Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan usai membuka pelatihan kerja kewirausahaan di PT Urip Sugiharto Mitra Produksi Sigaret (MPS), Selasa (10/6/2025) sore.

“Total anggaran pelatihan kerja bagi buruh pabrik rokok di PT Urip Sugiharto (MPS) ini mencapai Rp315.814.000 untuk 15 paket. Jadi, untuk per paketnya kurang lebih Rp21.000.000 yang diikuti 20 peserta,” terang Betty.

Betty menambahkan, melalui dana tersebut peserta mendapatkan ransel, wearpack, toolkit, bahan, modul, serta bantuan transportasi untuk mendukung jalannya pelatihan.

Pelatihan ini juga mendatangkan dua narasumber dengan didampingi dua asisten, untuk masing-masing paket pelatihan kerja kewirausahaan tersebut. Sedangkan untuk bidang pelatihan yang dipilih, berdasarkan usulan dari buruh rokok. Sehingga, sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.

“Pelatihan ini telah rutin kami adakan setiap tahun sejak 2021. Dengan keterampilan yang mereka peroleh, para buruh bisa mempraktikkannya setelah jam kerja dan memiliki sumber penghasilan tambahan,” jelas Betty.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap buruh rokok yang telah berkontribusi dalam industri tembakau. Dengan adanya dukungan dari DBHCHT, mereka tidak hanya bekerja di pabrik tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan berdaya secara ekonomi.

Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pekalongan, Inggit Soraya mengapresiasi kegiatan pelatihan tersebut. Dimana, untuk pelatihan kali ini mencakup Kerajinan Tangan (Craft) dan Tata Rias (Kecantikan).

“Kami berharap, pelatihan ini bisa menjadi langkah awal bagi para buruh untuk menciptakan peluang usaha sendiri. Selain meningkatkan kreativitas dan keterampilan, juga dapat membantu perekonomian keluarga mereka,” pungkasnya. (em-aha)

“Dengan tidak diperbolehkannya DBHCHT yang digunakan untuk acara hiburan seperti festival musik sosialisasi gempur rokok ilegal, maka kami manfaatkan sepenuhnya untuk peningkatan SDM melalui pelatihan,” kata Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, Senin (26/5/2025).

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota, pelatihan yang berlangsung selama 14 hari ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan memberikan penghasilan tambahan bagi para buruh.

“Ini merupakan agenda rutin. Alhamdulillah PT Urip Sugiharto selalu terbuka dan mendukung program pemerintah. Tahun ini, pelatihan digelar selama 14 hari penuh,” ujarnya.

Ia berharap keterampilan yang diajarkan seperti boga dan rajut, dapat dimanfaatkan oleh para peserta khususnya perempuan untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

“Terima kasih kepada PT Urip Sugiharto yang sudah mengatur waktu dan shift selama 14 hari, memberikan waktu untuk para pekerja mengikuti latihan ini. Di sela-sela kegiatan kerja, mereka bisa menambah ketrampilan, mudah-mudahan bermanfaat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan menambahkan bahwa program ini mencakup tiga jenis keterampilan, yaitu kerajinan rajut, tata boga, dan kecantikan.

“Ada 15 paket pelatihan, masing-masing diikuti 20 peserta. Totalnya 300 karyawan dari PT Urip Sugiarto yang mengikuti. Harapan kami, keterampilan ini dapat mereka gunakan di luar jam kerja dan menjadi sumber penghasilan tambahan,” terangnya.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk semua jenis pelatihan dari DBHCT selama tahun 2025 mencapai Rp4,3 miliar. (em-aha)

Bantuan senilai Rp600 ribu per orang ini diberikan untuk periode Februari dan Maret 2025 sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh rokok.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, didampingi Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi berlangsung di Halaman PT MPS Kota Pekalongan, Kamis (27/3/2025).

Usai menyerahkan, Wali Kota yang akrab disapa Mas Aaf ini mengaku bersyukur, BLT DBHCHT bisa disalurkan di waktu yang tepat yakni pada H-3 Lebaran Idul Fitri 2025. Para buruh rokok di PT MPS telah menerima bantuan ini.

“Alhamdulillah, DBHCHT ini bisa disalurkan tepat waktu. Semoga bisa membantu para buruh dalam mempersiapkan Lebaran. Kami juga berharap PT MPS semakin berkembang dan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ia berharap, sinergi baik antara Pemkot Pekalongan dengan PT MPS bisa terus berlanjut.

“Kami ingin buruh rokok di Pekalongan lebih sejahtera. Semoga bantuan ini membantu dan PT MPS semakin berkembang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi menuturkan, penyaluran BLT DBHCHT Tahap 1 disalurkan untuk periode 2 bulan (Februari dan Maret ) sebesar Rp600.000/penerima.

“Ada 500 buruh rokok di PT MPS yang menerima BLT DBHCHT ini dari APBD Kota Pekalongan. Sebelumnya, 1.094 buruh rokok juga telah menerima BLT serupa dari Pemerintah Provinsi yang diambil di Kantor Pos,” papar Yos.

Disampaikan Yos, DBHCHT tidak hanya digunakan untuk pelatihan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Harapannya, bantuan ini bisa meringankan beban para buruh rokok dalam persiapan menjelang lebaran sebentar lagi,” pungkasnya. (em-aha)

Hal ini disampaikan Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid usai membuka kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang berlangsung di Ruang Buketan Setda setempat, Rabu siang, 5 Maret 2025.

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, bahwa banyaknya perolehan dana cukai ini selaras dengan banyaknya perokok aktif dan sebagai pembeli cukai terbesar.

“Meski begitu, kami berharap ada langkah untuk mencegah anak di bawah umur agar tidak menjadi generasi perokok, baik dari peran pemerintah, orang tua, guru dan lingkungan sekitarnya,” tutur Aaf.

Menurut Aaf, ketika dirinya saat mengikuti retret di Magelang, ia sudah saling berdiskusi dengan Wali Kota maupun Bupati dari daerah-daerah lain terkait perolehan dana cukai.

“Rata-rata mereka hanya kisaran Rp7 Miliar hingga Rp 15 Miliar, tapi Kota Pekalongan bisa mencapai Rp21,5 Miliar dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Ini memang mengagetkan Saya dan daerah-daerah lain, karena tahun lalu hanya di angka Rp14 Miliar,” ucapnya.

Ia mengaku bersyukur, di Kota Pekalongan belum ada pabrik rokok ilegal dan berharap seterusnya tidak ada.

Sebelumnya, jajaran Pemkot Pekalongan juga sudah memusnahkan 50 ribu batang rokok ilegal hasil temuan operasi cukai selama tahun 2024 dengan bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Tegal beberapa waktu lalu.

“Perolehan dana cukai ini kami manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Pekalongan. Seperti mengcover BPJS Kesehatan untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC),” terangnya.

Lalu, BPJS Ketenagakerjaan, pemberian bantuan sosial, sosialisasi hingga fasilitasi pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinperinaker setempat.

“Alhamdulillah sekarang sangat minim ditemukan rokok ilegal di warung maupun di pasar, kita sosialisasikan terus gempur rokok ilegal kepada pedagang maupun generasi muda. Sebab, rokok ilegal ini tentu sangat merugikan negara karena tidak ada pemasukan cukai,” pungkasnya. (em-aha)

Pelatihan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2024 ini dibuka oleh Plt Wali Kota Pekalongan, H Salahudin yang ditandai dengan penyerahan fasilitas peserta pelatihan, berlangsung di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Pekalongan, Rabu, 9 Oktober 2024.

“Pada pelatihan kali ini, ada 4 jenis pelatihan yang dibuka yaitu tata boga, servis ac, tata kecantikan, dan barista dengan total peserta pelatihan sebanyak 64 orang,” kata Salahudin.

Mengingat tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti pelatihan kerja ini, sehingga harus diseleksi secara tertulis dan seleksi wawancara. Menurutnya, pelatihan ini melengkapi sejumlah pelatihan kerja yang difasilitasi Dinperinaker baik pada Lembaga Kursus Pelatihan (LPK) swasta maupun di BLK.

Dengan intens dibukanya pelatihan keterampilan kerja ini sebagai upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa membuka usaha mandiri maupun bekerja sesuai bidang yang diminatinya.

Tidak hanya diberikan bekal keterampilan kerja secara teknis, para peserta pelatihan juga mendapatkan bekal soft skill dan sikap yang harus dimiliki ketika mereka memasuki dunia kerja maupun memiliki usaha sendiri.

“Selain memiliki keterampilan kerja yang memadai, mereka juga harus menjadi orang yang jujur, disiplin, bertanggungjawab, bekerja keras, amanah dan dermawan. Kelancaran di dunia usaha maupun bekerja berawal dari karakter baik yang dimiliki seseorang tersebut,” tuturnya.

Ia berharap, usai mengikuti pelatihan, sebagian dari peserta bisa membuka usaha secara mandiri sehingga mampu memberikan peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat sekitarnya dan mengurangi angka pengangguran maupun kemiskinan di Kota Pekalongan.

Sementara itu, Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan menjelaskan, untuk pelatihan berbasis kompetensi di BLK ini sudah masuk tahap kedua di Tahun 2024.

“Kami sediakan 4 jenis pelatihan kerja yakni tata boga, servis AC, tata kecantikan, dan barista. Untuk pelatihan ini berlangsung selama 33 hari dan ada 2 materi yang diberikan, yakni materi teknis dan materi umum,” ujarnya.

Materi umum berisikan soft skill bekerja sama dengan Forum Koordinasi Jejaring  Pelatihan Pemagangan Industri Daerah Kota Pekalongan.

“Sementara, untuk materi teknis, mereka akan mendapatkan pembekalan keterampilan kerja dari instruktur BLK dan ahli kecantikan,”pungkasnya. (em-aha)