Diungkapkan jumlaahnya yakni mencapai Rp1 triliun untuk penyaluran bansos tahun 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap sebanyak 571.410 orang yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar sebagai penerima bansos aktif bermain judol.

Temuan PPATK ini didapatkan usai mencocokan nomor rekening antara penerima bansos dengan para pemain judol.

Dari jumlah tersebut, ada indikasi temuan bahwa NIK yang tercantum juga terlibat dalam tindak pidana korupsi hingga tindak pidana terorisme.

“Kita baru satu bank. Kita cocokan NIK-nya ternyata memang ada NIK penerima bansos yang juga pemain judol. NIK bansos kita terima dari Pak Mensos kita cocokan dengan NIK terkait judol, korupsi, dan lembaga pembiayaan terorisme,” kata Ivan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan semua nomor rekening penerima bansos memang diserahkan ke PPATK untuk dianalisis. Dengan adanya temuan itu, makan pihak Kementerian Sosial akan mengevaluasi penyaluran dan penerima bansos.

“Seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial kita serahkan sepenuhnya kepada PPATK untuk dianalisis. Hasil cepatnya, baru pada satu bank saja di tahun 2024, lebih dari 500 ribu rekening menerima bansos yang diduga main judol,” jelas dia.

JAKARTA- Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara diminta membayar uang pengganti kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanggulangan Covid-19 sebesar Rp14,5 miliar.

Majelis Hakim Muhammad Damis mengatakan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp14.597.450.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar satu bulan setelah inkrah, maka harta benda dirampas apabila harta bendanya tak cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Juliari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial.

Politikus PDIP itu juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih pada jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok,” ujarnya ketua majelis hakim, Muhammad Damis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8).

Putusan ini lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Juliari dihukum dengan 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Dalam surat dakwaan, Juliari disebut menerima suap senilai total Rp32,4 miliar terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.

Secara rinci, Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,28 miliar; Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar; dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29,2 miliar.

JAKARTA- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapresiasi dan menyambut baik langkah Polres Malang mengungkap korupsi dana bantuan sosial (bansos). Hari ini, Polres Malang mengumumkan kasus korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh seorang pendamping.

“Saya mengapresiasi langkah Polres Malang yang telah mengungkap kasus ini. Kemensos akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran dan penyalahgunaan dana bantuan seperti ini, ” kata Mensos (08/08).

Langkah tegas ini juga merupakan pesan kepada semua pihak untuk tidak main-main. “Jangan main-main dengan tugas dan amanat yang sudah diberikan. Bantuan itu diberikan untuk masyarakat miskin yang beban hidupnya berat, apalagi di masa pandemi. Jangan lagi dikurangi dengan cara melanggar hukum,” katanya.

Mensos menyatakan tidak ada alasan bagi pendamping mengurangi hak penerima bantuan. “Pendamping kan sudah mendapatkan honor. Jadi tidak ada alasan apapun memotong bantuan untuk orang tidak mampu,” kata Mensos.

Mensos terus mendorong aparat penegak hukum lainnya untuk tidak ragu bertindak. “Aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjalankan tugasnya. Kalau memang ada bukti yang kuat, jangan segan untuk bertindak supaya ada efek jera, ” kata Mensos.

Sebelumnya, pengungkapan kasus juga sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Tangerang (Kejari) terhadap pendamping PKH. Kejari Tangerang telah menetapkan 2 orang pendamping PKH menjadi tersangka.

Dalam jumpa pers hari ini, Polres Malang menetapkan seorang perempuan pendamping PKH bernisial PT (28) sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos. Warga Perum Joyogrand, Lowokwaru, Kota Malang ini, melakukan tindak pidana dengan modus tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada sekitar 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Malang.

Rinciannya yakni, 16 KPM tidak pernah diberikan KKS. Serta, 17 KKS tetap aktif padahal KPM tidak ada di tempat atau meninggal dunia. Sementara 4 KKS, bantuannya dicairkan, tapi dana hanya diberikan sebagian kepada KPM.

Dalam jumpa pers, Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono menyatakan, seluruh dana bansos yang dikuasai tersangka, sebagian besar dibelanjakan untuk kepentingan sendiri.

“Dana bansos dipakai sendiri oleh tersangka untuk membeli laptop, televisi, mesin printer, lemari es, kompor dan dispenser. Sebagian lagi untuk membantu biaya pengobatan ibu kandungnya yang sakit,” kata Bagoes. Total sebanyak 37 KPM PKH menjadi korban.

Dalam pengakuannya kepada penyidik, aksi kejahatan diperkirakan berlangsung mulai tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020. Tersangka menjabat sebagai pendamping sosial PKH Kabupaten Malang sejak tanggal 12 September 2016 sampai 10 Mei 2021. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp450 juta.

Pelaku disangka melanggar peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomer 02/3/KP/.05.03/10/2020 tentang Kode Etik SDM PKH. Pelaku juga dijerat pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8 UU nomer 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Polres Malang gelar pressconpers pengungkapan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Mapolres Malang, Jawa Timur

Eranasional.com – Pengamat Sosial Independen (PSI) Rajib Ridwan pertanyakan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dikelola Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara dan empat tersangka lainnya.

Di tengah autopilot pemimpin DKI Jakarta (Gubernur dan Wakil Gubernur) akibat terpapar Covid-19, Rajib mengajak untuk mengawasi aliran dana bansos. Keterbukaan dana bansos perlu diketahui oleh warga DKI.

“Ada sebagian warga di DKI yang tidak mendapatkan bansos dari pusat maupun daerah. Ini ada apa? atau jangan-jangan ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi yang menimpa Kementerian Sosial,” katanya saat dikonfirmasi Eranasional.com, Minggu (06/12/2020).

Dengan adanya warga yang tidak dapat bansos, Ia menduga masih carut marut soal pendistribusian sembako di wilayah DKI. Dan kemungkinan ada warga yang tidak terdistribusi sembako sangat besar.

“Ayo kita awasi transparansi terkait dana bansos mulai tingkat pusat hingga daerah,” ajaknya.

Di sisi lain, Rajib juga mendukung pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri atas hukuman mati bagi koruptor bansos Covid-19. “Saya sangat apresiasi apa yang menjadi pernyataan ketua KPK yang akan menghukum mati siapapun yang mencoba mengkorupsi dana bansos tersebut. Mari sama-sama kita dukung KPK dalam mengungkap korupsi aliran dana bansos dari pusat ke daerah-daerah. Kalau memang terbukti ada tindak pidana korupsi kita dukung untuk menghukum mati sesuai ketua KPK,” pungkasnya.

Diketahui, pandemi Covid-19 sudah dinyatakan sebagai bencana nasional, maka pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait sangat fokus dalam penyelamatan jiwa manusia, dalam hal ini jiwa bangsa Indonesia. Bahkan, KPK juga turun tangan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk seluruh pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, salah satu kementerian yang selalu terlibat adalah Kementerian Sosial. Selain itu, KPK juga sudah menyampaikan poin-poin rawan korupsi dalam memori Covid-19 di Indonesia, salah satunya terkait dengan penyelenggaraan perlindungan sosial, dalam hal ini pemberian bantuan sosial. (Nur Cahyono)

Eranasional.com – Satu lagi Menteri Kabinet Indonesia Maju tersandung korupsi. Dia adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap bantuan sosial (bansos) virus Corona bersama empat orang lainnya.

Penetapan Mensos dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus suap bansos Corona, disampaikan langsung Ketua KPK Firli Bahuri di kantor KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (6/12-2020).

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo mengapresiasi langkah penegak hukum, termasuk KPK, yang tak henti mengungkap tindak pidana korupsi. Kasus teranyar melibatkan Mensos yang disangka menerima suap pengadaan bansos Corona.

“Pertama, kita sangat sayangkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat melewati dampak dari virus Corona. Bahkan, sejak awal pihak yang terlibat sudah diingatkan,” kata Hasto kepada wartawan, Minggu (06/12/2020).

Menurut Hasto, anggaran yang digelontorkan pemerintah pada program bansos Corona cukup besar dan dalam pelaksanaannya pun melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, peluang terjadinya tindak pidana korupsi terbuka.

Kini, lanjut Hasto, KPK mengungkapkan pejabat negara yang disangka menerima suap dalam proses pengadaan bansos tersebut. “Mari bantu penegak hukum dengan berani memberikan keterangan sehingga korupsi itu dapat diungkap dan pelakunya diadili,” ajak Hasto.

Keberanian para saksi turut mengungkapkan kasus ini, tegas Hasto, akan diimbangi dengan perlindungan dari negara, yang pelaksanaannya dilakukan LPSK. Hal itu diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasto menjelaskan, perlindungan kepada saksi, termasuk kepada pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator), bertujuan agar mereka dapat memberikan informasi apa adanya tanpa intimidasi atau potensi ancaman lain.

Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi kerap dilakukan secara terorganisir dan tidak hanya melibatkan satu pihak. Karena itu, jika saksi dapat memberikan keterangan secara aman, dapat membantu kerja penyidik dalam mengungkap tindak pidana dimaksud.

Hasto juga mengimbau pihak-pihak yang mempunyai keterangan terkait kasus suap yang melibatkan Mensos, tetapi khawatir akan adanya ancaman, bisa menghubungi LPSK. “Kami (LPSK) terbuka menerima perlindungan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, permohonan perlindungan bisa disampaikan dengan datang langsung ke kantor LPSK, atau menghubungi Call Center 148 dan WA 085770010048. Tersedia pula aplikasi permohonan perlindungan online LPSK yang dapat diunduh di Playstore. (Nur Cahyono)

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) atas dugaan bansos Covid-19. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, tak menutup kemungkinan bahwa KPK akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati.

“Ya bisa saja sesuai pasal 2 ayat 2 UU Tipikor,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (05/12/2020).

Hal itu ditegaskannya lantaran di tengah pandemi banyak rakyat alami kesusahan. Jadi amat kejam bila bansos masih saja dikorupsi. “Kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terangnya.

Ia menjelaskan, pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. “Jadi jangan berani atau coba-coba korupsi dana bansos,” tegasnya.

Diketahui, KPK melakukan OTT Pejabat Kemensos pada Jumat (4/12). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos Kemensos itu ditangkap karena dugaan gratifikasi. Firli mengungkapkan, PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. Bansos itu dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

“Diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos dalam rangka penanganan pandemi Covid-19,” ujar Firli.

Menurut Firli, PPK yang kini berstatus terperiksa telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk keperluan pemeriksaan. Dia berjanji akan segera memberikan penjelasan atas kasus ini. “Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan. Terima kasih,” tutur Firli. (Nur Cahyono)

Sukabumi, eranasional.com | Para RT/RW dan Perangkat Desa di Kabupaten sukabumi mengeluh terkait kuota bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak sesuai. Bahkan mereka kini dihadapkan pada situasi dilematis, dimana banyak masyarakat miskin baru yang tidak dapat bantuan tersebut.

Kekecewaan dan keluhan
Salah seorang RW di Desa Kalapanunggal kab. Sukabumi sekaligus mewakilkan warganya, yang enggan disebutkan namanya, mengaku sudah mendata setiap warga tidak mampu di luar yang mendapatkan program PKH dan Sembako dari pusat. Bahkan hingga mengumpulkan kartu keluarga dari warga yang dinilai berhak untuk mendapatkan bantuan.

Apalagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus mengumumkan jika warga miskin baru dan yang lama akan didata dan mendapatkan bantuan terkait wabah bencana virus Corona (covid-19).

“Pada kenyataannya dari ratusan orang di RT/RW saya yang terdata, hanya ada sedikit bahkan nyaris tidak ada yang dapat bantuan. Saya juga tidak tahu data mana yang digunakan. Jadi seolah olah kami disuruh mendata tapi di sana sudah ada data sendiri,” kata dia kepada eranasional.com saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (27/4/2020).

“Curhatan dan keluhan bahkan dituangkan dalam Pesan Singkat via WASHAPP, Begini isinya :

Kepada yth :
BPK RIDWAN KAMIL
GUBERNUR JAWA BARAT
DI MANA WAE AYANA

Assalamualaikum….
Kang Emil sang MILENIAL
mangga REGEPKEUN…

Nasib Rt dan Rw
Ketika ada yang maling lapor Rt/Rw
Ketika ada banjir lari ke Rt/Rw
Ketika ada yang hilang lapor Rt/Rw
Ketika ada yang berkelahi lapor Rt/Rw
Ketika ada yang matipun lapor Rt/Rw
Ketika ada warga yang menikahpun perlu Rt/Rw

Kini giliran musim wabah pandemi covid-19
Pemerintah berjanji manis di televisi
Menyuruh semua warga di data Rt/Rw
Jangan ada yang tertinggal
Semuanya ngantri mendaftar ke Rt/Rw
Rasa kantuk dan lelah memasukan data warga sudah tidak dirasakan
Semua dilakukan demi kebahagiaan warga
Semua dilakukan demi ketentraman warga

Tapi entah apa dikata
Ketika janji manis para pemimpin jauh panggang daripada api
Untaian harapan semua warga masyarakat
Hilang sudah yang tinggal kekecewaan
Saatnya Rt/Rw jadi makian warga
Saatnya Rt/Rw jadi tudingan waga
Saatnya Rt/Rw jadi fitnahan warga

Kalaulah kerja Rt/Rw tidak disertai ketulusan
Kalaulah kerja Rt/Rw tidak disertai kecintaan
Mungkin lebih baik menanggalakan jabatan
daripada didera cacian warga
Kadang ada yang bertanya berapa Rt/Rw digaji sehingga bebannya begitu berat
Lewat tulisan ini Rt/Rw hanya memohon
Tolong jangan banyak berjanji apabila tidak
ada bukti
Tolong jangan banyak cakap manis di televis
kalau akhirnya rakyat tersakiti
Lebih baik sedikit bicara tapi banyak kerja nyata daripada terus berbicara nggak ada apa-apanya
Ingat data rakyat bukan alat komuditi politik
Ingat kesusahan warga jangan jadi alat pencitraan pribadi

Biarkan warga kami yang sudah nyaman jangan diusik dengan janji-janji
Biarkan warga kami yang sudah biasa hidup
dengan berbagai ujian jangan ditambah lagi
dengan iming-iming yang tak pasti
Janganlah kekecewaan warga kami dengan berbagai kebijakan ditambah lagi dengan kekecewaan yang lain
Warga kami tidak banyak menuntut asal para pemimpin jangan banyak menyebar janji

Salam hormat RT/RW.

Semoga dengan tulisan curhatan yang mewakili RT/RW se jawa barat ini bisa dibaca oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Harap, salah satu RW setempat.

(Dadang/red)

Depok, eranasional.com | Pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang terdampak corona virus disease (Covid-19), terjadi di sejumlah wilayah Kota Depok, Jawa Barat.

Uang senilai Rp250.000, yang diberikan ke setiap Kepala Keluarga (KK) melalui program jaring pengaman sosial (JPS) disunat oleh oknum RT setempat.

Selaku Ketua RT 005 RW 006, Barep Suroso mengakui kesalahan jika ada uang bantuan warga yang dipotong sebesar Rp25.000. Namun dia membantah potongan tersebut masuk ke kantong pribadinya.

“Terus terang saja, dengan potongan Rp25 ribu itu saya akui salah. Uang itu sama sekali tidak makan seperak pun,” kata Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Warga yang mendapatkan uang Rp225 ribu dari seharusnya Rp250 ribu. Lanjut Barep, bahwa potongan uang sebesar Rp25 ribu digunakan untuk warga lainnya yang tidak mendapatkan bantuan dana Covid-19.

Sebab dari 100 KK yang diajukan untuk terima bantuan hanya 39 KK diterima oleh Pemkot Depok sebagai pemberi uang. Maka itu, dia bersama ketua RT lainya berinisiatif memangkas uang itu dan memberikan kepada warga lainnya.

“Pemotongan itu berdasarkan kesepakatan para ketua RT yang juga mengalami dilema serupa. Warga ini dapat dan yang ini enggak dapat, padahal secara ekonomi sama. Ini pasti warga akan tanya saya kenapa dia enggak dapat, saya jawabnya bagaimana,” tuturnya.

Akan tetapi, potongan uang yang rencananya akan diberikan ke warga lainnya saat ini sudah dikembalikan ke penerima dana seharusnya.

“Emang rencananya potongan uang itu dikumpulkan, dan akan dijadikan sembako kemudian dibagikan ke warga lainya,” tutupnya.

(Fyan/red).