Disdik menegaskan pengunduran diri itu merupakan keputusan masing-masing kepala sekolah setelah pemerintah memaparkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan cashback dalam pengadaan buku yang bersumber dari Dana BOS.

Kepala Disdik Sulsel, Iqbal Najamuddin, mengatakan pemerintah hanya membuka seluruh opsi penyelesaian beserta konsekuensi administratif yang dapat muncul apabila temuan tersebut berlanjut ke mekanisme kepegawaian.

Menurut Iqbal, pembahasan telah dilakukan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat untuk menentukan langkah yang paling memungkinkan diambil.

“Salah satu opsinya adalah mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah atas permintaan sendiri. Semua opsi itu kami sampaikan terbuka kepada kepala sekolah,” kata Iqbal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD Sulsel, Jumat (12/6) lalu.

Ia menjelaskan, secara aturan terdapat beberapa kondisi yang membuat seseorang berhenti dari jabatan kepala sekolah, mulai dari meninggal dunia, pemberhentian, hingga pengunduran diri secara sukarela.

Pemprov Sulsel, kata dia, sempat mempertimbangkan mekanisme pemberhentian bagi kepala sekolah yang masuk dalam temuan BPK.

Namun opsi tersebut dinilai memiliki dampak lebih jauh terhadap status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari pembahasan bersama BKD, ditemukan perbedaan konsekuensi antara pemberhentian dan pengunduran diri.

Pemberhentian dapat meninggalkan catatan dalam riwayat kepegawaian, sementara pengunduran diri atas permintaan sendiri tidak menimbulkan konsekuensi administratif serupa.

“Nah ternyata kalau diberhentikan itu pasti ada catatan. Tapi kalau pemberhentian sendiri itu tidak ada catatan. Itu penjelasan dari BKD,” ujarnya.

Iqbal menegaskan pemerintah tidak pernah mewajibkan kepala sekolah mengambil pilihan tertentu.

Menurutnya, para kepala sekolah diberikan ruang menentukan sikap setelah memahami seluruh risiko dari masing-masing opsi yang tersedia.

“Kami harapkan kerelaan mereka mau mengundurkan diri atau tidak. Karena kami juga diberi waktu oleh BPK untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan temuan ini,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga dikaitkan dengan komitmen integritas yang melekat pada pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel, termasuk kemungkinan mundur dari jabatan ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran atau kinerja.

“Pilihan ini menurut kami merupakan langkah yang paling bijak untuk dilaksanakan dalam situasi seperti ini,” tutup Iqbal. []

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mempertanyakan kabar yang menyebut sekitar 200 kepala sekolah telah diminta mengundurkan diri.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut benar dilakukan, maka perlu ada penjelasan yang transparan dan adil dari pihak terkait.

Ia mengungkapkan, jumlah kepala SMA dan SMK Negeri di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 500 orang. Karena itu, dirinya menilai tidak tepat apabila hanya sebagian kepala sekolah yang diminta membuat surat pengunduran diri tanpa alasan yang jelas.

“Kalau memang benar ada sekitar 200 kepala sekolah yang diminta mengundurkan diri, tentu harus dijelaskan dasar pertimbangannya. Jangan sampai menimbulkan kesan tidak adil,” ujar Indah, Senin (8/6/2026).

Politikus Gerindra itu menegaskan, pengunduran diri tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, terutama apabila kepala sekolah yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran hukum.

Menurutnya, jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah, maka pihak dinas seharusnya menyampaikan secara terbuka bentuk pelanggaran tersebut dan menempuh prosedur yang sesuai.

Indah juga menilai pergantian kepala sekolah merupakan hal yang wajar sepanjang dilakukan berdasarkan aturan dan kewenangan yang berlaku.

Namun, proses tersebut tidak perlu disertai permintaan untuk membuat surat pengunduran diri.