Sebanyak 500 ribu genteng produksi perajin Plered dikirim menggunakan 125 truk pada Jumat (2/10/2026). Pengiriman tersebut menandai dimulainya pelaksanaan Program Gentengisasi Nasional.

Peluncuran program di sentra genteng Plered itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, anggota DPRD serta sejumlah pejabat lainnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Program Gentengisasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material bangunan. Pemerintah juga ingin menjadikan program tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan perajin lokal.

“Kita ingin memberdayakan UMKM, tapi kualitasnya di-upgrade dulu. Ada efek berantai yang diharapkan: UMKM tumbuh, kualitas meningkat, dan pasar terbuka lebar,” ujar Maruarar Sirait.

Plered selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi genteng dan kerajinan berbahan tanah liat di Jawa Barat.

Program Gentengisasi memberikan peluang baru bagi para perajin untuk memperluas pasar. Namun, peluang tersebut juga disertai tuntutan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas.

Dalam proses persiapan yang berlangsung sekitar enam bulan, pemerintah menemukan masih ada perajin yang belum memenuhi standar mutu. Sebagian di antaranya bahkan belum memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemprov Jawa Barat bersama Pemkab Purwakarta dan Pemkab Majalengka kemudian melakukan pendampingan dan pembinaan agar semakin banyak perajin yang mampu memenuhi persyaratan.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah daerah telah mengecek kesiapan produksi hingga proses pengiriman genteng dari Purwakarta.

Pembinaan terhadap pelaku usaha, kata Herman, juga terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah perajin yang memenuhi standar.

Pemerintah daerah juga mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang mempertemukan kebutuhan atau permintaan dengan kemampuan produksi perajin secara langsung.

Dengan demikian, kebutuhan material untuk program perumahan dapat terserap oleh produk lokal sekaligus memberikan kepastian pasar bagi pelaku UMKM.

Penguatan sentra produksi tidak hanya dilakukan di Purwakarta. Pemerintah juga menyiapkan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu daerah pemasok genteng untuk kebutuhan program tersebut.

Rencananya, sebanyak 2,4 juta genteng akan dikirim dari Majalengka menggunakan 600 truk pada 8 November 2026. Pengiriman itu melibatkan 45 perajin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 perajin telah mengantongi sertifikasi SNI. Sementara 11 perajin lainnya dinyatakan telah lolos uji keandalan.

Besarnya kebutuhan material untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah di Jawa Barat dinilai menjadi peluang bagi perajin lokal untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi UMKM melalui BRI dan Bank Jabar. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mengembangkan usahanya.

Genteng Lokal Gantikan Atap Asbes

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengatakan genteng produksi perajin lokal tersebut nantinya digunakan untuk menggantikan atap asbes dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Menurutnya, penggunaan genteng tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan industri lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat penerima bantuan.

Sementara itu, Kepala UPTD Sentra Keramik Plered Mumun Maemunah sebelumnya mengungkapkan terdapat 78 perajin yang berada di sentra tersebut. Namun, belum seluruhnya terlibat dalam program.

Dari jumlah tersebut, baru tiga perajin yang telah memiliki sertifikasi SNI. Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong perajin lainnya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan.

Produk genteng yang dikirim dari Plered juga telah dinyatakan lulus uji Balai Besar Keramik.

Program Gentengisasi dinilai menjadi momentum penting bagi industri genteng Plered. Namun, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya genteng yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana para perajin mampu mempertahankan kualitas, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar secara mandiri.

Pasalnya, pasar yang terbuka melalui program pemerintah diharapkan menjadi pintu masuk bagi perajin untuk berkembang lebih jauh, bukan menjadi satu-satunya sumber pesanan.

Jika mampu memenuhi standar dan menjaga kualitas, perajin Plered berpeluang meningkatkan posisi dari sekadar pemasok menjadi pelaku industri lokal yang lebih mandiri dan kompetitif.

Dengan begitu, Program Gentengisasi tidak hanya menghasilkan jutaan genteng untuk kebutuhan perumahan. Lebih jauh, program ini dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali industri rakyat, memperkuat UMKM, sekaligus menjaga keberlangsungan sentra kerajinan yang telah menjadi bagian dari identitas Plered, Purwakarta. [NR]

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan peresmian program rumah tidak layak huni bagi jajaran kepolisian daerah di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit menilai langkah yang diambil pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas serta membangun karakter generasi muda.

Menurut Kapolri, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi tersebut sejalan dengan upaya kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar. Ia mengatakan bahwa masih banyak siswa yang mengendarai sepeda motor meskipun belum memiliki izin mengemudi yang sah atau belum cukup umur sesuai ketentuan peraturan lalu lintas.

Ia menilai langkah Gubernur Jawa Barat yang melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat membantu aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Kapolri menyebut kebijakan tersebut bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter bagi generasi muda.

Menurutnya, jika pelajar sejak dini dibiasakan mematuhi aturan lalu lintas, maka mereka akan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih tertib dan bertanggung jawab di masa depan. Ia menegaskan bahwa pembentukan karakter disiplin memang harus dimulai sejak usia sekolah.

]]> https://eranasional.com/99296/kapolri-dukung-kebijakan-dedi-mulyadi-soal-larangan-pelajar-naik-motor/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/94162/pradi-supriatna-dukung-gubernur-percepat-uji-dan-produksi-bobibos https://eranasional.com/94162/pradi-supriatna-dukung-gubernur-percepat-uji-dan-produksi-bobibos#respond Sun, 23 Nov 2025 13:00:50 +0000 https://eranasional.com/94162/pradi-supriatna-dukung-gubernur-percepat-uji-dan-produksi-bobibos Depok, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam merespons temuan bahan bakar alternatif Bobibos yang belakangan menjadi perbincangan publik.

Pradi menilai inisiatif gubernur bukan sekadar bentuk dukungan terhadap inovasi warga, melainkan juga representasi keberanian pemerintah daerah membuka ruang luas bagi kreativitas masyarakat di sektor energi terbarukan.

Publik sebelumnya menyoroti polemik antara pihak penemu Bobibos dengan pemerintah terkait proses izin edar dan legalitas distribusi produk tersebut.

Beberapa pihak, termasuk pemerintah menilai Bobibos belum memenuhi standar teknis dan regulasi yang dipersyaratkan, sementara penemunya mengeklaim telah melakukan pengujian mandiri dan meminta pemerintah memberikan dukungan, bukan hambatan.

Di tengah situasi itu, Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah cepat dengan melakukan uji coba awal Bobibos di Lembur Pakuan, Subang.

Uji coba tersebut dilakukan menggunakan dana pribadi untuk memastikan proses berjalan tanpa membebani anggaran publik.

Pradi menyebut tindakan tersebut merupakan komitmen konkret pemerintah daerah dalam melihat potensi teknologi lokal, sekaligus jalan tengah yang konstruktif atas polemik izin edar Bobibos.

“Gerak cepat Pak Gubernur, termasuk kesediaannya menguji coba secara langsung dan memakai dana pribadi, tentu harus diapresiasi. Di situ terlihat keberpihakan nyata pemerintah terhadap karya anak bangsa,” ujar Pradi saat ditemui eranasional di kediamannya, Sabtu (22/11/2025).

Menurut Pradi, keputusan gubernur yang memilih terjun langsung ke lapangan menunjukkan keseriusan Jawa Barat dalam mencari solusi di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai setiap temuan, termasuk Bobibos, harus mendapatkan pendampingan komprehensif agar dapat diuji secara ilmiah, diperbaiki, dan berpotensi memasuki tahap hilirisasi.

Merespons polemik izin edar Bobibos, Pradi justru mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat aspek regulasi dan memfasilitasi standardisasi produk.

Ia mendukung penuh bila Gubernur Dedi Mulyadi ingin mendorong produksi massal Bobibos di Jawa Barat setelah seluruh tahapan uji dan sertifikasi terpenuhi.

“Ketika inovasi lokal punya peluang dikembangkan, pemerintah harus hadir dari awal. Produksi massal di Jawa Barat sangat mungkin dilakukan jika proses ilmiah dan administratif sudah tuntas. Itu bentuk keberpihakan terhadap kreativitas warga,” tegas Pradi.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat ekosistem riset melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga teknis agar pengembangan energi alternatif dapat berjalan sesuai standar ilmiah.

Pradi menegaskan bahwa merangkul temuan lokal merupakan salah satu cara memastikan masa depan inovasi daerah tetap terjaga. (**)

Terbaru, Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan publik di Jawa Barat.

Penandatanganan dilakukan oleh Plt Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Hotel Pullman, Bandung, pada Jumat (14/11).

Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa tanah negara di wilayah Jawa Barat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Melalui MoU ini, Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati sinergi dalam perolehan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah negara yang berpotensi menjadi Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah (HPL), sekaligus memastikan pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah” kata Hakiki dalam keterangannya.

Hakiki menambahkan, MoU ini mempertegas komitmen lembaga dalam menyediakan tanah bagi kepentingan umum, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Tidak hanya itu, Badan Bank Tanah juga menjamin kepastian hukum atas tanah dalam rangka kepentingan investasi di Jawa Barat.

“Kerja sama ini adalah bentuk nyata bagaimana negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jawa Barat memiliki dinamika pembangunan yang tinggi, dan melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan setiap aset tanah negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Dalam inspeksi mendadak tersebut, Dedi menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak perusahaan ke dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PDAM dan Perum Jasa Tirta (PJT) II yang dinilai janggal.

Temuan itu bermula saat Dedi berbincang dengan salah satu karyawan di lokasi.

Dalam percakapan yang terekam di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi (KDM), karyawan tersebut menjelaskan bahwa air limbah hasil olahan pabrik yang dibuang ke sungai tetap dikenakan biaya tambahan apabila dimanfaatkan oleh pihak lain melalui PDAM.

“Air yang dibuang itu kalau dipakai lagi, tetap bayar ke PDAM,” ujar karyawan tersebut, dikutip eranasional, Rabu (29/10).

Mendengar penjelasan itu, Dedi langsung mempertanyakan dasar pungutan tersebut.

“Kenapa harus bayar ke PDAM? Ini kan bukan air PDAM,” kata Dedi heran.

Sang karyawan menambahkan bahwa Aqua rutin melakukan pembayaran ke tiga instansi berbeda.

“Aqua bayar ke tiga tempat: ke Bapenda, ke PDAM, dan ke PJT. Detailnya saya kurang tahu, tapi memang setiap bulan ada pembayaran rutin,” ungkapnya.

Pernyataan itu membuat Dedi semakin bingung, sebab menurutnya perusahaan tersebut tidak menggunakan air permukaan atau air sungai, melainkan air tanah yang diatur melalui Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).

“Kalau ambilnya dari mata air, kenapa bayar ke PJT? PJT itu kan untuk air permukaan,” tegas Dedi.

Ia pun menilai mekanisme pembayaran tersebut perlu dievaluasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Cukup satu jenis pajak saja, pajak air bawah tanah atau pajak mata air. PDAM tidak boleh memungut kalau tidak menjual air langsung,” ujarnya.

Karyawan Aqua kemudian mengakui bahwa perusahaan memang diperlakukan seperti pelanggan biasa oleh PDAM.

“Hitungannya sama seperti konsumen,” katanya.

Menanggapi hal itu, Dedi menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai aturan.

“PDAM tugasnya menjual air, bukan memungut dari pihak yang tidak membeli air darinya,” tandasnya.

Ia menegaskan, angka tersebut merupakan data lama dari Bank Indonesia (BI) per 30 September 2025 dan tidak mencerminkan kondisi terkini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 4,17 triliun milik pemerintah daerah masih parkir di bank.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Oktober 2025.

Menanggapi hal itu, Dedi menjelaskan hasil konfirmasinya langsung ke BI. Dari total Rp 4,17 triliun yang disebutkan, simpanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mencapai sekitar Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro. Sisanya, merupakan deposito milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing lembaga.

“Uang Rp 3,8 triliun itu tidak mengendap. Semuanya digunakan untuk kebutuhan operasional, pembayaran proyek, gaji pegawai, perjalanan dinas, listrik, air, hingga belanja pegawai outsourcing,” ujar Dedi, usai mendatangi kantor pusat BI, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan, per 21 Oktober 2025, saldo kas Pemprov Jabar hanya tersisa Rp 2,3 triliun. Dana tersebut pun terus bergerak karena setiap hari ada transaksi keluar dan masuk untuk keperluan daerah.

“Keuangan pemerintah daerah itu dinamis, tidak mungkin ada uang yang diam di bank dalam jumlah besar. Setiap hari ada pencairan untuk bayar tagihan proyek dan belanja operasional,” tegasnya.

Dedi juga membantah adanya praktik menempatkan dana APBD di deposito untuk mengambil bunga. Menurutnya, Pemprov Jabar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kunjungan Dedi ke kantor BI pusat di Jakarta pada Rabu (22/10) menjadi bagian dari klarifikasi resmi kepada publik. Dalam unggahan Instagram-nya, Dedi bahkan terlihat menumpang sepeda motor agar bisa tiba tepat waktu di kantor BI.

“Ini bagian dari tanggung jawab saya untuk memastikan publik mendapat informasi yang benar. Tidak ada dana yang sengaja diendapkan, baik sebelum maupun sesudah pernyataan dari Kemenkeu,” ujar Dedi menutup keterangannya.

Yang membuat peristiwa ini semakin menyita perhatian, korban meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam surat tersebut, korban menuliskan inti kekecewaannya terhadap kondisi hidup yang dijalaninya.

Ia juga menyinggung soal kebijakan pemerintah daerah yang menurutnya tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Surat itu seolah menjadi pelampiasan rasa frustrasi karena tidak mendapat perhatian maupun jalan keluar dari masalah yang dihadapi.

Meski detail isi pesan tidak diungkapkan seluruhnya, polisi membenarkan bahwa surat itu menunjukkan korban berada dalam kondisi tertekan dan kehilangan harapan.

Kapolsek Beji Kompol Josman Harianja menjelaskan, pihak kepolisian menerima laporan dari warga sekitar tengah malam.
Sekitar pukul 01.00 dini hari, anggota Polsek Beji bersama tim identifikasi Polres Metro Depok langsung mendatangi lokasi kejadian.

Petugas kemudian melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti, termasuk surat terakhir korban yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat.

“Surat itu sudah kami amankan untuk kepentingan penyelidikan. Jenazah korban juga sudah dibawa ke rumah sakit guna keperluan visum,” ungkap Kompol Josman.

Kasus ini memunculkan keprihatinan warga sekitar. Banyak yang menilai tragedi tersebut sebagai cermin bahwa persoalan sosial dan tekanan hidup kerap tak tersampaikan hingga menimbulkan keputusan fatal.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Keluhan atau aspirasi yang tidak tersalurkan bisa menimbulkan rasa putus asa.

Pentingnya peran aparat kepolisian, pemerintah, masyarakat dan ahli kesehatan jiwa mengingatkan dengan cara mensosialisasikan soal kasus ini, setiap orang yang mengalami tekanan berat sebaiknya segera mencari bantuan, baik melalui keluarga, layanan konseling, maupun fasilitas kesehatan mental.

Bunuh diri bukanlah solusi, dan masih ada banyak jalan keluar lain yang bisa ditempuh.

Pemakzulan ini akan diajukan melalui legislatif atau DPRD Jabar. Usulan pemakzulan itu merupakan bentuk protes kebijakan terkait larangan studi tur.

Sebelumnya, mereka akan melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes kebijakan Demul yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA.

“Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah. Di situ ada klausul atau pasal yang bunyinya adalah jika kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada ekonomi lah y bisa diajukan pemakzulan,” ungkap Perwakilan SP3JB Herdi Sudarjda saat dihubungi, Senin (25/8/2025).

Dia menjelaskan, pengajuan pemakzulan terhadap Demul akan memiliki rangkaian jalan panjang. Namun Herdi memiliki keyakinan ia punya bukti kuat agar pemakzulan terhadap Demul dapat dilakukan oleh DPRD.

“Kita punya bukti, punya fakta bahwa memang kebijakan Gubernur Jabar itu adalah kebijakan internal ya. Internal dia untuk sekolah, bukan untuk pariwisata memang. Tapi kebijakan internal untuk sekolah tersebut berdampak kepada usaha dan para pelaku usaha yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Adapun Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar pada SE Nomor 45/PK.03.03/KESRA dianggap telah melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Paragraf 4 Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 76 huruf b, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

“Pekan ini kita akan segera lakukan bertemu dengan DPR RI. Kita akan sampaikan dulu ke Jakarta, ke komisi terkait. Dan juga nanti akan kita sampaikan juga hasil dari Jakarta ke DPRD Provinsi. Yang memiliki kewenangan adalah DPRD Provinsi,” sambung dia.

Herdi tidak menampik jika ia sudah bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi. Hasil pertemuan tersebut, Herdi menyebut Demul tetap melarang adanya kegiatan Study Tour.

Disinggung aksi yang harusnya digelar pada hari ini di Gedung Sate, Kota Bandung gagal, Herdi mengaku jika aksi ini hanya ditunda untuk mencoba melakukan diplomasi dan dialogis bersama legislatif baik DPR RI ataupun DPRD Jabar.

“Ya, kalau tidak ada sama sekali baru kita akan turun aksi. Kita meminta kepala daerah, gubernur untuk mengkaji ulang dan juga meminta untuk betul-betul mencermati revisi yang diajukan atau rekomendasi revisi yang diajukan oleh SP3JB,” katanya.

Dia menyebut kasus keterlambatan pelayanan kesehatan di wilayah Sukabumi sudah terlalu sering terjadi. Dedi menegaskan, pelayanan kesehatan yang lamban dan administrasi yang berbelit tidak boleh lagi dibiarkan, terlebih hingga merenggut nyawa pasien.

“Mohon maaf ya, kasusnya sudah terlalu banyak kalau di Sukabumi. Saya kan menangani Sukabumi sudah sering, dan ini bukan hanya di satu rumah sakit saja,” kata Dedi di Univeritas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025).

Dedi menekankan, agar Bupati Sukabumi dan para direktur rumah sakit segera melakukan evaluasi menyeluruh. Dedi juga meminta Dinkes Jabar turun langsung untuk melakukan audit investigatif dan memberi rekomendasi kepada kepala daerah setempat.

“Artinya Bupati Sukabumi, Direktur Rumah Sakit di Sukabumi segera lakukan evaluasi. Saya minta Kepala Dinas Kesehatan lakukan audit investigatif dan kemudian nanti rekomendasikan pada bupatinya untuk memberikan tindakan,” jelas Dedi.

Selain soal audit, Dedi juga menyoroti kebutuhan tenaga medis di tingkat puskesmas. Menurut Dedi, bila puskesmas sudah memiliki fasilitas rawat inap, maka keberadaan dokter spesialis sangat penting agar masyarakat desa mendapatkan akses pelayanan kesehatan lebih cepat.

Hal ini karena sejak beberapa tahun lalu, di kawasan itu telah terjadi perubahan tata ruang, yang berdampak negatif dan menimbulkan bencana.

“Di Bogor, daerah rawan bencana, daerah resapan air, dan perkebunan, tata ruangnya diubah menjadi tempat wisata dan permukinan. Tanpa adanya perubahan tata ruang, potensi bencana bisa terjadi di wilayah itu,” kata dia, Minggu (6/7/2025).

Dia menilai, perubahn tata ruang merupakan cara untuk menghindari bencana yang sering terjadi di Jawa Barat. Perubahan yang sama juga akan dilakukan di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Tasikmalaya.

Menurut dia, tata ruang telah dirusak oleh praktik alih fungsi hutan menjadikannya sebagai kebun sayur dan tambang.

“Tekad saya ini mungkin banyak yang menentang, protes dan lain-lain. Tapi, itu tidak penting. Bagi saya penyelamatan harus dilakukan dilakukan. Untuk apa pembangunan dilakukan dengan biaya besar, tapi rontok oleh bencana,” jelas dia.

Dedi menegaskan ancaman bencana di Jakarta, problem utamanya ada di Bogor, khususnya Puncak dan Megamendung.

Selesaikan Bogor, maka Jakarta akan selesai. Jika Bogor belum selesai, jakarta juga tidak akan pernah selesai. Untuk itu, dia mengajak untuk mengembalikan kawasan Bogor sebagai daerah dengan banyak resapan air. Gunung jangan diganggu dan perkebunan jangan dialihfungsikan.

“Saya ajak kita semua mengurangi nafsu mengembangkan ekonomi di kawasan Bogor. Kita harus memegang prinsip ekosistem. Mari kembalikan fungsi alam secara baik. Itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jabar dan DKI,” kata dia.

Di sisi lain, terkait adanya bangunan yang telah disegel Kementerian Lingkungan Hidup di Puncak, tapi belum dibongkar, menurut Dedi, pembongkaran memang belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, objek itu berdiri di atas lahan bersertifikat dan sudah mengantongi izin resmi. KLH memperkirakan pembongkaran baru bisa dilakukan pada September.

“Prosedur yang harus ditempuh memang cukup panjang. Ini berbeda dengan kasus Hibisc,” pungkas dia.

“Pak Sekda, bikin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap keluarga. Tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada KK,” kata Dedi saat menghadiri acara di Cilodong, Depok, Sabtu (5/7/2025).

Dia mengatakan, masih banyak anak yang tidak dapat bersekolah hanya karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Padahal, jika sudah tinggal lama di suatu wilayah, anak tersebut seharusnya tetap dapat mengakses pendidikan.

“Tujuan dibikin KK itu untuk domisili. Tapi kalau dia sudah lama tinggal di situ dan tidak punya KK, itu bisa diverifikasi. RT cukup yang menjelaskan,” ucap dia.

Dia juga menyoroti kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di jenjang sekolah dasar (SD), yang menurutnya kini justru menghambat akses anak-anak untuk bersekolah.

Diketahui Kota Depok akan menggelar pendidikan anak di barak militer seperti yang sudah diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di beberapa wilayah lain. Adapun lokasi pendidikan di barak militer itu akan dilangsungkan di Divisi 1 Kostrad TNI AD Cilodong, Depok.

“Ya, kemarin kan kuota kita bayangin 50 (anak) , di sana (Yonhub TNI AD Jatijajar) kapasitasnya bisa untuk 60 orang. Tapi begitu kita naikin jadi 100, di sana yang tempatnya terbatas sehingga akhirnya kita mohon izin, coba cari alternatif,” kata Supian di Cilodong, Depok, pada Rabu (28/5/2025).

Dia menjelaskan, awalnya fasilitas Kostrad Cilodong memang menjadi prioritas pertama untuk program tersebut, namun saat ini masih ada kegiatan sehingga mencoba ke Yonhub.

“Saya sudah tugaskan badan kepegawaian provinsi jawa barat dan inspektorat untuk melakukan pemanggilan. Dan kemudian apa bila terbukti, ya sanksinya pasti diberhentikan,” kata Dedi Mulyadi di Universitas Indonesia, Selasa (27/5/2025).

Ditemani orang tua serta sejumlah kerabat korban mendatangi Mapores Metro Depok Jawa Barat untuk melaporkan terduga pelaku. Peristiwa itu viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu pelatih ekstrakurikuler di sekolah.

Korban dari oknum guru tersebut diduga lebih dari satu orang. Orang tua korban berinisial LS meminta agar pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ia juga berharap kasus ini segera diusut agar tidak ada lagi korban.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak melanggar HAM.

“Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara dalam perspektif HAM saya tegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment,” kata Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pigai menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa bertentangan dengan prinsip, seperti mencubit dan memukul.

“Di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Dia menambahkan apabila implementasi di Jawa Barat berhasil, dia akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat peraturan supaya bisa berlangsung masif di banyak tempat.

“Kalau bagus, tetapi kita semua mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nila-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM,” jelas Pigai.

“Karena ini idenya bagus untuk ke depan. Kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini, kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM,” pungkas dia.

Menteri Sosial menilai, ada aspek agama dan hak asasi manusia (HAM) sebelum menetapkan vasektomi sebagai syarat menerima bansos.

Dia menegaskan sebelumnya ada fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI.

Oleh karena itu, jika terdapat syarat-syarat yang berada di luar rancangan program Bansos, perlu ada diskusi yang lebih mendalam.

“Itu harus dihitung secara bersama-sama. Maka ketika saya ditanya, ya kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi itu,” ucap Gus Ipul.