“Wajib dilakukan pelaporan anggaran yang telah dikeluarkan. Dana yang didapat dari pajak warga Jakarta harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Pemkot Bekasi,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari, Jumat, 5 Desember 2024.

Menurut Eneng, Jakarta dan Bekasi selama ini menjalani berbagai kerja sama strategis, salah satunya dalam hal penanganan permasalahan sampah.

Menurut dia, Jakarta membutuhkan Bekasi sebagai penyangga pembangunan, terkhusus untuk isu penanganan sampah.

“Dengan begitu, dana hibah yang digelontorkan Pemprov DKI dalam kemitraan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bekasi,” ujarnya.

“Harus dijaga dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup warga penerima hibah,” sambungnya.

Untuk itu, lanjut Eneng, kasus korupsi dana hibah Pemprov DKI yang dilakukan oleh oknum pejabat di Kota Bekasi, perlu menjadi perhatian bersama sekaligus bahan evaluasi.

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021. Satu dari empat tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota Bekasi Yayan Yuliana.

“Tim penyidik menetapkan tersangka dan penahanan terhadap empat orang terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi,” kata Kasie Intel Kejari Kota Bekasi Yadi Cahyadi di Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kamis, 4 Januari 2024.

Yadi mengungkapkan, sumber dana yang dikorupsi empat tersangka tersebut berasal dari bantuan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp22,9 miliar. Namun, oleh empat tersangka dana tersebut dikorupsi sebesar kurang lebih Rp5,1 miliar.

“Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh inspektorat daerah Kota Bekasi, kerugian negara yaitu sebesar Rp5.184.214.545,” paparnya.

Yadi mengatakan, Yayan Yuliana melakukan korupsi bersama-sama dengan dua tersangka lainnya yang juga bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.

“Satu berinisial T selaku PPK atau PNS di DLH saat itu, dan satu lagi adalah DA selaku PPTK atau ASN di DLH Kota Bekasi,” ungkap Yadi.

Sementara tersangka lainnya yaitu berinisial IP selaku pelaksana pekerja atau kontraktor.

Penetapan keempat tersangka itu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini berdasarkan penyidikan yang dilakukan sejak 2022.

Selama penyidikan itu, sekitar 40 orang saksi yang dimintai keterangan dan melibatkan tiga saksi ahli.

Empat tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Para tersangka sudah mengembalikan uang senilai Rp5 miliar. Meski begitu, proses pidana akan tetap berjalan.

“Jadi berdasarkan UU Tipikor, Pasal 4 pun andai ada pengembalian tidak dapat menghentikan proses hukumnya,” tegas Yadi. (*)

MAKASSAR, Eranasional.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk tahun anggaran 2023 dengan anggaran hibah Rp 224 miliar.

Penandatanganan NPHD antara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober 2023.

Sulsel menjadi daerah pertama dari 38 provinsi di Indonesia yang menandatangani NPHD.

“Sulsel juara satu NPHD. Dari 38 provinsi baru Sulsel yang sudah tandatangan. Sulsel hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan harus Pemilu,” kata Bahtiar Baharuddin.

Lanjut Bahtiar, yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan, Pilkada sudah harus dilaksanakan tahun depan.

“Kita tidak mau hanya sekedar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan. Bayangkan tahun depan tidak terjadi Pilkada (akibat dana Pilgub tidak tersedia,red) kan demokrasi transisi, masa Pj terus,” ungkap Bahtiar.

DEPOK, Eranasional.com – Kejari Kota Depok tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Depok tahun 2020. Sedikitnya 10 orang telah diperiksa.

“Yang sudah dipanggil untuk diperiksa lebih dari 10 orang,” kata Kasi Intelejen Kejari Depok M Arief Ubaidillah, Jumat (28/7/2023).

Menurut Arief, saat memeriksa para saksi, Kejari Kota Depok fokus menanyakan penggunaan dan pengelolaan dana hibah Pilkada Kota Depok 2020 senilai Rp15 miliar.

“Kami fokus menanyakan penggunaan dan pengelolaan dana tersebut,” ujarnya.

Namun, Ubaidillah tidak mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Katanya, Kejari Kota Depok masih akan memanggil saksi lainnya.

Untuk diketahui, Kejari Kota Depok menemukan dugaan korupsi dalam penggunaan data hibah Pilkada Depok tahun 2020 senilai Rp15 miliar.

Kejari Kota Depok telah menemukan bukti awal unsur pidana dalam penggunaan dana hibah Pilkada Depok 2020.

Naik ke Tahap Penyidikan

Kasi Intelejen Kejadi Kota Depok M Arief Ubaidillah melanjutkan, kasus dugaan korupsi dana Pilkada Kota Depok 2020 ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

Dengan dinaikkannya status ke tahap penyidikan, selanjutnya Kejari Kota Depok akan membentuk tim khusus.

“Tim khusus ini bertugas mengumpulkan barang bukti, alat bukti, dan melakukan analisis mendalam terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Pilkada Kota Depok 2020,” jelasnya.

“Kejari Kota Depok pasti akan menemukan pihak-pihak yang menyelewengkan dana tersebut,” sambungnya.