Eranasional.com – Seorang pria asal Texas, Amerika Serikat, Lee Price III ditahan pihak kepolisian karena melakukan penggelapan dana penanggulangan Covid-19 untuk kepentingan pribadi. Disebutkan Houston Chronicle, pria itu menghabiskan dana sebesar USD1,6 juta atau setara Rp22,8 miliar tidak sesuai tujuan pengggalangan dana dilakukan.

Lee Price justru menggunakan dana itu memperkaya diri sendiri. Dia membeli dua mobil yakni Lamborghini Urus dan Ford F-350. Tidak hanya itu dia bahkan membayar sejumlah utang yang dia miliki dengan dana kemanusiaan itu. Konyolnya lagi uang itu habis tidak tersisa karena juga digunakan untuk nonton sejumlah klub striptis.

Dana Covid-19 itu menurut Washington Post merupakan dana bantuan pemerintah Amerika Serikat untuk perusahaan atau kegiatan bisnis yang terdampak akibat Covid-19. Saat itu Lee Price memasukkan permohonan agar bisa mendapatkan bantuan Covid-19.

Sayangnya setelah disetujui, Lee Price justru memperkaya diri sendiri dengan uang itu. Parahnya lagi menurut Washington Post ternyata setelah diselidiki perusahaan yang dia ajukan untuk mendapatkan bantuan ternyata fiktif alias tidak ada sama sekali. Kini Lee Price III ditahan dan dihukum penjara selama 9 tahun akibat tindakan penipuan dan pencucian uang.

“Lee Price mengaku bersalah dan siap menerima hukuman. Di masa-masa itu dia akan berupaya memperbaiki hidupnya dan menata kembali karirnya ke depan,” ucap Tom Berg, pengacara Lee Price III.

Menariknya penggelapan dana Covid-19 yang diberikan pemerintah Amerika Serikat bukan sekali ini saja dilakukan Lee Price III. Sebelumnya di wilayah yang sama, Texas, juga pernah ditahan seseorang yang menggelapkan dana Covid-19 untuk membeli 8 rumah dan beberapa unit mobil mewah salah satunya Bentley Convertible. Di Vermont, Amerika Serikat juga ditahan orang yang melakukan tindak pidana sama untuk membeli sebuah ladang.

Eranasional.com – Polda Sumatera Barat menyelidiki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar terkait dengan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran COVID-19, yakni produksi penyanitasi tangan dilakukan BPBD setempat.

Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Satake Bayu di Padang, Jumat (26/2/2021) mengatakan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto telah menginstruksikan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk mengumpulkan data-data terkait dengan temuan itu.

“Ditreskrimsus telah bergerak mengumpulkan data-data terkait dugaan penyelewengan dana COVID-19 untuk pembelian alat kesehatan tersebut,” kata dia.

Ia mengatakan saat ini DPRD Sumbar juga telah membuat panitia khusus untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, sedangkan pihaknya juga bekerja untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kita juga bekerja memastikan dugaan adanya penyelewengan dana APBD Sumbar 2020 yang direalokasi untuk penanganan pandemi COVID-19,” kata dia.

Sebelumnya, BPK juga menemukan transaksi yang dilakukan secara tunai pada belanja barang dan jasa senilai Rp49 miliar dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar.

“Sesuai Instruksi Gubernur Sumbar No 2/INST-2018 dinyatakan Kepala Satuan Perangkat Kerja harus melakukan pembayaran melalui mekanisme nontunai tanpa ada batasan nominal rupiah tertentu,” kata Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi.

Dia mengatakan kendati tidak bisa serta merta dinyatakan ada kerugian negara, yang perlu disorot cara pembayaran kepada pihak ketiga secara tunai sehingga berindikasi adanya penyalahgunaan kewenangan.

“Dari Rp49 miliar itu yang ditemukan indikasi penggelembungan ‘hand sanitizer’ (penyanitasi tangan) sebesar Rp4,9 miliar yang wajib dikembalikan kepada kas daerah,” ujarnya.

Temuan transaksi yang dibayarkan secara tunai itu, antara lain pengadaan penyanitasi tangan 100 militer senilai Rp2.870.000.000, pengadaan penyanitasi tangan 500 mililiter Rp4.375.000.000, Belanja Tak Terduga untuk penanganan pandemi COVID-19 di BPBD Sumbar yang telah ditransfer ke rekening BPBD Sumbar bernilai Rp161.711.976.900.

Namun, hasil pemeriksaan rekening koran BPBD Sumbar menunjukkan seluruh pengeluaran dana yang bersumber dari Belanja Tak Terduga dilakukan dengan cek.

Cek tersebut ditandatangani Kalaksa BPBD dan Bendahara BPBD dan semuanya dicairkan secara tunai tanpa menulis penerima dengan spesifik.

Selain itu, ditemukan pembayaran secara tunai kepada PT CBP untuk pengadaan APD senilai Rp5.950.000.000, PT AMS untuk pengadaan tes cepat senilai Rp1.350.000.000.

Selain itu, ditemukan pembayaran tunai terhadap 29 kontrak kepada enam penyedia sebesar Rp30.155.400.000.

Dengan demikian BPK menemukan total pembayaran tunai kepada penyedia dan orang-orang yang tidak dapat diidentifikasi sebagai penyedia sebesar Rp49.280.400.000.

Tata Tanur KabarPolisi.com / Red