

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian dalam aspek operasional atau keamanan pangan akan langsung dievaluasi dan dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan.

“Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan. Kalau sudah memenuhi standar kembali, tentu kami izinkan beroperasi lagi,” katanya, Jakarta, Senin (2/3).

BGN memastikan proses pengawasan akan terus diperketat untuk menekan potensi insiden serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional.

49 SPPG Terkena Suspend

Lebih lanjut, Dadan menyebut hingga kini, terdapat 49 SPPG ditangguhkan operasionalnya sementara waktu (suspend). Kebijakan ini diambil sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas, keamanan pangan, serta kepatuhan prosedur operasional yang menjadi syarat utama pelaksanaan Program MBG.

“Total SPPG yang saat ini kami suspend sebanyak 49 unit. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan dan pengawasan yang terus kami lakukan,” ujarnya.

Meski demikian, dari jumlah tersebut, empat SPPG telah diizinkan kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan BGN.

Keempat SPPG tersebut berada di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“Dari yang kami suspend, ada empat SPPG yang sudah kami izinkan beroperasi kembali karena telah memenuhi seluruh perbaikan yang kami minta,” sambung Dadan.

Menurut Dadan, mekanisme penghentian sementara dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan.

“Selama masa suspend, SPPG diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum dapat kembali melayani penerima manfaat,” tandas Dadan.

Dadan menegaskan program justru berlanjut dan diperluas pasca-Idul Fitri 2026.

Dadan, menyatakan tidak pernah ada kebijakan ataupun arahan penghentian MBG setelah Hari Raya Idul Fitri. Dadan menegaskan informasi yang beredar di sejumlah platform digital tersebut tidak bersumber dari pernyataan resmi pemerintah.

“Program MBG akan tetap jalan setelah Idul Fitri. Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Dadan, pasca-Idul Fitri program justru memasuki fase perluasan layanan secara signifikan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan meningkat hingga 25.000 unit yang tersebar di berbagai daerah.

“Jumlah SPPG akan mencapai 25.000 setelah Idul Fitri dan akan melayani lebih dari 61,2 juta penerima manfaat,” jelasnya.

Selain peningkatan cakupan, BGN juga memastikan penyajian MBG kembali menggunakan menu segar sesuai standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan asupan gizi optimal bagi para penerima manfaat.

“Kami kembali ke menu segar agar kualitas layanan semakin baik dan manfaat gizinya optimal bagi para penerima,” tegas Dadan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, alokasi anggaran masuk dalam rincian output fungsi kesehatan.

Untuk tahun 2026, terdapat anggaran sebesar Rp24 triliun yang dicatat dalam fungsi kesehatan oleh BGN.

Namun demikian, ia memastikan anggaran tersebut tidak mengganggu pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” tegasnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Bogor, Sabtu (28/2).

Sama halnya dengan alokasi untuk pendidikan, BGN memastikan tidak mengurangi jatah anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)

“Kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk rincian output fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran Rp223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik,” lanjut Dadan.

Selain itu, Dadan juga memastikan bahwa transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap mengalami peningkatan, bahkan naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen,” ucapnya.

Kaban Dadan menyatakan bahwa jika dihitung pemberian insentif kepada SPPG sekitar Rp6 juta per hari dalam rangka Program MBG.

Kebijakan ini menjadi salah satu strategi utama BGN untuk memastikan program MBG dapat berjalan cepat, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hingga 24 Februari 2026, BGN mencatat sebanyak 24.000 SPPG telah berdiri dan beroperasi dari Sabang sampai Merauke.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG dilakukan melalui pola kemitraan dengan berbagai pihak. Skema ini dinilai mampu mempercepat penyediaan infrastruktur layanan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan anggaran negara untuk pembangunan fisik.

“Melalui kemitraan yang kita lakukan, pelaksanaan Program Makan Bergizi menjadi lebih mudah. Saat ini sudah ada 24.000 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar KabanDadan dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Rabu (26/2/2026).

Menurut BGN, pemberian insentif Rp 6 juta per hari per SPPG justru lebih efisien dibandingkan jika pemerintah membangun, mengelola, dan mengoperasikan seluruh fasilitas secara mandiri.

Dengan melibatkan mitra, lanjut dikatakan Kaban Dadan, pemerintah dapat menghemat biaya investasi awal sekaligus mempercepat operasional layanan gizi di berbagai daerah.

“Pendekatan ini juga membuka peluang partisipasi berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga komunitas lokal, untuk turut berkontribusi dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Dengan begitu, program MBG tidak hanya menjadi proyek pemerintah, tetapi juga gerakan bersama lintas sektor,” ujarnya.

Kaban. Dadan menekankan bahwa faktor waktu menjadi aspek paling krusial dalam implementasi program nasional berskala besar seperti MBG. Menurutnya, percepatan menjadi kunci agar manfaat program segera dirasakan masyarakat luas.

“Konsep “the winning of time” sebagai nilai penting dalam kemitraan. Waktu, kata dia, adalah sumber daya yang tidak dapat diputar kembali. Jika kesempatan terlewat, maka potensi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat juga akan tertunda,” ucap Kaban Dadan.

Pembangunan SPPG sebagai Langkah Strategis 

BGN menilai percepatan pembangunan SPPG sebagai langkah strategis untuk memastikan target nasional pemenuhan gizi dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan. Dengan jaringan 24.000 SPPG yang telah tersebar, pemerintah optimistis cakupan layanan makan bergizi akan semakin luas dalam waktu dekat.

Kaban Dadan juga mengingatkan bahwa pentingnya waktu dalam pelaksanaan program telah lama menjadi perhatian, bahkan tercermin dalam berbagai nilai kehidupan. Ia menyinggung makna “Wal ‘Ashr” atau demi waktu, sebagai pengingat bahwa momentum harus dimanfaatkan secara optimal.

Apabila implementasi program tidak dilakukan dengan cepat dan terukur, menurutnya, semua pihak berpotensi mengalami kerugian, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Oleh karena itu, dikatakannya insentif Rp6 juta per hari untuk SPPG dipandang sebagai investasi strategis demi mempercepat pemerataan layanan gizi di Indonesia.

“Dengan skema kemitraan dan dukungan anggaran yang efisien, Program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia ke depan,” tandas Kaban Dadan.

Kaban Dadan mengungkapkan pendistribusian MBG akan dimulai kembali pada hari Senin, 23 Febuari 2026.

Terdapat beberapa penyesuaian jadwal pendistribusian MBG. Pada periode cuti bersama dan libur tahun baru Imlek, yakni pada 16-17 Febuari 2026, tidak dilakukan pendistribusian MBG,” ucap Kaban Dadan seperti dikutip melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Penghentian sementara distribusi juga dilakukan pada awal Ramadan, yakni 18-22 Februari. Pendistribusian MBG akan dimulai kembali pada 23 Februari.

Hal itu diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelayanan Program MBG pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah serta Libur Tahun Baru Imlek 2026 yang diteken oleh Kepala BGN.

“Penyesuaian pelayanan MBG pada periode hari libur dan cuti bersama dimaksud bersifat sementara dan tidak mengubah petunjuk teknis secara permanen. Setelah periode libur dimaksud berakhir, pelayanan MBG kembali mengikuti ketentuan operasional normal sesuai juknis yang berlaku,” ujar Kaban Dadan.

Namun, katanya, MBG tetap berjalan saat Ramadan, cuti bersama Lebaran dan tahun baru Imlek untuk kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

“Pelayanan MBG pada Ramadan dan libur serta cuti bersama Lebaran dan tahun baru Imlek tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, serta akuntabilitas,” kata Kaban Dadan.

Selain itu, menu MBG siap santap tetap dibagikan dengan jadwal normal di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang tidak menjalankan ibadah puasa. Sementara itu, menu MBG akan dibagikan dalam bentuk makanan kemasan sehat di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat menjalankan puasa Ramadan.

“Di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa, MBG dapat diberikan dalam bentuk kemasan sehat,” tandas Kaban Dadan.
.

Penyesuaian tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menko Zulhas mengatakan penyesuaian hanya dilakukan pada waktu dan jenis makanan, tanpa menghentikan layanan.

“Keberlanjutan MBG penting karena aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung selama bulan Ramadan. Untuk siswa Muslim yang menjalankan ibadah puasa, menu disesuaikan menjadi makanan kering agar dapat dikonsumsi lebih fleksibel,” ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, anak sekolah di daerah yang mayoritas menjalankan puasa akan menerima makanan kering yang dapat dikonsumsi saat berbuka.

Sementara itu, penerima manfaat yang tidak berpuasa, seperti balita dan ibu hamil, tetap menerima MBG seperti hari biasa. Di lingkungan pondok pesantren, distribusi makanan digeser ke sore hari agar dapat dinikmati saat waktu berbuka.

Kebijakan ini menunjukkan adanya penyesuaian pelaksanaan program MBG agar tetap selaras dengan aktivitas pendidikan dan ibadah para penerima manfaat selama bulan Ramadan.

“Sekolah yang non-Muslim (distribusi MBG) seperti biasa. Ibu hamil, balita juga seperti biasa,” ujar dia.

Zulhas menambahkan layanan MBG di pesantren akan menyesuaikan waktu distribusi, yakni digeser ke sore hari untuk konsumsi saat berbuka puasa.

Skema Ramadan Disiapkan

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema Ramadan tersebut telah disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Menurut dia, menu yang disiapkan tetap memperhatikan kecukupan gizi meskipun dikemas dalam bentuk makanan kering.

“Untuk anak sekolah yang puasa, dibagikan saat pulang sekolah untuk berbuka,” ungkap Dadan.

Pemerintah menegaskan penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program MBG sekaligus menghormati pelaksanaan ibadah masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga akhir Januari 2026 Program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut dilayani oleh 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

Program MBG juga tercatat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah mencatat sebanyak 924.424 tenaga kerja langsung terlibat di SPPG, didukung 68.551 pemasok bahan pangan serta 21.413 mitra usaha yang sebagian besar berasal dari pelaku UMKM lokal.

Pemerintah menilai keberlanjutan pelaksanaan MBG selama Ramadan penting untuk menjaga konsistensi pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memastikan dampak ekonomi program tetap berjalan di tingkat daerah.

Kaban Dadan mengatakan pemberian THR bagi pegawai dapur yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan merujuk penuh pada regulasi yang ada

Menurutnya, pemberian THR untuk seluruh ASN sudah diatur dalam perundangan. Semua abdi negara berhak atas THR tanpa terkecuali, termasuk pegawai dapur MBG.

“Kalau ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan undang-undang ASN,” ujar Kaban Dadan saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (29/1/2026).

Aturan THR PNS biasanya akan ditetapkan saat bulan Ramadhan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pencairannya dilakukan sejak H-14 Idulfitri.

Namun, Kaban Dadan belum bisa memberikan kepastian ketika ditanya peluang THR bagi pegawai SPPG yang tidak berstatus ASN.

Adapun bila mengacu pada kebijakan sebelumnya, skema THR 2025 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, pensiunan, serta penerima tunjangan.

SPPG Akan Diangkat PPPK

Kaban Dadan sebelumnya mengungkap pegawai BGN termasuk yang ditempatkan di SPPG akan diangkat menjadi PPPK. Misalnya, pada 1 Februari 2026, ada 32 ribu pegawai yang diangkat PPPK.

“Dari 32 ribu pegawai yang akan diangkat, sebanyak 31.250 orang melalui tahap seleksi formasi khusus dan 759 orang melalui formasi umum yang terdiri dari 375 orang,” tandas dia.

BGN memastikan sumber gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung MBG berasal dari APBN yang dikelola lembaga tersebut.

Rencananya, sebanyak 32.000 PPPK akan direkrut pada Februari 2026 untuk ditempatkan di SPPG di berbagai daerah.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, anggaran sumber daya manusia (SDM) BGN pada 2026 mencapai Rp7,1 triliun.

Anggaran ini sudah mendapat persetujuan Komisi IX DPR RI dan masuk dalam pos belanja pegawai berkode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/01/2026)

Namun tidak semua pegawai dapur MBG akan berstatus PPPK. Hanya pegawai SPPG dengan jabatan tertentu dan harus lulus seleksi yang bisa diangkat sebagai PPPK.

“Proses tersebut merupakan bagian dari rekrutmen PPPK tahap kedua. Kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000,” ucap Dadan.

Dari total formasi tersebut, dikatakan dia, sebagian besar dialokasikan untuk jabatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG.

“Sebanyak 31.250 formasi Kepala SPPG akan diisi oleh lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Selain itu, BGN juga menyiapkan 750 formasi akuntan serta 375 formasi tenaga gizi,” pungkas Kaban Dadan.

Lewati Tahapan Seleksi

Dadan menjelaskan, seluruh peserta yang akan diangkat telah melewati tahapan seleksi. “Saat ini, proses rekrutmen sudah memasuki fase administratif berupa pengisian daftar riwayat hidup serta pengusulan nomor induk PPPK. Diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026,” lanjut Kaban Dadan.

Sebelumnya, BGN telah lebih dulu melakukan pengangkatan PPPK tahap pertama sebanyak 2.080 formasi. Untuk tahap awal ini, pengangkatan pegawai telah ditetapkan terhitung mulai 1 Juli 2025.

“Kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk PPPK tahap 1 sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025,” ujar Kaban Dadan.

Tak berhenti di situ, BGN juga berencana melanjutkan rekrutmen PPPK pada tahap ketiga dan keempat. Masing-masing tahap akan membuka 32.460 formasi baru guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan BGN.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap 3 dan 4,” tandas Kaban Dadan.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan saat rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

“Perlu ibu bapak ketahui hari ini jumlah SPPG kita per tanggal 19 Januari malam itu kurang lebih 21.102 SPPG dan sudah bisa menjangkau 88,3 juta penerima manfaat,” kata Kaban Dadan.

Ia menambahkan, dengan dana operasional harian program tercatat mencapai Rp855 miliar. Dari sisi anggaran, realisasi belanja MBG hingga 19 Januari 2026 mencapai Rp17,398 triliun atau mendekati Rp18 triliun.

“Jadi ini mungkin salah satu badan setara kementerian yang sudah merealisasikan anggaran sebesar itu dan ini uang turun langsung dari kas negara ke seluruh SPPG,” tutur Kaban Dadan.

Ia menjelaskan, 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, 20 persen untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen untuk insentif bagi seluruh mitra yang bergabung dalam program MBG.

Kaban Dadan menegaskan, seluruh SPPG yang telah berdiri dan beroperasi saat ini sepenuhnya dibangun oleh mitra, tanpa menggunakan anggaran negara untuk infrastruktur.

“Perlu saya sampaikan 21.102 SPPG yang sudah berdiri dan operasional 100 persen dibiayai oleh mitra. Jadi belum ada uang negara di dalam pembangunan infrastruktur BGN untuk SPPG,” tandas Kaban Dadan.