Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Rabu (11/11/2026). Keduanya diduga membawa dan menggunakan bom molotov saat aksi berlangsung.

Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo mengatakan, penetapan tersangka telah melalui prosedur hukum dan didasarkan pada alat bukti yang cukup.

Menurutnya, penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Tadi sudah gelar perkara bertahapkan. Dari alat bukti yang ada memang sudah ada yang ditetapkan jadi tersangka. Sementara baru dua (tersangka). Lainnya masih terus berjalan,” ujar Langgeng di Mapolda DIY, Rabu (11/11).

Sementara itu, Irwasda Polda DIY Kombes I Gusti Ngurah Rai Mahaputra mengungkapkan, penyidik sebelumnya telah memeriksa 26 orang dalam proses penyelidikan.

Dari pemeriksaan tersebut, penyidik kemudian mengerucutkan dugaan keterlibatan hingga menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Gusti menjelaskan, kedua tersangka diduga membawa bom molotov dan sempat melemparkannya di lokasi demonstrasi. Barang bukti tersebut kini telah diamankan oleh penyidik.

“Dua terbukti bawa molotov. (Statusnya) Sudah naik tersangka,” kata Gusti.

Ia juga memastikan kedua tersangka bukan mahasiswa, melainkan warga sipil. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda dan diketahui tidak saling mengenal.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Peserta aksi berasal dari berbagai elemen. Di antaranya simpatisan dan kader senior PDI Perjuangan (PDIP), serta kelompok yang menyatakan dukungan kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Massa membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap Gibran. Mereka mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.

Penanggung Jawab Pergerakan Eksponen Nasionalis 96, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat untuk mengawal pelaksanaan konstitusi.

Ia meminta DPRD Jawa Timur menyampaikan aspirasi demonstran kepada DPR RI agar lembaga legislatif tersebut menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan Gibran.

“Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden,” kata Ismail.

Kader senior PDIP itu menyebut tuntutan pemakzulan yang mereka suarakan didasarkan pada sejumlah putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia merujuk putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, menurut Ismail, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.

Guna mengantisipasi potensi kemacetan, Polda Metro Jaya memberlakukan penyesuaian arus lalu lintas yang bersifat situasional di sejumlah titik aksi.

Berdasarkan pengumuman resmi dari akun Instagram @tmcpoldametro, setidaknya ada empat titik utama yang menjadi lokasi berkumpulnya massa di Jakarta Pusat, yaitu Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, kawasan Monas, serta Tugu Tani.

“Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus secara situasional,” demikian bunyi keterangan tertulis akun tersebut.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar mencari jalur alternatif, menghindari area-area yang dilalui massa, menyesuaikan jadwal perjalanan, serta senantiasa mengikuti petunjuk dari petugas kepolisian di lapangan.

Informasi terkini mengenai situasi arus lalu lintas juga bisa dipantau secara berkala melalui akun media sosial @tmcpoldametrojaya.

Tuntutan Komite Sadar di Bundaran HI

Demonstrasi ini dimotori oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) yang memusatkan aksinya di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang digelar pada 20 Oktober lalu.

Namoradiarta Siahaan selaku perwakilan Komite Sadar menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dan berhenti memosisikan masyarakat sekadar sebagai objek dalam tata kelola pemerintahan.

“Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan,” ujar Namoradiarta.

Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan janji politik dalam Asta Cita melalui aksi nyata, bukan sekadar retorika belaka.

Menurutnya, konstitusi UUD 1945 secara jelas menggariskan kewajiban negara untuk melindungi dan menyejahterakan segenap bangsa Indonesia.

Dalam aksi kali ini, Komite Sadar membawa lima poin tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:

1. Menetapkan status bencana nasional, menindak tegas korporasi yang terbukti bertanggung jawab, serta merampungkan integrasi tata kelola lahan.

2. Mengoptimalkan APBN untuk kesejahteraan rakyat sekaligus menghentikan pemborosan anggaran demi kepentingan politik berkedok program populis seperti MBG dan KDMP.

3. Menurunkan biaya pendidikan serta menjamin pemerataan akses terhadap layanan-layanan dasar.

4. Menghentikan kriminalisasi hukum dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, serta memberantas praktik KKN secara tuntas.

5. Memulihkan kebebasan berpendapat, menyeret para pelanggar HAM ke meja hijau, dan menghentikan militerisasi di ruang sipil. []

Dalam aksi yang diikuti lebih dari 30 orang tersebut, massa menyuarakan evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 13.30 Wita itu menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum berjalan optimal.

GAM mendesak pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut.

Ketua GAM, Fajar Wasis, menyebut karhutla menjadi salah satu isu utama yang melatarbelakangi aksi mereka.

Ia menilai, persoalan kebakaran hutan tidak bisa dilepaskan dari kelemahan regulasi, pengawasan yang belum memadai, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pembakaran.

“Persoalan kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa dipandang sebagai hal yang bersifat berdiri sendiri. Ada celah akses ataupun regulasi yang kemudian lemah, ada ketidakberanian aparat penegak hukum untuk menangkap dan mencegah terjadinya oknum yang melakukan pembakaran hutan secara luas dan semena-mena,” ujar Fajar dalam orasinya.

GAM turut meminta aparat penegak hukum, terutama Kapolri, mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu maupun perusahaan dalam kasus karhutla.

Mereka menegaskan, perkembangan penanganan perkara perlu disertai keterbukaan mengenai pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Fajar juga menyoroti informasi mengenai 98 laporan polisi (LP) yang disebut telah memasuki tahap penyidikan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, penyidik menemukan adanya pihak yang memberikan sejumlah uang kepada massa untuk terlibat dalam aksi tersebut.

Menurut Iman, salah satu koordinator lapangan berinisial JT diduga menerima dana untuk mengumpulkan massa dengan bayaran sekitar Rp40 ribu untuk setiap orang.

“Kami menemukan fakta hukum terkait dengan pihak-pihak yang melakukan pendanaan untuk mengerahkan massa,” kata Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/9).

Dalam penyelidikan, polisi mendapati JT memperoleh perintah dari seseorang berinisial PKL.

Selain itu, terdapat nama KHT alias HY dan SO yang turut muncul dalam rangkaian pendanaan tersebut.

Iman mengatakan, penyidik kini masih mendalami sosok yang diduga berperan sebagai intellectual leader, termasuk pihak yang memerintahkan pengerahan massa sekaligus menyiapkan pembiayaannya.

“Selanjutnya kami sedang melakukan pendalaman terhadap intellectual leader yang mengorder atau meminta menyiapkan massa dan yang bersangkutan menyiapkan pendanaannya,” ujarnya.

Pembakaran terjadi setelah sekelompok massa yang mayoritas terdiri dari remaja berkumpul dan mengerubungi pos polisi tersebut.

Sebelum api terlihat, kaca bagian depan pos pecah akibat dilempari batu.

Tak lama berselang, kobaran api muncul dari dalam bangunan pos.

Asap hitam kemudian membubung ke udara dan membuat situasi di sekitar lokasi semakin mencekam.

Polisi yang berada di sekitar lokasi kemudian melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Tembakan tersebut membuat kerumunan berhamburan meninggalkan kawasan pos polisi.

Seorang warga bernama Royyan (25) mengaku melihat sekelompok orang berada di sekitar pos sesaat sebelum pembakaran terjadi.

“Saya tiba di situ (pos polisi) lagi proses pembakaran,” kata Royyan saat ditemui di lokasi, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (27/8/2026).

Menurut Royyan, polisi kemudian menembakkan gas air mata dari arah Flyover Slipi.

Massa yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian untuk menghindari pembubaran.

“Terus gas air mata langsung meletus, massa langsung lari. Saya juga lari takut ketangkap,” ujarnya.

Setelah pembubaran, massa bergerak ke sejumlah arah. Sebagian di antaranya disebut melarikan diri menuju Palmerah, sementara lainnya bergerak ke arah Pejompongan.

Royyan juga mengaku melihat beberapa orang terjatuh di sekitar pom bensin Palmerah setelah polisi membubarkan kerumunan.

Meski sempat meninggalkan lokasi, massa kemudian terlihat kembali bergerak menuju kawasan lampu merah di sekitar Flyover Slipi.

Namun, tidak lama kemudian mereka kembali meninggalkan kawasan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait pembakaran Pos Polisi Satlantas Wilayah Jakarta Barat tersebut, termasuk penyebab maupun pihak yang diduga terlibat. []

Ia meminta pengesahan beleid tersebut dilakukan paling lambat pada rapat paripurna 15 Desember 2026.

Botok menegaskan, apabila batas waktu tersebut tidak dipenuhi, seluruh pimpinan DPR diminta mempertanggungjawabkan kegagalan tersebut dengan mengundurkan diri.

Pernyataan itu disampaikan Botok setelah mengikuti audiensi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, ia bersama sejumlah aktivis diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Menurut Botok, hasil audiensi kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak.

Salah satu poinnya berkaitan dengan komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset sesuai tenggat yang telah disepakati.

Botok mengatakan, pimpinan DPR juga telah menyatakan kesediaannya untuk mundur apabila komitmen tersebut tidak terealisasi.

“Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih. Beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak terealisasi,” ujar Botok seusai audiensi.

Mabes TNI menyatakan siap memberikan dukungan pengamanan apabila diperlukan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan, pengamanan aksi demonstrasi merupakan tugas utama Polri.

TNI hanya akan dilibatkan sebagai unsur bantuan apabila mendapat permintaan dari kepolisian.

“Pengamanan yang pasti tugas Polri ya, TNI membantu perkuatan atas permintaan,” ujar Nas, Rabu (26/8), dikutip dari Antara.

Namun, Nas tidak membeberkan jumlah personel TNI yang disiapkan untuk membantu pengamanan aksi tersebut.

Di tengah persiapan pengamanan, Polri juga mengingatkan peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, kepolisian menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Karena itu, ia berharap seluruh rangkaian aksi berjalan aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung secara damai, tertib, dan kondusif,” kata Isir di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Isir, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan telah dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Ia meminta masyarakat yang mengikuti aksi tetap menghormati hak orang lain selama berada di ruang publik.

“Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik serta tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam beraktivitas secara aman dan nyaman, bersama-sama saling memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” ujarnya.

Polri, lanjut Isir, siap memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib serta kondusif.

Aksi tersebut digelar untuk mempersoalkan kebijakan pembebastugasan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gowa.

Massa awalnya mendatangi Gedung DPRD Gowa untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik pembebastugasan belasan pejabat. Setelah menyampaikan tuntutan, mereka kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Gowa yang berjarak sekitar 450 meter.

Massa berjalan kaki menuju kantor bupati sembari membawa tuntutan agar Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut.

Massa Dobrak Pagar Kantor Bupati Gowa

Situasi memanas saat massa tiba di Kantor Bupati Gowa. Sejumlah demonstran mendobrak pagar dan sebagian lainnya memanjat pagar untuk masuk ke area kantor.

Massa meminta dapat bertemu langsung dengan Bupati Sitti Husniah Talenrang untuk mendapatkan penjelasan mengenai pembebastugasan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gowa.

Setelah sekitar dua jam menunggu, Bupati Husniah akhirnya menemui massa. Pertemuan berlangsung singkat, dengan Husniah memberikan klarifikasi selama sekitar dua menit.

Bupati Bantah 16 Pejabat Dinonjobkan

Dalam pertemuan tersebut, Husniah membantah anggapan bahwa sebanyak 16 pejabat Pemkab Gowa dinonjobkan.

Ia menegaskan, kebijakan yang diambil pemerintah daerah merupakan pembebastugasan sementara, bukan pemberhentian dari jabatan secara permanen.

“Bukan nonjob sebanyak 16 orang, tapi pembebastugasan sementara,” kata Husniah, dikutip dari Tribun Timur, Senin (24/8/2026).

Menurut Husniah, pembebastugasan sementara tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan di Kabupaten Gowa dapat berjalan lebih tertib.

Ia kembali menegaskan bahwa pembebastugasan sementara berbeda dengan pemberhentian atau pencopotan jabatan secara permanen. []

Berdasarkan data kepolisian, aksi unjuk rasa oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama beberapa elemen massa lainnya berpusat di kawasan Monas.

Sementara itu, demonstrasi dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN KNARA) dan elemen massa lainnya berlangsung di depan Gedung DPR RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung, menyatakan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan sekaligus menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami menyiapkan personel untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Kami mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan,” ujar Reynold dalam keterangannya, Senin (22/6).

Reynold juga menginstruksikan seluruh personel yang bertugas untuk selalu menjaga profesionalitas, tidak mudah terpancing oleh situasi di lapangan, serta dilarang keras membawa senjata api maupun senjata tajam.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Layani masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan baik sesuai prosedur, serta tetap menjaga soliditas dalam pelaksanaan pengamanan,” tegasnya.

Di sisi lain, Reynold mengimbau para peserta aksi agar menyampaikan pendapat mereka secara tertib dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ia mengajak korlap dan massa aksi untuk saling bekerja sama menjaga kondusivitas.

“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, kami mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak anarkis, dan mematuhi aturan yang berlaku,” tutur Reynold.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi unjuk rasa, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi aksi agar mencari jalur alternatif. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional melihat perkembangan di lapangan,” ucapnya menambahkan.

Polres Metro Jakarta Pusat memastikan bahwa pengamanan akan terus dilakukan pengawalan ketat hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai demi memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. []

Menurutnya, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus dijamin bagi seluruh warga negara.

Megawati menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk bersuara dan tidak semestinya dibayangi ancaman hukum dalam menyampaikan aspirasi.

“Ini adalah demokrasi, dan ini bukannya omong kosong,” ujar Megawati dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (15/6).

Dalam pernyataannya, Megawati juga menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab demi memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara aman dan terbuka.

“Saya berani bertanggung jawab. Tapi jangan semena-mena,” tegasnya.

Selain itu, Megawati turut menyoroti peran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi dan menyampaikan kritik. Menurutnya, mahasiswa sebagai bagian dari warga negara seharusnya tidak gentar menyuarakan kebenaran dan harus tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan pendapat.

“Mahasiswa itu masuk atau tidak sebagai warga negara Indonesia? Itu menunjukkan apa, hati kalian tidak teguh. Jadi mustinya jangan takut,” tutupnya. []

Aksi yang diikuti mahasiswa, karyawan Hotel Sultan, buruh, dan unsur masyarakat itu digelar untuk mendesak pembatalan rencana eksekusi Hotel Sultan pada 18 Juni 2026. Al Hams Qamarallah akan bertindak sebagai orator utama.

Koalisi menyatakan siap menghadang eksekusi melalui gerakan sipil yang damai, tertib, dan konstitusional.

Sikap tersebut diambil karena Koalisi menilai masih terdapat persoalan hukum yang belum diselesaikan, terutama mengenai pelaksanaan putusan serta-merta, kewajiban penempatan jaminan, hak pemegang HGB, serta perlindungan terhadap bangunan, kegiatan usaha, pekerja, tenant, vendor, dan pihak ketiga.

“Kami siap menghadang rencana eksekusi Hotel Sultan melalui aksi damai dan konstitusional. Eksekusi tidak boleh dipaksakan dengan mengabaikan keadilan, kepastian hukum, dan hak seluruh pihak yang berkepentingan,” ujar Al Hams Qamarallah.

Sengketa Tanah, Bangunan dan Bisnis Terancam

Koalisi menegaskan bahwa objek yang dipersoalkan dalam perkara tersebut berkaitan dengan tanah. Namun, pelaksanaan eksekusi dinilai berpotensi menjangkau bangunan dan bisnis Hotel Sultan yang selama ini dimiliki dan dikelola PT Indobuildco.

“Objek sengketanya adalah tanah. Namun yang terancam dihentikan dan diambil alih bukan hanya tanah, melainkan juga bangunan, bisnis hotel, lapangan kerja, tenant, vendor, dan kehidupan ekonomi banyak orang,” kata Al Hams.

Menurut Koalisi, belum terdapat putusan pengadilan yang secara tegas menyatakan bahwa bangunan dan bisnis Hotel Sultan bukan milik PT Indobuildco.

Karena itu, sengketa tanah tidak semestinya dijadikan dasar untuk mengambil alih bangunan dan kegiatan usaha tanpa pelepasan hak serta ganti rugi yang adil.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihak kepolisian menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas warga lainnya.

“Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat.

Menurut Budi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi selama aksi berlangsung.

Antisipasi tersebut mencakup kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas.

Terkait pengaturan lalu lintas, Budi menyebut rekayasa arus kendaraan akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.

“Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan,” katanya.

Budi juga mengimbau para peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib serta tidak membawa benda-benda berbahaya.

Ia meminta massa aksi tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun merusak fasilitas umum.

“Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” ucapnya.

Sementara itu, sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek memastikan akan ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyatakan seluruh BEM fakultas di kampusnya akan turun dalam aksi.

Selain BEM UI, sejumlah organisasi mahasiswa lain seperti BEM IPB, BEM Universitas Pancasila, hingga BEM Universitas Gunadarma juga disebut akan bergabung.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan. Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara. Kedua, mendesak penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga, menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Keempat, meminta penghentian militerisme sipil. Kelima, mahasiswa menuntut Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindar dari persoalan yang terjadi. []

Herindra meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan serta menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.

“Yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan. Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya,” ujar Herindra usai menghadiri rapat di Komisi I DPR, Kamis (11/6).

Aksi mahasiswa tersebut membawa sejumlah tuntutan yang disebut sebagai bagian dari gerakan Reformasi Jilid II.

Ada lima tuntutan utama yang disuarakan, yakni meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, mahasiswa juga mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Mereka turut menuntut penghentian militerisme sipil serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari persoalan yang ada.

Ketua BEM UI Anandaku Dimas Rumi menyebut istilah Reformasi Jilid II masih menjadi bagian dari narasi gerakan yang dibangun mahasiswa.

“Apakah ini akan menjadi Reformasi Jilid 2 atau enggak, sekiranya mungkin ini bisa jadi retorika kita bersama ya,” kata Dimas.

Ia memastikan seluruh BEM tingkat fakultas di Universitas Indonesia akan ikut dalam aksi tersebut.

Sejumlah organisasi mahasiswa lain juga disebut akan bergabung, di antaranya BEM IPB, BEM Pancasila, hingga BEM Universitas Gunadarma.

“Beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang ikut konsolidasi nasional di Kampus UI kemarin masih akan memastikan kehadiran dan estimasi massa yang ikut di rapat malam ini,” ujar Dimas. []