“Alhamdulillah SPMB di Kota Pekalongan berjalan lancar, ketika ada beberapa kendala dapat tertangani dengan baik,” tutur Plt Kepala Dindik Kota Pekalongan, Mabruri usai meninjau pelaksanaan hari ketiga SPMB jenjang SMP di SMP Negeri 13 Pekalongan, Kamis (12/6/2025).

Disebutkan Mabruri ketika terjadi kendala misal internet ada bantuan dari Dinkominfo sehingga bandwidth stabil, sebelumnya sampai ada yang menunggu lebih satu hari baru terverifikasi. Kendati demikian proses SPMB lancar dan terkendali.

“Hasil dari pantauan kami beberapa sekolah kuota sudah terpenuhi, tetapi tidak hanya tertuju ke satu dua sekolah, banyak sekolah yang terpenuhi dan mayoritas diminati masyarakat. Tapi di dalam sistem terbuka untuk pindah sekolah atau jalur, jadi jika tidak masuk jurnal bisa pindah,” terangnya.

Disebutkan, yang terpenuhi sekitar 9 sekolah, kendala belum terisi karena persepsi masyarakat tentang sekolah favorit padahal sekarang sudah merata.

“Tidak seperti periode sebelumnya  yang menumpuk di satu dua sekolah, sekolah yang belum terpenuhi karena lokasi jauh, ada juga sekolah yang lokasinya tidak dikelilingi jumlah penduduk yang berbatasan dengan sungai dan sawah,” bebernya.

Lanjut Mabruri menjelaskan, kondisi geografis sekolah tertentu terdampak banjir rob, meskipun  sudah teratasi terkadang jika hujan masih banjir, dan ini menjadi pertimbangan orang tua untuk daftar ke sekolah tertentu. (em-aha)

Sidak diawali di Disdukcapil, Dindagkop dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Balgis melihat langsung pelayanan yang diberikan masing-masing OPD ke masyarakat.

Bahkan, ia juga berinteraksi kepada masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil Kota Pekalongan.

“Kami sempat berdiskusi, secara keseluruhan pelayanan sudah cukup baik, dan kami menghimbau agar para OPD untuk terus meningkatkan pelayanannya,” tutur Balgis.

Balgis juga menambahkan, sidak tersebut juga sebagai ajang silaturahmi antara Wakil Wali Kota yang baru saja dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 kepada OPD di Kota Pekalongan.

“Kami mendengarkan dan memberikan apresiasi kepada OPD, karena sudah bekerja yang sangat luar biasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Balgis.

Ketika di Dinas Pendidikan, Balgis mendapati keluhan dan kendala terkait pendidikan. Namun, pihaknya akan mengupayakan secara maksimal, sehingga nantinya Dinas Pendidikan bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas. ***

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto saat dikonfirmasi, Jumat 17 Januari 2025

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu menjelaskan, masalah ini merupakan keteledoran Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Masalah ini mulai terungkap setelah salah satu kepala sekolah di Kota Makassar yang hendak pensiun mengungkapkan hal tersebut kepada dirinya.

Dimana, kepala sekolah tersebut mengungkapkan jika ada sekitar 2.000 siswa tidak terdaftar di Dapodik hingga dinyatakan ilegal.

“Awalnya kepala sekolah yang hendak pensiun itu mengungkap masalah ini kepada saya jika ada sekitar 2.000 siswa ilegal. Tapi setelah kita cek, yang tidak terdaftar dalam Dapodik sebanyak 1.300 siswa,” ungkapnya.

Danny melanjutkan, jika 1.300 siswa tersebut tidak terdaftar di Dapodik karena tidak lulus seleksi sistem zonasi dan afirmasi. Namun, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan jalur solusi.

“Siswa yang masuk jalur solusi inilah, mereka tidak terdaftar di Dapodik. Karena banyak siswa yang ingin masuk di sekolah vaforit di Kota Makassar, namun kursi yang disiapkan sudah melebihi. Jadi ini siswa yang masuk jalur solusi dibuatkan kursi sendiri dan tidak terdaftar,” jelasnya.

Danny mengaku sudah memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang baru ke Kementerian Pendidikan untuk mencarikan solusi masalah ini.

“Tidak bisa tidak, semua siswa harus terdaftar dan nanti akan menerima ijazah. Jadi sudah selesai masalah ini, setelah Plt Kadis Pendidikan yang baru ke pemerintah pusat. Jadi sudah terdaftar 1.300 an siswa yang sebelumnya tidak masuk Dapodik,” bebernya.

Danny meminta, masalah ini diusut hingga tuntas. Dimana kecurigaan ada pungutan liar (Pungli) saat penerimaan siswa baru. Karena, sebanyak 1.300 siswa ilegal yang sudah bersekolah tapi tidak terdaftar di Dapodik.

“Ini masalah harus diusut tuntas, karena ada dugaan pungli saat penerimaan siswa. Ada dugaan praktek jual beli kursi untuk masuk sekolah vaforit,” tegasnya. []

Kegiatan yang berlangsung di Pesona Square Depok, Kamis (22/8/2024) dihadiri Kepala Disdik Kota Depok dan menghadirkan Nara sumber dari Pusdatin Kemendikbud dan Diskominfo Kota Depok.

Hadir juga perwakilan pengawas, penilik serta operator pada jenjang pendidikan PAUD/TK dan SD di Kota Depok.

Dasar kegiatan yakni Permendikbudristek No 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Surat Edaran Nomor: 6032/C/HK.04.01/2023 Tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester I Tahun 2023/2024.

Tujuan pelaksanaan meningkatkan pemahaman operator, pentingnya kualitas data Dapodik, meningkatkan kualitas dan akurasi data Dapodik sehingga terhindar dari data-data yang bias.

“Lalu memperbaharui dan melengkapi data individual sekolah dengan aplikasi verifikasi dan validasi peserta didik (Verval PD) sehingga bebas dari invalid,” ujar Sekretaris Dinas (Sekdis) Disdik Kota Depok, Sutarno dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/08/2024).

Menurut Sutarno, Dapodik merupakan urat nadi sekolah. Dapodik memuat semua data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana sekolah.

“Semua berhubungan dengan kebijakan Kemendikbud. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi bantuan operasional sekolah (BOS), aneka tunjangan guru, bantuan sarana dan prasarana serta lainnya,* jelasnya.

Lanjut Sutarno, bimbingan teknis operator Dapodik ditujukan untuk mewujudkan basis data pendidikan yang obyektif, sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang akuntabel, lengkap dan terpadu.

“Data yang dihasilkan juga representatif untuk memenuhi kebutuhan Disdik Kota Depok dsn pemangku kepentingan lainnya,” terangnya.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pengawas sekolah diharapkan memiliki kompetensi berkelanjutan. Disamping itu mereka juga harus dituntut mampu menggunakan berbagai aplikasi yang dapat mendukung tugas dan pekerjaannya. Harapan tersebut disampaikan oleh Ketua APSI Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretarisnya  Nur Sofianingtyas, M.Pd  kepada contributor MMC Barito Timur, usai pelantikan Pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten Barito Timur periode 2022-2027 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Selasa (28/02/2023).

Lebih lanjut Sofia menjelaskan, dalam implementasi kurikulum merdeka pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator, yang memfasilitasi kegiatan perencanaan program pelatihan kurikulum merdeka. Karena itu, pengawas sekolah harus mampu bergerak cepat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak serta mengedepankan komunikasi untuk peningkatan kompetensi. Kemampuan berkomunikasi mutlak diperlukan di era global pungkasnya.

Pengawas SMA Kabupaten Barito Timur ini juga berharap, seorang pengawas sekolah harus mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan zaman dan teknologi, yang ada sekarang ini memaksa semua pihak untuk bisa bersaing meningkatkan kualitas diri. “Jangan sampai peran kita pengawas sekolah tergantikan oleh yang lain,” imbaunya.

Semendara itu, Ketua Pengurus APSI Kabupaten Barito Timur Jumakir, S.Pd., MM menambahkan  sesuai dengan mars APSI  pengawas harus didepan, namun  jika kemampuan TI pengawas tidak kekinian maka akan ditinggalkan. Jumakir mengatakan, kemampuan teknologi informatikanya harus dikembangkan dan update terkait perkembangan ilmu pengetahuan.

“Sesuai dengan regulasi pengawas harus mempunyai dan mampu dengan teknologi kekinian. Pengawas itu harus memilik ilmu pengetahuan dan teknologi.” terang Jumakir.

Kangjo begitu sapaan akrap lelaki pendiam ini  mengharapkan, semua Pengurus dan Anggota APSI Kabupaten Barito Timur  yang baru dilantik harus memiliki, kecermatan melihat kondisi sekolah, ketajaman analisis dan sintesis, ketepatan dan kreatifitas dalam memberikan treatment yang diperlukan, serta kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga banyak diantara pengawas yang terpilih menjadi Asesor, Fasilitator, Pengajar Praktik maupun Pelatih Ahli guna mendukung Program Pemerintah.

“Melalui APSI mari kita berkolaborasi membangun kepercayaan diri ini dengan tidak henti-hentinya belajar,  dan terus belajar,” tegasnya.

Diakhir perbincangan Kangjo berharap  kerjasama dari semua komponen baik masyarakat, orang tua siswa dan pemerhati pendidikan  untuk mendukung setiap program pemerintah untuk meningkatkan mutu  pendidikan di Gumi Jari Janang Kalalawah. “Kalau bukan kita siapa lagi kalau tidak sekarang kapan lagi,” imbunya. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Berjalan baiknya pelaksanaan pendidikan di suatu daerah, tentu tidak lepas dari peran penting pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat.

Demikian hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj. Umi Mastikah, saat menerima Audiensi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek RI, Dr. Sutanto, S.H., MA, Rabu (15/2/2023).

Pertemuan yang mengambil tempat di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya tersebut, turut dihadiri Kepala LPMP Provinsi Kalteng, anggota DPRD Palangka Raya, Kadis Pendidikan Kota Palangka Raya, serta jajaran dinas terkait di lingkup Pemko Palangka Raya.

Dalam kesempatan itu Umi menyambut baik dan mengucapkan terimakasih atas kedatangan rombongan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen untuk melakukan pertemuan audiensi dengan jajaran Pemko Palangka Raya.

“Terimakasih atas kedatangan rombongan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ke Pemko Palangka Raya. Kami berharap pertemuan ini selain menjalin silaturahmi juga sebagai wadah untuk saling berdiskusi dan tukar pikiran tentang program prioritas pendidikan,” tutur Umi.

Ditambahkan Umi, melalui program prioritas pendidikan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, besar harapan dapat membawa dampak positif bagi jalannya pendidikan pada tingkat PAUD, Dikdas dan Dikmen. **

PALANGKA RAYA – Tidak terasa tahun ajaran baru sebentar lagi akan datang. Seperti biasa, ketika tahun ajaran baru calon peserta didik, wali murid, hingga sekolah sibuk mempersiapkan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, PPDB tahun ajaran 2021/2022 dilaksanakan melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/ wali, dan juga jalur prestasi.

Saat ditemui wartawan Eranasional.com di tempat kerjanya, Kabid Pembinaan SMP Muhammad Aswani, S.Pd, M.Pd mengatakan Untuk di kota Palangka Raya PPDB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan peserta didik baru.

“Penerimaan PPDB Tahun 2021 ini ada beberapa jalur yaitu Zonasi, Afirmasi, Prestasi dan perpindahan tugas pekerjaan orang tua / wali”, Ujar Aswani Kamis 20/21.

Dia menjelaskan lebih lanjut, bahwa jalur zonasi kouta nya utk SD 75% dan SMP 65%, jalur afirmasi Kouta nya SD 20% dan SMP 15%, jalur perpindahan tugas/pekerjaan orang tua Kouta nya 5%, Jalur Prestasi yang khusus utk Penerimaan SMP Kouta nya 15%.

Penerimaan Peserta Didik baru/PPDB ini kemungkinan besar akan dilaksanakan sekitar tanggal 21 Juni Akan datang.lanjut nya

Saat ditanya mengenai Petunjuk Teknis/Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB kota Palangkaraya tahun 2021 Aswan mengatakan
bahwa saat ini juknis Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB Tahun 2021 masih menunggu Persetujuan Walikota Palangkaraya. (AF)

Sukabumi, eranasional.com | Kunjungan silaturahmi guru guru SMK Ke kantor kecamatan kalapanunggal sekaligus  klarifikasi terkait berkembang nya isu dan postingan PPDB SMA negeri 1 kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, jawa barat, selasa (12/05).

Deden salah satu perwakilan para guru-guru se kecamatan menyampaikan, perlu diketahui dampak apabila dengan adanya SMA negeri 1 ini nanti, bukan hanya ke sekolah SLTA yang terdekat saja jadi sepi, khususnya SMK nuurul Bayan, bahkan seluruh SLTA yg ada di kec.kalapanunggal yang sudah ada 9 SLTA didaerah tersebut. ‘Ungkapnya.

Guru-guru  yang telah hadir di rapat tersebut tidak hanya memprotes akan tetapi sekaligus menyampaikan permohonan kepada Bapak Arif Solihin S.IP selaku Camat Kalapanunggal, sebagai orang tua bagi semua untuk meninjau ulang apakah memang sudah tepat atau tidak karena perlu di lihat juga di lulusan SLTP Tahunan yang tentunya akan mengurangi rombongan belajar di kelas kelas yang sudah ada.

‘Dan beberapa guru-guru juga jam nya akan jadi berkurang ketika jumlah anak didiknya semakin sedikit, kemungkinan besar bisa-bisa tutup nantinya’

Disisi lain Pak Camat menjelaskan, saya siap dan berjanji untuk menyampaikan, memfasilitasi  pengajuan permohonan guru-guru sekolah, kedinas pendidikan dan serta mempertemukan untuk mencapai musyawarah antara guru dan dinas pendidikan yang mengajukan dan yang menolak terhadap berdirinya SMA 1 negeri kalapanunggal, karena ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. ‘Pungkasnya.

(Dsa/red).