Hal itu disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa informasi yang diterimanya menyebut Inosentius mendapatkan amanah baru di luar lembaga peradilan konstitusi.

“Beliau mengatakan bahwa mendapat tugas dari pemerintah di jabatan lain. Kalau tidak salah terakhir saya dengar, di Danantara, saya dengar beliau bertugas di situ,” ujar Benny di hadapan peserta rapat.

Benny menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif pribadi Inosentius. Ia menilai setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan karier, terlebih ketika dihadapkan pada lebih dari satu opsi jabatan strategis di pemerintahan.

“Beliau tentu juga punya hak prerogatif untuk menentukan, apakah bertugas di MK atau menerima jabatan lain yang ditawarkan. Dan beliau memilih yang lain,” ucapnya.

Dinamika ini terjadi dalam konteks kebutuhan pengisian kursi hakim konstitusi yang akan ditinggalkan oleh Arief Hidayat, yang memasuki masa akhir jabatannya. Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPR sebagai salah satu lembaga pengusul hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi dan uji kelayakan terhadap calon yang diajukan.

Benny menjelaskan bahwa pada saat itu Komisi III DPR bergerak cepat agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi dilakukan melalui mekanisme fit and proper test yang terbuka untuk publik dan disiarkan secara langsung.

“Situasi DPR saat itu memang harus segera mengisi kekosongan karena masa jabatan segera berakhir. Prosesnya dilakukan sesuai aturan, terbuka, dan disetujui seluruh fraksi di Komisi III,” katanya.

Dalam proses tersebut, nama Adies Kadir akhirnya terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi setelah melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan itu diambil melalui persetujuan lintas fraksi di Komisi III DPR.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis, mulai dari menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, hingga menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Karena itu, setiap pergantian hakim selalu mendapat sorotan luas.

Sementara itu, terkait penugasan Inosentius di Danantara, sejumlah pihak menilai perpindahan ke jabatan eksekutif atau lembaga lain juga merupakan kontribusi penting dalam tata kelola pemerintahan. Meski belum ada pernyataan resmi terperinci mengenai posisi barunya, Benny menyebut informasi yang ia peroleh menyatakan Inosentius kini menjalankan tugas di lembaga tersebut.

Di sisi lain, publik juga menaruh perhatian pada proses seleksi hakim konstitusi agar tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan meritokrasi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil sebelumnya mendorong agar proses uji kelayakan dilakukan secara terbuka dan memberi ruang partisipasi publik.

Benny menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR. Ia memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dengan terpilihnya hakim baru, Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama di tengah berbagai agenda legislasi dan potensi sengketa konstitusional ke depan. Dinamika pergantian hakim ini sekaligus menunjukkan bahwa proses politik dan hukum kerap berjalan beriringan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keputusan Inosentius untuk tidak melanjutkan proses menuju kursi hakim konstitusi dan memilih jabatan lain menambah warna dalam perjalanan kariernya di ranah pemerintahan. Sementara itu, DPR memastikan mekanisme pengisian jabatan tetap berjalan sesuai aturan, demi menjaga kesinambungan dan stabilitas lembaga peradilan konstitusi.

Hal itu dikatakan Mensesneg dalam laporannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/01/2026).

“Tadi sudah sempat disampaikan juga keberhasilan pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya kita bisa memiliki Kampung Haji di Arab,” kata Mensesneg Prasetyo.

Mensesneg Prasetyo mengumumkan bahwa Indonesia lewat CEO BPI Danantara menang bidding untuk mendapatkan kawasan kampung haji di sana.

Mensesneg Prasetyo mengatakan pencapaian itu juga merupakan langkah diplomasi nyata dari pemerintahan Prabowo.

“Sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi mengubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi,” ucap dia.

Mensesneg Prasetyo mengatakan Kerajaan Arab Saudi saat ini telah mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan pihak asing memiliki tanah dan properti di negara mereka.

“Saya kira itu menjadi salah satu kado bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam khususnya,” tandas Mensesneg Prasetyo.

Forum Rakyat Bicara Peduli Pembangunan dan Kesehatan Masyarakat (FORBI PPKM) mendesak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membatalkan proses tender proyek tersebut.

Forum menilai skema PLTSa berpotensi menimbulkan beban fiskal yang sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah selama masa konsesi.

FORBI PPKM menyebutkan bahwa satu unit PLTSa berkapasitas 15 MW membutuhkan subsidi sekitar 14 sen dolar AS per kWh, atau kurang lebih Rp 303 miliar per tahun.

Apabila pemerintah merealisasikan pembangunan 33 unit PLTSa seperti yang direncanakan, total subsidi yang harus dikeluarkan selama 30 tahun diperkirakan dapat menembus angka Rp 300 triliun.

Ketua Umum FORBI PPKM, Mikler Gultom, menegaskan bahwa PLTSa bukanlah pendekatan yang tepat untuk menangani sampah perkotaan di Indonesia.

“Biaya investasinya saja sudah mencapai Rp 3 triliun untuk satu unit. Belum lagi subsidi tahunan yang mencapai ratusan miliar rupiah. Bila diakumulasikan selama 30 tahun untuk 33 PLTSa, negara bisa menanggung beban hingga Rp 300 triliun. Karena itu tender PLTSa sebaiknya dihentikan,” ujar Mikler dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (18/11/2025).

Mikler juga mengkritisi dominasi perusahaan asing dalam proses seleksi tender. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tambahan, termasuk kemungkinan masuknya tenaga kerja dari luar negeri.

RDF Dianggap Lebih Murah dan Menguntungkan

FORBI PPKM mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus ke teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yang dinilai lebih efisien dari sisi biaya maupun manfaat ekonomi.

Dengan nilai investasi sekitar Rp 900 miliar per unit, fasilitas RDF mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari sekaligus menghasilkan bahan bakar alternatif bernilai jual.

“RDF justru dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah. Jika 33 unit RDF dibangun dan beroperasi selama 30 tahun, nilainya bisa mencapai Rp 83 triliun,” tambah Mikler.

Sejumlah fasilitas RDF telah beroperasi di berbagai daerah. Di antaranya adalah Fasilitas Sampah Terpadu RDF Sukabumi yang diresmikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada 31 Juli 2025, serta RDF Cilacap yang dibuka oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan pada 21 Juli 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengoperasikan RDF Plant di Bantar Gebang dan Rorotan.

Unit Bantar Gebang bahkan mampu memproduksi 875 ton RDF per hari dan telah melakukan pengiriman perdana ke Indocement pada 27 Juni 2023 dengan harga Rp 360.000 per ton.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep pada 6 November 2025 juga menandatangani kerja sama pemanfaatan sampah dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk serta melakukan pengiriman perdana RDF ke Tuban, Jawa Timur.

Dengan berbagai contoh keberhasilan tersebut, Mikler mempertanyakan alasan BPI Danantara tetap memaksakan pembangunan PLTSa.

“Tidak memilih opsi yang lebih hemat dan bahkan dapat menghasilkan pendapatan tentu menimbulkan tanda tanya. Kebijakan ini patut ditinjau ulang karena berpotensi merugikan keuangan negara. BPI Danantara harus membatalkan proyek PLTSa demi melindungi uang rakyat,” tegasnya.

FORBI PPKM berharap pemerintah pusat dan BPI Danantara membuka kembali kajian teknis dan finansial terkait pengelolaan sampah, dan memastikan pilihan teknologi yang paling efisien serta memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Setelah sebelumnya menegaskan penolakan keras penggunaan dana negara untuk menutup kewajiban proyek tersebut, kini Purbaya membuka ruang pembahasan skema baru yang memungkinkan pemerintah ikut berperan.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sampai saat ini masih mematangkan skema pembagian peran dalam menangani beban utang KCJB.

Menurutnya, belum ada keputusan final mengenai bentuk penyelesaian yang akan ditempuh, namun arah diskusi mulai mengerucut pada opsi pendanaan yang terkait dengan infrastruktur.

“Masih terus dibahas, belum ada putusan. Sepertinya kita memang akan cenderung membayar ke jalannya infrastrukturnya,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan ingin mengikuti seluruh proses pembahasan, bukan hanya hasil akhirnya, agar keputusan yang diambil benar-benar menguntungkan negara.

Pemerintah, kata Purbaya, masih mengkaji berbagai opsi sebelum menetapkan langkah resmi terkait beban utang yang kini menjadi tekanan besar bagi BUMN pemegang saham mayoritas KCIC.

Pernyataan ini kontras dengan sikap Purbaya pada Oktober lalu. Saat itu, ia menolak tegas penggunaan APBN untuk menutup utang proyek KCJB dan menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran harus berada di tangan BPI Danantara Indonesia, lembaga yang kini menerima seluruh dividen BUMN.

“Dulu kan semuanya pemerintah yang menanggung. Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” ujarnya pada 15 Oktober 2025 lalu, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta.

Sejak tahun ini, Kementerian Keuangan memang tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara.

Namun demikian, besarnya beban utang Whoosh dan tekanan finansial terhadap BUMN pemegang saham membuat pemerintah kini harus memikirkan ulang pendekatan penyelesaiannya.

Dengan perubahan nada dari Menkeu, pembahasan mengenai penyelamatan keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh diperkirakan akan memasuki fase baru, di mana pemerintah tidak lagi sepenuhnya menutup pintu keterlibatan dalam skema pembayaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat Dewan Pengawas (Dewas) Danantara.

Purbaya memperkirakan bunga utang yang harus dibayar tembus Rp2 triliun per tahun. Dengan demikian proyeksi pendapatan dari operasional Whoosh selama setahun penuh adalah Rp1,5 triliun.

“Mereka Cuma perlu bayar Rp2 triliun, kan? Untung Rp1,5 triliun. Pada dasarnya, low cost-nya hanya Rp500 (miliar) yang kurang, kan? Dapat (dividen BUMN) sepanjang Rp90 triliun-Rp100 triliun,” jelas Purbaya usai rapat di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Yang jelas, kita lihat dulu waktu perjanjian (China Development Bank) dengan Indonesia, apakah harus (dibayar) pemerintah atau struktur pembayaran yang jelas? Kan Danantara juga pemerintah, dari BUMN-BUMN jadi satu, tambahnya.

Ia menyatakan Rosan sebenarnya mampu membayar utang tersebut menggunakan dividen BUMN. Ia mencontohkan dividen yang disetor perusahaan pelat merah di Indonesia tahun ini mencapai Rp80 triliun.

Jumlah pendapatan Danantara tersebut, menurut Purbaya, sudah sangat cukup untuk mencicil bunga utang kepada China Development Bank.

Kendati demikian, Rosan mengaku masih akan mempelajari ulang skema utang pembayaran Whoosh tersebut. Hasilnya akan disampaikan kepada Menkeu Purbaya di kemudian hari.