Terbaru, pihak debitur bersama tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Damewati Sihite dan Rekan mendatangi Kantor Pusat PT Bank OCBC NISP Tbk di kawasan Kuningan, Casablanca, Jakarta Selatan, Selasa (8/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak debitur mengaku membawa uang tunai sebesar Rp2,1 miliar yang disebut setara dengan nilai indikasi lelang untuk menawarkan penyelesaian kewajiban sekaligus meminta penebusan sertifikat rumah yang menjadi objek sengketa.

Langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya muncul protes warga terkait peralihan aset rumah seluas 260 meter persegi tersebut. Persoalan kembali menjadi sorotan setelah bangunan yang sebelumnya menjadi objek sengketa diketahui telah direnovasi oleh pemilik baru.

Namun, tawaran penebusan tersebut tidak membuahkan hasil. Pihak bank disebut menolak penawaran dengan alasan aset tersebut telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga melalui mekanisme lelang.

Perwakilan kuasa hukum debitur, Septiangga Adi Gunawan, mengatakan kedatangan mereka ke kantor pusat OCBC pada dasarnya untuk mencari jalan keluar secara langsung.

Menurutnya, pihak debitur bahkan telah menyiapkan dana sebesar Rp2,1 miliar sebagai bentuk keseriusan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tujuan kami sebetulnya di sini adalah kami bawa uang Rp2,1 miliar untuk melakukan penebusan sertifikat. Namun sayangnya dari pihak OCBC tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan menolak begitu saja uang yang kami sodorkan, dengan alasan rumah tersebut sudah dibeli oleh pembeli lelang,” ujar Septiangga usai pertemuan di Kantor Pusat Bank OCBC, Selasa (8/9/2026).

Kuasa Hukum Minta Risalah Lelang

Pertemuan antara pihak debitur, kuasa hukum dan manajemen bank berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB.

Selain menawarkan penyelesaian secara tunai, tim kuasa hukum juga meminta pihak bank menunjukkan dokumen risalah lelang.

Menurut Septiangga, dokumen tersebut penting untuk mengetahui secara jelas proses peralihan hak atas aset yang kini telah dimiliki pihak ketiga.

Permintaan itu juga berkaitan dengan sejumlah pertanyaan yang sebelumnya muncul mengenai proses eksekusi dan peralihan aset, terlebih keluarga debitur disebut masih menempati bangunan tersebut ketika proses persoalan berlangsung.

Namun, menurut Septiangga, pihak OCBC tidak menyerahkan risalah lelang yang diminta.

Pihak bank, kata dia, hanya memperlihatkan sejumlah dokumen pendukung berupa Surat Peringatan (SP) dan surat pemberitahuan lelang yang disebut sebelumnya telah dikirimkan kepada debitur.

Kuasa hukum kemudian mempertanyakan bukti administratif terkait penyerahan dokumen-dokumen tersebut.

“Dari pihak OCBC hanya memberikan dokumen-dokumen yang konon katanya sudah pernah diberikan ke pihak Bu Desi, seperti surat peringatan dan surat pemberitahuan lelang. Tapi saat kami meminta tanda terima bahwa dokumen itu sudah pernah diserahkan, OCBC tidak berani menunjukkannya,” kata Septiangga.

Menurut pihak kuasa hukum, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses pemberitahuan kepada debitur dilakukan sebelum tahapan lelang berlangsung.

Meski demikian, persoalan mengenai sah atau tidaknya prosedur lelang tersebut masih menjadi bagian dari hal yang dipersoalkan pihak debitur dan kuasa hukumnya.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen Bank OCBC yang hadir disebut terdiri atas tim hukum internal serta pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pelelangan.

Pihak bank menyampaikan bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan kebijakan yang telah diputuskan manajemen.

Namun, menurut kuasa hukum debitur, tidak terdapat penjelasan lebih rinci yang dapat menjawab sejumlah pertanyaan mereka mengenai dokumen dan proses peralihan aset.

Perundingan yang berlangsung sekitar empat jam tersebut akhirnya berakhir tanpa kesepakatan konkret.

Bagi pihak debitur, persoalan tidak berhenti pada penolakan tawaran Rp2,1 miliar. Mereka juga masih mempertanyakan keterbukaan dokumen yang menjadi dasar proses lelang dan peralihan kepemilikan rumah tersebut.

Siapkan Langkah Hukum

Atas kebuntuan tersebut, tim kuasa hukum menyatakan akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Septiangga mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga hak-hak debitur dan keluarganya sekaligus mencari kepastian hukum atas aset yang kini telah berpindah kepemilikan.

“Kami pasti akan melakukan langkah-langkah yang terukur untuk menjaga hak subjektif Bu Desi dan keluarga besar, utamanya karena mereka mengalami kerugian akibat informasi yang berkembang. Setelah ini kami akan berdiskusi secara internal bersama tim kuasa hukum guna menentukan langkah hukum berikutnya,” pungkas Septiangga.

Sebelumnya, persoalan rumah tersebut juga sempat memicu protes warga di lingkungan sekitar. Warga mempersoalkan aktivitas renovasi serta penutupan akses jalan yang disebut berdampak terhadap keluarga yang tinggal di bangunan sebelah.

Pihak kepolisian melalui Binmas Polsek Pasar Minggu, Nuridin, sebelumnya turut mendampingi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam mediasi tersebut disepakati sementara bahwa aktivitas renovasi dihentikan selama satu pekan dan akses jalan bagi Desi tetap dapat digunakan.

Sementara itu, pihak Bank OCBC belum memberikan tanggapan resmi terkait penawaran penebusan aset senilai Rp2,1 miliar maupun permintaan dokumen risalah lelang yang disampaikan pihak debitur.

Saat dikonfirmasi di lokasi, petugas keamanan Bank OCBC bernama Suryana mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.

Menurut Suryana, pihak yang berwenang memberikan penjelasan telah meninggalkan kantor karena waktu operasional telah berakhir.

“Maaf, kami hanya bagian keamanan, tidak bisa menjawab. Kebetulan sekarang juga sore hari, sudah jam pulang kantor. Besok coba kami sampaikan ke atasan kami,” singkatnya.

HUMBAHAS, Eranasional.com- Eksekusi tanah sengketa seluas 100 x 200 meter berisikan bangunan rumah sebanyak 5 unit dan 1 Mushola terjadi di Kampung Lumban Saribu Lambok, Desa Sihite II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kamis (26/1/2023).

Dalam Eksekusi tersebut sempat mendapatkan perlawanan dari warga sekitar, Sejumlah orang tampak diamankan aparat saat kericuhan terjadi, polisi terus mendesak mundur seorang warga yang sempat menghalangi jalannya proses eksekusi lahan oleh Pihak PN Tarutung. Dalam aksi saling dorong itu juga terdengar teriakan dari warga yang berteriak histeris melihat rumah dan bangunan Mushola dihancurkan.

A Gultom mengatakan, tanah yang selama ini di tempati keturunan Opung Binsar Gultom (almatjum Madiun Samosir Gultom) sudah semenjak tahun 1972 lalu.

“Tanggal 16 Januari tahun 1996, kami meresmikan tanah ini menjadi Kampung Lumban Saribu Lambok dan tidak ada persoalan. Saat itu Camat Dolok Sanggul, Maju samosir, Kepala Desa (Kades) Purba Dolok, T Purba, Kades Sihite II, J Sihite dan 27 orang Tokoh Masyarakat menyaksikan dan menandatangani peresmian Kampung Lumban Saribu Lambok,” katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum keluarga besar Opung Binsar Gultom, Bachtiar Marasabessy dari kantor hukum Damewati Sihite, meminta Pengadilan Negeri (PN) Tarutung dan kuasa hukum pelapor untuk menunjukkan batas-batas tanah yang akan dieksekusi.

Dikarenakan luas objek perkara seluas 13,5 hektar dan yang diperkarakan 2,4 hektar. Namun sampai bangunan selesai dieksekusi, Bactiar tidak menerima amar putusan kepemilikan apa pun dan batas-batas tanah yang akan dieksekusi tersebut.

“Sangat disayangkan ketika saya menanyakan ke Panitera sebagai kuasa hukum soal batas-batas objek mana saja yang akan dieksekusi, justru malah berani menantang dan menonjok saya di depan umum. Kemudian Saya ingin dibawa aparat Kepolisian,” tanyanya kepada polisi yang ingin menyeretnya.

Bactiar juga mengaku kecewa dan akan segera menindaklanjuti perkara tersebut. Berdasarkan putusan PN Tarutung dengan nomor surat : W2.U6/134/Hk.02/1/2023 tanggal 20 Januari 2023.

Dia menjelaskan, sebelumnya kuasa hukum terlapor sudah pernah melakukan hal yang sama, yakni permohonan penolakan pengeksekusian dan ditangguhkan dengan isi surat Pengadilan.

“Poin nomor urut 2 berbunyi ‘bahwa atas permohonan eksekusi tersebut sudah pernah ditangguhkan oleh Ketua PM Tarutung dengan surat nomor : 11/Eks/2021/ PN Trt jo nomor 6/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 9 Maret 2022, dengan memperhatikan surat dari Robinhot Sihite nomor 10/YLBH Humbahas/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, alasan adanya perlawanan pihak ketiga yang di daftarkan ke Panitera Tarutung dengan register nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Trt’,” terang Bachtiar.

Sayangnya, Juru Sita dari PN Tarutung yang tidak mau menyebutkan namanya, ketika dimintai keterangan dari beberapa awak media terkait apakah eksekusi itu sudah sesuai mekanisme atau Prosedur yang sudah ditentukan, malah menghindar dan Bungkam.