Pekalongan – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan memberikan pembinaan dan penguatan peran KIM di Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi baik yang berasal dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat yang disampaikan kepada masyarakat.

“KIM memiliki fungsi sebagai wahana informasi, mitra dialog antara masyarakat dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan sebagai lembaga masyarakat yang memiliki nilai ekonomi,” kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) DinkominfoKota Pekalongan, Tubagus M Sadaruddin.

Menurutnya, di tahun 2022 ini, Dinkominfo Kota Pekalongan terus memperkuat keberadaan dan peran KIM yang ada di Kota Pekalongan. Berkaitan dengan kesenjangan informasi dapat diminimalisasi, sehingga keberadaan KIM dapat memberikan efek positif untuk masyarakat.

“Era digital memberikan manfaat dan kemudahan. Informasi dituntut untuk cepat tanpa hoax. Melalui media KIM dituntut untuk cerdas dalam berkomunikasi. Agar KIM dapat menjalankan fungsi dan programnya,” ujar Amak, sapaan akrabnya, Jumat (28/10/2022).

Ketua KIM Kota Pekalongan, Zaenal Muhibbin mengatakan bahwa, KIM memiliki tugas untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka, memahami informasi dan memberdayakan masyarakat.

Tentunya dengan metodi diskusi antar anggota, sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa. Diskusi yang berkelas mengenai isu yang sedang berhembus di masyarakat akan membuat sumber daya yang ada di KIM semakin berkembang.

“Kali ini pembinaan KIM pada hari ini berada di Kelurahan Setono, dimana KIM di kelurahan ini sudah terbentuk 5 tahun silam. Kegiatan KIM disini juga termasuk yang aktif dalam penyampaian informasi ke masyarakat melalui kesenian dan budaya lokal,” kata Zaenal.

Zaenal menambahkan, KIM memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya, sehingga keberadaan KIM dinilai mampu meminimalisir informasi hoax yang berkembang di masyarakat.

“KIM bisa menjadi wahana penampung aspirasi dari anggota atau masyarakat ke pemerintah. KIM juga bisa menjadi penghubung informasi dari pemerintah ke masyarakat atau anggota KIM,” paparnya.

Lurah Setono, Muhamad Syukron menyambut baik adanya kegiatan pembinaan dan penguatan peran KIM, mengingat KIM Kelurahan Setono sudah terbentuk cukup lama, namun beberapa waktu lalu saat pandemi Covid-19, kegiatan sempat terkendala karena adanya sejumlah pembatasan.

“Dalam penyampaian informasi, KIM disini biasanya terkadang lewat surat menyurat ke ketua RT/RW, tokoh masyarakat, secara non formal pun sudah terjalin baik antar pihak, misalnya informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi, pelayanan kesehatan, program bantuan yang digulirkan pemerintah, dan sebagainya,” pungkas Syukron. (*)

Pekalongan – Pada tahun 2018, Kota Pekalongan pernah menjadi salah satu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik di tingkat Jawa Tengah. Namun, di tahun 2021 menurun peringkatnya menjadi peringkat 16.

Sehingga, hal ini perlu menjadi evaluasi dan penguatan antar admin PPID sebagai Badan Publik tentang kewajibannya untuk menyediakan informasi kepada publik.

Untuk itu, guna mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk penguatan peran PPID Pelaksana Pembantu Tahun 2022 bertempat di Ruang Jetayu Setda, Selasa (8/3/2022).

“Dengan adanya bimtek ini, semoga bisa memberikan pencerahan antar admin PPID dan meningkatkan kembali kinerja OPD-OPD terkait pada tahun 2022 hingga seterusnya,” kata Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid.

“Serta kembali menjadi yang terbaik. Mengingat tahun 2018 lalu, Kota Pekalongan ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu  kota yang menyandang predikat KIP terbaik di Jawa Tengah, namun di tahun 2021 kemarin menurun peringkatnya menjadi ke-16,” lanjutnya.

Di tengah era digitalisasi, kata Walikota, Keterbukaan Informasi Publik saat ini sangat penting dan menjadi salah satu tolok ukur bagi Badan Publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta pengelolaan Badan Publik dapat diperuntukkan bagi masyarakat.

Ia berharap, KIP ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan Kota Pekalongan.

“Kendati demikian, jangan sampai informasi yang disampaikan ke publik ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Aaf, sapaan akrab Walikota.

Plt Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan Arif Karyadi berharap, dengan adanya Bimtek ini bisa meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan para admin PPID saat mengupdate medsos maupun website dari masing-masing OPD.

“Sebetulnya penilaian itu bukan tujuan utama, namun tujuan utama kita adalah memenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Arif.

“Dan mendukung visi misi Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan clean and good government agar bisa melatih para admin PPID di masing-masing OPD menjadi lebih transparan, efektif, efisien serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Menurut Arif, kendala yang selama ini dihadapi oleh PPID adalah tenaga SDM yang tidak memiliki kompetensi di bidang yang sesuai.

Hal ini dikarenakan, dalam kurun waktu tertentu, terjadi mutasi maupun rotasi pegawai yang sebelumnya menjadi admin PPID.

Sehingga, ketika terjadi perputaran pegawai tersebut, admin yang ditempatkan di PPID kompetensinya tidak sama seperti pegawai sebelumnya dan harus menyesuaikan kembali. (*)