Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang kerap disapa Aaf saat menanggapi kondisi terkini lahan bekas bangunan kantor Pemkot yang telah dibersihkan, Senin (10/11/2025).

“Proses Pembangunan gedung ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026 dan sudah dapat digunakan kembali pada tahun 2027. Pembangunan sepenuhnya didanai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Aaf.

Aaf menambahkan, gedung-gedung yang terdampak dan mengalami kerusakan berat, seperti Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Kantor Pemkot, telah diratakan sebagai persiapan pembangunan ulang.

Ia mengungkapkan optimisme mengenai jadwal penyelesaian proyek strategis ini yakni awal Tahun 2026, pembangunan kembali direncanakan akan dimulai oleh Kementerian PU.

Akhir Tahun 2026 yaitu proyek ditargetkan selesai, sejalan dengan arahan dari Pemerintah Pusat, sedangkan Tahun 2027, Gedung baru diharapkan sudah bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat.

“Dan Insya Allah, mudah-mudahan doa dari seluruh masyarakat Kota Pekalongan, supaya lancar di awal tahun 2026 ini nanti bisa dibangun kembali oleh Kementerian PUPR, dan di akhir 2026 targetnya selesai, dan di tahun 2027 sudah bisa digunakan,” ujar Wali Kota Aaf.

Ia juga menekankan pentingnya kelancaran proses ini sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dalam upaya mematangkan rencana pembangunan, Pemerintah Kota Pekalongan akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian terkait.

“Besok, hari Selasa, kita ada pembahasan dengan kementerian untuk denah, desain untuk gedung baru itu. Itu nanti akan ada rakor untuk penentuan itu. Kita pengennya nanti ada semacam pendopo atau apa, tapi nanti semuanya tergantung dari Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Wali Kota Aaf juga memastikan bahwa, meskipun pembangunan kantor utama sedang berlangsung, pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa hambatan.

“Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kantornya terdampak pascaaksi anarkis berkantor di sejumlah gedung lain milik Pemkot agar fungsi pemerintahan dan pelayanan tetap maksimal,” tukasnya. (emaha)

Ketua DPRD, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa kegiatan legislatif tidak akan berhenti meski gedung ludes terbakar.

Menurutnya, musibah besar ini memang mengubah pola kerja anggota dewan, tetapi tidak boleh menghalangi mereka selaku wakil rakyat dalam melaksanakan amanah rakyat.

Azmi memastikan, DPRD tidak akan menggunakan hotel maupun fasilitas komersial lain untuk menggelar rapat resmi. Sebagai gantinya, sejumlah alternatif darurat telah disiapkan, termasuk memanfaatkan gedung OPD yang ada hingga mendirikan tenda di area sekitar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Sekda untuk menentukan lokasi sementara. Bahkan kalau perlu, kita bisa dirikan tenda di halaman ini,” ucap Azmi, Senin (1/9/2025).

Ia menambahkan, dalam situasi darurat, pola kerja DPRD harus lebih fleksibel. Para legislator yang biasanya menerima kedatangan OPD di gedung dewan, kini siap mendatangi langsung kantor dinas maupun masyarakat.

“Intinya, komunikasi politik tidak boleh terputus. Semua kegiatan harus tetap berjalan meskipun fasilitas terbatas,” tegasnya.

Meski fungsi dewan tetap berjalan, Azmi mengakui rapat paripurna belum bisa segera dilakukan. Namun, jika ada pembahasan penting seperti APBD 2026 yang mendesak, pihaknya akan mencari ruang alternatif yang representatif.

Ia juga menekankan bahwa, pemulihan dokumen penting menjadi prioritas utama.

“Yang lebih krusial dari paripurna adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Azmi menegaskan, DPRD Kota Pekalongan akan terus berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

“Kami tidak ingin ada agenda penting yang terbengkalai. Fokus utama saat ini adalah memastikan roda pemerintahan berjalan normal dan anggaran bisa digunakan secara optimal untuk recovery,” pungkasnya. (em-aha)

Termasuk mengimbau agar masyarakat yang terbukti membawa atau mengambil barang hasil penjarahan untuk segera mengembalikannya.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menegaskan bahwa, Pemkot bersama jajaran instansi terkait telah mendeteksi beberapa barang yang dibawa oknum masyarakat saat kerusuhan berlangsung.

Bukti tersebut diperoleh dari sejumlah video yang beredar luas di media sosial maupun rekaman internal.

“Kemarin memang ada beberapa warga maupun orang tua dari oknum yang melakukan penjarahan komunikasi dengan kami,” ujar Aaf, di sela-sela tinjauannya monitoring ruangan-ruangan pasca insiden anarkis, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, ada beberapa wajah oknum dan barang yang dibawa sudah terdeteksi lewat video-video yang beredar. Ia memastikan, jika ada warga atau oknum tersebut yang mau sukarela mengembalikan. Maka, identitasnya akan dirahasiakan dan tidak diproses hukum.

Ia menambahkan, langkah persuasif menjadi pendekatan utama agar masyarakat yang membawa barang hasil penjarahan bisa menyadari kesalahannya dan segera mengembalikan barang tersebut tanpa rasa takut.

Untuk itu, pihak kelurahan hingga RT/RW telah dilibatkan untuk membantu mengidentifikasi sekaligus memberikan imbauan langsung kepada warganya.

“Itu sudah kami infokan ke kelurahan dan perangkat RT/RW. Beberapa RT/RW juga sudah mengidentifikasi anak atau warga yang membawa barang-barang hasil penjarahan. Mereka akan bergerak mendatangi rumah-rumah tersebut dengan cara persuasif,” tambahnya.

Ia menyebut, Posko pengembalian barang hasil jarahan, bisa dikembalikan di Kantor Polres Pekalongan Kota, Kantor BPKAD Kota Pekalongan, maupun kelurahan terdekat. Posko ini nantinya menjadi titik pengembalian barang-barang sekaligus pusat informasi bagi masyarakat.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa, fokus pemerintah bukan semata-mata pada proses hukum, melainkan pada pemulihan kondisi dan pemanfaatan kembali barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

“Yang terpenting sekarang adalah pemulihan. Kita ingin agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, dan fasilitas yang rusak maupun hilang bisa segera ditangani,” jelasnya.

Wali Kota Aaf juga mengapresiasi peran aktif masyarakat, khususnya para tokoh lingkungan, RT/RW, dan perangkat kelurahan, yang dengan sigap ikut membantu melakukan pendekatan kepada warganya.

Ia berharap kerja sama ini bisa mempercepat proses pengembalian barang sehingga tidak menambah kerugian daerah akibat aksi anarkis tersebut.

“Harapan kami, dengan adanya kesadaran dari warga yang sempat ikut-ikutan membawa barang, semuanya bisa dikembalikan. Dengan begitu kita bisa bersama-sama fokus pada upaya perbaikan dan pembangunan kembali,” tegasnya.

Dengan pendekatan persuasif ini, ia yakin bahwa, sebagian besar barang yang hilang bisa kembali, sehingga beban kerugian akibat kerusuhan dapat diminimalisir.

“Kami dari Pemkot Pekalongan juga berkomitmen menjaga kondusivitas daerah dengan melibatkan semua pihak agar situasi kembali normal,” tukasnya. (em-aha)