Keputusan tersebut diambil setelah koalisi menilai adanya potensi penyusupan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap situasi terkini dan menemukan indikasi adanya kelompok yang menunggu momentum aksi buruh untuk kepentingan tertentu.

“Kami mencermati ada kelompok-kelompok yang memang sudah menunggu gerakan buruh menggelar aksi besar-besaran.

Kelompok yang tidak bertanggung jawab tersebut berpotensi menumpang dalam aksi buruh yang tergabung di KBPBI,” ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Semula, aksi tersebut direncanakan diikuti sekitar 50 ribu buruh yang berasal dari 18 konfederasi anggota KBPBI.

Demonstrasi itu bertujuan mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Namun, demi menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari potensi gangguan keamanan, KBPBI memilih menunda pelaksanaan aksi sambil terus memantau perkembangan di lapangan.

“Kami memikirkan kondisi bangsa ini dan juga situasi masyarakat yang mulai resah dengan kabar soal kerusuhan Agustus,” kata Andi.

Meski aksi ditunda, KBPBI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan di DPR.

Sebelumnya, perwakilan koalisi telah melakukan rangkaian pertemuan dengan sejumlah fraksi di parlemen guna menyerahkan draf usulan RUU yang disusun bersama.

Draf tersebut merupakan hasil penyusunan 18 konfederasi dan 157 federasi serikat pekerja yang tergabung dalam koalisi.

Dalam agenda terakhir, KBPBI juga bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, untuk menyampaikan aspirasi buruh terkait substansi regulasi ketenagakerjaan.

Di sisi lain, koalisi mengingatkan DPR agar memberikan perhatian serius terhadap aspirasi pekerja.

Menurut KBPBI, apabila tuntutan buruh tidak diakomodasi, potensi gelombang demonstrasi yang lebih besar tetap terbuka.

Andi menegaskan pihaknya tidak ingin dinamika penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) seperti yang terjadi pada 2020 kembali terulang.

“Kami tidak menginginkan seperti Omnibus Law, jadi berjejal, berjilid-jilid dan sangat panjang, dan perlawanan sangat keras di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pengamanan dimulai sejak pagi.

“Sekitar pukul 05.30 WIB sudah dilakukan apel kesiapan dan Technical Working Group (TWG) untuk pengamanan aksi gabungan organisasi guru,” ujarnya.

Aksi Buruh di JCC Senayan

Demonstrasi pertama datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menggelar aksi di kawasan Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut aksi dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan diikuti ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek serta Karawang.

Para peserta membawa sejumlah tuntutan, antara lain penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta desakan kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen.

Mereka juga meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya dan segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

“Aksi ini kami pastikan berjalan damai dan konstitusional. Tidak boleh ada kekerasan atau perusakan fasilitas umum,” tegas Said Iqbal.

KSPI juga mengancam akan menggelar mogok nasional melibatkan lima juta buruh di 38 provinsi jika pemerintah tak merespons tuntutan mereka.

Aksi Guru di Lapangan Ikada

Sementara itu, aksi dari kalangan guru terpusat di Lapangan Ikada, kawasan Monas, Jakarta Pusat. Aksi tersebut diikuti berbagai organisasi, di antaranya Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), serta Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Kombinasi dua aksi besar ini membuat aparat menurunkan total 1.597 personel untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Imbauan Polisi: Waspadai Kemacetan

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Senayan dan Monas akibat pergerakan massa aksi.

Polisi mengimbau pengguna jalan agar mencari rute alternatif dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran mobilitas.

Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, untuk aksi di nasional, rencananya akan dipusatkan di depan gedung DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

“Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daringnya, Rabu 20 Agustus 2025.

Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain: Serang – Banten, Bandung – Jawa Barat, Semarang – Jawa Tengah, Surabaya – Jawa Timur, Medan – Sumatera Utara.

Banda Aceh – Aceh, Batam – Kepulauan Riau, Bandar Lampung – Lampung, Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Pontianak – Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar – Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Ia memastkan demonstrasinya akan berjalan dengan damai.

“Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujarnya.

Tolak Upah Murah

Untuk tuntutan tolak upah murah, Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5% pada tahun 2026.

Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2%.

Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5%.

Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang.

Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hapus Outsourcing

Sementara terkait dengan penghapusan sistem outsourcing, Iqbal menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun sudah jelas bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.

Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN. []

Mirah mengatakan bahwa gerakan serikat pekerja/buruh selalu konsisten menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, termasuk dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Rabu 1 Mei 2025.

“Hari Buruh Internasional (May Day) tanggal 1 Mei 2024 masih diwarnai dengan tuntutan Gerakan Serikat Pekerja/Buruh Indonesia yang konsisten menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023,” kata Mirah, dikutip dari Kompas TV, Rabu, 1 Mei 2024.

Ia menerangkan bahwa penerapan Omnibus Law ini menyebabkan penetapan upah minimum tidak lagi melibatkan unsur tripartit dan kenaikan upah minimum tidak memperhatikan unsur kelayakan.

Hal inilah yang menyebabkan UU Cipta Kerja justru dinilai membuat pekerja Indonesia semakin miskin.

“Karena telah menghilangkan jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian upah, dan juga jaminan sosial,” terangnya.

Pihaknya meminta agar pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 serta mengembalikan mekanisme penghitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK) dengan memperhitungkan tingkat inflasi, angka pertumbuhan ekonomi, dan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak.

“Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak,” tegasnya.

Diketahui, Omnibus Law Cipta Kerja juga membuat sistem outsourcing diperluas tanpa pembatasan jenis pekerjaan yang jelas, sistem kerja kontrak dapat dilakukan seumur hidup tanpa kepastian status kerja menjadi pekerja tetap.

Pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak oleh perusahaan juga menjadi lebih mudah dilakukan, termasuk karena hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Mirah menambahkan bahwa masih banyak perusahaan yang tak senang apabila pekerjanya berserikat.

Untuk itu, ia meminta pemerintah memastikan perlindungan hak berserikat dalam perusahaan.

Pihaknya juga meminta agar Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga untuk segera disahkan menjadi UU. []

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya akan melakukan longmarch jalan kaki Bandung-Jakarta, 2-9 Agustus 2023. Longmarch diawali di Gedung Sate, Bandung, dan berakhir di depan Istana Negara.

Kata Said Iqbal, aksi jalan kaki Bandung-Jakarta ini akan diikuti ratusan orang. Di mana di setiap setiap kota industri yang dilalui akan disambut ribuan buruh yang keluar pabrik.

Adapun Lokasi penyambutan ribuan buruh adalah di alun-alun Cimahi, di sepanjang Kawasan industri Cirame Padalarang (Kabupaten Bandung Barat), di sepanjang kawasan industri Leuwi Gajah Cimahi, di Kawasan Industri Purwakarta, di Kawasan Industri Karawang, di Kawasan Industri Bekasi, Kawasan Industri Pulogadung, dan terakhir akan disambut ribuan buruh di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

“Selama longmarch akan disebarkan surat petisi buruh dan rakyat kelas pekerja yang berisikan 4 tuntutan,” kata Said Iqbal melalui siaran persnya secara tertulis, Sabtu (29/7/2023).

Tuntutan pertama adalah cabut omnibus law UU Cipta Kerja. kedua, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Lalu, ketiga, cabut presidential threshold 20 persen menjadi nol persen. Dan, terakhir, cabut UU Kesehatan.

“Nantinya, surat petisi tersebut akan dikirimkan ke Presiden RI dan pimpinan DPR RI,” ujarnya.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi longmarch ini bertemakan, “Galang Lima Juta Petisi Buruh dan Rakyat Kelas Pekerja Demi Mewujudkan Negara Sejahtera”.

“Selain diikuti KSPI, longmarch juga diikuti oleh elemen Partai Buruh lainnya seperti ORI, KPBI, (K)SBSI, SPI, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSP FARKES, FSP TSK, FPTHSI, PERCAYA, buruh migran, PRT, aliansi nelayan, miskin kota, ojol, dan organisasi kerakyatan lainnya,” ungkap Said Iqbal.

“Aksi longmarch ini akan didahului dengan aksi buruh 2 Agustus di depan Gedung MK bersamaan dengan gugatan judicial review omnibus law UU Cipta Kerja oleh Partai Buruh yang mewakili buruh dan kelas pekerja,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (5/6) di depan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja.

Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, aksi ini melibatkan ribuan buruh se-Jabodetabek yang melibatkan 4 konfederasi besar, 60 federasi, serikat petani, dan berbagai elemen kelas pekerja yang lain akan menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

“Aksi ini dilakukan bertepatan dengan sidang kedua uji formil judicial review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Jadi isu utama yang akan kami usung adalah Cabut omnibus law UU Cipta Kerja,” ujar Said Iqbal melalui siaran persnya secara tertulis kepada eranasional.com, Sabtu (3/6/2023).

Selain menyuarakan Cabut UU Cipta Kerja, dalam aksi 5 Juni para buruh juga akan menyuarakan tolak RUU Kesehatan.

“Terkait dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, beleid ini berpotensi menyebabkan komersialisasi terhadap layanan kesehatan. Di mana RUU ini mengatur mengenai urun biaya. Jadi ada beberapa penyakit yang biayanya tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan, yang tentunya akan memberatkan pasien. RUU Kesehatan hanya melindungi rumah sakit dan membuka ruang komersialisasi medis,” ujar Said Iqbal.

Di samping itu, lanjut Said Iqbal, hal lain yang dipersoalkan dari RUU Kesehatan adalah menempatkan BPJS di bawah kementerian. Padahal seharusnya, jaminan sosial langsung di bawah presiden. Karena dana BPJS adalah uang buruh dan rakyat, bukan dana APBN yang bisa dikelola kementerian.

Seruan ketiga yang diusung dalam aksi ini adalah Cabut Permenaker No 5 Tahun 2023 yang memperbolehkan pengusaha memotong upah hingga 25 persen. Di mana Permenaker ini sudah memakan korban, karena ada pengusaha yang memotong upah buruh sebesar 25%.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebanyak 50 ribu buruh dari berbagai aliansi mulai tiba di area Patung Kuda, Jakarta Pusat hari Senin (1/5/2023). Pada aksi tersebut terdapat 6 isu dan tuntutan yang disuarakan.

Ribuan buruh dari berbagai aliansi mulai memadati kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk memperingati hari buruh sedunia alias May Day.

Mereka berjalan dari Balaikota menuju area Patung Kuda, Jakarta. Terlihat para buruh membawa bendera partai buruh dan bendera merah putih. Secara kompak, mereka juga mengenakan kaos berwarna senada yakni, orange.

Dalam orasinya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan peringatan May Day dilakukan serentak di berbagai kota di seluruh Indonesia.

Diketahui pada aksi ini Partai Buruh mengusung enam tuntutan, yaitu cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Cabut Parliamentary Threshold 4% dan Presidential Threshold 20%, Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan.

Selanjutnya segera Sahkan RUU PPRT dan tolak HOSTUM (Hapus OutSoucing, Tolak Upah Murah), Tolak RUU Kesehatan dan Pilih Capres 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja.

“Outsourcing adalah sistem kerja seperti layaknya perbudakan modem. Sedangkan upah murah menyebabkan kemiskinan terstruktur dan sistematis,” kata Said Iqbal.

Hal lain yang dipermasalahkan adalah buruh dikontrak terus-menerus tanpa periode, pesangon rendah, PHK dipermudah, istirahat panjang 2 bulan dihapus, perubahan jam kerja menjadi 12 jam sehari dan waktu lembur 4 jam perhari.

“Lalu tidak kepastian terkait izin dan cuti buruh perempuan yang sedang haid dan melahirkan, sehingga tingkat kelelahan dan kematian buruh akan meningkat,” imbuhnya.

Sebagi informasi, khusus di Jakarta, setelah melakukan aksi di Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) buruh akan mengikuti May Day Fiesta di Istora Senayan.

JAKARTA, Eranasional.com – Polri berkonsentrasi mengamankan May Day atau Hari Buruh Sedunia 1 Mei di 4 wilayah di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Selain itu, Polri juga akan mengamankan aksi May Day di wilayah-wilayah lainnya. Polri akan mengerahkan personel untuk mengawal dan mengamankan kelancaran serta ketertiban masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di Jakarta, Minggu (30/4/2023), mengatakan, pimpinan Polri telah memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran agar mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontijensi selama aksi May Day.

Dikatakan, pengamanan aksi May Day akan melibatkan lebih dari 12.000 personel keamanan.

“Ada empat wilayah yang menjadi konsentrasi pengamanan dalam peringatan May Day, yakni wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur,” kata Sandi.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polri menurunkan 4.216 personel gabungan, terdiri dari 3.318 personel Polri, 690 personel TNI, dan 208 personel Pemprov DKI Jakarta.

Di wilayah hukum Polda Jawa Barat, ada 1.019 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi May Day di beberapa wilayah.

Wilayah Polda Jawa Tengah, ada 4.319 personel gabungan dan Polda Jawa Timur mengerahkan 3.360 tim gabungan untuk mengawal aksi May Day.

Di DKI, Polda Metro Jaya konsentrasi penuh di empat titik, yaitu Istana Negara, Gedung MPR/DPR, Lapangan Panahan Senayan, dan GOR Rawa Badak Jakarta Utara.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada peringatan Hari Buruh Internasional, ada rekayasa lalu lintas akan dilakukan di titik-titik yang menjadi massa buruh melakukan aksi.

Namun, rekayasa dan pengalihan arus bersifat situasional.

JAKARTA, Eranasional.com – Polda Metro Jaya menyiapkan ribuan personelnya untuk kegiatan pengamanan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 yang jatuh pada hari Senin lusa.

Dua titik yang menjadi pemusatan pengamanan kegiatan Hari Buruh yakni di Patung Kuda dan Gedung DPR, serta titik-titik lain yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Pekalongan – Ratusan Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Walikota Pekalongan, Jumat (10/12/2021).

Massa buruh sebelumnya melakukan konvoi dari Alun-alun Kota Pekalongan. Setiba di depan Kantor Walikota yang sudah dijaga pihak kepolisian dan satpol pp, massa memasang spanduk dan berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Walikota merevisi kenaikan upah buruh.

“Pertama, kita meminta pemerintah untuk merevisi UMK 2022 terutama Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Karena sepanjang sejarah, kenaikan upah ini tidak ada 1%, hanya Rp16 ribu,” kata Alfian Santoso, Ketua DPC SPN Kota Pekalongan.

“Kedua, cabut UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya,” tambahnya saat ditemui eranasional usai orasi.

Ia menambahkan, para buruh akan mogok nasional jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.

Didampingi Kepala Dinpernaker Slamet Hariyadi dan Kepala Satpol PP Sri Budi Santoso, Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih menemui peserta demo dan berjanji akan menyampaikan tuntutan para buruh ke Walikota.

“Kami sudah mendengarkan dan akan kami sampaikan kepada Bapak Walikota. Karena memang penentuan upah ini diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Kami akan menyampaikan jeritan bapak ibu semua,” Sri Rumuningsih, Sekda Kota Pekalongan.

Usai menyerahkan surat pernyataan kepada Sekda Kota Pekalongan dan memberikan karangan bunga, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (em-aha).

SURABAYA — Demonstrasi tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Miminum Kabupaten/Kota (UMK) kembali berlanjut pada Senin (29/11). Diperkirakan Sebanyak 25.000 buruh berencana mendatangi Gedung Negara Grahadi untuk menyampaikan tuntutan.

Polrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan menyebutkan, ribuan personel diterjunkan untuk pengamanan unjuk rasa. Tercatat, ada 2.500 personel gabungan yang diterjunkan untuk mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa buruh.

”Total, ada 2.500 personel gabungan,” terang Yusep ketika dikonfirmasi.

Ditanya asal para buruh, Yusep menjelaskan, mereka datang dari Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Buruh akan berkumpul terlebih dulu di 2 titik, yakni di kawasan Ahmad Yani dan Bundaran Waru, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.

”Petugas akan melokalisir dari Simpang Waru, Royal Plaza, dan depan KBS (Kebun Binatang Surabaya). Ploting kita siapkan dari pengawalan rombongan massa dari dalam Kota Surabaya maupun luar (kota),” terang Yusep.

Apabila seluruh peserta aksi sudah berkumpul, Yusep menyatakan, personelnya siap bergerak. Otomatis, mengawal menuju objek aksi unjuk rasa.

”Sehingga, mereka tidak mengganggu lalu lintas aktivitas masyarakat dan bisa bergerak tertib,” tutur Yusep.

Selain itu, Polrestabes Surabaya juga menyediakan mobil vaksin yang siap melayani massa aksi di lapangan. Mobil vaksin melayani mereka yang belum mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama maupun kedua.

”Jalur lalu lintas terhambat, harus melingkar atau mengambil jalur lain. Maaf atas ketidaknyamanan atas pelaksanaan giat aksi,” ujar Yusep.

Yusep menambahkan, para personel yang diterjunkan tak hanya dari Polrestabes Surabaya. Tapi juga didukung pengamanan dari beberapa satuan lain. Di antaranya BKO kompi dalmas, samapta, PHH, dan brimob.

Seluruh personel yang dikerahkan dalam wilayah hukum Polda Jatim. Selain itu, ada juga bantuan pasukan, di antaranya BKO 2 SSK Koarmada 2, 3 SSK Kodam V Brawijaya, Dishub, dan satpol PP. (Fjr).