Permasalahan ini berakar pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tidak sesuai dengan pedoman resmi, serta pengelolaan data siswa yang bermasalah.

“Kami tengah mendalami penyebab utama persoalan ini dengan memeriksa 16 sekolah. Hasil awal menunjukkan pelanggaran prosedur dalam PPDB serta adanya tekanan dari pihak eksternal,” ungkap Aswiwin Sirua, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel.

Temuan utama dalam pemeriksaan sejak 21 Januari 2025, Ombudsman mengidentifikasi beberapa masalah, termasuk kelebihan kapasitas siswa di kelas.

Contohnya, SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 8 Makassar memiliki kelas dengan jumlah siswa hingga 40-50 orang, melampaui batas ideal 32 siswa per Rombongan Belajar (rombel).

Salah satu penyebab utama adalah penggunaan “Jalur Solusi,” mekanisme penerimaan siswa yang tidak diatur dalam juknis PPDB.

Jalur ini digunakan untuk menampung siswa di luar jalur resmi seperti zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.

Akibatnya, banyak siswa yang diterima melalui jalur ini tidak terdaftar di DAPODIK, sehingga terancam kehilangan hak administratif seperti rapor elektronik dan ijazah.

“Jalur Solusi tidak memiliki dasar hukum, mekanisme, maupun syarat yang jelas. Hal ini berpotensi merugikan siswa dan sekolah,” jelas Aswiwin.

Selain itu, tekanan dari orang tua, intervensi pihak atasan, dan pengaruh eksternal turut memperburuk situasi, terutama di sekolah-sekolah favorit seperti SMP Negeri 1, SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 8.

Di sekolah-sekolah ini, ratusan siswa dilaporkan tidak terdaftar dalam DAPODIK.

Dampak dan tindak lanjut siswa yang tidak terdaftar dalam DAPODIK tidak dapat memperoleh ijazah, rapor elektronik, maupun akses ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Selain itu, sekolah tidak menerima dana BOS untuk siswa-siswa tersebut, yang meningkatkan beban kerja guru dan administrasi.

Ombudsman mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Nielma Palamba, untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kami mendukung evaluasi yang dilakukan Pemkot Makassar dan akan menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan sistem PPDB ke depan,” tutup Aswiwin.

Kegiatan yang berlangsung di Pesona Square Depok, Kamis (22/8/2024) dihadiri Kepala Disdik Kota Depok dan menghadirkan Nara sumber dari Pusdatin Kemendikbud dan Diskominfo Kota Depok.

Hadir juga perwakilan pengawas, penilik serta operator pada jenjang pendidikan PAUD/TK dan SD di Kota Depok.

Dasar kegiatan yakni Permendikbudristek No 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Surat Edaran Nomor: 6032/C/HK.04.01/2023 Tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester I Tahun 2023/2024.

Tujuan pelaksanaan meningkatkan pemahaman operator, pentingnya kualitas data Dapodik, meningkatkan kualitas dan akurasi data Dapodik sehingga terhindar dari data-data yang bias.

“Lalu memperbaharui dan melengkapi data individual sekolah dengan aplikasi verifikasi dan validasi peserta didik (Verval PD) sehingga bebas dari invalid,” ujar Sekretaris Dinas (Sekdis) Disdik Kota Depok, Sutarno dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/08/2024).

Menurut Sutarno, Dapodik merupakan urat nadi sekolah. Dapodik memuat semua data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana sekolah.

“Semua berhubungan dengan kebijakan Kemendikbud. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi bantuan operasional sekolah (BOS), aneka tunjangan guru, bantuan sarana dan prasarana serta lainnya,* jelasnya.

Lanjut Sutarno, bimbingan teknis operator Dapodik ditujukan untuk mewujudkan basis data pendidikan yang obyektif, sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang akuntabel, lengkap dan terpadu.

“Data yang dihasilkan juga representatif untuk memenuhi kebutuhan Disdik Kota Depok dsn pemangku kepentingan lainnya,” terangnya.