Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Maryori, menegaskan bahwa perubahan pola cuaca di musim hujan kerap diikuti dengan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, salah satunya DBD. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam menekan angka kasus demam berdarah di wilayah Kota Depok.

“Nyamuk Aedes aegypti sangat mudah berkembang biak di air bersih yang tergenang. Jika dibiarkan, jentik nyamuk dapat tumbuh dengan cepat dan meningkatkan risiko penularan DBD,” ujar Devi.

Menurutnya, upaya pencegahan DBD sebenarnya dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana di lingkungan rumah tangga. Genangan air di bak mandi, ember, pot bunga, talang air, hingga barang bekas yang menampung air hujan berpotensi menjadi tempat ideal bagi nyamuk bertelur.

Sebagai langkah pencegahan utama, Dinkes Kota Depok terus menggalakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui penerapan 3M Plus. Program ini sejalan dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menekan penyebaran DBD di wilayah perkotaan.

Adapun 3M Plus meliputi: Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, toren, dan ember secara rutin minimal dua kali dalam seminggu, Menutup rapat tempat penyimpanan air agar tidak menjadi sarang nyamuk dan  Memanfaatkan kembali atau memusnahkan barang-barang bekas yang berpotensi menampung air hujan.

Sementara itu, langkah “Plus” mencakup berbagai upaya tambahan, seperti menggunakan kelambu saat tidur, memasang kawat nyamuk di ventilasi rumah, menanam tanaman pengusir nyamuk, serta menaburkan bubuk abate di tempat penampungan air yang sulit dikuras.

“Pengurasan tempat penampungan air harus dilakukan secara rutin agar jentik nyamuk tidak sempat berkembang menjadi nyamuk dewasa,” tegas Devi.

Selain upaya pencegahan lingkungan, Dinkes Kota Depok juga mengingatkan masyarakat untuk lebih peka terhadap gejala awal DBD. Penyakit ini umumnya ditandai dengan demam tinggi yang muncul secara mendadak, sakit kepala hebat, nyeri pada otot dan sendi, nyeri di belakang mata, serta munculnya bintik-bintik merah pada kulit.

Dalam kondisi tertentu, DBD juga dapat disertai mual, muntah, hingga perdarahan ringan seperti mimisan atau gusi berdarah. Jika tidak ditangani dengan cepat, DBD berpotensi menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak dan lansia.

“Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Deteksi dan penanganan dini sangat penting untuk mencegah kondisi yang lebih berat,” tambahnya.

Dinkes Kota Depok juga terus berkoordinasi dengan puskesmas, kader kesehatan, serta pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pemantauan jentik secara berkala. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga sekaligus memutus rantai perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD.

Melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan RT dan RW, Dinkes Kota Depok optimistis angka kasus DBD dapat ditekan selama musim hujan awal tahun 2026. Kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten dinilai sebagai investasi kesehatan jangka panjang bagi masyarakat.

“Pencegahan DBD bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran bersama seluruh warga. Lingkungan yang bersih adalah kunci utama untuk melindungi keluarga dari ancaman demam berdarah,” pungkas Devi.

Kegiatan ini diikuti 1.155 peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, akuntan, hingga para pelaku penyedia makanan bergizi di Provinsi Banten.

Direktur Tata Kelola Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN, Siti Aida Taridala, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program di sejumlah daerah.

“Harapannya, peserta memahami aturan dan tata cara penyediaan makanan bergizi dari hulu hingga hilir, sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama,” ujar Siti Aida.

Ia menegaskan bahwa penyediaan makanan bergizi merupakan tanggung jawab besar karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia.

“Karena kita memberi makan untuk anak bangsa, maka sudah selayaknya kita berikan yang terbaik demi Indonesia,” lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, BGN juga menghadirkan Dinas Kesehatan dan BPOM Provinsi Banten sebagai narasumber.

Keduanya memberikan materi terkait keamanan pangan, pengolahan makanan sehat, serta aspek regulasi yang harus dipatuhi oleh penyedia MBG.

“Dengan begitu, seluruh SPPG memiliki dasar hukum yang jelas untuk bekerja, serta memahami konsekuensi hukum bila tidak menjalankan tugas dengan benar,” kata Siti.

Selain sosialisasi, BGN juga mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para pelaku SPPG agar mereka memahami visi dan misi program Makanan Bergizi Gratis secara utuh.

“Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kita ingin memastikan penyediaan makanan yang sehat, aman, dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” Pungkasnya.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Kegiatan yang diikuti kader Posyandu dan warga sekitar ini merupakan tindak lanjut imbauan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-63 sekaligus sebagai upaya percepatan penurunan stunting.

Dalam kesempatan tersebut para peserta diberikan edukasi demo masak menu ibu hamil, ibu menyusui dan MPASI untuk balita usia 12 hingga 23 bulan dengan menu gizi dan protein yang baik untuk pemenuhan gizi harian yang seimbang bagi keluarga.

Sementara itu Lurah Marang, Yuliati Ningsih mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan menyediakan konsumsi gizi yang baik bagi ibu hamil, ibu menyusui dan Balita.

“Melalu gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahun, sikap dan perilaku masyarakat dalam pemenuhan gizi harianya,” ucap Yuliati.

Meskipun kondisi banjir yang menggenangi sebagian wilayah Marang, tidak menyurutkan antusias warga utuk hadir pada kegiatan tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Puskesmas Tangkiling dan Kader Posyandu serta warga yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, semoga ini merupakan awal yang baik dalam upaya kita bersama mencegah stunting di Kota Palangka Raya khususnya di Wilayah Kelurahan Marang,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta seluruh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan rumah sakit di Indonesia segera melaporkan jika menemukan kasus keracunan makanan berasap mengandung nitrogen cair atau disebut dengan ‘Chiki Ngebul’. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.07/III.5/67/2023 perihal Pelaporan Kasus Kedaruratan Medis dalam Penggunaan Nitrogen Cair pada Makanan.

Surat edaran merespon adanya beberapa pelajar Sekolah Dasar (SD) yang keracunan pasca mengonsumsi chiki tersebut.

“Terkait hal tersebut, kepada seluruh Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, dan rumah sakit agar melaporkan jika ditemukan kasus keracunan pangan akibat mengonsumsi Chiki Ngebul,” bunyi SE yang diterima Eranasional.com, Jumat (6/1/2023).

Laporan bisa ditujukan kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes yang beralasan di Gedung Adhyatma Lt 4 Ruang 409, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kavling 4-9, Jakarta Selatan.

Bisa juga melakui kontak Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan Lain di Nomor 088215992763 atau melalui email pelayanankesehatan.rujukanlain@gmail.com.

Namun demikian, Kemenkes menegaskan keracunan nitrogen cair bukan dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor SR.01.07/III.5/154/2023.

Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Yuli Astuti Saripawan itu menyebut, hanya terjadi peningkatan kasus.

“Tidak terjadi KLB, hanya terjadi peningkatan kasus dalam penggunaan nitrogen cair yang bersifat lokal. Namun demikian, jika terjadi kejadian serupa di tempat lain, tetap perlu melaporkan dan memantau serta berkoordinasi penanganannya di lapangan,” sebut SE tersebut.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2022, sebanyak 7 pelajar SD Negeri 2 Ciawang, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami keracunan jajanan ‘Chiki Ngebul’ atau disingkat Cibul.

Cibul merupakan makanan ringan berasap yang banyak dijual di hampir setiap sekolah di Tasikmalaya.

Akibat keracunan, para korban langsung mengalami diare dan muntah-muntah di ruangan kelas tak lama setelah mengonsumsi jajanan itu.

Ketujuh siswa itu sempat dibawa ke Puskesmas Leuwisari untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian, salah seorang di antaranya dirujuk ke RSUD SMC Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

JAKARTA- Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat yang hendak melakukan vaksin tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk segera melapor ke Dinas Dukcapil maupun Dinas Kesehatan setempat. Hal ini supaya penerbitan NIK dapat segera diproses, sehingga bisa dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Zudan saat memberikan keterangan pers secara virtual, usai menandatangani kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengintegrasikan data kependudukan, pada Jumat (6/8/2021).

“Jadi sekarang yang belum punya NIK segera hubungi dinas kesehatan masing-masing atau langsung ke dinas dukcapil masing-masing,” ujar Zudan.

Dia menjelaskan, dengan laporan tersebut maka Dinas Dukcapil bakal segera memproses NIK yang bersangkutan, agar vaksinasi dapat segera dilakukan. Imbauan ini berkaitan dengan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan terkait Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga Dinas Kesehatan perlu terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil.

Zudan mengatakan, telah memberikan instruksi ke Dinas Dukcapil di daerah agar segera merespons kebijakan tersebut. Ia mencontohkan kerja kolaborasi yang dapat dilakukan.

Menurutnya, bila vaksinasi hendak dilakukan di panti asuhan dan mendapati anak-anak yang belum memiliki NIK, maka Dinas Kesehatan perlu mengajak Dinas Dukcapil untuk membantu pendataan.

“Mengajak Dinas Dukcapil datang ke panti asuhan itu, melakukan pendataan memberikan formulir F-1.01 diterbitkan NIK langsung saat itu juga bisa sambil diproses vaksinasinya, jadi tidak ada yang terhambat,” ujar Zudan.