Dalam keterangannya, Ongen menekankan bahwa demokrasi memang memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat batas yang harus dijaga agar kritik tidak berubah menjadi ajakan yang berpotensi merusak tatanan konstitusional. Ia menyebut bahwa seruan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah tidak bisa disamakan dengan kritik kebijakan atau evaluasi kinerja pemerintah.

Ongen menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern, kritik berfungsi sebagai alat kontrol publik terhadap kekuasaan. Kritik yang konstruktif, menurutnya, justru diperlukan agar pemerintah dapat terus melakukan perbaikan. Akan tetapi, ketika kritik berubah menjadi ajakan untuk menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme hukum, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan keresahan sosial.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga legitimasi pemerintahan yang telah dipilih melalui proses demokratis. Menurutnya, pemerintah yang sah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, sehingga setiap upaya untuk menjatuhkannya di luar jalur konstitusional dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, Ongen menilai bahwa jalur konstitusi harus tetap menjadi satu-satunya cara dalam menyelesaikan perbedaan pandangan politik.

]]> https://eranasional.com/100432/isu-jatuhkan-pemerintah-disorot-dinilai-bisa-picu-instabilitas-nasional/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/94008/demokrasi-dan-kepercayaan-publik-jadi-sorotan-dprd-jateng https://daerah.eranasional.com/94008/demokrasi-dan-kepercayaan-publik-jadi-sorotan-dprd-jateng#respond Sat, 01 Nov 2025 01:23:57 +0000 https://daerah.eranasional.com/94008/demokrasi-dan-kepercayaan-publik-jadi-sorotan-dprd-jateng Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Demokrasi, kepercayaan publik, dan tantangan legitimasi pemerintah menjadi fokus utama DPRD Jawa Tengah dalam seminar yang digelar bersama Bakesbangpol Jateng di Ballroom Hotel Nirwana Pekalongan pada Jumat (31/10/2025).

Kegiatan yang bertema “Membaca Ulang Demokrasi, Kepercayaan Publik, Gerakan Generasi Muda, dan Tantangan Legitimasi Pemerintah” ini mempertemukan pimpinan dewan, anggota legislatif dari berbagai daerah, serta organisasi mahasiswa untuk membahas dinamika demokrasi terkini.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah, Juli Krisdianto, menjelaskan bahwa seminar tersebut merupakan agenda rutin yang digelar di berbagai daerah dengan tema yang disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing komisi.

Untuk Komisi A, isu demokrasi, kepercayaan publik, dan legitimasi pemerintahan menjadi fokus utama, mengingat dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai ruang refleksi dan evaluasi terhadap perkembangan demokrasi kita. Tidak hanya soal politik elektoral, tetapi juga bagaimana partisipasi masyarakat dapat tumbuh dalam semangat gotong royong dan kebangsaan,” jelas Juli.

Ia menilai bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang relevan dan berpihak kepada rakyat.

Melalui seminar ini, pihaknya ingin memperkuat komunikasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama generasi muda yang dianggap sebagai garda depan perubahan sosial-politik.

Berbagai isu aktual seperti penanganan stunting, pemerataan pendidikan, hingga pelestarian kebudayaan lokal turut dibahas dalam forum sebagai bagian dari refleksi terhadap kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah.

Menurut Juli, persoalan-persoalan tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor serta peran aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak cukup dibangun melalui janji politik saja. Ia harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang menyentuh kehidupan rakyat. Karena itu, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil sangat penting,” tegasnya.

Juli juga mengapresiasi antusiasme peserta seminar, terutama mahasiswa GMNI yang berani menyampaikan pandangan kritis serta menawarkan gagasan solusi.

Partisipasi aktif generasi muda dalam forum publik ini, menurutnya, menjadi salah satu indikator bahwa demokrasi Indonesia berada dalam jalur yang sehat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan. Keterbukaan dan kolaborasi adalah kunci agar fungsi DPRD sebagai representasi rakyat dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap tantangan zaman,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD bersama Bakesbangpol Jateng berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipatif bagi masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan dialog publik.

“Dengan semangat kebersamaan, forum seperti ini menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi yang berbasis pada kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab sosial,” pungkasnya. (em-aha)

Acara ini dibalut dengan kegiatan Halal Bihalal Jam’iyyah Rotibul Kubro Kota Pekalongan di Gedung Kanzus Sholawat Kota Pekalongan, Selasa malam (7/5/2024).

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Usman Kansong mengungkapkan bahwa malam ini diselenggarakan literasi demokrasi untuk merawat silaturahmi sekaligus menjaga negeri.

“Acara diselenggarakan di Kota Pekalongan karena ada Abah Habib Luthfi yang selama ini konsen dengan kebangsaan Indonesia. Beliau punya jemaah di sini dan kami pikir sangat tepat membuat program Literasi Demokrasi Merawat Negeri,” terangnya.

Menurut Usman, Kota Pekalongan merupakan Kota yang agamis, kota bisnis khususnya produk batik yang tumbuh pesat.

“Melalui kegiatan ini bagaimna Kota Pekalongan bisa maju juga dari sisi demokrasi, bisnis, keagamaannya,” tuturnya.

Terkait perhelatan pilpres yang sudah usai. Usman menilai hal itu sudah selesai dan hasilnya sudah diputuskan presiden terpilih.

“Mari lupakan perbedaan pada masa pemilu, saat ini waktunya bersyukur dan bersilturahmi membangun negeri agar transisi kepemerintahan berlangsung mulus,” jelasnya.

Karena hal inilah menurut Usman peran Habib Luthfi sangat besar untuk mewujudkan masyarakat yang berdemokrasi secara positif. (em-aha)

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya mengatakan telah terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan pemilu. Presiden Jokowi dinilai tidak netral.

“Berbagai peristiwa culas menjelang pemilu lalu misalnya ditunjukan dengan pernyataan terbuka Presiden untuk melakukan politik cawe-cawe hingga penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan politik,” ujarnya di halaman kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Selain itu, pihaknya menganggap Presiden Jokowi seakan-akan membiarkan kesewenang-wenangan terjadi. Antara lain para menteri yang berkampanye menggunakan fasilitas negara, politisasi bantuan sosial, dan perangkat/instrumen sosial kenegaraan untuk tujuan politik elektoral.

Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti kecurangan pemilu, salah satunya dugaan penggelembungan suara partai yang dipimpin oleh anak Jokowi Kaesang Pangarep, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dimas menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penyelenggara pemilu.

“Selain itu, Pemilu 2024 pun dipenuhi oleh kekacauan portal Informasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap),” ungkap dia.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 41 Organisasi dan 10 individu yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, Lingkungan, Anti-Korupsi, Perburuhan, Kebudayaan dan sektor lainnya memberikan Presiden Jokowi waktu tujuh hari sejak surat somasi diterbitkan. Ada lima tuntutan yang disampaikan, yakni:

“Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi,” demikian keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024).

Menurut Bivitri, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia.

Palangka Raya – Peran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam hal pengawasan proses demokrasi diperlukan, sebagai wujud dan komitmen bersama menciptakan prinsip demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

Demikian, penekanan itu disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat memberikan sambutan pada acara Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Tahun 2021, Senin (28/6/2021), di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.

Dalam kesempatan itu, Fairid berharap adanya SKPP dapat menjadi wadah yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses suatu kegiatan demokrasi, khususnya ketika ada penyelenggaraan Pemilu di Kota Palangka Raya.

Disisi lain wali kota berusia muda ini juga berharap, dengan adanya SKPP dapat menjadi ajang transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan pemilu antara Bawaslu dan peserta SKPP.

Diingatkan pula, jika setiap proses dan tahapan pemilu tidak dapat diawasi dengan baik, tentu akan terjadi kecurangan hingga akhirnya mengakibatkan tatanan demokrasi mundur jauh.

“Saya berharap, peserta SKPP ini bisa menjadi kader yang berkualitas demi masa depan demokrasi di Kota Palangka Raya,”harap Fairid.

Adapun dalam kegiatan itu turut dihadiri anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya serta para peserta kegiatan SKPP. (MC)