DEPOK, Eranasional.com – Marak pungutan liar (pungli) yang dilakukan sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Depok, Jawa Barat, kepada siswanya.

Bahkan ada sekolah yang meminta setiap siswa atau wali murid membayar Rp2,8 juta per siswa dengan alasan sumbangan untuk memenuhi anggaran Pendidikan yang tidak ter-cover dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Seorang orang tua siswa SMAN 10 Depok berinisial SP mengatakan pungutan ini disampaikan dalam rapat Komite Sekolah.

Awalnya, kepala sekolah dan guru-guru ikut dalam rapat tersebut. Namun, saat membahas soal sumbangan mereka serentak keluar.

“Setelah kepala sekolah dan guru-guru keluar, komite membicarakan sumbangan. Alasannya duit kurang. Itu alasan klasik,” ungkap SP, Senin (11/9/2023).

Dia menuturkan, anggaran pendidikan di SMAN 10 Depok mencapai Rp7,2 miliar setahun. Namun, dalam rencana penerimaan hanya Rp3,8 miliar sehingga kekurangan Rp3,4 miliar.

“Kekurangan ini dibebankan ke orang tua siswa. Per siswa dikenakan Rp2,2 juta,” ungkap, Selasa (12/9/2023).

JAKARTA – Pemerintah memastikan persyaratan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki minimal 60 peserta didik, tidak berlaku di tahun 2022.

Keputusan tersebut diambil setelah melakukan kajian dan evaluasi dampak pandemi Covid-19.

Kepastian itu disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (8/9/2021).

“Kemendikbudristek telah memutuskan untuk tidak memberlakukan (persyaratan) ini pada tahun 2022,” katanya.

Menteri Nadiem mengapresiasi masukan dari Komisi X dan masyarakat mengenai berbagai kekhawatiran dan kecemasan terhadap implementasi persyaratan sekolah penerima BOS.

Ia menjelaskan, program tersebut sudah ada sejak 2019, dan ada waktu tiga tahun untuk menyosialisasikan kebijakan.

“Jadi, program ini sudah dari 2019, tapi belum dilakukan pada 2021 karena belum masuk tiga tahun. Itu ada tenggang waktunya,” tuturnya.

Menurut Menteri Nadiem, situasi pandemi saat ini dirasa cukup ekstrim. Ia menyebut, untuk menghadapi pandemi ini perlu fleksibilitas dan tenggang rasa pada sekolah yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar.

Mendikbudristek juga mengatakan, Kemendikbudristek sangat sensitif terhadap situasi masyarakat, dan dirinya akan terus menerima masukan terhadap persyaratan ini dan melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberlakukannya setelah tahun 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbudristek mengungkapkan, pemanfaatan BOS regular tidak hanya mengakomodasi operasional di sekolah formal, tapi juga dialokasikan untuk operasional bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).