Pasalnya, isu itu muncul disaat Kota Pekalongan sedang dalam masa status darurat sampah imbas dari disegelnya TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 20 Maret 2025 lalu.

Isu pengadaan barang itu membuat heboh warganet, beragam komentar membanjiri kolom akun instagram @pekalonganinfo yang merepost postingan Adhim Doel di akun Facebooknya.

Dalam postingan tersebut, ia menuliskan kalimat bahwa 1,5 hanya untuk pembelian audio visual (ruang rapat) sedang problem sampah yang akut tidak mampu tertangani hingga berujung pada penutupan TPA Degayu.

Aku harus bagaimana? Ataukah kau yang harus bagaimana? Semoga ada solusi terbaik untuk darurat sampah di Kota Pekalongan. Postingan itu disertai tangkapan layar pengadaan audio visual yang dilakukan oleh DLH.

Menanggapi isu itu, Aaf mengatakan, bahwa anggaran tersebut awalnya ditujukan untuk mendukung sistem pemantauan dan pengawasan kondisi sampah di TPA dan sejumlah titik rawan sampah.

“Namun, mengingat situasi darurat ini, anggaran tersebut telah ditiadakan dan dialihkan sepenuhnya untuk mendukung penanganan darurat sampah,” terang Aaf usai mengumpulkan Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Pekalongan di ruang Buketan, Sabtu, 22 Maret 2025.

Ia menegaskan, bahwa fokus utama saat ini adalah mengatasi penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah titik Kota Pekalongan. Langkah awal yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan yakni, pembersihan sampah di ruas jalan protokol dalam 1-3 hari ke depan.

“Mulai Senin, TPST dan TPS 3R yang selama ini sudah berjalan akan dioptimalkan. Pemerintah akan meninjau lokasi mana yang berfungsi maksimal dan mana yang perlu ditingkatkan,” tuturnya.

Ia juga meminta semua OPD, camat, dan lurah untuk turun langsung ke masyarakat memberikan contoh pengelolaan sampah yang baik.

“Selain itu, Satgas Pengelolaan Sampah Darurat juga telah dibentuk di masing-masing dinas untuk menangani persoalan sampah secara spesifik,” ujarnya.

Aaf mengajak masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam upaya penanganan sampah. Mulai dari pemilahan sampah di rumah dan menjaga lingkungan sekitar.

“Kita harus bergerak bersama-sama. Tidak saling menyalahkan, agar Kota Pekalongan dapat segera keluar dari krisis sampah ini,” ucapnya.

Kepala DLH Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, menambahkan bahwa TPST Kuripan Kertoharjo akan segera dioperasikan menggunakan dana tak terduga dari APBD Kota Pekalongan.

“Sampah di jalan utama dan sampah yang telah dipilah oleh warga akan menjadi prioritas penanganan di TPST tersebut,” ujarnya. (em-aha)

Kata Yuke, LEZ bukan hal yang baru dan sudah diterapkan di berbagai negara di dunia, salah satunya London dan Meksiko.

Dia meyakini, Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) dapat menentukan lokasi yang tepat LEZ yang tepat.

“Saya yakin Jakarta bisa memperbanyak kawasan LEZ. Masyararat Jakarta juga bisa diajak bersinergi untuk memperbanyak kawasan LEZ,” kata Yuke, Jumat, 2 Februari 2024.

Dia mengingatkan, pencemaran udara di Jakarta cukup tinggi, bahkan pernah dinobatkan sebagai kota terpolusi di dunia.

Regulasi ini disebut menjelaskan tentang kriteria lokasi yang bisa ditetapkan sebagai Kawasan LEZ.

Yuke juga menyarankan DLH DKI Jakarta untuk segera berkoordinasi dengan Dishub DKI Jakarta untuk menentukan titik yang ditetapkan sebagai Kawasan LEZ.

“LEZ yang banyak diterapkan di beberapa wilayah di Jakarta akan memberikan hal positif untuk masyarakar, salah satunya mengurangi potensi penyakit saluran pernapasan, karena adanya udara segar,” imbuhnya.

“Jadinya, warga juga bisa berjalan kaki dan bersepeda kalau udaranya segar,” tambah Yuke.

“Jadinya, warga juga bisa berjalan kaki dan bersepeda kalau udaranya segar,” tambah Yuke.

Sebelumnya, Pemprov DKI sedang mengkaji lokasi yang akan ditetapkan sebagai kawasan LEZ tahun ini.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan LEZ yakni Kota Tua, Jakarta Barat, dan Tebet Eco Park, Jakarta Selatan.

“Untuk lokasi lainnya sedang kami lakukan kajian komprehensif. Ada beberapa lokasi yang masuk dalam kajian kita,” ungkap Syafrin, Selasa, 30 Januari 2024. (*)

Hal terungkap dari hasil riset Populix dan Vital Strategies yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

“48 persen masyarakat masuk pada kelompok responden mengakui belum pernah uji emisi kendaraannya sama sekali,” kata Senior Country Coordinator Vital Strategies Chintya Imelda Maidir dalam keterangan tertulis, Kamis 1 Februari 2024.

Chintya mengungkapkan, ada beberapa alasan yang membuat masyarakat di wilayah Jabodetabek belum melakukan uji emisi, salah satunya yaitu permasalahan biaya pengecekan dan kurangnya informasi soal proses uji emisi.

Lanjut Chintya, dalam riset Populix ini juga menemukan kepatuhan atas uji emisi dipengaruhi oleh sedikitnya lokasi uji emisi, terutama bagi pengguna kendaraan yang berasal dari Bogor, Depok, dan Bekasi.

“Kelompok ini menjadi target utama dalam peningkatan kepatuhan mengenai uji emisi,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah harus mengambil langkah preventif atau pencegahan yang meluas. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan melakukan uji emisi.

Meski begitu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto mengeklaim kesadaran masyarakat uji emisi, baik di DKI Jakarta maupun di wilayah penyangga, sudah mengalami peningkatan

Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan jajarannya bersama lembaga Populix dan Vital Strategies.

“Hal ini terlihat dalam dua riset yang dilakukan terhadap pengguna kendaraan di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Riset ini dilakukan bersama Populix dan Vital Strategies,” kata Asep.

Disebutkannya, riset periode pertama dilakukan pada 18-22 September 2023, dan yang pada tanggal 28 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024.

Dalam riset itu dinyatakan bahwa masih banyak kendaraan di Jabodetabek yang belum lolos uji emisi, bahkan belum pernah sekalipun diuji emisi.

Berdasarkan itu, Asep meminta masyarakat untuk tetap melakukan uji emisi kendaraan meski saat ini telah memasuki musim hujan.

Menurut dia, uji emisi kendaraan tetap dilakukan agar dapat mencegah buruknya kualitas udara di Jakarta.

“Meskipun udara Jakarta saat ini terlihat baik-baik saja saat musim hujan, kita berharap langkah pencegahan tetap dilakukan agar bisa mengantisipasi memburuknya kualitas udara dan baku mutu udara agar tetap terjaga,” pungkasnya. (*)

BANDUNG, Eranasional.com – Sebanyak 1.968 personel tenaga kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung siap bertugas untuk mengantisipasi peningkatan produksi sampah saat cuti bersama Idulfitri pada 19-25 April 2023 mendatang.

Selain itu, DLH juga menurunkan sebanyak 112 armada terdiri dari truk, pick up, motor sampah, sweaper dan loader.

“Para petugas akan disebar di berbagai sudut keramaian di Kota Bandung. Pada 19-21 April dilakukan operasional normal baik itu armada dan personel,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Dudy Prayudi, Selasa 18 April 2023.

Untuk penanganan pada saat malam takbir, hari H dan H+1, di seluruh wilyah Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 21 April (malam Takbir) : sebanyak 993 personel, dengan target operasi di titik-titik keramaian warga terutama wilayah pasar, PKL dan tempat wisata di Kota Bandung.

2. Tanggal 22 April (hari H) : sebanyak 222 personel, dengan target operasi lokasi yang digunakan salat Id dan tempat ziarah.

3. Tanggal 23 April (Hari H+1) : sebanyak 753 personel, dengan target operasi titik-titik keramaian warga terutama wilayah pasar, PKL dan tempat wisata di Kota Bandung.

Sedangkan pada Hari Libur Cuti Lebaran selama 2 hari setelah Idulfitri pada 24 April akan diturunkan personel sebanyak 997 personel sedangkan 25 April sebanyak 1.103 personel.

“Target operasi di dua hari tersebut untuk memastikan kondisi Kota Bandung dalam keadaan bersih dan nyaman,” katanya.

“Personel yang bertugas yang terdiri dari Koordinator Lapangan, Tim Penyapuan, Tim Pengangkutan dan Tim Pendukung lainnya,” imbuhnya.

Dudy memperkirakan, peningkatan produksi sampah pada lebaran tahun ini naik sekitar mencapai 12 persen dari hari biasa.

Ia mengungkapkan, produksi sampah Kota Bandung sebelum bulan Ramadan sekitar 2.757 kubik per hari. Sejak 23 Maret sampai 11 April 2023 terjadi peningkatan timbulan sampah rata-rata 3.092 kubik.

“Maka terjadi kenaikan sebesar 12 persen dibandingkan sebelum bulan Ramadan,” katanya.

Penambahan sampah, kata Yudi, tersebar di tempat wisata dan pusat kegiatan lebaran seperti tempat takbiran, salat Id, halal bihalal, dan ziarah. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar rapat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (17/4/2023).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu yang mewakili Wali Kota Palangka Raya serta diikuti sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup Pemko setempat.

Dalam sambutannya, Hera mengatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun KLHS untuk RPJPD yang bertujuan menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan berkelanjutan.

KLHS memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan dalam proses penyusunan RPJPD serta meningkatkan kualitas RPJPD sebagai upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif dan/atau risiko pelaksanaannya terhadap kondisi lingkungan hidup.

Menurutnya, terintegrasinya KLHS dalam dokumen RPJPD sangat penting, agar segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah kita 20 tahun ke depan dapat diminimalisir.

Untuk itu melalui forum tersebut, dirinya berharap agar penyusunan KLHS dapat melalui tahapan proses yang baik sehingga sangat dibutuhkan peran, masukan, saran positif dan konstruktif dari peserta forum sehingga nanti akan dapat kita sepakati komitmen bersama. Sekaligus rekomendasi atas perumusan mitigasi atau alternatif KLHS, untuk kemudian dapat kita integrasikan dalam rancangan awal RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 – 2045.

“Untuk kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyelesaian penyusunan dokumen KLHS RPJPD ini, saya tekankan agar semua perangkat daerah terkait dapat cepat dan segera memberikan dukungan data-data yang diperlukan,” ujar Hera.

Sementara Itu, Kepala DLH Kota Palangka Raya selaku Ketua Tim Pokja KLHS –RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045, Achmad Zaini menyebutkan bahwa melalui kegiatan tersebut dirinya berharap agar dapat mewujudkan kualitas lingkungan fisik yang rapi, teratur, memiliki nilai estetika dan berwawasan lingkungan yang terkendali sesuai harapan dan cita-cita masyarakat Kota Palangka Raya.

“Saya juga berharap melalui kegiatan ini dapat menjaring dan menghimpun masukan serta harapan para masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai isu-isu strategis, penentuan isu-isu strategis prioritas dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan kebijakan rencana program dalam rancangan awal RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 – 2045,” pungkasnya. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, akan terus mengoptimalisasi penanganan dan pengelolaan sampah di kota setempat.

“Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017, pengelolaan sampah terbagi atas dua kegiatan indikator yaitu penanganan dan pengurangan,” ungkap Kepala DLH Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Minggu (22/1/2023), saat dikonfitrmasi.

Zaini mengatakan, guna memaksimalkan penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya, maka pemko setempat sejauh ini telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta menyiapkan anggaran untuk mendukung sarana prasarana. Termasuk salah satunya melengkapi armada angkutan.

Di sisi lain sebut dia, Pemerintah Kota Palangka Raya juga memastikan persediaan kontainer depo sampah atau Tempat Pembuangan Sampah (TPS), di lingkungan masyarakat, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

“Jumlah sampah sehari di Kota Palangka Raya sebanyak 150 ton. Langkah-langkah penanganan terus kita upayakan. Seperti mengedukasi masyarakat agar mau menjadi anggota bank sampah,” jelasnya.

Adapun untuk mendukung upaya pengurangan sampah tambah Zaini, maka DLH Kota Palangka Raya sudah melakukan suatu program yaitu manfaatkan sampah sebagai gas metana yang berguna sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga (memasak). Tidak hanya itu DLH Palangka Raya juga terus mengimbau masyarakat untuk mengurangi sampah kantong`plastik. **