Langkah tersebut dilakukan melalui penataan ulang data penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta audit terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi.

Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas program.

Selain pembaruan data, pengawasan terhadap operasional dapur MBG juga akan diperketat guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Menurut Rakha, berbagai masukan dan kritik yang berkembang di masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi BGN. Evaluasi tersebut diperlukan mengingat cakupan Program MBG di Depok saat ini telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat.

“Kami akan menjalankan seluruh arahan dari pusat, termasuk pembenahan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ujar Rakha kepada wartawan, Selasa (16/6) kemarin.

Ia menegaskan, fokus pemerintah kini tidak lagi semata-mata mengejar penambahan jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan program benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Orientasi saat ini adalah kualitas layanan. Program harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data BGN, Program MBG di Kota Depok saat ini telah menjangkau 402.814 penerima manfaat.

Jumlah tersebut terdiri atas 337.603 siswa, 12.891 guru dan tenaga kependidikan, serta 40.610 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program tersebut telah menyasar 415 TK/RA, 395 SD/MI, 220 SMP/MTs, 163 SMA/MA/SMK, 18 satuan pendidikan khusus, 44 pondok pesantren, dan 421 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Dengan cakupan yang besar tersebut, BGN menilai penguatan sistem pengawasan dan validasi data menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, proses refocusing atau penataan ulang data kini tengah dilakukan terhadap seluruh SPPG maupun data penerima manfaat.

Rakha menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dalam kurun waktu satu bulan.

“Saat ini proses pendataan masih berlangsung. Kami sedang melakukan refocusing terhadap data SPPG dan penerima manfaat secara menyeluruh di Kota Depok,” jelasnya.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah penerima manfaat maupun kebutuhan operasional dapur MBG di lapangan.

“Saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Saat ini terdapat 198 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi di Kota Depok. Dari jumlah tersebut, sembilan dapur berstatus suspend atau penghentian sementara sambil menunggu proses evaluasi lebih lanjut.

Selain pembenahan data, BGN juga akan memperkuat aspek pengawasan melalui audit dan monitoring terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi.

Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari pimpinan pusat guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Audit akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan anggaran, distribusi makanan, hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terkait transparansi pelaksanaan Program MBG.

“Yang terpenting adalah memastikan program terus diperbaiki dan dijalankan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Rakha.

Langkah awal yang akan diambil adalah meminta klarifikasi dari Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kota Depok.

​”Kita telusuri dulu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-nya ini bagaimana. Kami akan koordinasi dengan Korwil MBG di wilayah Depok. Nanti kami akan minta klarifikasi,” ujar Chandra saat dihubungi wartawan, Selasa (7/10/2025).
​
​Chandra menjelaskan bahwa Pemkot Depok akan berkoordinasi langsung dengan SPPG yang bertanggung jawab menyalurkan MBG.

Ia juga menekankan bahwa Pemkot kini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap program ini, menyusul rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

​”Kami akan berkoordinasi dengan SPPG. Pihak BGN (Badan Gizi Nasional) untuk cek SPPG mana. Kebetulan kemarin setelah rapat dengan Mendagri, memang Pemda diberikan kewenangan untuk membantu pengawasan terhadap SPPG-SPPG yang ada di wilayah masing-masing, dan pengawasan terhadap berjalannya program MBG ini,” ungkap Chandra.

​Pemerintah Kota Depok meminta seluruh SPPG untuk berkomitmen menyediakan asupan makanan yang benar-benar memenuhi standar gizi bagi anak-anak. Chandra berharap program MBG di Depok dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan bapak Presiden.
​
​Sebelumnya, foto menu MBG yang beredar di media sosial menunjukkan hidangan yang terdiri dari potongan kentang rebus, irisan wortel, pangsit goreng, saus saset, dan jeruk.

​Menanggapi kehebohan tersebut, Kepala SDN Mampang 1, Iwan Setiawan, membenarkan menu hari itu. Ia menjelaskan bahwa program MBG di sekolahnya baru berjalan selama satu minggu dengan menu yang bervariasi setiap harinya, serta mencakup karbohidrat dan protein.

​”Sudah satu minggu (program MBG) dari minggu kemarin itu, makanannya kan bervariasi. Ada nasi, ada karbo, ada protein. Nah, kebetulan hari ini, karbonya, nasinya diganti dengan kentang,” kata Iwan pada Senin (6/10/2025).

​Iwan juga memastikan bahwa pangsit goreng yang disajikan tidak “kosong” melainkan mengandung telur dan daging sebagai sumber protein. ​Terkait kritik yang muncul, Iwan menyebut bahwa menu tersebut sebetulnya tidak terlalu sedikit.

Ia menduga keluhan justru datang dari orang tua siswa yang memiliki selera dan harapan yang berbeda.

“Cuma karena melihatnya, kan orang tua itu punya keinginan, saya ingin makannya itu yang begini-begini, request,” kilahnya.

​Pihak sekolah menegaskan bahwa penentuan menu MBG sudah berdasarkan standar ahli gizi yang dimiliki oleh SPPG, bukan semata-mata mengikuti keinginan orang tua.

Peristiwa bermula saat sejumlah awak media mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedong 2, salah satu dapur penyedia MBG, untuk mengonfirmasi informasi terkait dugaan keracunan makanan yang dialami oleh 20 siswa SDN 01 Gedong pada hari yang sama.

Menurut kesaksian Munir, saat ia dan rekan-rekannya mengambil gambar dari luar area dapur SPPG, seorang oknum pegawai mendatangi mereka dan mengusir secara kasar. Meskipun berada di ruang publik, wartawan tetap diminta pergi dan dilarang mendokumentasikan kegiatan di lokasi.

“Saya hanya merekam kendaraan SPPG yang baru datang. Tiba-tiba seorang pria menghampiri saya dan marah-marah. Padahal saya sudah sampaikan bahwa kami berada di luar area dapur, di tempat umum,” ujar Munir saat dimintai keterangan, Rabu (1/10/2025).

Situasi makin memanas ketika para wartawan hendak meninggalkan lokasi. Tanpa diduga, pegawai tersebut kembali menghadang mereka dan diduga melakukan tindakan kekerasan. Munir mengaku dicekik, sementara rekannya nyaris dipukul.

“Padahal saya sudah menjelaskan tujuan kami hanya meliput, bukan mengganggu. Tapi tiba-tiba dia mengepalkan tangan dan langsung mencekik saya dan mencoba menyerang teman saya,” tambah Munir.

Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 12.20 WIB, usai para jurnalis meliput situasi di SDN 01 Gedong yang sebelumnya dilaporkan sepi, dengan para guru berjaga di depan kelas dan sejumlah orang tua menunggu anak mereka pulang.

Munir telah melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian dan menjalani visum sebagai bagian dari bukti dugaan penganiayaan. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas jurnalistik tanpa niat buruk atau melanggar etika profesi.

“Saya hanya ingin menjalankan tugas sebagai wartawan. Tidak ada niat memprovokasi atau mencampuri urusan internal. Saya percaya ini adalah bagian dari hak masyarakat untuk tahu informasi,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak SPPG maupun instansi pemerintah terkait insiden ini maupun kasus dugaan keracunan MBG.

Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan ibu hamil. Namun insiden ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keamanan distribusi makanan serta transparansi dalam pelaksanaannya.

Unit SPPG Pulogebang ini menyiapkan 3.496 porsi untuk didistribusikan di 13 sekolah dan 7 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Qodari melihat langsung ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan, ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusi hingga ruang untuk mencuci alat makan (ompreng).

Sejumlah pekerja juga terlihat mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

Menurut M. Qodari, kehadirannya ke lokasi dapur SPPG sebagai tindak lanjut dari kunjungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu di SDN Pulogebang 06 dan 07, Cakung, Jakarta Timur.

M. Qodari terkesan dan mengapresiasi suasana dan kualitas dapur SPPG yang bersih, rapi dan dilengkapi peralatan modern.

Untuk menjaga kebersihan, sebelum masuk ke dalam ruangan, semua orang diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), yang meliputi penutup kepala dan masker.

”Alhamdulillah kita lihat dapurnya bagus, bersih, alat-alatnya modern, SOP-nya kelihatan,” ungkap M. Qodari.

Pada kesempatan itu, M Qodari juga mencicipi salah satu menu, yaitu ikan dori yang dinilainya memiliki rasa Istimewa.

“Ikan dori ikannya bagus, ikannya segar, lembut, karena memang ikan dori itu cirinya adalah lembut, tapi dari segi rasa tidak kalah dengan restoran,” ungkap Qodari.

“Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang diproduksi di SPPG tidak hanya bergizi, namun juga lezat sehingga diharapkan dapat dikonsumsi habis oleh anak-anak,” tambahnya

M. Qodari juga mendapatkan laporan terhadap food waste, dimana masih ada sebagian kecil siswa yang tidak menghabiskan makanan.

“Data tersebut akan menjadi acuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan menu MBG agar lebih disukai anak-anak,” ujar Qodari

M. Qodari juga menyoroti inisiatif SPPG yang sedang merancang food waste atau sisa makanan dimanfaatkan sebagai limbah organik dalam budidaya maggot untuk kebutuhan pakan ikan.

“Maggot itu adalah bahan larva yang akan jadi pakan dari ikan dan seterusnya. Jadi food waste nya pun juga akan dioptimalkan untuk kegiatan ekonomi,” ungkap M. Qodari.

M. Qodari mengakui bahwa Program MBG masih di tahap awal dan meminta masyarakat untuk bersabar. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan skala program untuk mencapai target yang lebih besar di tahun 2025 hingga tahun 2029.

Selain mengecek kualitas makanan, Qodari juga mengusulkan sistem penilaian berupa rating untuk setiap dapur SPPG, rating tersebut bisa menggunakan skala 1-5 yang paling tinggi.

Dengan adanya evaluasi sistematis, inovasi pengelolaan limbah, dan penyesuaian terhadap selera lokal usai kunjungan ke dapur SPPG, diharapkan Program MBG dapat semakin mengalami penyempurnaan sebagai langkah nyata meningkatkan gizi anak-anak nasional.

“Intinya nanti kan bisa ada penilaian, bisa ada skor dari masing-masing SPPG, kalau sudah 5 ya berarti itulah standar yang diharapkan,” tutup M. Qodari.