Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Rabu (11/11/2026). Keduanya diduga membawa dan menggunakan bom molotov saat aksi berlangsung.

Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo mengatakan, penetapan tersangka telah melalui prosedur hukum dan didasarkan pada alat bukti yang cukup.

Menurutnya, penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Tadi sudah gelar perkara bertahapkan. Dari alat bukti yang ada memang sudah ada yang ditetapkan jadi tersangka. Sementara baru dua (tersangka). Lainnya masih terus berjalan,” ujar Langgeng di Mapolda DIY, Rabu (11/11).

Sementara itu, Irwasda Polda DIY Kombes I Gusti Ngurah Rai Mahaputra mengungkapkan, penyidik sebelumnya telah memeriksa 26 orang dalam proses penyelidikan.

Dari pemeriksaan tersebut, penyidik kemudian mengerucutkan dugaan keterlibatan hingga menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Gusti menjelaskan, kedua tersangka diduga membawa bom molotov dan sempat melemparkannya di lokasi demonstrasi. Barang bukti tersebut kini telah diamankan oleh penyidik.

“Dua terbukti bawa molotov. (Statusnya) Sudah naik tersangka,” kata Gusti.

Ia juga memastikan kedua tersangka bukan mahasiswa, melainkan warga sipil. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda dan diketahui tidak saling mengenal.

Tapi, jangan salah, semua itu bukan unjuk rasa sungguhan melainkan bagian dari Latihan Penanggulangan Huru-Hara (Latharpuan) yang digelar oleh Polres Pekalongan Kota bertempat di Halaman Setda Kota Pekalongan, Senin (26/8/2025) sore.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi mengatakan bahwa tujuan kegiatan simulasi ini untuk memastikan setiap personel siap dan sigap dalam menghadapi situasi nyata tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat maupun aparat.

“Hari ini Polres Pekalongan Kota melaksanakan kegiatan Latharpuan, simulasi penanganan unjuk rasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Wali Kota yang sudah memberikan ijin dan mengakomodir kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar serta baik,” kata Kapolres.

Ia menegaskan, bahwa simulasi dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mencakup tahapan persuasif, negosiasi, penanganan massa, hingga penindakan terukur.

“Ada sekitar 400 personel gabungan dari Polres Pekalongan Kota yang kita libatkan dengan beragam peran, mulai dari tim negosiator, tim dalmas awal dan lanjut, tim raimas, serta bulshit atau perusuh,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa latihan ini penting agar pola penanganan unjuk rasa tetap profesional, humanis, dan sesuai hukum, sehingga dapat meminimalisir potensi kerusuhan serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Pekalongan.

“Meski demikian, kami tetap berupaya. Jika nantinya ada aksi unjuk rasa, agar tidak terjadi kericuhan atau anarkis di Kota Pekalongan yang sudah kondusif ini,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid usai menyaksikan simulasi mengatakan, meski Kota Pekalongan tidak termasuk kota yang rawan. Namun, harus tetap diantisipasi.

“Insya Allah, kalau di Kota Pekalongan belum pernah dan jangan pernah ada aksi-aksi demo yang berujung anarkis. Tetapi, potensi sekecil apapun itu harus kita antisipasi. Dan simulasi yang saya lihat tadi sangat luar biasa, seperti nyata,” kata Aaf, sapaan akrabnya.

Ia berharap, Kota Pekalongan tetap aman, kondusif, dan segala permasalahan bisa diselesaikan. Karena, permasalahan itu bisa ditangani secara cepat, sedang dan lama.

“Bisa sedang karena peraturan. Dan juga lama, karena bukan kewenangan kita. Kewenangan provinsi maupun pusat. Tapi mudah-mudahan semua aman. Pemkot Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota tidak bisa sendiri. Kita harus sinergi untuk menjaga kondusivitas di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Polisi kemudian memukul mundur aksi demo yang dinilai mulai tidak kondusif.

Massa yang didominasi anak-anak sekolah mulai berdatangan ke depan Gedung DPR RI.

Mereka terlihat melakukan pelemparan ke arah gedung wakil rakyat tersebut.

Tak lama setelah rombongan pelajar datang, aparat kepolisian yang sudah siaga dengan mobil anti huru-hara di sisi Jalan Gatot Subroto arah Slipi segera maju untuk membubarkan massa.

Polisi merangsek masuk ke tengah kerumunan demonstran, yang sebagian besar adalah anak-anak sekolah.

Anak-anak sekolah yang melakukan pelemparan botol air mineral ke arah petugas terus dipukul mundur.

Polisi juga menyemprotkan air ke arah kerumunan massa, baik yang berada di depan Gedung DPR RI maupun di jalur busway.

Bahkan, massa yang sempat berlari menuju Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR RI juga ikut dihalau dan dipukul mundur.

Mereka diperintahkan untuk menjauh dari kawasan gedung wakil rakyat.

“Maju, kalau perlu naik ke JPO, bersihkan,” tgas salah seorang anggota kepolisian melalui pengeras suara.

Massa yang marah merobohkan pagar kanotor bupati karena hingga malam tak kunjung ditemui Bupati Bone. Polisi berusaha membubarkan massa dengan mengeluarkan tembakan gas air mata.

Aksi demonstrasi menolak kenaikkan pajak hingga 300 persen itu berlangsung sejak pukul 13.30 siang hingga malam hari.

Jenderal lapangan aksi demonstrasi Rafly Fasyah mengatakan, dia dan para demonstran akan membubarkan diri jika bupati menemui para demonstran.

“Kami akan bubarkan diri jika bupati menemui kami dan membatalkan rencana kenaikkan pajak 300 persen,”tegas Rafly Fasyah, Selasa (19/8) malam.

Hingga malam, massa masih mengepung kantor bupati. Mereka semakin kesal karena Bupati Bone, Andi Asman Sulaeman tidak kunjung temui mereka.

Massa kemudian merangsek ke dalam dengan merobohkan pagar dan menerobos kawat berduri yang dipasang polisi.

Situasi semakin tak terkendali karena polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata untuk memukul massa yang semakin tak terkendali.

Meski ditembak gas air mata, massa tidak bergeming mereka tetap bertahan di depan kantor bupati.

Atas kejadian ini, beberapa petugas kepolisian dan Satpol PP menderita luka akibat lemparan batu dan benda tajam lainnya.

Bukan hanya petugas kepolisian dan Satpol PP, ada juga warga yang terluka akibat terkena batu. []

Dua diantaranya diamankan pada, Jumat 23 Agustus dan 32 orang pada, Senin 26 Agustus.

“Mereka yang diamankan itu saat melakukan aksi unjuk rasa di depan UMI, UNIBOS dan UNM. Ini semua tiga kampus melakukan kegiatan tambahan saat unjuk rasa. Saat ini dalam proses pemeriksaan,“kujar Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mukhamad Ngajib, Selasa 27 Agustus 2024 malam.

Kata Ngajib, untuk dua orang yang diamankan itu terkait pengrusakan mobil Patroli milik Satlantas Polrestabes Makassar yang saat itu ditumpangi Kasat Lantas.

Itu terjadi di depan Kampus UMI Makassar pada, Jumat 23 Agustus malam.

“Untuk tanggal 26 Agustus kemarin, ada yang diamankan depan UNIBOS dan di UNM. Mereka yang diamankan itu, ada mahasiswa dan ada juga di luar mahasiswa. Ada yg masih SMA, ada kelompok tertentu. Itu yang diamankan di kampus UNM. Bahkan ada mahasiswa bukan dari UNM,“beber Ngajib.

Dia menambahkan, masih kejadian 26 Agustus itu ada kebakaran satu unit angkutan umum atau pete-pete.

Terkait kasus itu, pihaknya sudah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi yang ada.

“Menurut keterangan sopir, ada lemparan api masuk ke dalam kendaraan. Kena penumpang dan penumpang turun semua. Saat olah TKP, ditemukan arang bekas kayu dan buku bekas terbakar, “ucapnya. []

Aksi demonstrasi berujung ricuh itu berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2024 lalu.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Subdit Keamanan Negara Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan intensif terhadap ratusan pengunjuk rasa yang diamankan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa dari 301 orang yang diamankan, 50 orang di antaranya menjalani pendalaman lebih lanjut.

Dari hasil pendalaman tersebut, 19 orang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindakan melawan hukum.

“Dari 50 orang yang diamankan dan telah dilakukan pendalaman, akhirnya, penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang di antaranya sebagai tersangka,” ujar Kombes Ade Ary dikutip dari siaran Kompas TV, Jumat 23 Agustus 2024.

Tindakan melawan hukum yang dilakukan para tersangka meliputi pengerusakan fasilitas umum.

Selain itu juga melakukan kekerasan terhadap petugas, dan tidak mengindahkan peringatan dari aparat kepolisian.

Satu orang tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan atau pengerusakan terhadap barang secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.

Eranasional.com – Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) Ade Armando babak belur dihajar sekelompok orang di kawasan Gedung DPR RI, Senin (11/4).

Kabarnya Ade Armando dipukuli massa di kawasan DPR. Foto Ade berlumuran darah beredar di media sosial.

Belum ada keterangan rinci dari polisi terkait penyebab, pelaku dan kronologi pemukulan terhadap Ade Armando.

Ade sebelumnya terlihat berada di depan Kompleks Gedung DPR/MPR saat mahasiswa menggelar demonstrasi pada hari ini, Senin (11/4).

Ade mengaku tak berniat ikut dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Namun, ia mendukung aspirasi BEM SI yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saya tidak ikut demo. Saya mantau dan ingin mengatakan saya mendukung,” kata dia kepada wartawan di lokasi, Senin (11/4) siang.