Para fraksi tersebut mengaku tidak mengetahui dari mana dan dari siapa asal-usul ketentuan yang hendak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) rancangan beleid itu masuk.

Awalnya, ketika RUU tersebut disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna, Selasa, 5 Desember 2023, hanya Fraksi PKS yang menolaknya. PKS berpandangan bahwa pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik.

Polemik pun muncul di media sosial. Ketua Panja DPR terkait RUU DKJ Achmad Baidowi mengatakan bahwa masuknya ketentuan itu di dalam draf untuk menjembatani keinginan politik, yaitu kekhususan dalam menunjuk langsung dan tidak melenceng dari konstitusi. Menurut dia, usulan tersebut juga demokratis.

“Cari jalan tengah bahwa Gubernur Jakarta itu diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD,” kata Awiek, panggilan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 5 Maret 2023.

“Sehingga DPRD akan bersidang untuk menentukan nama-nama yang akan diusulkan. Itu proses demokrasinya di situ,” sambungnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menilai pemilihan Gubernur Jakarta melalui mekanisme penunjukkan presiden bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) tidak lama lagi dilepas Jakarta. Statusnya akan berubah menjadi Derah Khusus Jakarta (DKJ).

Status DKI disandang Jakarta sejak tahun 1961. Tapi, begitu Ibu Kota Negara Indonesia pindah ke IKN, Kalimantan Timur, status itu tak berlaku lagi.

Soal status baru Jakarta mulai dibahas oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/9).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan dirinya mulai membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

“Sudah kembali ke Jakarta dan sibuk berbagai hal. Sore ini di Istana Merdeka – berfoto bersama Wapres @kyai_marufamin dan beberapa Menteri – serta rapat internal kabinet membahas mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta,” tulis Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya yang dikutip, Sabtu (15/9/2023).

Perubahan status Jakarta bukan yang pertama kali. Jakarta sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dari mulai Kota Praja, Daerah Tingkat Satu (Dati), hingga Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Berikut beberapa nama yang pernah diberikan untuk Jakarta: