Pekalongan – Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun Kemenkumham (Dharma Karya Dhika) tahun 2021 yang akan diperingati 30 Oktober mendatang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kota Pekalongan menggelar kegiatan Bakti Sosial di aula Lapas Pekalongan, Selasa (21/10/2021).

Kegiatan bakti sosial itu diantaranya donor darah dan pemberian bantuan secara simbolis untuk keluarga ASN Lapas Pekalongan yang meninggal dunia karena Covid-19, 2 Panti Asuhan Kota Pekalongan serta warga sekitar yang terdampak Covid-19.

“Kegiatan hari ini bertajuk Kumham Peduli, Kumham Berbagi, Empati Kumham artinya dengan adanya pandemi ini kita peduli dan simpati kepada masyarakat. Selain itu, kita juga berempati kepada keluarga besar anggota Kemenkumham yang terdampak covid-19,” kata Kalapas Pekalongan, Agus Heryanto.

Kalapas menambahkan, untuk kegiatan donor darah UPT Pemasyarakatan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekalongan dan diikuti 36 pendonor yang terdiri dari 20 pegawai lapas, 7 pegawai rutan, 5 pegawai bapas serta 4 pegawai rupbasan.

“Kita juga peduli dengan mengadakan donor darah yang diikuti oleh pegawai lapas, rutan, bapas dan rupbasan Pekalongan. Guyub rukun, dilakukan disini bersama-sama,” tambahnya.

Agus berharap pandemi segera berakhir, supaya kunjungan untuk warga binaan baik dilapas maupun rutan bisa kembali normal.

Harapan juga diungkapkan Karutan Pekalongan, Anggit Yongki Setiawan pada Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ini.

“Semoga kita semua senantiasa sehat, sehingga bisa mengikuti rangkaian acara pada HDKD yang diselenggarakan oleh Kemenkumham pada tahun ini. Nantinya kita juga akan mengunjungi dan bersilaturahmi ke keluarga petugas yang sudah purnabakti,” tutupnya.

Kegiatan HDKD yang diikuti seluruh Indonesia secara virtual itu, dihadiri oleh Kalapas, Karutan, Kabapas, perwakilan Karupbasan, pejabat struktural, petugas UPT Pemasyarakatan se-Kota Pekalongan dan para penerima bantuan. (em-aha).

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021.

Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.

Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.
Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker.

Beliau menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

“Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.

Yasonna menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan.

Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.