Hak pilih ODGJ itu tertuang dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022. Artinya, dalam pelaksanaannya boleh menyoblos.

Komisioner KPU Kabupaten Magelang Ahmad Rofiq mengatakan, karena para ODGJ itu memiliki hak memilih maka pihaknya berkewajiban mendata kelompok ini.

“Kami berkewajiban mendata mereka, tidak boleh tidak,” kata Ahmad Rofiq, Jumat, 12 Desember 2024.

“Sebanyak 2.171 penyandang disabilitas mental sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Magelang. Dengan begitu, total pemilih di Magelang berjumlah 1.007.591 pemilih,” sambungnya.

Saat pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti, lanjut Rofiq, KPU memperbolehkan para penyandang ODGJ didampingi oleh keluarganya, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), atau pengawas pemilu.

“Setiap pendamping harus menandatangani formulir pendampingan. Salah satu kesepakatannya adalah akan merahasiakan pilihan dari setiap pemilih,” tuturnya.

Dia menambahkan, pendampingan juga berlaku bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suaranya, misalnya lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas secara fisik.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh mengingatkan bahwa tidak boleh ada paksaan menggunakan hak suara bagi penyandang disabilitas mental.

Guna mencegah pemaksaan itu, pemilih harus didampingi orang yang memang berhak, seperti kerabat, KPPS, maupun pengawas pemilu. (*)

Anggota Divisi Data dan Informasi KPU DKI Fahmi Zikrillah mengatakan para ODGJ tersebut tersebar di semua wilayah di Jakarta dan Kepulauan Seribu.

“Betul itu. Kami akan memberikan pelayanan terhadap pemilih ODGJ atau disabilitas mental,” kata Fahmi saat dikonfirmasi, Rabu, 13 Desember 2023.

Dijelaskan Fahmi, saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang, para ODGJ atau disabilitas mental tersebut akan didampingi. Salah satunya akan diterapkan nanti di Panti Sosial Bina Laras yang tercatat sebagai TPS Nomor 72 pada Pemilu 2024.

“Data pemilih di TPS 72 di Panti Sosial Binas Laras, Jakarta Timur ada 280 laki-laki. Di TPS itu ada pemilih yang sedang menjalankan perawatan dan rehabilitasi untuk ODGJ,” jelas Fahmi.

Berdasarkan data dari KPU DKI, DPT di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 berjumlah 8.252.897 orang. Dari jumlah tersebut, 61.746 di antaranya merupakan penyandang disabilitas.

Jumlah itu terbagi, disabilitas fisik 24.197 orang, disabilitas intelektual 1.050 orang, dan disabilitas mental 22.871 orang.

Selain itu, disabilitas sensorik wicara 8.935 orang, sensorik rungu 735 orang, dan sensorik netra 3.958 orang. (*)