“SKB dan PKBM ini salah satunya bagaimana meningkatkan angka partisipasi dasar pendidikan kesetaran dimana kita menggiring anak-anak yang tidak sekolah atau berhenti sekolah agar bisa kembali ke sekolah,” Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim melalui kepala bidang PAUD dan PNF, Sherly Imanda Hidayah.

Lanjut Sherly, ketika anak yang pernah berhenti sekolah dan akan kembali ke sekolah formal agak terasa berat dilakukan oleh anak tersebut. Maka dari itu pendidikan nonformal melalui SKB maupun pendidikan kesetaraan yang lain sebagai salah satu solusi.

Menurut dia, kehadiran SKB dan satuan pendidikan non formal lainnya selain kaitannya untuk meneruskan program pendidikan kesetaraan juga ada pemberdayaannya masyarakat yaitu memberikan pelatihan dan keterampilan, serta atau soft skill.

Dikatakan Sherly, dalam pendidikan kesetaraan telah menerapkan konsep Merdeka Belajar.

Ia menerangkan, 1 SKB dan 13 PKBM di Kota Pekalongan telah terakreditasi. Dan Disdik terus memberikan pendampingan secara intens demi meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan di masing-masing satuan pendidikan tersebut.

Dia pun bersyukur pendidikan kesetaraan di Kota Pekalongan jelang penghujung tahun 2023 berhasil menarik 200 ATS untuk kembali mengenyam pendidikan dan angka tersebut akan terus bergerak.

“Untuk SKB Kota Pekalongan saat ini sudah membikin kelompok belajar (pokjar) di beberapa tempat seperti di kelurahan Banyurip, Kuripan Kidul, dan lainnya, yang tujuannya melayani ATS, sekaligus mendekatkan dunia pendidikan kepada mereka. Sampai pada akhirnya mereka benar-benar bisa dan siap bergabung dengan sekolah kesetaraan yang tersedia,” tuturnya. (*)

Kepala Disdik Kota Pekalongan, Zaenul Hakim melalui Kepala Bidang PAUD Dan PNF, Sherly Imanda Hidayah mengatakan pada peringatan HAN 2023 pihaknya akan menggelar berbagai kegiatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi anak.

“Masyarakat mungkin dalam memaknai HAN 2023 ini masih kurang luas. Hari Anak dalam artian misalnya adanya kasus bullying yang sedang marak, dari pihak keluarga dimungkinkan belum memenuhi hak anak, bagaimana memperbaiki sistem pengasuhan karena secara tidak sengaja pihak keluarga yang memberikan statemen negatif memicu terjadinya bullying,” kata Sherly saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/11/2023). 

Lanjut Sherly menerangkan, ketika orang tua memarahi anak tanpa mendengar komentar anak juga sudah termasuk perilaku bullying, cara pandang yang beda anak harus didengar.

“HAN 2023 tagline-nya ‘Satu Anak Satu Hak’. Artinya, bagaimana agar anak punya hak sama. Hak anak sama dengan hak orang tua yaitu haknya bisa terpenuhi,” jelas Sherly.

Disebutkan Sherly, untuk hak anak PAUD yakni hak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.

Sementara itu, ketika dewasa haknya ada lagi seperti mengeluarkan pendapat, hak untuk bekerja sama atau berkolaborasi, dan hak didengar. (*)