Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, sebanyak 2.512 siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) tercatat bersekolah di 49 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tergabung dalam program RSSG tahun ini.

“Dari target 3.000 siswa, Alhamdulillah sudah 2.512 siswa bersekolah di RSSG,” kata Kepala Disdik Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah dikutip dari berita.depok.go.id, Kamis (17/7/2025).

Meski kuota belum terpenuhi dan kegiatan belajar mengajar sudah berjalan, lanjut Siti, jika ada anak-anak yang belum terdaftar sekolah dapat mendaftar di sekolah yang masih tersedia kuotanya.

“Kalau ada pengaduan masyarakat ada anak belum sekolah, kita salurkan kesitu (sekolah yang belum terpenuhi kuota),” ucapnya.

Dia mengungkapkan untuk pembiayaan pendidikan siswa yang bersekolah di RSSG semuanya ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Siswa tidak dipungut biaya uang pangkal, spp setiap bulan, dan seragam.

“Program ini upaya pemerintah untuk memastikan semua warga Depok mempunyai akses untuk mendapat pendidikan yang sama dan layak,” ungkap Siti.

Dari total 50 sekolah yang tergabung dalam program RSSG, satu sekolah mengundurkan diri karena kuota reguler di sekolah tersebut sudah terpenuhi sebelumnya.

“Ada di Kecamatan Tapos sekolahnya,” pungkasnya.

Menurutnya, anggaran yang tak logis dan terlalu mahal agar dirubah.

“Atau dihilangkan (anggaran) kalau memang tidak bermanfaat. Tapi tidak sebanding dengan ruang kelas, kondisi ruang kelasnya,” kata Dedi usai menghadiri rapat koordinasi bersama kepala daerah se Jawa Barat, di Depo, Selasa (11/3/2025).

Dia juga mengungkapkan jika Provinsi Jawa Barat itu sudah menghapus anggaran alat tulis kantor senilai Rp 730 miliar menjadi nol. Kemudian alokasinya dirubah menjadi alokasi penyediaan ruang kelas, pembelian tanah untuk bangunan sekolah baru.

“Nah saya harapkan Pemerintah Kota Depok juga menghapus papan tulis interaktif itu diganti dengan peningkatan kualitas sekolah, sarana dan prasarananya,” pungkas dia.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Depok mengalokasikan dari dana APBD Kota Depok senilai Rp30 Miliyar untuk belanja Papan Tulis Interaktif. Dari Rp30 Miliar tersebut dengan rincian 125 Unit untuk SD dan 21 Unit untuk SMP.

Sebelumnya juga hal yang sama dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok pada tahun 2024 menganggarkan untuk pembelian papan tulis interaktif Rp35 Miliyar

Sementara itu, program prioritas Wali Kota Depok Supian Suri adalah renovasi perbaikan sekolah baik itu rombel hingga fasilitas sekolah.

Ketua Generasi SS, Widya Sri Handayani mengatakan, Dinas Pendidikan seharusnya peka dengan apa yang disampaikan oleh Wali Kota Depok Supian Suri

“Saat apel kemarin, pak Wali sampaikan bahwa prioritas utama adalah renovasi sekolah, harusnya disdik mendengar dan peka ucapan pak Wali, ada anggaran Rp30 Miliar kurang lebih yang hanya diperuntukan membeli papan tulis interaktif, itu coba lah untuk pembangunan renovasi sekolah agar anak-anak didik nyaman dan aman saat belajar,” kata Widya.

Menurutnya, hal-hal yang seperti itu belum ada urgensi nya untuk kegiatan belajar mengajar.

“Kira-kira argensinya apa yahh dengan anggaran Rp30 Miliar kurang lebih itu, coba kalau anggaran seperti itu untuk mulai renovasi sekolah, banyak sekolah sekolah di Kota Depok yang rombelnya sudah bisa dikategorikan tidak layak, toilet sekolah juga banyak yang kotor, ini kan program prioritas pak Wali Kota harus nya disdik bisa alokasikan ini untuk program prioritas tersebut,” ucap Widya.

Diketahui, Dinas Pendidikan Kota Depok mengalokasikan dari dana APBD Kota Depok senilai Rp30 Miliyar untuk belanja Papan Tulis Interaktif. Dari Rp30 Miliar tersebut dengan rincian 125 Unit untuk SD dan 21 Unit untuk SMP.

Sebelumnya juga hal yang sama dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok pada tahun 2024 menganggarkan untuk pembelian papan tulis interaktif Rp35 Miliyar

Sementara itu, program prioritas Wali Kota Depok Supian Suri adalah renovasi perbaikan sekolah baik itu rombel hingga fasilitas sekolah.

Sebelumnya, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai tidak representatif. Berdasarkan data yang ia terima, hampir setengah dari gedung sekolah di Depok membutuhkan perbaikan.

Oleh karena itu, Supian menegaskan bahwa perbaikan dan renovasi sekolah akan menjadi prioritas utama pemerintah kota

“Kita harus membangun atau merenovasi gedung sekolah. Jangan berharap kualitas pendidikan meningkat jika sarana prasarana tidak mendukung,” kata Supian dalam apel pagi di Balai Kota Depok, Senin (3/3/2025).

Selain perbaikan gedung sekolah, Supian juga menekankan pentingnya kebersihan toilet di sekolah-sekolah negeri. Ia meminta Pj Sekda bersama Dinas Pendidikan, camat, dan lurah untuk segera mengecek kondisi toilet di SD dan SMP negeri.

“Saya minta toilet harus rapi, harus bersih. Kalau perlu diperbaiki, gunakan pola BTT dan segera selesaikan,” ujarnya.

Tak hanya di sekolah, Supian juga menginstruksikan agar seluruh toilet di gedung pemerintahan tetap dalam kondisi bersih dan layak.

Ia memastikan akan melakukan inspeksi ke kantor kelurahan, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya untuk memastikan kebersihan toilet tetap terjaga.
“Saya tidak mau ada toilet kotor di gedung pemerintah. Semua harus bersih, bagus, dan nyaman,” ujarnya.

Instruksi ini sejalan dengan komitmen Pemkot Depok dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitas pendidikan. Supian berharap, dengan perbaikan ini, lingkungan belajar di sekolah menjadi lebih nyaman dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Pertemuan ini membahas pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan dua pekan sejak 6 Januari di sekolah-sekolah. Baik itu dari sisi kendala yang terjadi maupun solusi ke depannya agar program ini berjalan lancar.

Kolonel Inf Iman Widhiarto mengatakan, secara filosofinya program MBG merupakan konsep kebangsaan untuk membentuk generasi muda dengan diberi asupan gizi dari sejak dini, termasuk masa sekolah.

TNI sebagai alat negara dalam hal ini bertugas menjalankan perintah Presiden untuk mengawal pelaksanaan pemberian Makan Bergizi Gratis berjalan lancar.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno sekaligus Ketua Pembina internal ASN Dinas Pendidikan Depok.

“Hukuman kepada Kepala SMPN 8 tindakan pemberhentian secara sementara oleh pemerintah kota. Alasan skorsing karena kasus bullying yang menimpa seorang siswa berkebutuhan khusus yang terjadi di sekolah tersebut,” kata Sutarno, Selasa (29/10/2024).

Sutarno menambahkan pihaknya juga sudah melakukan pembinaan terhadap Tatag, dan untuk sementara posisi Kepala SMPN 8 diisi pelaksana tugas (Plt).

Kegiatan yang berlangsung di Pesona Square Depok, Kamis (22/8/2024) dihadiri Kepala Disdik Kota Depok dan menghadirkan Nara sumber dari Pusdatin Kemendikbud dan Diskominfo Kota Depok.

Hadir juga perwakilan pengawas, penilik serta operator pada jenjang pendidikan PAUD/TK dan SD di Kota Depok.

Dasar kegiatan yakni Permendikbudristek No 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Surat Edaran Nomor: 6032/C/HK.04.01/2023 Tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester I Tahun 2023/2024.

Tujuan pelaksanaan meningkatkan pemahaman operator, pentingnya kualitas data Dapodik, meningkatkan kualitas dan akurasi data Dapodik sehingga terhindar dari data-data yang bias.

“Lalu memperbaharui dan melengkapi data individual sekolah dengan aplikasi verifikasi dan validasi peserta didik (Verval PD) sehingga bebas dari invalid,” ujar Sekretaris Dinas (Sekdis) Disdik Kota Depok, Sutarno dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/08/2024).

Menurut Sutarno, Dapodik merupakan urat nadi sekolah. Dapodik memuat semua data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana sekolah.

“Semua berhubungan dengan kebijakan Kemendikbud. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi bantuan operasional sekolah (BOS), aneka tunjangan guru, bantuan sarana dan prasarana serta lainnya,* jelasnya.

Lanjut Sutarno, bimbingan teknis operator Dapodik ditujukan untuk mewujudkan basis data pendidikan yang obyektif, sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang akuntabel, lengkap dan terpadu.

“Data yang dihasilkan juga representatif untuk memenuhi kebutuhan Disdik Kota Depok dsn pemangku kepentingan lainnya,” terangnya.

Upaya terakhir pun telah dilakukan Wali Kota Depok, Mohammad Idris dengan membuat surat permohonan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin untuk dibukanya jalur optimalisasi PPDB.

Tertulis dalam surat tersebut, berdasarkan hasil penyelenggara PPDB Tahun Ajaran Baru 2024/2025 yang dilaksanakan Disdik Jabar masih terdapat lulusan SMP yang belum dapat tertampung di SMA/SMK Negeri di Kota Depok.

Jalur optimalisasi yang dimaksud dapat dalam bentuk penambahan jumlah siswa per rombongan belajar (Rombel). Maupun penambahan Rombel setiap SMA/SMK Negeri di Kota Depok.

Sebanyak 24 pewarta PWI menjadi pemateri MPLS di 34 SMPN di Kota Depok mulai 15 sampai 17 Juli 2024.

Anggota PWI Kota Depok, Febrina dan pengurus PWI Kota Depok, Sofyan Hadi yang menjadi pemateri di SMPN 20 Depok mengaku antusias melihat semangat para siswa baru.

“Kami tentunya bangga sekali melihat semangat para siswa yang mengikuti MPLS ini, terlebih materi yang diberikan tentang medsos juga sangat cocok di usia mereka saat ini,” kata Febrina.

Dia mengatakan, pentingnya edukasi untuk remaja terkait bijaknya dalam menggunakan media sosial. Terlebih, masih banyak anak-anak usia remaja yang mungkin belum paham bahaya atau dampak negatif dari penggunaan medsos yang salah.

“Kami ingatkan terus kepada adik-adik kelas 7 supaya bijak menggunakan medsos, mulai dari pemilihan bahasa, tidak boleh ada unsur bullying dan masih banyak lainnya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, PWI Kota Depok juga memberikan hadiah berupa voucher dan sovenir bagi yang bisa menjawab pertanyaan ataupun mengikuti tantangan games yang diberikan.

“Tim dari berbagai bidang hadir, kalau PWI Kota Depok lebih menginformasikan bagaimana cara bermedsos yang baik, menyemangati adik-adik yang hobi menulis atau bahkan ingin besarnya jadi wartawan,” terangnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno menyebut ini kali pertama Disdik Kota Depok mengandeng PWI Kota Depok untuk terlibat sebagai guru dihadapan para siswa baru SMPN.

“Selama ini, kan wartawan itu bekerja meliput dan mewawancarai. Nah, kami ajak para wartawan untuk mencoba sebagai guru. Para wartawan PWI Kota Depok itu sudah kompeten semua. Saya apresiasi para wartawan PWI Kota Depok yang bersedia membagikan ilmunya ke para siswa baru SMPN, sehingga tentunya dapat memotivasi,” tutup Sutarno.

Pelaksanaannya sendiri sesuai tahapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana (Juklak-Juknis) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok.

Untuk diketahui, PPDB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Disdik di setiap awal tahun pelajaran di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. PPDB Kota Depok 2024 jenjang SD dan SMP ini memiliki dasar regulasi
Permendikbudristek No. 1 Tahun 2021, Kepsekjen Kemdikbudrtistek No. 47/M/2023, Perwal Kota Depok No.57 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok No. 421.1/3072/III/Disdik/2024.

“PPDB Kota Depok 2024 jenjang SDN/SMPN berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan serta pengawasan dilakukan berbagai pihak terkait,” kata Kepala Disdik Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah dalam keterangan yang diterima, Senin (2/7/2024).

“Wali murid yang mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi biasanya mengeluhkan di kartu keluarga (KK) yang diperbaharui maupun salah titik koordinat,” kata Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 Kota Depok, Acu Setiawan, di Depok, Jumat (7/6/2024).

Saat ini pengaduan terkait PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 sudah menurun dibanding beberapa hari sebelumnya, karena saat ini untuk PPDB jalur zonasi telah ditutup.

Dia mengatakan, jika beberapa hari yang lalu rata-rata pengaduan offline mencapai 100 pengaduan, untuk kemarin dan hari ini pengaduan hanya mencapai 30-50 laporan.

“Waktu jalur zonasi dibuka, pengaduan online atau melalui whatsapp bisa mencapai 500. Saat ini sudah turun menjadi 100. Posko yang tadinya kami buka sebanyak lima desk, perlahan kami kurangi. Hari ini kami hanya buka satu posko,” ujarnya.

Diketahui saat ini link PPDB Jabar 2024 jenjang SMAN/SMKN di Kota Depok situs https://ppdb.jabarprov.go.id/ sudah bisa di akses.

“Saat ini link pendaftaran di Web PPDB Jabar sudah bisa di akses, lancar jaya,” kata Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 5 Kota Depok, Supyana saat dikonfirmasi, Selasa (4/6/2024).

Pendaftaran PPDB online Tahap I untuk Jalur Zonasi dan Afirmasi jenjang SMAN/SMKN di Kota Depok dibuka selama 5 hari dari Senin-Jumat 3-7 Juni 2024.

“Kendala sudah dapat diatasi, sekarang sudah lancar kembali,” terang Kepala Kantor Cabang Disdik (KCD) Jabar Wilayah II, Kota Depok-Bogor, Asep Sudarsono.

Untuk melakukan pendaftaran PPDB Jabar 2024, para orang tua siswa perlu mengakses situs https://ppdb.jabarprov.go.id/. Berikut tata caranya:

1. Buka situs Siap PPDB Online Provinsi Jawa Barat di link: https://ppdb.jabarprov.go.id/.
2. Pilih jalur pendaftaran.
3. Klik Alur PPD’ untuk mendapat penjelasan soal alur pelaksanaan PPDB.
4. Klik Waktu Pendaftaran untuk melihat jadwal pelaksanaan PPDB Jabar 2024.
5. Klik Wilayah PPDB untuk melihat lokasi sekolah sesuai jalur yang dipilih.
6. Klik ‘Pendaftaran’ dan siapkan semua berkas yang diperlukan.

Adapun syarat pendaftaran PPDB Jabar 2024 jenjang SMAN/SMKN untuk wilayah Kota Depok yakni:

1. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan/kartu peserta ujian sekolah, jika ijazah belum terbit.

2. Akta kelahiran/Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah.

3. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB atau SMALB, menyertakan ijazah SDLB atau SMPLB.

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua peserta didik.

5. Kartu Keluarga (KK) yang menerangkan domisili Calon Peserta Didik.

6. Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi meterai dan ditandatangani orang tua (format dapat diunduh pada website PPDB).

Begitulah informasi terkait link dan cara pendaftaran PPDB Jabar 2024 untuk jenjang SMAN/SMKN di Kota Depok beserta jadwal dan syarat lengkapnya.

“Sedang maintenance server daftar PPDB tingkat TK, SD, dan SMP,” kata Ketua Panitia PPDB Kota Depok Bahrudin dikutip dari ANTARA, Senin (3/6/2024).

Dia berharapproses maintenance server website pendaftaran PPDB bisa segera normal sehingga para calon siswa TK, SD, dan SMP bisa mendaftar.

“Daftar online PPDB TK, SD, SMP bareng. Mudah-mudahan bisa segera bisa diakses,” ucap Bahrudin.

Bahrudin menjelaskan, terjadinya server eror atau down itu karena pendaftaran PPDB tingkat TK, SD, dan SMP dibuka bersamaan, dan yang mendaftar diperkirakan mencapai puluhan ribu siswa.

DEPOK – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok resmi meluncurkan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Depok Tahun Ajaran 2021-2022. Pendaftaran dibuka mulai akhir Juni mendatang secara offline dan daring.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Mohamad Thamrin mengatakan,  untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Depok jenjang SMP, baru akan dimulai pada akhir Juni dan awal Juli 2021 melalui offline ataupun online.

“PPDB Tahun Ajaran 2021 untuk jenjang SMP dilakukan sepenuhnya secara online. Pendaftaran dilakukan melalui laman http://depok.siap-ppdb.com,” ujarnya, dikutip dari pemkot depok, Sabtu (22/05/21).

Thamrin menyebutkan, Pendaftaran PPDB untuk TK dilaksanakan 14 Juli, Penerimaannya berdasarkan zonasi dengan prioritas usia 4-6 tahun. Sementara, SD mulai 5 hingga 8 Juli, dengan perioritas anak berusia 6 tahun  per 1 Juli 2021.

Kemudian, untuk jenjang SMP, sistem pendaftarannya terbagi dalam beberapa kategori. Yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi bagi siswa tidak mampu atau inklusi, jalur prestasi, serta jalur perpindahan orang tua wali dan anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

“Jalur zonasi akan dimulai pendaftarannya pada 12-13 Juli, jalur afirmasi 28 – 30 Juni, jalur prestasi 1 – 2 Juli, dan jalur perpindahan orang tua atau PTK 5 Juli,” tandasnya.