Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), nyaris terbakar saat massa aksi membakar ban di depan kantor, Kamis 24 April 2025 sore.

Kericuhan pecah saat mahasiswa berusaha memaksa masuk ke dalam kantor dan dihadang aparat kepolisian.

Saling dorong tak terelakkan, bahkan beberapa mahasiswa dan petugas sempat terkena kobaran api saat ban yang telah disiram bahan bakar dibakar di depan pintu utama kantor.

Beruntung, aparat yang berjaga berhasil memadamkan api dan mengendalikan situasi. Setelah ketegangan mereda, mahasiswa akhirnya diizinkan untuk berorasi di halaman kantor.

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian produktif menjadi kawasan perumahan di Kabupaten Gowa.

Massa menuding Dinas Pertanian setempat terlibat dalam pemberian izin rekomendasi kepada pengembang.

“Kami menuntut Bupati Gowa segera mencopot Kepala Dinas Pertanian karena diduga menyalahgunakan wewenang. Ada indikasi izin diberikan secara terang-terangan untuk membangun perumahan di lahan pertanian yang dilindungi undang-undang,” ujar Muhammad Fajrin Rahman, Koordinator Aksi.

Fajrin juga menyebutkan beberapa wilayah seperti Barombong menjadi contoh nyata maraknya pembangunan perumahan di atas lahan yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang menurutnya melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Gowa, Nurlia, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dan pertemuan yang tengah berlangsung di Jakarta terkait perubahan aturan pengalihfungsian lahan.

“Baru-baru ini Kepala Dinas bersama tim ke Jakarta. Kami imbau agar lahan-lahan produktif tidak dijadikan kawasan perumahan, tetapi tetap ada beberapa kepentingan yang ikut mempengaruhi,” ungkap Nurlia.

Terpisah, Kasat Sabhara Polres Gowa, AKP Aslam, mengatakan bahwa gesekan antara massa aksi dan aparat adalah hal yang biasa dalam dinamika penyampaian aspirasi.

“Kami tetap hadir untuk mengawal dan mengayomi jalannya demonstrasi secara kondusif,” tegasnya.

Aliansi mahasiswa berencana akan kembali menggelar aksi lanjutan dalam skala yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengkritik disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai bentuk protesnya, mereka mengunggah meme Ketua DPR RI Puan Maharani bebadan tikus.

Dilihat Eranasionalcom, Kamis (22/3/2023), dalam unggahannya BEM UIB mengkritik sikap DPR yang mendukung pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. BEM UI juga mengubah akronim DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat.

Selain memuat sejumlah kalimat kritik, unggahan itu juga menampilkan meme Puan dengan badan tikus. Meme itu juga disertai tulisan ‘Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat’.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang angkat bicara terkait unggahan tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk kemarahan BEM UI atas sikap DPR.

“Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR,” kata Melki, Kamis (23/3/2023).

Melki menilai dengan sikap DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU berseberangan dengan kehadiran DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Dia menilai sikap DPR itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

“Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat,” katanya.

“DPR harusnya menuruti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi,” sambungnya.

Melky menegaskan, melalui unggahan tersebut, BEM UI memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak lagi berharap atas kinerja DPR. Dia menilai DPR telah menghianati kepercayaan masyarakat.

“Melalui publikasi tersebut kami ingin menyampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini, karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi,” pungkas Melki.

Respon PDIP

Menanggapi itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku khawatir BEM UI dimanfaatkan kelompok tertentu untuk berkegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik

“Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM-UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik. Mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik solutif. Menantang diskusi dan debat yang rasional argumentatif. Bukan mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokoknya,” kata Hendrawan.

Dia menyebut DPR melalui Badan Legislasi mengadakan rangkaian acara untuk menyerap aspirasi para pihak yang relevan. Menurutnya, sejumlah guru besar dilibatkan untuk melakukan asesmen akhir, termasuk guru besar dari UI.

“Untuk mengantisipasi ekses yang tak diinginkan (unwanted effects) dari UU Ciptaker, kita harus membangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan di masa depan. Di Fraksi PDIP DPR sedang dipikirkan dan diperdebatkan kemungkinan menggulirkan RUU Cipta Keadilan dengan metode Omnibus,” ucapnya.

Eranasional.com – Akhirnya mahasiswa dari BEM UI dan beberapa universitas lainnya telah berkumpul di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha untuk menggelar aksi unjuk rasa. Ada tujuh tuntutan mereka dalam demo 21 April kali ini.

Awalnya tujuan mereka akan menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Namun, laju mereka terhenti oleh kawat berduri dan penjagaan barisan aparat kepolisian di balik kawat tersebut.

Di Jalan Medan Merdeka Barat, depan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mahasiswa mendesak kepolisian untuk membuka kawat berduri sebagai akses ke Istana.

“Tolong jangan batasi pergerakan kami. Kami membawa tuntutan dari rakyat, kami juga bagian dari rakyat,” tutur salah satu orator aksi di lokasi, Kamis, 21 April.

Mendengar hal tersebut, aparat polisi tak bergeming. Mahasiswa pun menyoraki deretan polisi yang berjaga di depan mereka.

“Justru dengan seperti ini bukan tindakan pengamanan tapi pembatasan,” seru orator disambut sorakan peserta aksi.

7 Tuntutan demo mahasiswa 21 April:

1. Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.

3. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.

4. Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.

5. Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.

6. Wujudkan reforma agraria sejati.

7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM.

Eranasional.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh merespon positif Mahasiswa Payakumbuh Limapuluh Kota (Paliko) yang melaksanakan aksi demonstrasi serentak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Payakumbuh, Senin (11/4).

Rombongan mahasiswa telah ditunggu dan disambut hangat oleh Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus bersama Wakil Ketua Wulan Denura dan Armen Faindal, anggota DPRD Suparman, Wirman Putra, Zainir, dan Opetnawati bersama Sekretaris Dewan Yon Refli.

Ketua DPRD dari Fraksi PKS Hamdi Agus mengatakan sangat salut dengan mahasiswa yang memperjuangkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh semua rakyat Indonesia saat ini.

“Semoga aksi kita menyampaikan aspirasi pada hari ini menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT,” harap Hamdi.

Politikus PKS itu menambahkan, perjuangan yang disuarakan hari ini adalah apa yang tengah dirasakan oleh rakyat. Dimana ibu-ibu antri minyak goreng dan bapak-bapak antri minyak solar.

“Kami Selaku wakil rakyat mendukung penuh apa yang disuarakan hari ini. Kami akan menyampaikan dan bahkan sudah menyampaikan aspirasi ini lewat wakil di DPR RI, berkaitan dengan tuntutan ini,” kata Hamdi.

Hamdi juga menyampaikan ada 4 tuntutan mahasiswa yakni pertama menuntut dan mendesak sikap tegas Presiden terhadap Kementrian Perdagangan untuk menekan keluarnya CPO (minyak goreng) dari dalam negeri. Kedua, menuntut dan mendesak Presiden beserta pihak yang terkait untuk mengatur dan mengawal rantai distribusi minyak goreng sampai ke rakyat.

Ketiga, menuntut dan mendesak presiden untuk menstabilkan harga BBM Pertamax karena berdampak terhadap Pertalite, serta klarifikasi mengapa Premium hilang dari pasaran. Keempat, menuntut dan mendesak seluruh instasi lembaga Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap wacana penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode karena jelas menghianati konstitusi negara.

“Sebagai bentuk bukti kami sepakat dengan mahasiswa adalah kami menerima semuanya dan hadir bersama disini, kami menyambut kedatangan mahasiswa, dan kami tanda tangani pernyataan bahwa kami senada dengan aspirasi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini, dengan niat kita semua agar Indonesia hidup ekonominya, dan menjadi negara yang kuat,” tutur Hamdi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Wulan Denura juga menyampaikan dirinya salut dan bangga dengan semangat mahasiswa, yang menyuarakan suara rakyat.

“Kami Fraksi Gerindra sepakat dengan aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Semoga apa yang kita inginkan demi kebaikan masyarakat didengar oleh pemerintah pusat, dan Indonesia kembali pulih,” harap Wulan.

Senada, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Armen Faindal mengatakan secara pribadi dan secara kepartaian tegak lurus keatas menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode.

“Harapan kita berjuang tidak separo-separo dan harus bersama-sama. Demo hari ini, proses penyampaian aspirasi tertib dan tidak anarkis, kami ucapkan terimakasih,” tegas Armen Faindal.

Anggota DPRD juga mengapresiasi Kapolres Alex Prawira yang telah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga aksi demo berjalan kondusif dan penuh kehangatan. (*)

JAKARTA – Massa yang dikomandoi mahasiswa dan elemen masyarakat berorasi di depan Gedung DPR RI menuntut tidak ada penundaan pemilu 2024 dan juga meminta kepada pemerintah untuk mengkaji harga pertamax.

Kordinator BEM SI yang melakukan orasi dari atas mobil menyampaikan kedatangan teman teman mahasiswa untuk menuntut pemerintah tidak menunda pemilu 2024 serta tidak memperpanjang masa jabatan presiden dan pemerintah mengkaji harga pertamax.

“Kami disini mahasiswa dan elemen masyarakat yang hadir disini meminta tidak ada penundaan pemilu tahun 2024 mendatang serta tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden,” Ucap mahasiswa dari mobil dengan menggunakan pengeras suara.

Selain itu mereka juga meminta kepada pemerintah mengkaji ulang harga bahan bakar pertamax yang mulai 1 april 2022 naik Rp. 12.500

“Dan juga kepada pemerintah mohon untuk mengkaji ulang harga pertamax.” Ucapnya

Terlihat dari pantauan Eranasional.com, beberapa pendemo ingin mencoba memanjat gerbang dari DPR RI.

Sambil orasi mengeman “Hidup Mahasiswa, Hidup Perempuan Indonesia, Hidup Rakyat Indonesia”

Jakarta – Aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan berujung ricuh. Kericuhan terjadi sesaat setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui massa demonstran, Senin (11/4/2022).

Pantauan Eranasional.com di lapangan, demo rusuh terjadi saat Listyo dan Dasco turun dari mobil komando. Tiba-tiba massa dengan pakaian bebas yang ada di sisi timur melemparkan botol berisi batu ke arah gerbang utama Gedung DPR, Senayan.

Lemparan batu tersebut juga mengarah ke mobil komando yang dinaiki para orator dari massa mahasiswa. Satu orang mahasiswa memakai almamater warnai hijau bahkan terluka di kepala dan langsung dievakuasi temannya menjauh.

Begitu juga mobil komando mahasiswa yang sempat dilempari langsung menjauh ke tempat yang lebih aman. Sementara massa yang memakai baju bebas membakar ban dan benda-benda lain di lokasi.

Belum diketahui pasti, dari mana massa berbaju bebas tersebut berasal.

Aparat kepolisian kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Massa dari kalangan mahasiswa dan yang memakain baju bebas berhamburan berlari ke lokasi yang lebih aman. Namu tak berselang lama, massa berbaju bebas dari arah jembatan Semanggi kembali mendekat ke depan gerbang utama Gedung DPR/MPR, Senayan.

Hingga berita ini ditulis, kerusuhan masih terjadi. Namun massa masih bertahan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR, Senayan.

JAKARTA – Mahasiswa mulai berdatangan ke gerbang utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka akan menggelar unjuk rasa menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan pantauan Eranasional.com sekelompok mahasiswa yang mengenakan almamater biru datang sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka datang menggunakan tiga unit mikrolet.

“Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, Kami Mahasiswa, Kami Perempuan Indonesia, Hidup Rakyat Indonesia” kata sekelompok mahasiswa yang baru tiba di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Kemudian rombongan itu berhenti di salah satu sisi gerbang utama Kompleks Parlemen. Kedatangan mereka sempat membuat arus lalu lintas di depan gerbang utama rumah rakyat padat merayap.

Kemudian, mereka kembali menaiki kendaraan setelah berhenti beberapa saat. Mahasiswa tersebut kemudian pergi meninggalkan lokasi demo.

Tidak diketahui alasan sekelompok mahasiswa tersebut pergi. Setelah mereka pergi, arus lalu lintas di depan gerbang utama Kompleks Parlemen kembali lancar.

Jurnalis: Ryck

Tangerang – Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro meminta maaf atas tindakan personelnya yang membanting mahasiswa hingga pingsan dan kejang-kejang. Wahyu mengakui kesalahan anak buahnya yang bertindak represif saat mengamankan demonstrasi sejumlah elemen mahasiswa di depan Kantor Bupati Tangerang pada Rabu (13/10/2021) tersebut.

“Pertama dari Polda Banten meminta maaf dan sebagai Kapolresta Tangerang, saya juga meminta maaf kepada saudara MFA usia 21 tahun yang mengalami tindakan kekerasan oleh oknum pengamanan aksi unjuk rasa di depan gedung Pemkab Tangerang,” ungkap Kapolres.

Wahyu mengatakan, pihaknya sudah bertanggung jawab kepada korban yang merupakan peserta aksi demonstrasi bertepatan dengan peringatan HUT ke-389 Kabupaten Tangerang tersebut. Tanggung jawab itu salah satunya ditunjukkan dengan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis.

“Kami tadi memastikan kesehatan yang bersangkutan dengan langsung membawanya ke Rumah Sakit Harapan Mulia dan sudah bertemu dengan dokter yang menangani. Sudah dilakukan pengecekan tubuh dan dilakukan rontgen toraks dengan kesimpulan awal kondisinya baik. Dan untuk sementara hasil rontgennya akan diambil besok,” katanya.

“Tadi Pak Kapolda juga sudah bertemu langsung dengan korban dan orangtua korban dan beliau juga sudah memohon maaf atas kejadian tersebut kepada yang bersangkutan dan orangtuanya,” kata Wahyu menambahkan.

Wahyu menegaskan oknum anggotanya yang melakukan tindakan kekerasaan saat pengamanan aksi demonstrasi tersebut saat telah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri.