PEKALONGAN, Eranasional.com – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menolak uji materi atas UU 7 Tahun 2017 terkait sistem pemilu proporsional terbuka.

“Kita hormati keputusan MK ini. Dan alhamdulillah, kami juga sebagai warga negara Indonesia tentunya ikut merasa bahagia bahwa Pemilu 2024 diputuskan sistem proporsional terbuka,” kata Azmi saat ditemui awak media di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin (19/6/2023).

Menurut Azmi, dengan diputuskannya hal tersebut, maka sistem demokrasi pada Pemilu 2024 ini akan tetap berjalan sebagaimana mestinya seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia berharap, bahwa nantinya masyarakat bisa lebih memanfaatkan hal ini untuk menyeleksi siapa saja calon-calon yang mereka inginkan agar bisa duduk di parlemen. Sehingga kedepan, fungsi-fungsi DPRD dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh bisa semakin baik.

“Karena calon yang dipilih, tentu akan didasari oleh pilihan hati nuraninya yang sesuai dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Dan tentu, yang bisa membawa aspirasi mereka kepada pemerintah, baik di tingkat paling bawah sampai ke tingkat pusat,”

“Selamat untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga kedepan, pesta demokrasi di Indonesia khususnya Pemilu 2024 bisa lebih baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemilu 2024 akhirnya tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu yang diajukan sejumlah pihak, dalam sidang di Gedung MK, Kamis (15/6/2023).

Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka atau pun proporsional tertutup. Oleh karena itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang.

Pertama parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua penegakan hukum harus dilaksanakan. Ketiga masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang.

Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society dan masyarakat. MK menyatakan dengan tegas, bahwa politik uang tidak dibenarkan sama sekali. (em-aha).

Pekalongan – Ratusan pelajar kelas 7 SMP Negeri 15 menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan guna mempelajari proses demokrasi melalui pemilu sejak dini, Selasa (18/10/2022).

Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Kota Pekalongan, Sumarita mengatakan, kunjungan tersebut berkaitan dengan Project Pembelajaran Kurikulum Merdeka mengenai Tema Suara Demokrasi.

Dimana, penerapan pembelajaran ke KPU ini nantinya bisa juga dilakukan dalam pemilihan Ketua OSIS di sekolah, yakni dimensi yang dikuatkan didalamnya yaitu Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gotong-Royong dan Kebhinekaan.

“Dua tahun kemarin kita vakum pembelajaran tatap muka karena pandemi Covid-19, sehingga anak-anak belum memiliki gambaran mengenai kepemiluan ini baik pemilihan pilpres, pilkada, dan sebagainya,” kata Sumarita.

Menurut Sumarita, diajaknya 171 orang siswa-siswi berkunjung dan belajar ke KPU, mereka bisa memiliki gambaran secara umum tentang proses demokrasi melalui pemilu.

“Dengan belajar kepemiluan ke Kantor KPU langsung, setidaknya para pelajar ini memiliki bekal untuk diimplementasikan dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada Thoha menyambut baik kunjungan pelajar SMP tersebut ke Kantor KPU Kota Pekalongan. Menurutnya, kunjungan sekolah ini merupakan pertama kalinya bagi KPU Kota Pekalongan sejak dicetusnya Rumah Canting Pemilu.

“Kunjungan pelajar SMP ini merupakan momentum yang baik dalam rangka untuk penguatan pemilu pemula kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu maupun pilkada,” tutur Rahmi.

Ia menilai, hal ini menjadi awal inisiasi dalam proses pembelajaran bagi siswa-siswi SMP ataupun SMA, dan juga bentuk pengoptimalan pelaksanaan kurikulum mandiri dalam projek pembelajaran.

Sehingga diharapkan, ketika anak-anak pelajar datang langsung ke lembaga KPU, mereka bisa mengetahui tentang cara kerja KPU, cara menggunakan hak pilihnya, dan gambaran-gambaran proses demokrasi melalui pemilu itu sendiri.

“Disamping pembekalan materi, kami juga memberikan pembekalan praktek, sehingga diharapkan gambaran-gambaran awal tentang kepemiluan ini bisa memberikan wawasan kepada para pelajar,” tandasnya. (*)