Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, momen Lebaran ini menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi yang lebih erat, bertukar gagasan, serta menyatukan langkah demi keberlanjutan pembangunan Kota Makassar.

Didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Wali Kota yang akrab disapa Appi itu melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah tokoh, sebagai wujud komitmen merawat hubungan baik dan memperkuat kolaborasi.

Tidak sekadar ajang saling bermaafan, pertemuan ini juga menjadi simbol penting bahwa sinergi dan kebersamaan merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usai bersilaturahmi di kediaman mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Munafri bersama Melinda Aksa, melanjutkan agenda sowan ke kediaman mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), di Kompleks PDAM Ratulangi, Kecamatan Ujung Pandang, Sabtu (21/3/2026).

Kedatangan Munafri dan Melinda sekitar pukul 20.20 Wita disambut hangat oleh IAS bersama sang istri yang juga Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat Idulfitri sebagai momentum mempererat hubungan sekaligus memperkuat komunikasi lintas kepemimpinan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga pukul 20.54 Wita tersebut, berbagai hal dibahas, terutama terkait arah pembangunan Kota Makassar ke depan.

Dialog yang terjalin tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang bertukar pandangan dan pengalaman dalam mendorong kemajuan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah itu, Wali Kota bersama Ketua TP PKK kembali melanjutkan perjalanan silaturahmi ke kediaman mantan Wali Kota Makassar lainnya, Andi Herry Iskandar, yang berlokasi di Jalan Sungai Lariang No. 1, Kecamatan Ujung Pandang, sekitar pukul 21.00 Wita.

Kunjungan beruntun ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus merawat kebersamaan dan membangun sinergi dengan para pemimpin terdahulu demi keberlanjutan pembangunan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa agenda silaturahmi Idulfitri yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan para kepala daerah pada periode sebelumnya.

Menurut Munafri, momentum Hari Raya Idulfitri menjadi waktu yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi, termasuk dengan bersilaturahmi atau sowan ke kediaman para mantan Wali Kota Makassar.

Tradisi ini dinilai memiliki makna penting, tidak hanya dalam konteks personal, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan komunikasi antar pemimpin.

“Silaturahmi ini kami lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan para kepala daerah sebelumnya,” ujar Munafri.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari tradisi Idulfitri untuk saling memaafkan, sekaligus bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian para pemimpin terdahulu dalam membangun Kota Makassar.

Lebih jauh, pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat sinergi serta merajut kembali tali persaudaraan antar tokoh masyarakat.

“Dengan komunikasi yang terus terjaga, tentu kolaborasi lintas generasi kepemimpinan dapat semakin solid dalam mendorong kemajuan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. []

Ahl it terungkap dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Dewan menilai perekrutan honorer sejak akhir 2021 bertentangan dengan aturan nasional.

Kritik itu dilontarkan anggota Fraksi PPP DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, dia menilai Pemkot Makassar lalai dalam mengawasi proses rekrutmen.

Inspektorat menurut dia, gagal mengantisipasi dampak fiskal dan regulasi yang telah ditegaskan pemerintah pusat terkait larangan penambahan honorer baru.

“Kenapa tidak ada pantauan Inspektorat terkait penerimaan Laskar Pelangi sejak akhir 2021,”tanya Fasruddin, dikutip Senin (7/7).

“Padahal seleksi PPPK sudah dibuka, dan pemerintah pusat sudah memberi sinyal larangan rekrutmen honorer,” tambahnya.

Bahkan dia heran Pemkot rekrut honorer Laskar Pelangi mencapai 3.000 orang, hal itu menyebabkan belanja pegawai daerah melampaui batas 30 persen dari total APBD, seperti yang diatur dalam regulasi nasional.

Bahkan parahnya kata dia, setelah direkrut tidak ada  evaluasi menyeluruh sejak pergantian kepemimpinan Wali Kota dari Danny Pomanto ke Munari Arifuddin.

Menurutnya, bila Inspektorat menjalankan fungsinya secara aktif, kebijakan rekrutmen yang dianggap membebani APBD ini bisa dicegah lebih awal.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, mengatakan langkah Pemkot memberhentikan ribuan tenaga honorer adalah bagian dari penataan sesuai amanat pemerintah pusat.

“Sejak 2023 sudah ditegaskan bahwa Pemda diberi waktu hingga Desember 2024 untuk menyelesaikan persoalan honorer. Monitoring sudah kami mulai sejak Februari 2025,” jelas Eka.

Menurut Eka penataan ini sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2023, serta surat edaran dari KemenPAN-RB dan Kemendagri yang memperkuat larangan pengangkatan pegawai non-ASN di luar formasi resmi.

Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin akhirnya mengambil langkah tegas dengan memberhentikan 3.734 tenaga honorer per Juni 2025.

Namun, Eka menegaskan bahwa mereka tidak ditinggalkan begitu saja. Pemkot menyiapkan skema Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai bentuk transisi yang sah dan legal.

“Ini adalah kebijakan soft landing. Kita tidak ingin terjadi keguncangan sosial. Oleh karena itu, mereka tetap diberikan ruang untuk berkontribusi melalui jalur yang sesuai aturan,” jelasnya.

Eka membantah pihaknya lamban melakukan pengawasan internal. Ia menekankan bahwa tugas Inspektorat adalah memastikan proses berjalan dalam koridor hukum, bukan mencari-cari kesalahan.

“Ini bukan soal lambat atau apa. Tenggat waktu dan dinamika regulasi nasional yang menjadi tantangan. Kami hanya mengawal agar proses tetap sesuai aturan,” pungkas Eka. []

“Jumlah sejuta itu kan signifikan. Makanya kami ingin penjelasan yang agak komprehensif dari termohon berkaitan dengan ini. Kan di situ itu, pemilih begini dan banyak tanda yang sama dan segala macamnya. Itu yang kami perlukan penjelasannya. Tolong itu jelaskan agak detail,” cecar Saldi dalam sidang di MK, Senin 20 Januari 2025.

“Kota Makassar kan bukan kota yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari kota lain di Sulawesi Selatan, sama kayak Padang kalau di Sumatera Barat. Masa orang datang memilih tidak tanda tangan dengan jumlah yang banyak itu harus dikasihkan rasionalnya ke kami dengan bukti-bukti yang kuat,” cecar Saldi, lagi.

Setelah pihak Bawaslu menjelaskan terbata-bata, Saldi Isra mengajukan pertanyaan ke KPU Sulsel.

“Apa yang bisa dijelaskan oleh KPU sebagai pemain utama, coba jelaskan. Kalau satu dua lupa itu masuk akal, tapi kalau puluhan orang tidak tanda tangan dalam satu TPS itu pertanyaan besar?,” kata Saldi.

Menyikapi jalannya persidangan, Juru Bicara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Azhar Arsyad (DIA), Asri Tadda, optimistis akan memenangi gugatan di MK.

“Alhamdulillah, kita sudah mengikuti jalannya sidang. Terlihat bahwa pihak termohon, dalam hal ini KPU Sulsel, termasuk juga Bawaslu Sulsel, begitu sulit menjelaskan soal fakta pemilih tanpa tanda tangan atau tanda tangan pemilih yang dipalsukan,” ujar Asri.

Diketahui, gugatan utama pasangan DIA ke MK berkisar pada dugaan tanda tangan palsu yang tersebar di setiap TPS se-Sulawesi Selatan.

Dugaan ini, menurut Asri, berawal dari pembatasan partisipasi pemilih melalui berbagai cara, termasuk tidak mendistribusikan seluruh undangan memilih kepada wajib pilih.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto saat dikonfirmasi, Jumat 17 Januari 2025

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu menjelaskan, masalah ini merupakan keteledoran Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Masalah ini mulai terungkap setelah salah satu kepala sekolah di Kota Makassar yang hendak pensiun mengungkapkan hal tersebut kepada dirinya.

Dimana, kepala sekolah tersebut mengungkapkan jika ada sekitar 2.000 siswa tidak terdaftar di Dapodik hingga dinyatakan ilegal.

“Awalnya kepala sekolah yang hendak pensiun itu mengungkap masalah ini kepada saya jika ada sekitar 2.000 siswa ilegal. Tapi setelah kita cek, yang tidak terdaftar dalam Dapodik sebanyak 1.300 siswa,” ungkapnya.

Danny melanjutkan, jika 1.300 siswa tersebut tidak terdaftar di Dapodik karena tidak lulus seleksi sistem zonasi dan afirmasi. Namun, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan jalur solusi.

“Siswa yang masuk jalur solusi inilah, mereka tidak terdaftar di Dapodik. Karena banyak siswa yang ingin masuk di sekolah vaforit di Kota Makassar, namun kursi yang disiapkan sudah melebihi. Jadi ini siswa yang masuk jalur solusi dibuatkan kursi sendiri dan tidak terdaftar,” jelasnya.

Danny mengaku sudah memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang baru ke Kementerian Pendidikan untuk mencarikan solusi masalah ini.

“Tidak bisa tidak, semua siswa harus terdaftar dan nanti akan menerima ijazah. Jadi sudah selesai masalah ini, setelah Plt Kadis Pendidikan yang baru ke pemerintah pusat. Jadi sudah terdaftar 1.300 an siswa yang sebelumnya tidak masuk Dapodik,” bebernya.

Danny meminta, masalah ini diusut hingga tuntas. Dimana kecurigaan ada pungutan liar (Pungli) saat penerimaan siswa baru. Karena, sebanyak 1.300 siswa ilegal yang sudah bersekolah tapi tidak terdaftar di Dapodik.

“Ini masalah harus diusut tuntas, karena ada dugaan pungli saat penerimaan siswa. Ada dugaan praktek jual beli kursi untuk masuk sekolah vaforit,” tegasnya. []

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto berharap anggaran pemerintah ke depan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Besaran anggaran itu disepakati dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar, dikutip Kamis  (28/11/2024).

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Ranperda menjadi perda APBD 2025 antara Danny dengan Wakil Ketua DPRD Makassar Suharmika.

“Saya menyadari perda APBD ini telah melalui proses pembahasan yang menguras banyak energi dan waktu. Namun, di balik itu semua terbersit suatu rasa bangga bahwa APBD telah mampu kita tetapkan tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Danny dalam keterangannya dikutip, Selasa (26/11/2024) lalu.

Rincian anggaran APBD Kota makassar 2025 yakni, belanja Rp 5,7 triliun dan pendapatan daerah Rp 5,4 triliun.

Sementara target pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 2,4 triliun.

Danny mengatakan perda APBD penting dalam peningkatan kinerja pemkot Makassar.

Dia menegaskan kesepakatan ini berkat kolaborasi antara Pemkot dan DPRD Makassar.

“Saya menyadari apa yang telah dilakukan ini adalah bukti dari komitmen yang tinggi untuk saling bahu membahu dalam membangun dan menata masa depan Kota Makassar dua kali tambah baik,” ungkapnya.

Danny mengajak untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam rangka mensukseskan Pilkada Makassar.

Dia berharap Pilkada yang berlangsung jujur dan adil bisa menciptakan pemimpin baru dalam Pemkot Makassar. []

Komisioner KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya mengatakan, setiap kandidat akan menerima sanksi dari KPU jika dalam waktu yang ditentukan tidak melaporkan total dana sumbangan untuk kampanye.

“Sanksinya, yang terpilih tidak akan diusulkan untuk diajukan namanya untuk dilantik kalau dia terpilih,” jelas Ahmad, Selasa 23 Oktober 2024.

Kata dia, dalam kampanye selama satu bulan ini, KPU meminta paslon melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye mereka, namun mereka belum melaporkan.

Sanksi akan didapatkan jika dua pasangan calon tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye.

Padahal batas untuk pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye akan berakhir pada 24 Oktober 2024.

“Kami optimislah karena komunikasi kami sama setiap paslon itu aktif dengan peserta pemilihan ini dengan KPU provinsi,” jelasnya.

Kata Adi, KPU sudah bersurat kepada setiap peserta untuk segera melaporkan penerimaan sumbangan dana klampanye mereka KPU.

“Paling lambat besok dan Paling lambat hari ini untuk pembukuannya dan besok penyampaiannya paling lambat,” ujarnya.

Bahkan, setiap KPU kabupaten/kota juga diminta untuk selalu standby tetap dilokasi guna memastikan proses pelaporan berjalan sesuai aturan.

Sebagai informasi, hingga saat ini belum ada paslon yang menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye mereka.

“Mereka melaporkan lewat SIKADEKA, karena memang itu kebijakan untuk memudahkan peserta pemilihan tidak lagi membawa berkas banyak-banyak yaitu cukup dilaporkan dari sistem informasi Dana kampanye,” jelasnya.

Tari Harmoni Nusantara adalah salah satu penampilan dari segmen Folks di F8.

Tari Harmoni Nusantara enggabungkan tarian tradisional dari seluruh Indonesia, pertunjukan ini menggambarkan kekayaan dan keragaman tarian Indonesia.

Penampilan ini melibatkan 300 siswa SMP se-Kota Makassar yang berkolaborasi dengan 100 penari dari Yayasan Kesenian Anging Mamiri Sulsel.

Mereka tidak hanya menunjukkan kepiawaian dalam tarian, tetapi juga menghadirkan harmoni musik nusantara.

Penampilan mereka memukau masyarakat, tamu VIP termasuk tamu Internasonal.

Para tamu tampak menikmati dengan memberikan tepuk tangan meriah yang mengiringi penampilan mereka sebagai bentuk apresiasi.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menyampaikan bahwa penampilan ini merupakan bukti nyata bahwa anak-anak Makassar memiliki kemampuan seni yang setara dengan seniman-seniman kelas dunia.

“Pentingnya F8 sebagai wadah untuk memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan kepada dunia. F8 tidak hanya menjadi festival budaya, tetapi juga platform untuk mempromosikan dan memperkuat identitas budaya nusantara di panggung dunia,” jelasnya.

Danny mengatakan Tari Harmoni Nusantata ini sejalan dengan tema F8 tahun ini “The Unity” yang berhasil menggambarkan bahwa keanekaragaman budaya bukanlah hambatan, tetapi justru merupakan kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia di mata dunia. []

Tim Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu 2024 dari Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI ini diterima oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediamannya Jalan Amirullah, Kota Makassar.

Laksamana Abdul Rivai mengatakan kunjungan ini dalam rangka pemantauan penyelenggaraan Pemilu. Karena di mana Makassar adalah salah satu objek pemantauan.

“Ada beberapa kabupaten dan kota yang secara selektif kita jadikan objek pemantauan. Salah satunya Makassar, dan besok kita juga mau ke Parepare,” kata Laksamana TNI Abdul Rivai.

“Intinya kita ingin mengawal penyelenggaraan Pemilu. Kami dari Kementrian Polhukam wajib memberikan dukungan penyelenggaraan Pemilu. Termasuk pemerintah daerah dan provinsi wajib menyukseskan Pemilu,” tambahnya.

Sementara, Danny Pomanto melaporkan kondisi terkini penyelenggaran Pemilu di Kota Makassar hingga saat ini masih kondusif.

Dinamika yang berkembang di masyarakat masih batas normal.

Gugatan tersebut terkait permintaan Pilkada serentak digelar dua kali.

“Saya diminta untuk mewakili para wali kota. Tiga orang dari wali kota, tiga orang dari bupati, tiga orang dari gubernur. Saya, wali kota Bukit Tinggi, sama wali kota Bontang,” ujar Danny kepada wartawan, Senin, 29 Januari 2024.

Sebanyak 10 Kepala Daerah yang bertindak sebagai pemohon di MK terdiri dari Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Malaka.

Kemudian, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Wali Kota Makassar, Wali Kota Bontang, Wali Kota Bukittinggi.

Mereka mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU Pilkada ke MK.

“Saya serahkan ke teman-teman di pusat, memang berisiko kalau September Pilkada karena potensi saling beririsan dengan Pileg, tapi saya kira semua sudah dipertimbangkan oleh bapak-bapak di pusat, di DPR, KPU Bawaslu dan semua unsur-unsur yang terkait,” jelasnya.

Diketahui jalan sehat berhadiah Rp 2 miliar itu diselenggarakan oleh AAS Community.

Menurut wali kota yang akrab disapa Danny Pomanto itu, ia sama sekali tidak menghalangi kegiatan tersebut.

“Siapa pun yang ingin berkegiatan di Makassar kami sambut dengan tangan terbuka. Tidak benar kalau ada yang dihalang-halangi,” tegas Danny, Kamis 23 November 2023.

Danny mengaku ada pihak-pihak yang sengaja memfitnah dirinya dengan narasi membatalkan Jalan sehat tersebut.

Danny pun meminta pihak berwajib untuk mengusut pihak-pihak yang sengaja memfitnah dirinya.

“Itu sama sekali tidak benar dan sebaiknya diusut siapa yang menghalangi,” tegas Danny.

Awalnya Rocky menanyakan kepada capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo apa keunikan dari Pulau Sulawesi dan apakah Pulau Sulawesi masuk dalam wilayah NKRI.

“Saya mau lihat pengetahuan Pak Ganjar. Apa keunikan Pulau Sulawesi? Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI?” tanya Rocky Gerung kepada Ganjar di acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sabtu (18/11) lalu.

Ganjar pun menjawab dengan tegas pertanyaan Rocky Gerung itu.

“Iya bagian dari NKRI, masa enggak,” jawab Ganjar.

Rocky mengklaim dirinya sudah menduga jawaban Ganjar akan seperti itu. Dia pun membenarkan jawaban itu. Tapi, sebenarnya dia berharap Ganjar mampu menjawab lebih dari yang dirinya ketahui seputar Pulau Sulawesi.

Menurut dia, jawaban Ganjar itu jawaban ideologis. Yang dia inginkan adalah jawaban ekologis.

Usai pertemuan, Danny Pomanto mengatakan ada beberapa poin yang dibahas bersama pihak PT PLN.

Pertama, kata Danny Pomanto pihak PLN memohon maaf atas kondisi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Makassar akhir-akhir ini.

“Jadi tadi pembesar-pembesar dari PLN, itu datang kepada kami. Pertama menyampaikan penjelasan permohonan maaf, selama ini memang posisinya seperti ini,” kata Danny Pomanto.

Kedua, Danny Pomanto menyampaikan secara to the poin bahwa sudah terlalu banyak korban jiwa baik yang  langsung maupun tidak langsung karena listrik.

Begitu pun dengan barang-barang elektronik, banyak barang masyarakat yang rusak dikarenakan korsleting listrik akibat pemadaman bergilir.

Bahkan Danny Pomanto menyebut pihak PLN tidak menunjukkan rasa penyesalan dan pedulinya terhadap masyarakat yang menjadi korban.

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto ini akan duduk sebagai dewan pakar atau dewan pembina.

“Saya mundur, tapi tetap jadi dewan pakar atau dewan pembina,” ujar Danny, Senin, 30 Oktober 2023.

Dia mengaku mundur karena tidak ingin ada konflik kepentingan jika menjadi ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud. Apalagi dia masih aktif sebagai Wali Kota Makassar.

Dia menambahkan ada tokoh yang lebih muda dari dirinya yang menduduki jabatan sebagai ketua tim pemenangan di Sulsel.

“Daripada nanti bermasalah, kita kasih yang muda-muda. Sudah disepakati kemarin, saya dipanggil di pusat,”jelas Danny.

“Kita kasih karena ini pertandingan milenial, kita kasih milenial. Nanti kita umumkan resmi. Pokoknya milenial yang memimpin. Tim kampanye Ganjar Pranowo di Makassar,” tambahnya.

MAKASSAR, Eranasional.com – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto menginstruksikan adanya 10 tandon per kelurahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Makassar.

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu mengatakan, untuk antisipasi dan solusi kekeringan berkepanjangan, pihaknya ingin menyempurnakan sistem dengan menempatkan tandon per kelurahan.

“Ada 10 tandon. Karena ruang kelurahan yang kurang maka kita butuh tandon kecil dan tinggi. Insya Allah segera terealisasi,” kata Danny Pomanto usai menggelar Rapat Koordinasi dengan SKPD lingkup Kota Makassar di Kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Senin, (23/10/2023).

Nantinya dari Dinas PU yang menyiapkan sekaligus menyambungkan pipanya. Yang mana kebutuhan ini bukan saja pada musim kemarau tetapi berfungsi saat banjir karena pemenuhan kebutuhan air bersih warga.

Dari catatannya, ada tiga Kecamatan yang tidak mengalami krisis air sehingga hingga kini belum urgent untuk disiapkan, seperti Mamajang, Mariso, dan Ujung Pandang. Anggarannya bisa melalui BTT untuk sekira 120-an kelurahan.

Teknisnya, distribusi air yang sudah ada akan langsung dilakukan di tandon-tandon agar lebih efisien.

Perihal mencari sumber air baru, ia mengungkapkan dirinya sudah memperkenalkan ahli geologi yang menyarankan agar sekaligus membeli alat geolistrik sehingga jadi lebih murah.

“Saya mau alat geolistrik yang paling modern yang bisa mengukur pH supaya kita tidak sembarang menentukan lokasi pemboran,” ungkapnya. (*)

MAKASSAR, Eranasional.com – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sebagai kader PDIP, Danny Pomanto berkomitmen memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang.

Danny Pomanto ditunjuk atas kesepakatan empat petinggi partai pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pengukuhan Danny sebagai ketua tim pemenangan Ganjar berlangsung di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Kamis, 5 Oktober 2023 malam.

Keempat partai pengusung yang menunjuk Danny pomanto, yakni Perindo, PDIP, PPP dan Hanura.

“Kami berempat sepakat mengukuhkan pak Danny Pomanto sebagai Ketua Tim Pemenangan Daeah Sulsel untuk pak Ganjar,”Ketua DPD PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri, Kamis 5 Oktober 2023 malam.