Pembubaran paksa dilakukan karena hingga batas waktu penyampaian pendapat massa aksi tetap bertahan hingga pukul 18.32 WIB di lokasi aksi.

Aksi itu sempat memanas antara mahasiswa dengan pihak kepolisian.

Penyebabnya karena polisi telah mengimbau agar peserta aksi membubarkan diri secara tertib, namun hal itu tak ditanggapi baik oleh mahasiswa.

Polisi bahkan menyiagakan mobil Water Cannon untuk membubarkan peserta aksi.

Nampak ketika mobil itu maju terjadi aksi lemparan dari mahasiswa.

Adapun dalam aksi sore ini, peserta aksi BEM SI terlihat membawa poster atau spanduk yang memuat penolakan terhadap kenaikan PPN yang akan diberlakukan pada tahun 2025.

“Bumi di pijak rakyat di pajak, #tolakppn12%,” tulis poster yang dibawa peserta aksi.

“Mau bangun pagi, mau bangun siang rezeki kita tetap dipatok PPN 12%,” tulis poster lain

Mengutip Okezone sebelumnya, peserta aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga telah datang lebih dahulu sekitar pukul 15.36 WIB.

Namun polisi hanya menutup sebagian ruas jalan Medan Merdeka Barat saat kedatangan peserta aksi dari HMI.

Terlihat pengendara masih bisa menggunakan jalur Transjakarta untuk melintasi Jalan Medan Merdeka Barat. []

Keaman sebanyak itu akan ditempatkan di kawasan depan Gedung DPR/MPR RI dan sejumlah lokasi lainnya seperi Komisi Pemilian Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk berjaga dan mengantisipasi, dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 3.719 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat 23 April 2024.

Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Lebih detail dia mengatakan, sebanyak 2.779 personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung Parlemen.

Nantinya aparat gabungan akan menghalau massa yang hendak masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol di belakang Gedung Parlemen.

Pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik seperti Bawaslu, KPU dan MK.

Untuk penutupan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR akan dilakukan situasional.

Saat membubarkan diri, ayoritas massa mahasiswa itu berjalan kaki bersama mengarah ke Stasiun Palmerah.

Mereka meninggalkan lokasi unjuk rasa secara aman dan damai.

Aparat kepolisian terlihat masih melakukan penjagaan di depan pintu masuk Gerbang Pancasila.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan digelar Kamis, dibatalkan.

Dasco menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024.

“Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/pengujian yudisial) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujar Dasco. []

Namun mereka tidak anarkis, mereka dipersilahkan masuk setelah aparat keamanan membukakan pintu gerbang.

Massa aksi awalnya berorasi dan membakar ban di depan gerbang DPRD Sulsel sejak siang.

Mereka lantas memaksa masuk ke dalam gedung sekitar pukul 16.30 Wita.

Bahkan sejumlah massa mencoba membakar ban tepat di gerbang besi setinggi sekitar 3 meter itu.

Karena massa semakin banyak polisi dan Satpol PP pun langsung membuka pacar dan membiarkan massa masuk.

Setelah gerbang dibuka, massa langsung masuk dan menduduki gedung DPRD Sulsel. Massa bergantian berorasi di tangga gedung.

Tampak mereka kemudian diterima oleh seorang legislator DPRD Sulsel dari Fraksi Demokrat Andi Januar Jaury.

Januar mengaku siap menerima aspirasi massa aksi.

“Saya siap menerima aspirasi semua,” katanya. []

Massa yang terdiri dari elemen buruh dan mahasiswa itu mulai membakar-bakar ban hingga poster pada sekira pukul 14.00 WIB.

Para mahasiswa berkumpul sambil meneriakan tuntutannya pada anggota DPR RI.

Selain itu, terpantau juga ada dari peserta unjuk rasa yang melempari botol plastik ke dalam gedung DPR.

Tuntutan para mahasiswa pun sejatinya tak jauh berbeda dengan aspirasi yang disampaikan para buruh.

Bahkan massa aksi berhasil merobohkan pagar gedung DPR RI yang dijaga ketat aparat kepolisian.

Mereka menuntut agar demokrasi di Indonesia bisa ditegakkan.

Meski dilempari air mineral oleh sejumlah demonstran, polisi tetap berada di tempatnya, mereka tidak membalas lemparan para demonstran.

Arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI tampak ditutup, hanya jalan tol saja yang masih dilalui kendaraan. []

Ketua Umum Partai Gerindra mendoakan agar seluruh pekerja termasuk buruh dapat semakin maju, bersatu dan sejahtera.

“Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Rabu (1/5/2024).

Prabowo mengajak seluruh rakyat termasuk buruh untuk turut serta membangun masa depan gemilang dengan mewujudkan Indonesia emas.

“Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh dan keluarganya agar anak-anak dan cucu-cucu kita mengalami Indonesia emas yang lebih hebat lagi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa akan dilakukan sejumlah serikat buruh yang bakal digelar di sekitar kawasan Istana Presiden, Jakarta Pusat untuk menyuarakan kegelisahan mereka di Hari Buruh, yang jatuh tepat hari ini, Rabu (1/5/2024).

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat mengatakan ada sederet tuntutan dari buruh yaitu pertama berupa penolakan Omnibus Law, Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Menurutnya, Undang Undang Cipta Kerja telah membuat pekerja Indonesia semakin miskin.

“Karena telah menghilangkan jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian upah, dan juga jaminan sosial,” ujarnya dalam keterangan rilis, Rabu (1/5/2024).

Mirah Sumirat mengungkapkan dampak buruk penerapan UU Cipta Kerja, antara lain soal penetapan upah minimum yang tidak lagi melibatkan unsur tripartit dan kenaikannya tidak memenuhi unsur kelayakan.