Dalam pertemuan itu membahas soal rencana pemerintah untuk menyalurkan beragam insentif tambahan bagi masyarakat penyandang disabilitas. PPDI meminta penerapan kuota pekerja penyandang disabilitas 1% di sektor swasta dan 2% di BUMN menjadi perhatian serius.

Tatap muka antara Jokowi dan PPDI juga turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Dia menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk memberikan tunjangan tambahan pada sektor fasilitas publik seperti rumah sakit dan akses kendaraan umum.

“Juga ke toko-toko tertentu untuk membeli bahan pokok. Tapi ini masih dalam proses pembahasan,” kata Gus Ipul seusai pertemuan tersebut.

Menurutnya, kebijakam inklusif yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo patut diapresiasi.

Angkie menuturkan langkah yang diambil tersebut memberikan peluang kaum difabel untuk mendapatkan akses yang sama dan kesempatan setara mengikuti seleksi lewat sekolah Bintara Polri dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

“Menurut saya Polri telah menerapkan inklusifitas bagi teman-teman disabilitas. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Angkie dalam keterangannya, Jumat, 19 Januari 2024.

Angkie menuturkan, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri dengan melakukan penerimaan anggota Polri tahun ini juga membuka kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengabdi.

Dirinya berharap Polri ke depan makin banyak kuota penerimaan untuk para difabel.

“Karena tahun ini Polri sudah merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK,”kata Angkie.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekalongan menandatangani nota kesepahaman dengan empat organisasi yakni HMI, GMNI, Fatayat NU dan Sahabat Difabel terkait pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi dalam Pemilu 2024.

Penandatanganan MoU tersebut diwakili oleh anggota Bawaslu Kota Pekalongan, Syaratun, bersama ketua masing-masing organisasi usai kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Kamis (19/10/203).

“Penandatanganan MoU kali ini, bukan yang pertama kali dilakukan oleh Bawaslu. Sebelumnya, juga sudah dilakukan MoU serupa dengan elemen masyarakat lain mulai dari sekolah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat lainnya,” kata Nasron, Anggota Bawaslu Kota Peklongan.

Ia mengatakan, ke depan Bawaslu Kota Pekalongan akan lebih banyak menggandeng organisasi masyarakat maupun kalangan lain untuk bekerja sama dengan Bawaslu dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

“Setelah penandatanganan MoU ini tentu diharapkan ada tindaklanjut. Misalnya untuk pendidikan politik dan juga teman-teman ini dapat terlibat dalam pengawasan Pemilu 2024,” katanya.

Menurut Nasron, kegiatan sosialisasi kali ini baru awal untuk transfer pengetahuan tentang kepemiluan kepada para peserta.

Sehingga ke depan dibutuhkan kegiatan lanjutan untuk memberikan pemahaman yang lebih agar peserta benar-benar memahami tentang kepemiluan, khususnya dalam pengawasan.

Dalam sosialisasi, hadir dua narasumber yakni perwakilan dari Persatuan Alumni GMNI Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda dan Ketua PCNU Kota Pekalongan, H. Muhtarom.

Dalam paparannya, Perwakilan PA GMNI, Fajar Randi Yogananda memaparkan terkait dengan penelitian tentang money politic dalam Buku Kuasa Uang. Dia memaparkan sejumlah data terkait kondisi money politic di Indonesia.

Dari data-data tersebut, dia berharap agar para peserta sosialisasi yang sebagian besar merupakan pemuda, dapat turut menghentikan praktik money politic dalam Pemilu.

Di akhir paparannya, Fajar mengutip sebuah pesan dari Tan Malaka yakni “idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda”.

Untuk itu, kepada para pemuda dan peserta sosialisasi tersebut diharapkan dapat memegang teguh idealisme sehingga tidak terjebak dalam praktik money politic.

Hal yang sama disampaikan Ketua PCNU Kota Pekalongan, H. Muhtarom. Menurutnya, kondisi demokrasi dikhawatirkan akan semakin memburuk di masa depan jika praktik money politic tidak dihentikan.

Sehingga dalam Pemilu 2024 yang mana sebagian besar pemilih merupakan generasi milenial dan Gen Z, diharapkan bisa menjadi pemilih yang cerdas dan tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang justru menimbulkan daya rusak yang lebih besar terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. (em-aha)

KOTA PEKALONGAN – Sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19, Polres Pekalongan Kota melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi komunitas difabel (orang berkebutuhan khusus) dan ibu hamil di halaman Mapolres Pekalongan Kota, Sabtu (21/8/2021).

Adanya kegiatan vaksinasi ini, membuat senang sejumlah difabel Pekalongan. Mereka merasa mendapatkan perhatian di tengah pandemi yang belum berakhir.

Seperti yang dikatakan Rusdiono, pria 43 tahun ini mengaku sangat senang usai mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 Sinofarm pertama.

“Saya kesini bareng istri dan anak. Kebetulan istri juga mau vaksin. Alhamdulillah lega dan senang mas, akhirnya bisa divaksin. Semoga imun kuat dan bisa menangkal virus Corona,” kata Rusdiono, Sabtu (21/8/2021).

Hal yang sama juga dirasakan oleh Zahrul Munaf (40), pria asal Landungsari, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

“Tidak ada rasa takut sih saat mau divaksin. Malah senang mas akhirnya bisa vaksin supaya tubuh ini tetap sehat terhindar dari Covid,” katanya.

Zahrul menambahkan, dirinya mendapatkan informasi adanya vaksinasi untuk difabel dari grup komunitas.

“Tahu adanya informasi (vaksinasi) ini dari Komunitas Holistic Difabel,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP M Irwan Susanto mengatakan kedepan, pihaknya akan melakukan door to door ke tempat masyarakat yang berkebutuhan khusus (difabel).

“Kedepan, ketika pendataan sudah berkurang, TNI – Polri, Dinas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan akan door to door ke masyarakat terdekat untuk melakukan penyuntikan vaksin,” pungkas Irwan.

Reporter: MAH