BUNGO — Tidak puas mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo beberapa waktu lalu, kini Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARKPH) mendatangi Mapolres Bungo, pada Rabu (2/2/2022).

Kedatangan puluhan masyarakat ini, tak lain untuk menyampaikan protesnya terhadap proses hukum tebang pilih yang terjadi di Polres Bungo.

Mereka menduga di Mapolres Bungo ada oknum polisi yang mempermainkan hukum. Hukum dibuat tumpul ke atas tajam ke bawah.

Melansir Tribunn Jambi, Fahlevi koordinator aksi menyebut jika mereka ke Mapolres Bungo membawa enam tuntutan.

Mengingat dalam rangka satu tahun kinerja Kapolri mereka minta agar kinerja jajarannya dievaluasi, kedua meminta Kapolres Bungo juga segera mengevaluasi kinerja jajarannya terutama pada satuan Reskrim Polres Bungo yang merupakan cerminan besar dalam penegakan hukum di tengah masyarakat Bungo.

Ketiga meminta jajaran Polres Bungo melalui Kapolres Bungo selalu menjunjung tinggi rasa keadilan ditengah masyarakat dalam penegakan hukum secara profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Kemudian mendukung semangat Kapolri bahwa tidak akan ada lagi Hukum tajam kebawah tumpul keatas dan meminta Kapolres menjalankan amanah tersebut. Kemudian meminta Kapolres Bungo segera membentuk satgas mafia tanah di Kabupaten Bungo agar mempermudah masyarakat melaporkan kasus dan dapat ditangani secara khusus tanpa pandang bulu ataupun tenang pilih.

Dan terakhir meminta Kapolres Bungo secara transparan menyampaikan kelanjutan langkah kepolisian terkait dugaan penyerobotan lahan hutan dan alat berat yang sudah dipolice line milik PT KBPC beberapa waktu yang lalu di Rantau pandan.

“Tuntutan ini sudah kami sampaikan kepada Kapolres, Alhamdulillah respon yang sangat baik dari beliau, dan bahkan beliau sangat mengapresiasi,” kata Fahlevi.

Terkait kasus penyerobotan hutan dan alat berat Kapolres Bungo menyampaikan bahwa kasus tersebut sudah tahap P21 pada tanggal 20 Januari 2022 yang lalu.

Dalam hal itu, Kapolres Bungo AKBP sangat berterimakasih kepada ARKPH yang telah menyampaikan tuntutan kepada Polres Bungo. Atas laporan itu, dirinya berjanji akan memproses dan menindaklanjuti hal itu. (*)

BUNGO – Setelah puluhan warga memblokir jalan PT.KBPC, kini warga kembali melakukan aksi demo.

Kali ini ratusan masyarakat Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo melakukan aksi didusun mereka.

Dusun Rantau Pandan ini dekat dengan kawasan Tambang Batubara PT.KBPC. warga mengeluh dengan kehadiran tambang ini.

Mereka sudah gerah dengan pihak perusahaan, batubara yang berada dilokasi dusun mereka.

Selain itu, warga juga menyebut jika pihak KBPC yang dikomandoi oleh H Samsudin sudah banyak merampas hak warga.

“Banyak tanah masyarakat yang diserobot Samsudin. Sudah Kayo, tapi masih jugo nak nindas masyarakat kecil,” kata warga.

Izin Perusahaan Tidak Jelas ‘illegal drilling’, Warga Rantau Pandan Minta PT KBPC Berhenti Beroperasi

Ratusan warga Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan memblokir jalan tambang yang baru bara yang dilewati oleh PT KBPC.

Warga sudah sangat resah dengan kehadiran tambang yang tidak ada manfaatnya kepada masyarakat. Apalagi armada PT. KBPC melintasi jalan dusun mereka.

Warga menilai pihak perusahaan juga tidak memiliki itikad baik kepada masyarakat setempat, dimana putra daerah dipecat dengan sepihak oleh pihak perusahaan.

“Perusahaan ini tidak jelas. Tidak ada izin tambang, ilegal,” kata Husaini tokoh masyarakat Dusun Rantau Pandan.

Selain itu, sudah puluhan bahkan ratusan hektar lahan warga yang diserobot oleh pihak perusahaan. Mereka dengan sengaja menggandakan sertifikat tanah warga.

Untuk itu, pada hari ini merupakan puncak kemarahan warga. Mereka memblokir jalan utama tambang yang melintasi dusun dengan kawat berduri.

Kata warga, kendaraan perusahaan tidak boleh melintasi jalan tersebut sampai persoalan benar-benar tuntas dan jika ada yang merusaknya, maka siap-siap untuk berurusan dengan warga.

“Kami minta perusahaan stop beroperasi didusun kami. Dan meminta aparat hukum, pemerintah bertindak dengan perusahaan,” kata Husaini lagi.

Menurut warga perusahaan ini sudah dilakukan sidak oleh 32 anggota Dewan Kabupaten Bungo, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya..(*)